Berita Kota

 Foto : Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Sekdaprov Heru Tjahjono memberikan keterangan pers menyangkut penanganan bencana di Pulau Sapudi Jawa Timur, di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (11/10/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com)  -  Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjamin seluruh kerugian akibat Gempa 6,4 SR yang terjadi di Pulau Sapudi  Sumenep dan sekitarnya pada Kamis dinihari, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemprov Jawa Timur. 

Namun jika Pemkab Sumenep ingin partisipasi ya silahkan saja karena Gempa itu ada diwilayah Kabupaten Sumenep. Pemprov Jawa Timur bisa mengatasi sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. tegasnya Gubernur kepada wartawan di Surabaya, Kamis (11/10/2018) siang.

Kedatangan Soekarwo disambut ratusan siswa terpelajar, aparatur desa dan warga yang terkena gempa. Sesampainya di Pulau Sapudi, Gubernur langsung melakukan koordinasi dengan Camat setempat. 

Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Lucky Himawan serta Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arief Rahman langsung meninjau lokasi Gempa setelah sebelumnya melakukan rapat khusus dengan instansi dilingkungan Pemprov Jawa Timur. 

Dari data sementara setidaknya ada dua Kecamatan terkena Gempa. Puluhan rumah mengalami rusak berat.30 rumah mengalami rusak berat dan sekitar 80 orang mengalami luka ringan. Selain itu ada 3 orang yang meninggal dunia, dua diantaranya sudah dimakamkan. 

 

Gubernur Soekarwo menyatakan mereka yang luka luka memang tidak dibawa ke rumah sakit. Para korban lebih  memilih pengobatan ditempat yaitu di Pulau Sapudi ketimbang di bawa ke Sumenep. Sehingga kita harus mengirim para medis dan non medis, obat obatan dankebutuhan lain kesana. 

"Yang dibutuhkan dokter ahli bedah dan ortopedi,"tandas Gubernur Soekarwo.

Semua kebutuhan akibat Gempa di Pulau Sapudi Sumenep dan Bondowo menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan Polda Jawa Timur dan Kodam V Brawijaya untuk membangun rumah rumah milik warga. 

Pasukan Polri, TNI dan tim pemprov akan diberangkatkan ke lokasi Jumat (12/10/2018) sekaligus membawa semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Nantinya satu rumah dikerjakan 10 orang terdiri pasukan Polri, TNI dan masyarakat. 

Pemprov Jawa Timur memiliki pengalaman dalam menangani bencana yaitu bencana Pacitan dan tempat lainya beberapa waktu lalu. Pembangunan rumah rumah penduduk ditarget akan selesai kurang dari 3 minggu.

Gubernur belum memerinci berapa miliar kerugian akibat Gempa di Pulau Sapudi Sumenep dan Bondowoso. Namun sebuah tim juga sedang menuju ke lokasi. Juga anggaran yang dbututhkan. Tapi Pemprov Jawa Timur siap dana sehingga tidak perlu ada bantuan pihak luar. (min)

 

Gubernur Jatim Soekarwo memimpin rapat terbatas penanganan musibah Gempa 6,4 SR i gedung negara Grahadi Surabaya, pagi tadi.

Surabaya (KoranTransparansi.com)  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat menangani musibah Gempa 6,4 SR yang terjadi Kamis dinihari di beberapa daerah  di Jawa Timur  dengan menggelar rapat khusus melibatkan Oganisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (11/101/2018).

Rapat khusus di pimpin Gubernur Soekarwo berlangsung di gedung negara Grahadi Surabaya pukul 07.00 WIb diikuti Sekdaprov Heru Tjahjono, Kadinkes Jawa Timur dr Kohar, Kadinsos Jawa Timur Sukesi, BPBD Jawa Timur, dan beberapa kepala Biro.

Gubernur memutuskan akan segera menangani semua korban yang diakibatkan musibah tersebut. Terhadap mereka yang meninggal, Pemprov Jawa Timur akan memberikan bantuan awal Rp 5 Juta. 

Gubernur pagi ini juga langsung menuju lokasi bencana dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Lucky, Pangdam V Brawijaya. 

