Berita Kota

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, saat prosesi pelantikan.

SURABAYA (KT) -Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo melantik Drs. H. Armaya sebagai Wakil Walikota/Wawali Madiun sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (26/10). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.35-8146 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun.

Kepada Wawali yang baru saja dilantik, Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan tanggungjawab yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun. Ia mengingatkan agar konsep kesejahteraan di Kota Madiun menjadi bagian penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak sekedar mengejar pertumbuhan tinggi, tapi bagaimana manfaat bisa dirasakan masyarakat. “Tidak ada gunanya pembangunan tinggi bila yang didapat rakyat justru sebaliknya,” katanya.

Salah satu beban Kota Madiun, lanjut Pakde Karwo, adalah semakin melebarnya disparitas. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun harus mengurus yang di pinggiran lebih serius daripada yang tengah. Serta mengurus yang kalah dalam kompetisi daripada yang menang. “Inilah yang dinamakan pembangunan inklusi dimana rakyat kecil merasakan pembangunan,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Menurutnya, sebagai sentral eks karesidenan Madiun, Kota Madiun menjadi lokomotif pembangunan dari daerah di sekitarnya. Untuk itu industri jasa menjadi bagian penting dalam lokomotif kesejahteran. Seperti yang disebutkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 bahwa pemerintah meningkatkan kesejahteraan dengan pelayanan publik dengan melibatkan rakyat dalam proses itu (partisipatoris).

Pakde Karwo juga mengingatkan tugas wawali untuk membantu walikota. Hal ini diingatkanya kembali karena proporsi dan fungsi seringkali menimbulkan konflik. Terkadang muncul  problem psikologis leadership dimana wawali serasa walikota. “Untuk itu dibaca tupoksinya. Salah satu tugas wakil termasuk wawali adalah di bidang pengawasan, salah satunya ketua saber pungli,” terangnya.

Ingatkan Kepala Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo kembali mengingatkan kepala daerah untuk memahami peraturan perundang-undangan dengan baik, serta fokus pada pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan good governance.

Menurutnya, dua hal mendasar dalam good governance adalah perencaaan (e-planning) dan pengelolaan angaran secara elektronik (e-budgeting). Tidak ada birokrasi yang tiba-tiba, setiap program harus melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Aggaran Sementara (KUA-PPAS).

Terkait e-budgeting, diharapkan saat KUA-PPAS seluruh dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan anggarannya secara rinci. Setelah itu, dipublikasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat. “Saya mengingatkan jalan semakin hari semakin ‘licin’ karena ruang publik semakin terbuka, jadi proses pembangunan memerlukan kehati-hatian yang luar biasa,” pungkasnya. (yon)

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, saat menghadiri Konferensi Wilayah/Konferwil Pertama Asosiasi Media Siber Indonesis (AMSI) Jatim di Spazio Building, Jalan Mayjend Yono Soewoyo Surabaya

SURABAYA (KT) - Perkembangan teknologi yang begitu pesat melahirkan apa yang disebut dengan inovasi disruptif, yakni inovasi yang menyingkirkan hal-hal yang tidak sesuai, termasuk munculnya media online atau media siber.

Apabila media lama telah menemukan filosofinya melalui konten atau isinya, maka media baru ini menemukan filosofi kecepatan informasi.

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengatakan ini saat menghadiri Konferensi Wilayah/Konferwil Pertama Asosiasi Media Siber Indonesis (AMSI) Jatim di Spazio Building, Jalan Mayjend Yono Soewoyo Surabaya, Rabu (25/10).

Untuk itu, Pakde Karwo mengusulkan adanya konvergensi atau pengintegrasian media sehingga ada sinergi antara media konvensional dan media siber, saling mengisi diantara dua jenis media ini.

“Jadi, media siber melayani kebutuhan masyarakat secara cepat sedangkan media konvensional memperkuat melalui konten. Bukan masalah untung rugi,” terangnya.

