Berita Kota

Khofifah ketika berkunjung ke Pasar Tambah Rejo Surabaya Kamis (19/4/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Cagub Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa, blusukan di Pasar Tambah Rejo, Surabaya. Khofifah langsung disambut meriah oleh para pedagang di pasar tersebut.

Tak hanya bersalaman dan berfoto bersama para pedangan saja yang dilakukan oleh Khofifah di Pasar Tambah Rejo. Beberapa kali, Khofifah mencoba menjadi pedagang.

Setidaknya 2 kali Khofifah ikut membantu para penjual menjajakan dagangan mereka. Pertama, Khofifah mencoba menjadi pedagang es dawet. Kedua, mantan Menteri Sosial itu mencoba menjadi pedagang rujak cingur.

"Iki lombok piro Bu (ini cabai berapa Bu)?" tanya pedagang pada Khofifah di lokasi, Kamis (19/4/2018).

"Siji wae toh (satu saja dong)," canda Khofifah.

Sementara, Kepala Pasar Tambah Rejo, Jatwiga, curhat kepada Khofifah soal keadaan pasar. Menurut Wiga, keluhannya adalah soal akses menuju lantai 2 pasar yang masih dianggap kurang.

"Lantai 2 ini kan untuk akses jalannya kurang. Karena ke lantai 2 harus berputar dan tidak kelihatan," ujar Wiga.

Lantai 2 Pasar Tambah Rejo memang terlihat kosong. Tak ada kios pedagang yang berjualan. Semua terlihat sepi dan gelap. Menurut Wiga, di lantai 2 pasar tersebut ada sekitar 500 kios. Namun hanya 2-3 kios saja yang berjualan.

"Lantai 2 sekarang kosong,," tutur Wiga.

Dirinya berharap, bila Khofifah terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, bisa membuat akses baru menuju lantai 2. Hal tersebut agar Pasar Tambah Rejo bisa lebih ramai.

"Harapannya Bu Khofifah bisa membuat akses baru ke lantai 2. Supaya lebih ramai," kata Wiga.

"Dan juga, kalau ada pengusaha yang mau disini bisa kita beri tempat di atas," tutupnya.(den/min)

Gubernur Jatim Soekarwo pada acara Musrenbang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Prov. Jatim tahun 2019, di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (18/04).

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Menyangkut soal tri program yang meliputi penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan penurunan kesenjangan, antara program nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota harus sinkron.

 “Sinkronisasi program ini telah ditentukan oleh Bappenas. Karenanya, setiap program yang dibuat bukan fokus pada growth yang tinggi tapi harus berdampak pada tigal hal tersebut,” ungkap Gubernur Jatim Soekarwo pada acara Musrenbang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Prov. Jatim tahun 2019, di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (18/04).

Pakde Karwo menjelaskan, sinkronisasi ini sangat diperlukan karena tantangan akan adanya bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 di skala nasional, dan khusus Jatim pada tahun 2019. Setelah periode tersebut, pertumbuhan populasi usia produktif akan menurun dan mengakibatkan pertumbuhan basis pendapatan per kapita juga akan melambat. 

”Kita harus pandai memanfaatkan bonus demografi ini akankah menjadi bonus atau justru bencana?. Oleh sebab itu perubahan harus dilakukan agar kita tidak terjebak pada middle income trap,” terangnya.

Ditambahkan, menghadapi tantangan bonus demografi ini Pemprov Jatim fokus dalam pengembangan sumber daya manusia/SDM pada RKPD tahun 2019. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan SDM diyakini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan inklusi dan kunci dalam pemerataan kesejahteraan. 

“Strategi lepas dari middle income trap ini yaitu dengan pembangunan manusia yang berdaya saing khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,” tukas Pakde Karwo.

Di bidang pendidikan, terang Pakde Karwo, Pemprov Jatim telah melakukan moratorium jumlah SMU dan SMK. Bahkan, saat ini telah diterapkan program dual track strategy untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. 

Langkah/track yang pertama yakni memperbaiki kualitas pendidikan formal, seperti menambahkan kurikulum di SMA, dengan menyisipkan pendidikan vokasional. “Kami juga melakukan link and match antara SMK dengan industri dan PT, filial SMK-PTN, partnership SMK dengan luar negeri, SMK pengampu, ekstra kurikuler di MA, dan peningkatan sarana prasarana SMK,” urainya.