Berikut ini hasil rapat dengan OPD dalam penanganan bencana di Jawa Timur

1. Rapa Gubernur diruang kerja Grahadi pukul 

2. Langsung  memutuskan berangkat dengan Kapolda dan Pangdam ke lokasi bencana di pulau Sapudi

3. Rumah rusak langsung dibangun oleh pemprov, hari (Kamis,11/10/2018) juga langsung turun kelapangan bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya.

4. Yang sakit langsung ditangani serius dengan dokter 

5. Yang meninggal diberikan santunan awal Rp 5 juta

6. Gubernur saat itu juga menelpon Camat Gayam tentang kondisi diwilyahnya 

7. Gubernur  minta segera didata berapa rumah rusak dan berapa yg luka dan yg meninggal 

8. Pagi ini tim lengkap berangkat untuk melakukan rehabilitasi semua dan masyarakat tidak boleh menunggu lama harus segera teratasi (min)

Sebuah penghargaan tertinggi dibidang urbanisasi dunia telah diterima Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini berupa penghargaan Scrol of Honour Award dari UN Habitat di Nairoby Kenya.

Kenya (KoranTransparansi.com) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini resmi menerima penghargaan Scroll of Honour Award dari UN Habitat di Nairobi, Kenya, Senin (1/10/2018).

Penghargaan ini merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia yang disajikan kepada mereka yang bekerja dalam bidang urbanisasi.

Fokusnya yaitu bagi orang yang mempunyai kontribusi luar biasa terhadap perkembangan dan memperbaiki kehidupan perkotaan, mengelola permukiman dan mengangkat kehidupan masyarakat miskin serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Direktur Eksekutif UN-Habitat, Maimunah Mohd Sharif menjelaskan, tahun ini ada 50 lebih kandidat. Yakni, terdiri dari individu, organisasi dan program kerja.

Pemenang dipilih berdasarkan penjelasan dan praktik nyata di lapangan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam membuat kota dan masyarakatnya secara inklusif, aman, memiliki daya tahan dan berkelanjutan.

“Saya senang, kami dapat mengenali pencapaian luar biasa ini yang telah berkontribusi dalam peningkatan kehidupan orang-orang diperkotaan" kata Maimunah.

Penghargaan ini berupa sebuah plakat yang diukir dengan nama individu, kota atau lembaga yang menang. Pemberian penghargaan itu bertepatan dengan perayaan World Habitat Day (Hari Habitat Dunia/HHD) tahun 2018, yang jatuh setiap Hari Senin di minggu pertama bulan Oktober.

Tahun 2018 ini, penghargaan Scroll of Honour Award diraih oleh lima tokoh atau instansi. Masing-masing, Kota Xuzhu, Prov Jiangsu Cina, Perencanaan Nasional yang diterapkan pada agenda baru perkotaan di Kuba 2017 – 2036, dan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, serta Isaac

"Kaka" Muasa-Chairman Mathare Enviromental Conservation Youth Group (MECYG) Kenya, dan juga  Dr. Mona A. Serageldin (1938 - 2018) Wakil Presiden Institute for International Urban Development, USA.

Menurut Maimunah, Wali Kota Risma pantas mendapatkan penghargaan tertinggi itu karena telah berjasa dalam melayani warga Surabaya selama 20 tahun di Pemkot Surabaya. Selain itu, Risma sudah menjabat dua kali (terpilih pada 2010 dan 2016) juga memiliki banyakpenghargaan.

“Bu Risma dinilai memimpin Kota Surabaya dengan pengolahan sampah yang mumpuni, memobilisasi masyarakat untuk mengurangi dan mengolah lagi limbah masyarakat, menyediakan mereka dengan pendanaan mikro untuk bank sampah di kampung,” kata dia.

Ia menambahkan, dengan cara mengurangi pengolahan sampah yang masuk ke TPA, Risma bisa menghemat dana untuk masyarakat, sehingga dana itu bisa digunakan membangun infrastruktur di Kota Surabaya.

