Berita Kota

Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Pemprov Jawa Timur Aries Agung Paewai.

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Sebanyak duabelas pasang Bupati/Wakil bupati, Walikota/Wakil Walikota terpilih hasil Pemilu serentak Kab/Kota tanggal 27 Juni lalu  akan dilantik secara bersamaan. 

Gubernur Jawa Timur DR Soekarwo rencananya akan melantik dan mengambil sumpah di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin (24/9/2018). Akan hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai mengatakan seluruh nama kepala daerah terpilih yang dilantik rinciannya, yakni Bupati/Wakil Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko, Bupati/Wakil Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Mohni. 

Selain ada Bupati/Wakil Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah dan Budi Irawanto, serta Bupati/Wakil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Marhaen Djumadi. Bupati/Wakil Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Raja’e, Bupati/Wakil Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf dan KH A Mujib Imron.

Bupati/Wakil Bupati Magetan Suprawoto dan Nanik Endang Rusminiarti, serta Bupati/Wakil Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Hari Wuryanto.n Selain itu, Bupati/Wakil Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Indah Amperawati. 

Bupati/Wakil Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dan Irwan Bachtiar Rachmat, Bupati/Wakil Bupati Jombang Mudjidah Wahab dan Sumrambah, serta Wali Kota/Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko.

Sebagai bagian dari prosesi pelantikan, kata dia, saat akan memasuki Gedung Negara Grahadi, kepala daerah yang dilantik akan diberikan penghormatan khusus oleh jajaran kehormatan.

“Usai pelantikan pasangan kepala daerah juga dilanjutkan prosesi pelantikan terhadap istri bupati/wali kota terpilih sebagai ketua TP PKK dan Dekranasda,” ucapnya.

Sementara Bupati yang kini masih menunggu giliran pelantikan diantaranya Tulungagung (rencana tanggal 25 September), Sampang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Kediri dan Kota Madiun. Sedang pelantikan Gubernur Jawa Timur rencananya berlangsung 11 Maret 2019 

Selama proses pelantikan juga tidak semua undangan bisa memasuki ruang utama karena terbatasnya kursi sehingga disediakan tenda khusus untuk menyaksikan kegiatan selama acara berlangsung melalui layar lebar.

Sejumlah pejabat unsur Forkopimda Jatim juga dijadwalkan hadir, seperti Ketua DPRDJatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi. (min)

 

 

 

ILUSTRASI : Uji kompetensi anggota PWI Cabang Jawa Timur

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim kembali menggelar program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) selama dua hari, Sabtu (22/9/2018) dan Minggu (23/9/2018), di kantor PWI Jatim, Jalan Taman Apsari Surabaya. 


UKW kali ini adalah pelaksanaan UKW ke-24 yang digelar oleh PWI Jatim dan terlaksana berkat hasil kerjasama antara PWI Jatim dengan Bank Mayapada.

Tema yang diusung, "Menjadikan wartawan lebih profesional, kompeten, dan berintegritas".

Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir mengatakan, kegiatan UKW yang terus menerus digelar oleh PWI Jatim merupakan wujud nyata dari komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, profesionalitas, serta moralitas wartawan.

Modal tersebut, kata Munir dinilai sangat penting, seiring dengan makin beratnya tugas dan tantangan wartawan saat ini. Ketika melakukan tugas-tugas jurnalistik di era keterbukaan, perkembangan teknologi, dan bombardir informasi terutama informasi hoaks lewat sosial.

"Tanpa ada kompetensi, kapasitas, profesionalitas serta moralitas yang tangguh, akan sulit bagi wartawan bisa terus menjaga marwah profesi yang luhur dan mulia ini," ujarnya, Jumat (21/9/2018).

Hal itu, lanjut Munir, sangat penting, agar media massa dan wartawan bisa tetap menjadi sosial kontrol dan pilar keempat demokrasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Menurut Munir, UKW angkatan ke-24 yang digelar PWI Jatim ini terselenggara berkat kerjasama dengan Bank Mayapada. "Dan ini merupakan yang keempat kalinya, kita menggelar UKW kerjasama dengan Bank Mayapada. Setelah sebelumnya UKW angkatan ke-19, angkata ke-21 dan angkatan ke-23," tegasnya.

Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jatim Ainur Rohim menambahkan, UKW angkatan ke-24 yang digelar PWI Jatim diikuti oleh 48 orang peserta, yang berasal dari perwakilan berbagai media massa nasional, regional, dan lokal yang ada di Provinsi Jatim. Baik media cetak, elektronik, maupun online, serta peserta dari perwakilan PWI Jatim yang ada di kabupaten/kota yang anggotanya belum banyak mengikuti UKW.

"Asas pemerataan dan keterwakilan benar-benar sangat kita pertimbangkan dalam kepesertaan UKW ini," ucapnya.

Dikatakan, dari 48 orang peserta UKW PWI Jatim angkatan ke-24, akan dibagi menjadi delapan kelas. Yakni, lima kelas untuk UKW kelas muda, dua untuk kelas madya, dan satu untuk UKW kelas utama. Tiap kelas berisi enam  wartawan atau peserta.

"Jumlah peserta tiap kelas berkurang satu, dari tujuh menjadi enam orang. Tujuannya agar uji kompetensi wartawan bisa lebih optimal dan mendalam untuk mengeksplore kemampuan para wartawan," terang Air, panggilan Ainur Rohim.

Untuk peserta yang mengikuti UKW angkatan ke-24 yang digelar PWI Jatim 22 dan 23 September 2018, Air berpesan agar semua peserta benar-benar mempersiapkan diri dan membawa peralatan yang dibutuhkan, seperti laptop, flashdisk, dan perangkat lain.

"Terpentig, jangan lupa Hari Sabtu besok (22 September) pukul 07.00 WIB, peserta sudah harus datang ke tempat ujian di Kantor PWI Jatim," tandas Air, mengingatkan. (fir)

Peserta Saudi Serbu Pameran Umrah di Cito

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Merencanakan perjalanan ke tanah suci bagi umat Islam telah menjadi kebutuhan hidup. Umrah dan haji plus pun menjadi pilihan di tengah panjangnya daftar antrean haji reguler. Buktinya, pameran Umrah Haji dan Muslim Lifestyle yang digelar di Cito Mall pada 19-23 September 2018 tak hanya diserbu peserta dari Jawa Timur, tapi juga berbagai pelaku usaha dari Saudi Arabia.

“Permintaan umrah dan haji plus saat ini bukan sekadar harga murah, tapi masyarakat makin cerdas sehingga juga meminta pelayanan yang prima. Nah... pameran Umrah Haji dan Muslim Lifestyle yang diselenggarakan Jazeerah Production ini menjawab semua kebutuhan tersebut,” ujar Ketua Panitia, Moch. Djamil di sela-sela pembukaan, Rabu (19/9).

Untuk diketahui, selain diikuti oleh puluhan travel umrah ternama di Jatim, acara ini juga menghadirkan Rekab Al Ula, perusahaan transportasi terkemuka di Timur Tengah yang menyediakan armada bus untuk jamaah umrah dan haji. Ada juga Tatra Factory, industri sajadah dan permadani, Saudi Isnad dan Syams Trading.

“Kami sangat bersemangat dan berharap memberikan manfaat bagi travel umrah di Indonesia maupun masyarakat secara umum dengan kehadiran kami di acara ini,” tutur peserta dari Saudi Arabia, Saleem Ayash, General Manager Rekab Al Ula.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Jatim, Drs. H. Jamal, M.Pd.I  dalam sambutannya mengingatkan agar masyarakat pintar dalam memilih biro perjalanan umrah. “Tetap pegang 5 pasti, Pasti Ijin Travel Umrahnya, Pasti Penerbangan atau jadwal keberangkatan, Pasti Pelayanannya, Pasti Hotelnya dan Pasti Visanya,” tuturnya.