Pakde Karwo mengatakan, perkembangan teknologi media adalah sebuah keniscayaan dan tidak akan mengeliminasi jenis media sebelumnya. Dimana lahirnya radio tidak akan menghapus surat kabar dan lahirnya televisi tidak otomatis menghilangkan radio. Begitu juga lahirnya media siber tidak serta merta mematikan jenis media sebelumnya.

Menurutnya, era disruptif ini jangan sampai membuat media konvensional mati dan kalah dengan media baru. Melalui konvergensi ini, masing-masing media harus bersinergi dan berjalan beriringan.

“Yang satu (media konvensional) memberi backgroundfilosofis melalui konten, yang satu (media siber) memberi kecepatan waktu. Ini pertarungan sesuatu yang baru,” katanya.

Untuk itu, media konvensional harus memperkuat konten. Beda dengan media siber yang mengedepankan kecepatan, media konvensional memiliki bahasan yang lebih mendalam.

“Kunci keberhasilan sebuah media untuk bertahan adalah konten. Semakin baik kontennya, maka pembaca akan bertahan karena pada dasarnya masyarakat itu mencari kebenaran, searching of truth,” katanya.

Salah satu tantangan media siber, lanjut Pakde Karwo, adalah berkembangnya berita palsu atau hoax. Sehingga akurasi harus menjadi hal yang wajib dipenuhi. “Media siber sebagai media yang paling mudah diakses seharusnya menjadi clearing housedari setiap informasi hoax yang menyebar di masyarakat,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ditambahkannya, dengan berbagai potensi dan tantangan tadi ia berharap media siber akan punya peran strategis. Media siber sebagai media baru diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan kabar baik dan informasi positif pada masyarakat.

Di akhir sambutannya, melalui pelaksanaan Konferwil AMSI Jatim ini Pakde Karwo berharap AMSI mampu memverifikasi media siber di Indonesia agar masyarakat tidak terjebak pada media siber palsu yang lebih banyak menyebarluaskan informasi hoax.

Pakde juga mengusulkan pada AMSI agar kearifan lokal diangkat untuk memberikan sentuhan pada era disruptif ini. “Kultur harus diangkat untuk ‘menghaluskan’ proses yang ‘kasar’ dalam perubahan tadi,” pungkasnya. (min)

Gubernur Jawa Timur Ir. H. Soekarwo saat Menerima Dubes Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar

SURABAYA (KT) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menawarkan investasi di bidang smelter kepada para pengusaha Singapura. Selain berprospek bagus karena bisa meningkatkan industrialisasi, keberadaan smelter juga akan mengurangi impor bahan baku dan penolong industri yang saat ini masih 79 persen.
   
“Pembangunan smelter ini sangat membantu untuk mengatasi ketergantungan Jatim terhadap impor bahan baku. Mudah-mudahan ini menjadi kerja sama yang baik dan pasarnya jelas,” ujar Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menerima Dubes Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (23/10).

Menurutnya, dengan terbangunnya smelter di Jatim, akan memberikan efek domino terhadap kinerja industri dalam negeri, khususnya di Jatim. Selain mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku, juga akan memicu tumbuhnya industri-industri hilir di sekitar lokasi berdirinya smelter.

Pembangunan smelter di Jatim, lanjut Pakde Karwo, juga dapat memperluas pasar seperti kawasan Timur Indonesia. Selain membantu memperluas pasar, pengembangan kerjasama dengan Jatim dapat menambah nilai efisien dalam perdagangan. Sebab geo ekonomi Jatim berada di tengah Indonesia dan menjadi hub perdagangan kawasan Timur Indonesia mulai Kalimantan sampai Papua.

Dijelaskan, untuk menunjang investasi smelter, pemprov akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi melalui empat jaminan pemerintah (government guarantee) seperti kemudahan perijinan, penyelesaian masalah perburuhan, ketersediaan power plant, dan fasilitasi penyediaan tanah.