“Bu Risma ini juga dinilai mempunyai inovasi penghijauan dan taman kota yang juga secara otomatis membersihkan dan mempercantik sungai. Bahkan, Bu Risma selama ini mampu mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat dan membuat Surabaya lebih sejuk,” ujarnya. (wet)

Heru Tjahjono ketika dilantik sebagai Sekdaprov Jawa Timur di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekretaris daerah (sekda) memiliki dua fungsi, yakni sebagai sekda dan sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

Dengan begitu, sekda harus mampu mengkoordinasi semua jajaran baik OPD Pemprov maupun instansi/lembaga vertikal yang ada di Jawa Timur. tutur Gubernur Jatim Soekarwo saat melantik Heru Tjahjono, sebagai Sekdaprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9).

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, sesuai arahan Mendagri pelantikan sekda ini harus melibatkan lembaga vertikal di Jatim. Alasannya, selain mengkoordinasikan program pembangunan di OPD, sekda juga bertugas mengkoordinasikan antar sektor dalam hal ini lembaga vertikal dalam pembangunan di Jawa Timur.

“Harusnya dibedakan antara sekda dan sekretaris gubernur, tapi kami mengusulkan jangan dijabat dua orang, cukup dirangkap sekda saja,” terangnya.

Menurutnya, sekda merupakan jabatan paling puncak dalam karier PNS di daerah. Ia bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menyusun kebijakan. 

Sekda juga memiliki peran strategis dalam menjaga roda pemerintahan, membina aparatur di bawahnya, serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Peran sekda ini, lanjut Pakde Karwo, sangat penting dan strategis dalam mengatur anggaran. APBD harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pemerataan pembangunan di daerah. Sekda juga menjadi sebagai motor penggerak bagi jajaran PNS di bawahnya untuk memiliki tiga aspek yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam pelayanan masyarakat yang mendorong kesejahteraan rakyat. 

Terkait pelantikan sekda ini, Pakde Karwo menyampaikan bahwa prosesnya sudah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam proses seleksi ini, selain mempertimbangkan hasil seleksi juga melihat rekam jejak yang bersangkutan. Selain itu, ada Tim Penilai Akhir (TPA) baik dari Kmendagri maupun Sekretariat Kabinet. 

Dalam rangka mencegah kasus seperti DPRD Malang maka rekam jejak menjadi penilaian penting. Karena disini ada sistem integritas yang tidak bisa dilakukan dengan standar pelayanan minimal. Kalau bahasa Jawa kuno bibit, bobot, bebet-nya dicek,” kata orang nomor satu di Jatim ini.(ais)

 

   Anggota DPR RI dari Fraksi Gokar Satya Widya Yudha (kanan) , GUbernur Jatim Soekarwo dan Freddy Purnomo usai pelantikan 12 bupati/walikota di gdung negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pengurus DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha menilai pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah pasangan yang dikehendaki oleh masyakarat, ideal dan cocok untuk masyarakat Indonesia saat ini. 

Pak Jokowi telah mampu melakukan perubahan dan dalam banyak hal sangat berhasil. Kedepan masyarakat Indonesia akan lebih sejahtera. tegas anggota DPR RI kepada wartatransparansi.com di Surabaya, Senin (24/9/2018). 

Satya Yudha di Surabaya dalam rangka menghadiri pelantikan 12 Bupati/Walikota se Jawa Timur di gedung negara Grahadi Surabaya. Ia hadir diacara itu didampingi Ketua Harian Golkar Jawa Timur Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Purnomo. 

Partai Golkar yang merupakan bagian dari koalisi pengusung capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin meminta para Ketua partai Golkar di daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota hendaknya mampu menjelaskan kepada publik apa yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi pada periode sebelumnya.

Kalau bicara capres-cawapes, maka kita akan menengok keberhasilan Jokowi pada periodesasi ini. Selama lima tahun terakhir Pak Jokowi telah berhasil dalam pengentasan kemiskinan, maupun mengurangi angka pengangguran.  Capaian seperti ini yang harus ditularkan kepada masyarakat dibawah ungkap Satya Yudha.

"Belum semua masyarakat mengetahui betul atas keberhasilan pak Jokowi. Sebab itu para Ketua Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia harus menjelaskan," tandasnya. 