Sementara itu, pemilik Mastour Grup, H. Syarqowie mengatakan dengan kehadiran peserta dari Timur Tengah ini tak hanya menambah semarak acara tapi juga menambah jaringan bagi para pelaku usaha travel umrah di tanah air. “Sangat bermanfaat sekali, saya secara pribadi berterimakasih kepada teman-teman dari Saudi dan juga kepada Jazeerah yang telah mempertemukan kami  sehingga terjalin silaturahim dengan sesama travel umrah tanah air dan Timur Tengah.

Harapannya tentu saling bermanfaat bagi semua,” tuturnya.

Untuk diketahui, acara ini diikuti oleh 50 stand yang terdiri dari travel umrah, fashion muslim, operator selular, hotel, jasa transportasi, industri permadani hingga jasa catering. “Kami memang berusaha menghadirkan pameran yang berkonsep one stop shoping, artinya masyarakat bisa mencari travel umrah, perlengkapan di tanah suci bahkan hingga oleh-olehnya. Dan bagi peserta juga bisa saling melakukan kontak business to business,” tutup Moch. Djamil. (mat)

 

 
 Foto : Pj Sekprov Jawa Timur Dr Jumadi didampingi BKD Jawa Timur Anom Surahno memberikan keterangan pers menyangkut soal Formasi jabatan CPNS se Jawa Timur tahun anggaran 2018/2019 yang emncapai  16.276 orang. (kt/min)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan formasi jabatan sebanyak 2.065 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Jumlah tersebut terbagi tiga rincian meliputi tenaga guru sebanyak 826 formasi, tenaga kesehatan 797 formasi, dan tenaga teknis 442 formasi.

“Secara keseluruhan, jumlah formasi CPNS se-Jatim sebanyak 16.276 formasi, sementara Pemprov Jatim sebanyak 2.065,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi M.MT kepada wartawan di Surabaya, Rabu (19/9). 

Kota Kediri merupakan satunya di Indonesia yang tidak mendapat jatah formasi CPNS. Selain Pemerintah Kota (Pemkot) tidak mengajukan, jumlah PNS di Kota Kediri yang tahun ini pensiun hanya 3 orang. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan mengapa tidak mengajukan ke pemerintah pusat.

Intinya pengajukan formasi jabatan PNS itu disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun. Selain itu tahun ini Pemprov Jatim juga tidak ada pengangkatan honorer menjadi PNS. Namun Gubernur Pakde Karwo, akan mengajukan secara khusus kepada pemerintah pusat setelah proses CPNS ini selesai.

Dikatakannya, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait jenis jabatan, jumlah formasi, persyaratan administrasi serta cara pendaftaran dapat dilihat mulai hari ini tanggal 19 September 2018 melalui website http://bkd.jatimprov.go.id dan http://sscn.bkn.go.id.   

Persyaratan umum pendaftar CPNS meliputi pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi pemerintah dan hanya diperkenankan pada satu formasi jabatan saja. 

Tak hanya itu, perserta yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak mulai tanggal menjadi CPNS. 

Lebih lanjut, Jumadi menegaskan, bahwa salah satu syarat bagi masyarakat Jatim yang ingin mengikuti CPNS yakni Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. 

Selain itu, pada CPNS 2018 ini adapun kriteria pelamar juga terbagi menjadi beberapa kebutuhan sesuai formasi jabatan diantaranya cumlaude, disabilitas dan pelamar umum. 

Terkait tata cara pendaftaran, Jumadi mengatakan dokumen persyaratan dapat diunggah melalui laman http://sscn.bkn.go.id yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Persyaratan lain, terdiri dari pas foto dengan latar belakang merah posisi potret rasio 3 X 4,  juga Swafoto/selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCN 2018 dan KTP. Tak hanya itu, peserta juga harus mengupload Ijazah Asli, Transkrip Asli, Bukti akreditasi program studi pada saat lulus serta surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur. 

Ditempat yang sama, Kepala BKD Prov. Jatim Anom Surahno SH. M.Si menegaskan, bahwa seluruh kesiapan sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Salah satunya berkolaborasi dengan BKN dalam menyiapkan sarana computer untuk tempat ujian. 

Ia menjelaskan, sebanyak 500 komputer akan ditempatkan di Kantor Regional (Kanreg) BKN dan Gelanggang Remaja 10 November yang juga akan di tempatkan 500 komputer. 