Track kedua, yakni melalui penerapan pendidikan vokasional ke sektor informal, seperti pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional, sekaligus memperkuat SMK Mini melalui kerja sama dengan Jerman, dan Bosda Madin. 

Pihaknya meyakini penerapan program ini bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jatim. Saat jumlah lowongan tenaga kerja yang tersedia di Jatim sebanyak 400 ribu, sedangkan Pemprov Jatim hanya bisa menghasilkan 308 ribu tenaga kerja. 

“Kekurangan kebutuhan tenaga kerja ini harus bisa dipenuhi oleh kab/kota, sehingga lompatan pembangunan atau quantun menuju industri akan berhasil,” harapnya.

Pembangunan SDM di bidang kesehatan di tahun 2019, terang Pakde Karwo, dengan memaksimalkan program promotif pereventif khususnya pengurangan AKI, AKB, dan stunting. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu memantau ibu hamil dan balita di posyandu/ponkesdes, akses air bersih dan fasilitas sanitasi khususnya desa rawan kekeringan. 

Selain itu juga dengan melengkapi sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan, pemahaman kesehatan reproduksi, fertilitas dan KB pada anak sekolah, dan pemenuhan gizi untuk bumil. 

“Kebijakan kesehatan promotif preventif sangat bermanfaat untuk mengurangi belanja kesehatan yang kuratif,” imbuh Pakde Karwo

Lebih lanjut disampaikan, prioritas pembangunan tahun 2019 juga dioptimalkan pada bidang pembangunan infrastruktur baik darat, laut, udara, maritim dan agro. 

Di bidang infrastruktur darat diantaranya dengan percepatan pembangunan jalan tol, peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri, pembangunan pantai lintas selatan, dan percepatan pembangunan kereta api double track. 

Pembangunan infrastruktur laut mencakup pengembangan kapasitas pelabuhan di Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Boom Banyuwangi, Pelabuhan Paciran, dan Pelabuhan Prigi. “Infrastruktur dasar yang kita kembangkan yakni penanganan desa rawan kekeringan, KPBU Spam Umbulan, dan renovasi RTLH,” ujarnya.

Terkait pembiayaan, Pakde Karwo menerangkan bahwa Jatim menerapkan dua inovasi yaitu fiscal engineering dan creative engineering. 

Pembiayaan fiscal engineering diterapkan melalui loan agreement Bank Jatim dengan Pemprov Jatim, rekonstruksi pembiayaan subsidi ke non subsidi, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD, serta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang Pedagang Besar Farmasi/PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan/PBAK.

Sedangkan pembiayaan creative engineering diterapkan pada pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP).

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menyampaikan bahwa prioritas Rencana Kerja RKPD tahun 2019 yang direncanakan oleh Pemprov Jatim merupakan sinergi dari program atau Rencana Kerja Pemerintah/RKP nasional. 

Tema yang dibuat yaitu “Pembangunan Sumber Daya Manusia Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”. Sedangkan prioritas ada lima, pertama yakni peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan. 

Kedua yaitu prorgam pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan TI untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan.

Prioritas RKPD  Provinsi Jatim Tahun 2019 yang ketiga yakni peningkatan nilai tambah agro dan maritim melalui industri serta pemanfaatan akselerasi pariwisata. Yang keempat, peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Kelima yaitu penigkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan Pemilukada. “Program prioritas ini merupakan penajaman dari program yang telah ditentukan di skala nasional,” imbuhnya.(min)

 Gubernur Jatim menjelang sidang pariourna DPRD Jawa Timur pada Selasa (17/4/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo optimis Jatim berada pada jalur yang tepat atau on the track untuk mencapai perekonomian yang inklusif. Hal itu berdasarkan kinerja pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, penurunan kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim yang kian membaik di Tahun 2017.

Optimisme itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memberikan Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Jatim, Selasa (17/4).

Pakde Karwo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Tahun 2017 mencapai 5,45% atau berada diatas nasional yang tercatat sebesar 5,07%. Sementara tingkat inflasi di Jatim pada tahun yang sama mencapai 4,04%. Lebih tingginya pertumbuhan ekonomi dibandingkan tingkat inflasi mengindikasikan distribusi barang dan jasa di Jatim sangat lancar. “Kemudian, bisa diartikan pula bahwa daya beli masyarakat semakin tinggi” katanya. 