Menyinggung soal figur KH Ma'ruf Amin, Satya Yudha mengatakan, bahwa kekuasaan itu ada ditangan presiden. Faktor wapres juga penting namun masih dibawah preisden sehingga figur presiden lebih dominan.

Status wakil presiden dalam kabinet sedikit diatas menteri. Walaupun mereka dipilih  oleh rakyat secara langsung. Sehingga kita melihatnya lebih kepada Pak Jokowinya. 

Jadi kalau wakil presidennnya tidak begitu mampu mengelolanya, presiden bisa mengambil over semua. Jadi keberadaan KH Ma'ruf Amin adalah melekat pada capres Jokowi.

Dengan begitu kedua tokoh ini saling melengkapi. Paling tidak politisasi agama dalam lima tahun kedepan bisa dihindari. Sehingga nantinya tidak ada lagi politik identitas.

Jatim target 70 persen

Sementara itu Ketua Harian Golkar Jawa Timur Freddy Purnomo mengatakan, Golkar Jawa Timur siap melaksanakan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pola sosialisasi tidak jauh bedak etika Golkar Jawa Timur menyukseskan  Khofoifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. 

Artinya Anggota DPRRI, DPRD provinsi dan Kab/Kota harus menjaga wilayahnya masing masing. Selain itu, Golkar Jawa Timur akan terus melakukan komunikasi dengan partai pengusung lainya.

Golkar Jawa Timur akan merapatkan dan mempertajam suksesi Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa (25/9/2018) di kantor Golkar Jalan Ahmad Yani Surabaya. Pendukung Golkar di Jawa Timur antara 3 sampai 4 juta. 

Bersama pendukung partai pengusung lainnya maka diharapkan Jokowi-KH Ma'ruf Amin akan meraup diatas 70 persen. "Insyaallah target 70 pesen tercapai," tandasnya. (min)  

Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo memberikan sambutan pada pelantikan 12 Bupati/wakil bupati, Walikota/Walikil Walikota di gdung negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018)

 

Suarabaya (KoranTransparansi.com) - Bupati dan walikota hendaknya berpedoman dan mengacu kepada visi dan misi presiden, serta visi dan misi gubernur, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. 

Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat. Pesan Gubernur itu disampaikan saat melantik Bupatui/Walikota di gedung negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Dikatkan sebagai wujud aplikasi acuan yang bisa dilakukan yakni menjabarkan dan implementasikan sesuai konteks dan kondisi daerah masing-masing. Program-program kementerian dan lembaga di pusat harus dijamin dapat terkonsolidasi dengan baik. 

Demikian pula program-program lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota agar bisa difasilitasi dan disinergikan dengan sebaik-baiknya.

 “Tidak ada kabupaten/kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan program dari pusat yang turun ke provinsi dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota,” ujarnya. 

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan utama di masing-masing daerah utamanya terkait kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2017 di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak nomor tiga yaitu sebanyak 225.130 jiwa dengan prosentase penduduk miskin sebanyak 20,52 persen.

Pada bidang kesehatan kabupaten/kota tahun 2017 di Jatim, Kabupaten Bangkalan terdapat kasus stunting sebanyak 43,0 persen yang merupakan persentase tertinggi se-Jatim dan kasus kusta sebanyak 260 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-4 se-Jatim. Sedangkan Kabupaten Nganjuk memiliki kasus angka kematian bayi sebanyak 147 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-8 se-Jatim. 

Melihat hal tersebut, permasalahan-permasalahan itu harus segera ditangani bersama seluruh stakeholder pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Ke depan, Pakde Karwo meminta bupati dan walikota juga memperhatikan 9 poin penting dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya, dalam mengelola keuangan daerah agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu belanja APBD harus menguatamakan belanja publik terutama memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah; memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, tingkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan, revitalisasi pertanian serta penegakan hukum;

Selain itu, juga perlu melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah.

Tak kalah pentingnya peningkatkan kualitas layanan publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan serta meniadakan pungutan liar; menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah. (min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...