“Jumlah tersebut akan kami sesuaikan, mengikuti jumlah peserta atau animo dari masyarakat yang mengikuti CPNS 2018. Secara prinsip kami mendukung terselenggarakan CPNS 2018 dengan membantu keperluan dari BKN guna sukses pelaksanaan,” ungkapnya. 

Terkait banyaknya tawaran yang bisa lolos untuk menjadi pegawai ASN dengan mudah, Anom memastikan bahwa sistem penerimaan CPNS 2018 sudah dilakukan secara sistem keamanan yang baik. Mulai dari data peserta menggunakan NIK, foto selfie diri pada saat mengupload hingga setiap soal yang dikerjakan oleh peserta tidak sama atau diacak meskipun jaraknya berdekatan. (min)

Foto Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kadis Perhubungan Fatah Yasin terlibat pembicaraan pada peringtan perhubungan di Surabaya, Senin (17/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo meminta agar pesan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus kecelakaan bus di Sukabumi beberapa waktu lalu, harus menjadi bahan pertimbangan serius.  Bahwa antara operator dan regulator transportasi tidak bisa dipisahkan.

Hal tersebut disampaikannya usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di lapangan POKESKAR Prapat Kurung Perak Surabaya, Senin (17/9).

Menurutnya gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, selain bertugas membuat peraturan atau regulasi, seorang regulator juga bertugas mengawasi jalannya peraturan tersebut. Sedangkan operator harus mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan para penumpang.  

“Tidak bisa kasus itu hanya menyalahkan satu pihak. Dua-duanya memiliki hak dan kewajiban, ini makna dari apa yang disampaikan Pak Wapres,” katanya.

Untuk itu, sebagai wakil pemerintah pusat, ia meminta dengan hormat kepada seluruh lembaga atau dinas vertikal termasuk dinas perhubungan untuk memperhatikan betul kritik Wapres tersebut.

“Operator dan regulator adalah jaminan keselamatan terhadap masyarakat. Saya yakin dan percaya Jatim tidak seperti itu (kasus Sukabumi-red),” tegasnya.

Sementara itu terkait pelaksanaan uji berkala atau Uji KIR pada kendaraan, Pakde Karwo meminta ada kerjasama antara kab/kota, provinsi dan Polri untuk melakukan kontrol terhadap kepatuhan. Pengecekan ini harus rutin dilakukan setiap tahun terhadap fungsi kendaraan, seperti contohnya fungsi rem.

“Tahun 2017-2018 ini kejadian kecelakaan luar biasa, tidak bisa di-excuse ini kewenangan siapa, karena ini negara kesatuan. Nanti harus ada kontrol terhadap kab/kota untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan baik,” terangnya.

Keselamatan Harga Mati

Sementara itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan RI, Pakde Karwo mengatakan bahwa peringatan Harhubnas ini menjadi refleksi pentingnya konsistensi pada spektrum keselamatan (safety) dan pelayanan (service and hospitality).

Meskipun efisiensi dilakukan di beberapa tahap, namun tidak boleh mengurangi kualitas keselamatan dalam pelayanan.

“Ini harga mati dan tidak bisa ditawar,” katanya.

Menurutnya, sektor perhubungan memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi terhadap peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk itu, segenap SDM perhubungan dituntut memperkuat komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras di sektor transportasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Peringatan Harhubnas kali ini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali kinerja dan berbagai peristiwa di sektor perhubungan. Serta, untuk menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Harhubnas harus dijadikan momentum untuk terus berkarya dan bekerja bersama membangun bangsa.

Tema upacara Harhubnas 2018 ini adalah “Guyub Rukun Bangun Bangsa”. Tema ini merepresentasikan seluruh elemen sektor perhubungan baik ASN, swasta dan masyarakat secara guyub rukun bersinergi membangun konektivitas untuk mewujudkan transportasi yang handal dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna di Indonesia.

