Berita Kota

Provinsi Jawa Timur ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Nasional.

SURABAYA (Koran Transparansi) - Untuk pertama kalinya, Provinsi Jawa Timur ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Nasional.

“Acara ini nanti dipusatkan di Gedung Grahadi Tanggal 12 Januari 2017. Sebagai Irup Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri,” kata Kepala Disnakertrans Jatim Setiajit di Surabaya, kemarin.

Selain Menteri Ketenagakerjaan juga akan hadir sejumlah menteri kabinet gotong royong. Juga sekitar 3.500 buruh dan pengusaha hadir dalam acara tersebut.

Pelaksanaan  Bulan K 3 Tingkat Nasional ini pertama diadakan di luar Jakarta. Selama ini, menurutnya, pelaksanaan selalu di Jakarta, namun 2018 diadakan di luar daerah dan Jatim ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan acara itu. 

Pemilihan Jatim sebagai tuan rumah, Kementrian  Ketenagakerjaan menganggap Jatim sukses dalam pembinaan ke perusahaan untuk selalu menekan angka kecelakaan kerja.

Jatim, kata Setiajit, juga dianggap sebagai provinsi yang cukup kompleks masalahnya, khususnya dibidang ketenagakerjaan, namun selalu sukses ditangani tanpa ada gejolak.

“Karena itu, kementerian memberi kepercayaan Jatim sebagai tuan rumah pelaksanaan Bulan K3 Nasional. Ini kepercayaan luar biasa bagi Jatim,” katanya.

Pada Bulan K3 Nasional, ada sekitar 387 perusahaan yang mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat, diangap sukses dalam menekan angka kecelakaan kerja.

Penghargaan ini, tegasnya, sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perusahaan tersebut, ikut serta dalam menurunkan angka kecelakaan kerja.

Bahkan, seluruh penngawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim diterjunkan ke seluruh perusahaan di Jatim untuk melakukan pembinaan ke perusahaan bagaimana seharusnya bisa menekan angka kecelakaan kerja.

Sejumlah acara juga bakal digelar sebagai rangkaian acara Bulan K3 Nasional ini. Diantaranya, seminar, talk show di sejumlah media elektornik. Temannya, tetap sama, yakni soal keselamatan kerja. (min)

Sebanyak  empat warga negara asing (WNA) terjaring operasi yustisi atau kelengkapan adminsitrasi kependudukan yang digelar Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Banyuurip dan Petemon yang berada di Kecamatan Sawahan, Selasa.

Surabaya (Koran Transparansi) - Sebanyak empat warga negara asing (WNA) terjaring operasi yustisi atau kelengkapan adminsitrasi kependudukan yang digelar Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Banyuurip dan Petemon di Kecamatan Sawahan, Selasa.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Surabaya, Hajar Sulistiono mengatakan keempat WNA tersebut terdiri dari warga Belanda dan tiga warga Korea.

"Untuk yang warga Belanda sudah diketahui datanya dan kini bekerja di Bali, sedangkan yang berasal dari Korea masih belum diketahui identitasnya," katanya.

Menurutnya, operasi yustisi kependudukan ini untuk menyikapi perintah Wali Kota Surabaya untuk mengantisipasi pendatang penduduk musiman. Dari hasil operasi tersebut, diketahui selain empat WNA juga ada 25 warga non-permanen di Petemon dan 50 warga non-permanen di Banyuurip. 

"Dikhawatirkan masuk tahun baru, penduduk lama membawa penduduk baru dari kampung halamannya," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya terus berkoordinasi dengan RT/RW setempat dan juga melakukan pengawasan terhadap keberadaan para pendatang baru. Ia tidak ingin kecolongan dengan masuknya pendatang atau faham teroris yang merusak kawasan ini. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan operasi yustisi pada awal 2018 perlu dilakukan untuk mengantisipasi ledakan urbanisasi yang terjadi di Kota Pahlawan.

Ia mengatakan beberapa tempat yang akan menjadi sasaran operasi yustisi antara lain perumahan, apartemen, dan bantaran sungai. "Yustisi akan kami lakukan, Surabaya kan ada kapasitas maksimumnya," katanya.