Selain smelter, Pakde Karwo juga menawarkan pengembangan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan di Probolinggo dan Tuban kepada para investor Singapura. Apalagi kini industri dan pelabuhan menjadi model yang bisa dikembangkan di Indonesia.  Keduanya memiliki keunggulan dalam segi lokasi yang strategis dan kondisi laut yang tenang.

“Kami menawarkan dua tempat yakni di Pelabuhan Tanjung Awar-awar Tuban dan Tanjung Tembaga Probolinggo. Yang ditawarkan kepada investor Singapura itu industri atau penggudangannya, sedangkan untuk pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh Pemprov Jatim,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemprov Jatim mengembangkan lima pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Di antaranya dengan dibangun Pelabuhan Manyar JIIPE dengan area pelabuhan seluas 371 Ha dan area industri seluas 1.761 ha, pengembangan  Pelabuhan Teluk Lamongan seluas 386 Ha. Selain itu, pembangun Probolinggo Industrial Sea-Port City menjadi kawasan industri seluas 500 Ha, Pelabuhan Paciran dan Pelabuhan Tanjung Awar-Awar Terintegrasi dengan kawasan industri Tuban yang diusulkan 300 Ha kawasan industri.

Dihadapan Dubes Singapura untuk Indonesia, Pakde Karwo memaparkan kondisi investasi Singapura di Jatim. Pada semester I tahun 2017, sudah mencapai 7,34 milyar dollar AS. “Ini artinya sudah menyumbangkan sebanyak 50 persen dari PMA di Jatim,” imbuhnya.

Sementara itu, Dubes Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar memuji kepemimpinan Pakde Karwo. Atas kepemipinannya, Jatim memiliki perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Ditambah lagi adanya jaminan dari Pakde Karwo mengenai kondisi Jatim yang aman dan kondusif saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018. “Ini memberikan kepercayaan bagi investor Singapura yang ingin ke Jatim,” katanya.

Ia menjelaskan, kunjungannya kali ini tidak hanya mengupdate perkembangan Jatim, tetapi juga mendiskusikan masa depan investor Singapura di Jatim. Dari segi bisnis dan investasi, perusahaan Singapura merupakan salah satu investor besar di Jatim baik di bidang properti, retail, makanan dan minum, maupun pelabuhan. “Ini menandakan sebuah hubungan yang baik kedua belah pihak,” jelas Dubes Singapura. (yon)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

SURABAYA (KT) - Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi memuji langkah proaktif Pemprov Jatim dalam menangani permasalahan transportasi baik konvensional maupun online.

Pujian tersebut disampaikannya saat menghadiri Pembinaan Angkutan Orang Sosialisasi Peraturan Menteri pengganti PM 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di Hotel Novotel Surabaya, Sabtu (21/10).

Menhub menilai, Jatim adalah provinsi yang paling kondusif menghadapi dan menyikapi secara bijak setiap permasalahan yang ditimbulkan akan kehadiran angkutan online.

Jatim, lanjutnya secara proaktif melibatkan semua stakeholder mulai dari Gubernur, TNI-Polri, pengusaha dan pelaku transportasi online, konvensional, hingga organda untuk merumuskan kebutuhan yang ada. Kementrian Perhubungan,  meminta kepada pemerintah daerah untuk konsisten mendampingi segala kegiatan transportasi agar tidak terjadi perbedaan di masyarakat.

Menurutnya, hadirnya angkutan online merupakan sebuah keniscayaan. Teknologi dalam angkutan online menjadi sebuah solusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, pemerintah menyadari bahwa angkutan konvensional telah hadir terlebih dahulu dalam menyediakan jasa transportasi di Indonesia.

Untuk mengakomodir permintaan angkutan konvensional dan online,  Kemenhub akan segera membentuk payung hukum dan menyiapkan aturan aturan dalam pasal pasal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. "Intinya, maksud dan tujuan revisi PM 26 Tahun 2017 adalah mengakomodasi kemudahan akses bagi masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu pelayanan harus mengedepankan aspek keselamatan, aman, nyaman, tertib, lancar, murah dan terjangkau. "Jika kesemuanya bisa dilakukan dengan baik akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional bedasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan mikro, kecil dan menengah," terangnya.