Upacara ini diikuti peserta upacara yang terdiri dari berbagai unsur perhubungan, diantaranya Dishub Provinsi Jatim, Kantor OP Utama Tanjung Perak, Kantor SAR Surabaya, PT PELNI Surabaya dan gabungan PT. KAI DAOP VIII dan Jasa Raharja.

Usai upacara, Pakde Karwo secara simbolis menyerahkan penghargaan dan tali asih. Penghargaan diberikan kepada pengemudi teladan/Abdi Yasa Teladan, pelajar pelopor tertib lalu lintas, pelajar peduli keselamatan perkeretaapian, dan perusahaan pelayanan angkutan barang dan penumpang terbaik di Jatim. 

Sementara tali asih diberikan kepada petugas penjaga menara mercusuar, perlintasan kereta api, dan petugas kebersihan Terminal Purabaya.(min)

Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya diskresi kebijakan yakni dengan memasukkan kasus suap dan pemerasan dalam kategori pungutan liar atau pungli. 

Usulan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

 Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, kasus suap dan pemerasan merupakan masalah kriminal serius dan sangat marak akhir-akhir ini. Dalam kasus ini, lanjutnya, ada pihak yang memiliki otoritas seperti DPRD yang memiliki kewenangan menyetujui peraturan daerah, mengganggu pihak lainnya dalam hal ini kepala daerah.

“Masalahnya kepala daerahnya juga mau, sehingga saya mengusulkan diskresi peraturan saber pungli ini agar korban lain tidak berjatuhan,” katanya.

Perlunya diskresi ini, lanjutnya, agar ke depan permasalahan suap dan pemerasan bisa diselesaikan oleh tim UPP di daerah, tidak perlu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syaratnya, diskresi kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mampu mengisi kekosongan hukum.

Pakde Karwo mengatakan, masalah pungli ini sangat penting karena mempengaruhi daya saing suatu daerah dan berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau investasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan surplus perdagangan dan investasi.

“Imbauan Presiden ini harus kita tindaklanjuti dengan memberikan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di daerah, sekaligus menindaklanjuti kegelisahan pemerintah agar ekspor kita naik, neraca berjalan kita surplus dan kemudahan berbisnis kita baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ditambahkannya, menurut hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) pada tahun 2017, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia. Hasil ini berdasarkan tiga kategori penilaian yakni daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif. 

“Mohon Pak Kapolda dan Kajati melakukan langkah diskresi dalam rangka menanggapi keluhan Presiden dalam krisis ini. Semoga ini menjadi bagian dari kinerja baru kita untuk ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si mengatakan pungli merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyebabkan high cost economy sehingga menghambat pembangunan dan investasi. 

Menurutnya, sejak terbentuk pada tanggal 4 November 2016 lalu, hingga saat ini UPP Polda Jatim dan jajaran polres di wilayah Jatim telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 133 kasus. Jumlah tersangka sendiri sebanyak 229 orang, dengan rincian 112 PNS, 14 honorer, 69 pihak swasta dan 34 staf pemerintahan. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan diantaranya uang tunai sebesar empat miliar rupiah lebih, sertifikat tanah, mobil, sepeda motor dan laptop.

Kapolda menjelaskan, berbagai modus operandi yang dilakukan seperti pemotongan alokasi dana desa, meminta imbalan pelayanan publik dan pemerasan. OTT yang berhasil diungkap terdiri dari enam kategori, seperti pemotongan dana desa, prona, pengurusan surat tanah, perizinan, pemerasan dan masalah SK jabatan PNS.

Atas kerja keras ini, lanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017 Polda Jatim berhasil mendapat ranking satu dalam penyelesaian perkara. Ke depan, ia berharap UPP tingkat provinsi dan daerah dapat saling bersinergi untuk menjaga pembangunan dan iklim investasi di Jatim agar kondusif.

Acara Rakor dan Anev ini diikuti oleh 344 orang yang terdiri dari unsur Forkopimda Jatim, para pejabat utama Polda Jatim, Wakapolres/Polresta/Polrestabes se-Jatim, Jajaran PJU Polda Jatim, serta anggota UPP dari kab/kota se-Jatim. (ais)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...