Menurut dia, semakin banyak pendatang, maka beban Kota Surabaya semakin berat, mulai dari persoalan tenaga kerja, sampah, air dan lainnya.

"Untuk itu, kami harus lakukan yustisi untuk warga yang memang tidak punya kapasitas dan pekerjaan," ujarnya. (guh)

Tahun 2018 program Gubernur Jawa Timur Soekarwo tetap fokus pengentasan Kemiskinan

Surabaya (Koran Tansparansi) - Mengawali tahun 2018, Gubernur Jatim Soekarwo mengajak aparatur sipil negara (ASN) menyukseskan program Pemprov Jatim. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh tahun 2018, terutama pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan efisiensi pembiayaan.

Ajakan tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat Apel Pagi Awal Tahun 2018 di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Selasa (2/1). 

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu di atas rata-rata nasional. Pada triwulan III tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,01, dengan gini ratio 0,39. 

“Ini artinya kesenjangan kita berada dalam kondisi yang baik. Biasanya growth tinggi, gini rationya bertambah. Di Jatim, pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan menurun dari 0,40 menjadi 0,39,” ujarnya.  

Menurutnya, yang masih menjadi permasalahan yakni pertumbuhan industri masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan industri di Jatim mencapai 4,82 persen masih di bawah pertumbuhan ekonomi. 

“Yang bagus itu industri harus di atas pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pertumbuhan industri Jatim termasuk yang baik di atas rata-rata pertumbuhan industri nasional yang mencapai 4,15 persen,” jelas Pakde Karwo.  

Untuk itu, pada tahun 2018, Pakde Karwo meminta agar sasaran meningkatkan pertumbuhan industri lebih pada memberikan nilai tambah di bahan baku. Proses yang digarap menjadi fokus memberikan nilai tambahnya di hulu. Sebagai contoh, petani harus bisa menjadikan padi menjadi beras, tidak menjual gabah kering giling.  

Di bidang infrastruktur, lanjutnya, Pemprov Jatim ingin mewujudkan semua wilayah terhubung oleh transportasi di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan provinsi, pembangunan jalur ganda kereta api (double track), pengembangan dan pembangunan bandara dan pengembangan pelabuhan.

“Apabila semua jalur transportasi terhubung, maka perekonomian Jatim akan meningkat dengan cepat. Secara tidak langsung tingkat kesejahteraan masyarakatnya ikut terungkit,” jelasnya.

Di bidang pertanian, Pemprov Jatim akan mengoptimalisasikan nilai tambah untuk budidaya pertanian. Di antaranya, di sektor pertanian tanaman pangan dengan intensifikasi dan mekanisasi pertanian dari hulu hingga hilir, serta peningkatan indeks pertanaman dari 1,86 menjadi 2,49 pada tahun 2018.

Selanjutnya, Pemprov Jatim juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui dua cara yakni di sektor formal SMK menjadi filial fakultas di universitas. Di sektor non formal melalui SMK mini dan Balai latihan kerja. 

Cara tersebut dinamakan konsep pengembangan pendidikan dual track yang menjadi salah satu fokus Pemprov Jatim pada tahun 2018. Konsep dual track ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga menjadi berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut disampaikannya, yang dirombak dalam pendidikan di Jatim yakni menjadi vokasional. Dari 1.991 SMK, terdiri dari 290 SMK Negeri yang berstandar internasional, SMK Swasta mencapai 1.700 unit. Dari total SMK Swasta tersebut, hanya 20 persen berkualitas baik dan 80 persen kualitasnya tidak baik atau sekitar 1.400-1.500 SMK. “Inilah yang harus diperbaiki dalam meningkatkan sumber daya manusia di Jatim,” jelasnya. 

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga tetap konsentrasi menanggulangi kemiskinan, dengan langkah pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas pada tahun 2018 khususnya pada kawasan Madura. Beberapa cara yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, antara lain melalui penanggulangan feminisasi kemiskinan. 