PM 26 Tahun 2017 tersebut akan menjamin sekaligus mengatur keselamatan semua pihak, mulai dari penyedia jasa hingga pengguna transportasi. Intinya, pemerintah tidak ingin ada monopoli terhadap layanan jasa transportasi, akan tetapi semuanya bisa hidup berdampingan.

Rencananya, peraturan menteri ini akan diberlakukan efektif mulai tanggal 1 November 2017 mendatang. Besaran tarif atas dan tarif batas bawah akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usul dari Kepala BPTI/Gubernur sesuai kewenangannya.


Sinergitas Jadi Kunci Suasana Kondusif di Jatim

Dalam laporannya, Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim Dr. Wahid Wahyudi menyatakan, bahwa sinergitas antar stakeholder menjadi kunci terciptanya suasana kondusif di Jatim dalam hal transportasi.

Ia mengatakan, bahwa setiap permasalahan di bidang transportasi bisa diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan semua unsur, sehingga antara pengusaha jasa transportasi tidak terjadi gesekan.

Dicontohkannya, pada saat transportasi online maupun konvensional menyalurkan aspirasi, dengan penuh keakraban Bapak Gubernur menemui langsung dan melakukan dialog.

Dialog yang dilakukan antara pendemo dengan Bapak Gubernur berlangsung secara produktif. Bahkan, Bapak Gubernur bersedia memberi rekomendasi melalui surat yang dibuat kepada Bapak Menteri hingga Presiden. Melalui PM ini, Wahid berharap adanya kepastian payung hukum baik kepada penyedia jasa  maupun pemakai jasa angkutan.

Sosialisasi ini, dihadiri oleh semua stakeholder meliputi perguruan tinggi, DPRD, kepolisian, Dishub kabupaten/kota, jasa raharja, organda dan semua perusahaan angkutan dan aplikasi. (yon)

BAPEDA JATIM.

SURABAYA (KT)  – Jumlah mobil mewah dengan harga diatas Rp 1 milliar di Jawa Timur ternyata hampir mendekati Jakarta. Dalam catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, jumlahnya mencapai 4.800 unit.

Sayangnya meski mobilnya tergolong mewah, ketaatan untuk membayar pajak kendaraannya belum sebanding dengan kemewahan yang mereka punya. “Walaupun prosentasenya relatif kecil, harusnya mereka lebih taat membayar pajak,” tandas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur Bobby Soemiarsono  di Surabaya, Jumat (20/10/2017).

Dikatakan dari 4.800 unit itu, sekitar 430 unit tercatat menunggak bayar pajak kendaraan bermotornya. Pemilik mobil mewah hampir semuanya adalah warga Kota Surabaya. Jika mobil itu seharga Rp 1 milliar, sebenarnya pajak yang harus dibayarkan kisaran Rp 15 juta/tahun. Ini jauh lebih mahal dibanding ongkos perawatannya yang harus mendatangkan tenaga teknisi dari Jakarta. Belum lagi suku cadangnya.

Bobby mengharapkan pemilik kendaraan mobil mewah untuk menjadi contoh bagi wajib pajak lainya. Terlebih lagi mulai Senin (23 Oktober sampai 28 Desember nanti  Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo (Soekarwo) memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan dan bebas denda pajak kendaraan bermotor.

Ada tiga jenis program yang diluncurkan dalam rangka meringankan beban masyarakat, yakni bebas biaya balik nama (BBN) kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya. Lalu bebas sanksi administrasi kenaikan denda dan bunga pajak. Terakhir, untuk kendaraan komersial, akan ada insentif pajak sebesar 30%.