Tumbuhnya ekonomi ini, imbuh Pakde Karwo, juga memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja penurunan kemiskinan di Jatim, dimana tahun 2017 kemiskinan di Jatim tinggal sebesar 11,20%, menurun dari tahun 2016 yang tercatat sebesar 11,85%. Sedangkan TPT di Jatim juga menurun, pada Tahun 2017 tinggal sebesar 4%, sedangkan pada tahun 2016 masih sebesar 4,21%. 

Ditambahkan, korelasi positf pertumbuhan ekonomi di Jatim dengan pembangunan manusianya tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM di Jatim naik dari 69,74% pada Tahun 2016 menjadi 70,27% pada tahun 2017. Atas capaian-capaian positif tersebut, Pakde Karwo yakin Jatim sudah on the track untuk menuju perekonomian inklusif.

“Kinerja pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan TPT, serta rendahnya inflasi menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim on the track inklusif, dan stabilitas bisa tertangani dengan baik, makro ekonomi kita sangat bagus. Faktor inilah  yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, termasuk masyarakat menengah kebawah” tambahnya.

Dalam kesempatan sama , Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim terhadap kinerja pemerintahan daerah pada tahun 2017 mencapai 81,33 persen. Capaian ini menandakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan publik di Jatim.

“Ini hampir tidak ditemukan di tempat lain, masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan, baik pemerintah maupun DPRD hingga mencapai 81,33%. Ini sangat baik, karena di tingkat nasional, persepsi politik itu rendah, yakni dibawah 50. Tapi di Jatim bisa mencapai 81,33%, terima kasih kepada pemerintah dan seluruh anggota DPRD” katanya.‎

Rapat paripurna DPRD kali ini membahas empat agenda. Pertama, Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017, dan kedua, Tanggapan dan atau Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Jatim.

Agenda ketiga terbagi atas 3 sesi, yaitu  penjelasan eksekutif terkait raperda tentang perubahan atas Perda No 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jatim, Raperda tentang PT Jatim Farma Utama, Raperda tentang Perubahan ke-3 atas Perda No 1 Tahun 2006 tentang PT. Petrogas Jatim Utama. Sementaranitu, agenda terakhir adalah pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya atas usul prakarsa raperda tentang pembentukan produk hukum daerah.

Hadir dalam kesempatan ini, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi dan para kepala OPD di jajaran Pemprov Jatim. (den)

Kader DPC PDIP Surabaya Nyatakan Dukungan Pada Khofifah

SURABAYA (Korantransparansi.com) - Cagub Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa, mendapat dukungan dari kader PDIP DPC Kota Surabaya. Kader PDIP bernama Maranata datang langsung ke Khofifah untuk menyatakan dukungannya.

Maranata datang saat Khofifah sedang blusukan di Pasar Wiyung, Surabaya. Sambil membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, Maranata menghampiri Khofifah untuk memberi dukungan. 

Dirinya mengaku mendukung Khofifah karena melihat sudah banyak program yang berguna untuk masyarakat selama menjadi Menteri Sosial. Salah satu yang paling dirasakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

"Jawa Timur  ini perlu figur seperti beliau. Programnya kan sudah ada yang jalan seperti PKH dan sudah ada yang merasakan manfaatnya," ucap Maranata di lokasi, Senin (16/4/2018).

Dia menyebut akan mati-matian mendukung Khofifah untuk memenangkan Pilgub Jawa Timur. Meskipun tahu akan ada resiko yang didapatnya karena tidak menuruti arahan PDIP.

"Walaupun saya sekarang masih PDIP, saya dukung Khofifah apapun resikonya," tegasnya.

Saat ditanya mengapa dirinya lebih memilih mendukung Khofifah daripada Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Maranata menyebut Gus Ipul tidak terlihat hasil kerjanya selama 10 tahun sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Sementara Khofifah, sudah terlihat programnya selama menjadi Menteri Sosial.

"Selama ini Gus Ipul ya gitu-gitu saja. Pas duet sama Pakde (Sukarwo) ya gitu-gitu saja, nggak ada hasilnya," tutur Maranata.

"Tapi beliau (Khofifah) ketika menteri membuat PKH, itu yang berkaitan dengan sosial. Kelihatan hasilnya," tutupnya (release tim Khofifah-Emil)

Calon Gubernur-Wakil Gubernur dan Paslon Bupati-Wakil Bupati serta Waikota-Wakil Walikota mengikuti dekalrasi LHKN di Gedung Negara  Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, mengikuti pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jawa Timur, KPU dan Bawaslu Jawa Timur.