Kemudian mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan pangan beras dari Dinsos, dan melakukan sinergitas program penagggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan data BPS Jatim, jumlah penduduk miskin per akhir tahun 2008 mencapai 18,51 persen. Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan hingga Maret 2017, mencapai 11,77 persen. Sebanyak tiga puluh persen penurunan kemiskinan di Indonesia berasal dari Jatim. (min)

 

 Cak Nun (dua kanan) didampingi Wagub Jatim Saifullah Yusuf (tiga kanan) di sela pengajian mengisi malam Tahun Baru 2018 di halaman RSAL dr Ramelan Surabaya, Senin (1/1) dini hari.

Surabaya (Koran Transparansi) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengikuti pengajian Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dalam rangka kegiatan mengisi malam Tahun Baru 2018.

“Pengajian seperti ini sangat bermanfaat dan menjadi kegiatan produktif dalam rangka Tahun Baru,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, di sela pengajian yang digelar di halaman RSAL dr Ramelan Surabaya, Senin dini hari.

Menurut dia, pengajian seperti ini merupakan tradisi bagaimana masyarakat saat ini mulai menyadari menghabiskan pergantian tahun dengan sesuatu yang lebih produktif sesuai tradisi.

Pergantian tahun di berbagai wilayah, kata dia, saat ini mulai banyak diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti istighatsah berupa dzikir serta doa bersama.

"Ini adalah bentuk bagaimana kita melakukan refleksi diri untuk saling mengingatkan saling memberikan catatan supaya kita ke depan bisa melakukan kebaikan lebih banyak lagi," ucapnya.

Terkait situasi di wilayahnya, orang nomor dua di Pemprov Jatim itu menyebut pergantian malam tahun baru secara umum sangat aman dan kondusif berkat kerja bersama aparat kepolisian, TNI bersama pemerintah dan masyarakat.

“Aparat keamanan sejak jauh hari juga telah menyiapkan beragam pengamanan untuk mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan. Masyarakat juga sangat berperan membantu amannya situasi di Jatim,” katanya.

Sementara itu, pada pengajian yang diikuti ribuan “Maiyah” atau sebutan jamaah Cak Nun dan Kiai Kanjeng, dilakukan beragam pujian kepada Allah SWT serta tausiyah.

“Harapannya tentu ke depan semua menjadi lebih baik dari sekarang,” kata Cak Nun. (jn)

 Persetujuan tersebut diperoleh setelah sembilan fraksi menyepakati dan menyetujui perda tersebut disahkan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (28/12) siang.

SURABAYA (KT) - DPRD Jatim menyetujui sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut diperoleh setelah sembilan fraksi menyepakati dan menyetujui perda tersebut disahkan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (28/12) siang.

Pengesahan Raperda Penyelengaraan Pendidikan menjadi Perda tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Pimpinan DPRD Jatim, dan pemberian paraf Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf mewakili Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo. 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jatim, Drs. Saifullah Yusuf  yang selalu disapa Gus Ipul itu mengatakan, dengan ditetapkannya Raperda ini, merupakan langkah penyesuaian terhadap UU No. 23 Tahun 2014 dari Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

Menurutnya, koordinasi dan kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap diakomodir dan dilaksanakan, karena pendidikan bersifat universal dan tidak terkotak-kotak pada wilayah administrasi tertentu. Gus Ipul berharap agar semua yang diatur dalam Perda ini nantinya dapat dilaksanakan oleh semua stakeholder, sehingga akan secara nyata berdampak terhadap perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Jatim. 

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Partai Golkar Pranaya Yudha Mahardika, S.P, M.I.B berpendapat bahwa fraksi ini dapat menyetujui Raperda Penyelenggaraan Pendidikan untuk disahkan menjadi Perda. 

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drs. H. Husnul Agib, MM mengatakan, fraksi PAN dapat menerima dan menetapkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan menjadi Perda. Namun ada beberapa poin yang perlu diperhatikan yakni pengaturan penyelenggaraan pendidikan baru, kesejahteraan guru, perlindungan guru. 

“Semoga sumber daya manusia di Jatim semakin baik dengan diterbitkannya perda baru ini,” harapnya.

Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sosial Irwan Setiawan, S.IP menyampaikan, kalau sistem pendidikan di Jatim perlu dilakukan pembaharuan dengan mengesahkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan. 

Sebelum menyampaikan persetujuan fraksi, Juru Bicara Fraksi Nasdem dan Hanura H. Achmad Heri menekankan, pendidikan akan memberikan semua optimisme dalam kehidupan. 

Yang perlu diperhatikan yakni lembaga/sekolah, pendidik, peserta didik, infrastruktur atau sarana prasarana. Karena itu Raperda Penyelenggaraan Pendidikan perlu disahkan agar dapat menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Jatim. (MIN)

 

Gubernur Jatim Soekarwo saat membuka Halaqoh Peningkatan Kualitas Pendidikan Diniyah di Jawa Timur Tahun 2017 di Hotel Luminor Surabaya, Rabu (27/12) malam.

SURABAYA (KoranTranparansi) - Pengembangan pendidikan dual track menjadi salah satu fokus Pemprov Jatim pada tahun 2018. Konsep ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga menjadi berkualitas dan berdaya saing. 

"Dual track ini menambahkan pendidikan agama dan vokasional dengan basis etika, religi dan kultur,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo saat membuka Halaqoh Peningkatan Kualitas Pendidikan Diniyah di Jawa Timur Tahun 2017 di Hotel Luminor Surabaya, Rabu (27/12) malam. 

Ia menjelaskan, track pertama, melalui perbaikan kualitas pendidikan formal, diantaranya menambahkan kurikulum di SMA, yakni menyisipkan pendidikan vokasional. 

Berbagai hal yang dilakukan Pemprov Jatim pada track pertama  seperti melakukan link and match antara SMK dengan industri serta perguruan tinggi, filial SMK-PTN, partnership SMK dengan luar negeri, SMK pengampu, ekstra kurikuler di MA, dan peningkatan sarana prasaran SMK. 

“Apabila SMA emiliki pendidikan vokasional maka akan menambah kualitas lulusannya,” tutur Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim. 

Track kedua, jelasnya, yakni melalui penerapan pendidikan vokasional ke sektor informal seperti pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional sekaligus memperkuat SMK Mini melalui kerjasama dengan Jerman, dan Bosda Madin. 

Menurutnya, penerapan SMK Mini dan BLK di Jatim mampu menghasilkan tenaga kerja baru. SMK Mini ini kebanyakan gandengan dengan pondok pesantren, dan merupakan salah satu wujud kepedulian pemprov untuk meningkatkan keterampilan para santri di pondok pesantren agar pasca mondok mereka tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan. 

Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo memaparkan kondisi SMK Mini dan Bosda Madin. Hingga tahun 2016, Jatim telah memiliki 264 lembaga SMK Mini dengan jumlah siswa sekitar 47.520 siswa. Dari total siswa tersebut, telah menghasilkan lulusan sebanyak 47.250 siswa yang terdiri dari 7.128 orang melanjutkan sekolah, 28.513 orang diterima bekerja, dan 11.880 orang wirausaha. 

Pada tahun 2018, lanjutnya, Pemprov Jatim akan mengembangkan SMK Mini lebih besar lagi. Targetnya ada 50 ribu siswa dengan bantuan per siswanya sebanyak Rp. 500 ribu. “Fokus tahun 2018 adalah bantuan operasional sekolah. Anggarannya untuk SMK Mini di tahun 2018 sekitar Rp. 25 milyar,” tegas orang nomor satu di Jatim tersebut. 

Sedangkan untuk Bosda Madin bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi santri / warga belajar / siswa sasaran. Untuk santri ULA diberikan Bosda Madin sebanyak Rp. 15 ribu per bulan, santri Wustho sebanyak Rp. 25 ribu per bulan, sementara ustad / guru / pengasuh diberikan Rp. 300 ribu per bulan. 

Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM pengajar pendidikan non formal, Pemprov Jatim memberikan program beasiswa kualifikasi akademik guru madin. Dari tahun 2006 hingga 2017 terdapat sebanyak 10.952 yang diberikan beasiswa dengan lulusan mencapai 7.595 guru madin. (min)

banner