“Tahun 2017 lalu, dari program ini realisasi pendapatannya mencapai Rp 405 miliar. Sedang tahun 2017 program yang hanya berlaku tiga bulan itu targetnya hanya Rp 250 milliar saja. Kenapa tahun ini malah turun, ini karena tingkat kesadaran masyarajat untuk membayar pajak kendaraan sudah semakin meningkat

Secara keseluruhan , jumlah kendaraan di Jatim sebanyak 17.913.998 unit. Dari jumlah itu, yang tidak patuh dalam membayar pajak tahunan sebesar 8,26% atau sebanyak 1.480.000 kendaraan. Sedangkan yang tidak bayar pajak tahunan dan itu berlangsung selama lima tahun sebesar 21,% atau sebanyak 3.785.000.

Sedangkan tiap tahun, jumlah kendaraan baru, khususnya roda empat sebanyak 150.000 dan roda dua sebanyak 1,5 juta. “Untuk target pendapatan selama setahun, saat ini sudah tercapai sebesar Rp 10,71 triliun atau 82% dari target sebesar Rp 13 triliun,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pemutihan pajak ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim nomor 67 tahun 2017 tentang pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jatim 2017.

Pergub itu juga sebagai respon atas surat permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang Khusus Organda Tanjung Perak Surabaya, tanggal 17 Juli 2017 nomor 17047/E/OGD-KH-PRK/VII/2017 tentang Permhonan Pemutihan Denda Pajak dan Bebas BBM bagi pengusaha angkutan umum.

“Program ini semata-mata kebijakan Gubernur Jatim Soekarwo dalam memberikan insentif kepada masyarakat agar selalu tertib membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hari ini resmi kami sampaikan ke masyarakat,” tuturnya. (min)

Mustahid Astar

SURABAYA (KT) - Dedengkot Partai Golkar Mustahid Astari mengatakan sudah waktunya para pimpinan mulai tingkat atas sampai bawah untuk melakukan konsolidasi partai secara integral sebab kalau tidak dikawatirkan partai ini akan semakin susut.

Ketika mengikuti acara ziarah makam para tokoh Golkar di Makam Pahlawan  Ngagel Jumat (20/10) , Mustahid yang pernah duduk di DPRD Jawa Timur dan DPR RI di masa orde baru menjelaskan konsolidasi secara menyeluruh, total, dianggap sangat mendesak oleh karena perkembangan partai ini dari hari ke hari kurang menggembirakan.

Banyak kader partai Golkar yang kesandung masalah hukum. Tapi biarlah hukum berjalan dan itu tanggung jawab pribadi masing masing. " Kita harus duduk bareng dan cuci otak," tegas Mustahid. Kami yang tua ini sangat prihatin melihat kondisi Golkar sekarang. tambahnya lagi .

Semua steakholder partai kata Mustahid, untuk diajak duduk bersama sama bicara memperbaharui sikap perjuangan Golkar. Sekali lagi ini sifatnya mendeaak. Kalau tidak Golkar akan makin susut.

Sememtara itu Ketua DPD Golkar Jawa Timur Nyono Suharli mengtakan , ziarah makam para Pahlawan, pejuang Praklamator dan pendiri Partai Golkar ini adalah bagian dari kegiatan ulang tahun ke 53 Partai Golkar. Selain itu perintah DPP agar semua daerah melakukan Golkar bersholawat.

Setelah ziarah makam dilanjutkan mengunjungi Yayasan Yatim Piatu binaan  Korem 084 Bhaskara Jaya. Dan syukuran di kantor DPD l Jatim.

Bakti sosial  serupa juga di lakukan DPD Golkar Kota Surabaya dengan membagi 150 paket sembako di kampung Gayungan Kamis (19/10/2017) .

Ketua AMPG Kota Surabaya Agoeng Prasojo mengatakan bakti sosial melibatkan puluhan kader AMPG di Gayungan. Saat itu paket sembako langsung diserahkan pak Ketua RW Ignatius Raharjo.

"Harapan kami dengan yang sedikit itu bisa berbagi kebahagiaan. Di RW itu ada 4 RT dan siapa saja yang menerima terserah saja pak RW yang tahu kondisi. (min)

banner