Dalam acara yang digelar di Gedung Negara Grahadi tersebut, nampak juga pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur nomor urut 2, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno. Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito juga nampak di lokasi acara.

"Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Timur," ujar Eko membuka laporan LHKPN Cagub-Cawagub Jawa Timur, Kamis (12/4/2018).

Dari laporan yang dibacakan oleh Eko, Khofifah merupakan calon kepala daerah Jawa Timur yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Mantan Menteri Sosial itu melaporkan hasil kekayaannya pada 31 Desember 2017. Sementara Emil, melaporkan kekayaannya pada 8 Januari 2018.

Untuk Gus Ipul, dirinya melaporkan harta kekayaan miliknya pada 5 Januari 2018. Puti, menjadi yang paling terakhir melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Puti baru melapor pada 12 Januari 2018.

Sebelum pembacaan LHKPN, Tjahjo mendapat kesempatan untuk berpidato di depan seluruh calon kepala daerah se-Jawa Timur. Dalam pidatonya, Tjahjo berpesan bila mereka terpilih sebagai kepala daerah, untuk menghindari area-area yang rawan korupsi. 

Menurut Tjahjo, bila mereka cermat dan berhati-hati, tidak akan ada lagi kepala daerah yang terjebak dalam korupsi. 

LHKPN sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh calon kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki pada KPK. (min)

 

Plh Gubernur Jatim Ahmad Sukardi saat memberikan pembekalan pada Cagub-Cawagub dan Paslon Peserta Pemilukada Jatim di gdung negara Grahadi Surabaya , Kamis (12/4/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Jawa Timur Dr H Akhmad Sukardi, MM meminta kepada 56 Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati- Wakil  Bupati dan Walikota-Wakil Walikota yang mengikuti Pilkada serentak, siapapun yang terpilih harus siap melanjutkan capaian program pembangunan pemerintah. 

Bahkan, dirinya berharap agar para paslon terpilih bisa melanjutkan program pemerintah lebih baik dari sebelumnya. 

"Mereka harus memahamu pembangunan proyek strategis nasional dan infrastruktur yang sedang masif dilakukan di Jawa Timur," tutur Akhmad Sukardi saat pembekalan  Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim Untuk Mewujudkan Pilkada Berintegritas 2018, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4). 

Akhmad Sukardi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jatim ini menjelaskan, pembangunan yang sedang dilakukan antara lain di sektor transportasi darat yaitu pembangunan double track jalur kereta api, proyek Tol Trans Jawa yang ditargetkan pada akhir 2019 tersambung mulai Merak - Banyuwangi serta sektor transportasi udara berupa pengembangan bandara.

“Tentunya peran kepala daerah khususnya dalam pembebasan lahan sangat menentukan pencapaian target tersebut agar tepat waktu. 

Dan muara dari pembangunan itu tidak lain untuk peningkatan konektivitas tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujarny

Apalagi, sebut Akhmad Sukardi, menurut hasil riset Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 menunjukkan kalau Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/edb) paling tinggi dibanding dengan 33 provinsi lainnya. Riset tersebut menggunakan kategori daya tarik bagi investor (Attractiveness to investor), keramahan bisnis (business policies).

Hal lain yang perlu diketahui dan dicermati oleh paslon terpilih adalah saat ini Presiden RI meluncurkan Making Indonesia 4.0, dimana program tersebut merupakan program yang bertujuan untuk membangun industri manufaktur dengan berdaya saing global, yakni melalui revolusi industri. Dimana seluruh daerah di Jawa Timur harus siap dalam mengantisipasi dan berperan dalam program tersebut.

Pada kesempatan itu, Akhmad Sukardi juga mengingatkan permasalahan yang krusial, yaitu berkaitan dengan fakta bahwa semakin besar kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula peluang dan godaan untuk memperkaya diri. 

“Disinilah itikad awal dari para calon kepala daerah harus benar-benar ditegakkan, yaitu menggunakan APBD untuk membangun daerah dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,”  pesannya.

Pihaknya juga mengingatkan kembali agar para paslon tidak hanya berkomitmen melakukan kampanye damai, siap menang dan siap kalah. Namun, mereka juga diharapkan mampu dan siap melaksanakan visi, misi sesuai janji kampanye yang telah disampaikan.

“Tahapan yang perlu mendapatkan perhatian bersama yaitu tahapan pasca pilkada. Situasi masyarakat yang terkotak-kotak juga harus segera disatukan kembali,” pungkasnya. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...