Berita Kota

Pemprov Jatim Tangani Banjir Bandang Alasmalang Banyuwangi

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Prov. Jatim langsung melakukan langkah sigap dalam menangani persoalan bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. 

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Povinsi yang sekaligus berkoordinasi dengan Pemkab Banyuwangi, dilakukan berbagai langkah penanganan bencana.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov. Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, Msi, Jumat (22/6). 

“Evakuasi warga, pendirian dapur umum untuk 1.604 jiwa dan tim tagana, serta rapat terpadu penanganan kedaruratan bersama instansi terkait telah dilakukan,” ujarnya sambil menambahkan pengerahan alat-alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga dilakukan. 

Demikian pula, bantuan kedaruratan seperti tenda darurat, tenda gulung, selimut, family kid, sandang, dan minyak goreng sudah dikirim sejak pukul 13.00 tadi siang.

Terkait kronologis bencana, dijelaskan Benny, terjadi Jumat tanggal 22 Juni pukul 09.00 WIB, yang sebelumnya diawali dengan hujan terjadi selama 3 hari dengan intensitas deras di Kecamatan Songgon, tepatnya di lereng Gunung Raung. Dampaknya, banjir membawa sedimen lumpur ke aliran Sungai Bareng. 

Penyempitan di jembatan Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh menjadikan sungai tidak mampu menampung debit air dan lumpur, sehingga mengakibatkan banjir bandang di wilayah setempat. 

Akibatnya, lanjut Benny, delapan rumah warga rusak karena hanyut diterjang banjir, serta tiga sepeda motor dan satu unit mobil ikut terendam banjir. Masyarakat yang terdampak lumpur mencapai 650 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1.604 jiwa. 

 "Ketinggian banjir hingga 200 cm. Dan Alhamdulillah, banjir bandang ini tidak  menimbulkan korban jiwa," jelasnya. (min)

Gubernur Jawa Timur Soekawo menggelar acara halal bihalal dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur dan masyarakat di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (21/6/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif. 


“ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo kepada wartawan usai Halal Bi Halal di kantor Gubernur  Surabaya, Kamis (21/6) pagi. 

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev  terkait kinerja pemerintahan. "Inilah NGO dan wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ujarnya.

Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tahun 2018, Pakde Karwo menegaskan, tidak ada toleransi bagi yang tidak masuk kerja. Sekdaprov Jatim melakukan pengecekan terhadap jumlah kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. 

“Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini,” tegasnya.  

Pakde dan Bude Karwo Halal Bi Halal 

Hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Jatim, diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.15 WIB, jajaran Forkopimda Jatim, beserta bupati dan walikota se-Jatim turut menghadiri acara tersebut. 

Tampak hadir pada Halal Bi Halal diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman beserta Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Kav. M. Zulkifli. Hadir pula Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Danpasmara 2,  Brigjen TNI Endi Supandi. Selain itu, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH. (JON)

Gubernur Jawa Timur Soekawo menggelar acara halal bihalal dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur dan masyarakat di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (21/6/2018)

Surabaya (kORANtRANSPARANSI.COM) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif. 


“ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo kepada wartawan usai Halal Bi Halal di kantor Gubernur  Surabaya, Kamis (21/6) pagi. 

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev  terkait kinerja pemerintahan. "Inilah NGO dan wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ujarnya.

Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tahun 2018, Pakde Karwo menegaskan, tidak ada toleransi bagi yang tidak masuk kerja. Sekdaprov Jatim melakukan pengecekan terhadap jumlah kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. 

“Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini,” tegasnya.  

Pakde dan Bude Karwo Halal Bi Halal 

Hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Jatim, diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.15 WIB, jajaran Forkopimda Jatim, beserta bupati dan walikota se-Jatim turut menghadiri acara tersebut. 

Tampak hadir pada Halal Bi Halal diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman beserta Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Kav. M. Zulkifli. Hadir pula Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Danpasmara 2,  Brigjen TNI Endi Supandi. Selain itu, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH. (JON)

Gubernur Jawa Timur Soekawo menggelar acara halal bihalal dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur dan masyarakat di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (21/6/2018)

Surabaya (kORANtRANSPARANSI.COM) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif. 


“ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo kepada wartawan usai Halal Bi Halal di kantor Gubernur  Surabaya, Kamis (21/6) pagi. 

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev  terkait kinerja pemerintahan. "Inilah NGO dan wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ujarnya.

Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tahun 2018, Pakde Karwo menegaskan, tidak ada toleransi bagi yang tidak masuk kerja. Sekdaprov Jatim melakukan pengecekan terhadap jumlah kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. 

“Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini,” tegasnya.  

Pakde dan Bude Karwo Halal Bi Halal 

Hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Jatim, diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.15 WIB, jajaran Forkopimda Jatim, beserta bupati dan walikota se-Jatim turut menghadiri acara tersebut. 

Tampak hadir pada Halal Bi Halal diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman beserta Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Kav. M. Zulkifli. Hadir pula Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Danpasmara 2,  Brigjen TNI Endi Supandi. Selain itu, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH. (JON)

 Ilustrasi: BMKG

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Jajaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia dampak dari peningkatan kecepatan angin demi keselamatan dan kenyamanan beraktivitas di laut.

"Saat ini kecepatan angin cukup tinggi sehingga bisa berdampak terhadap terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan. Jadi, nelayan, pelayaran maupun masyarakat pengguna jasa angkutan laut juga harus waspada," kata Kabid Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, kepada Antara di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, kecepatan angin timuran saat ini mencapai 46 kilometer per jam. Kondisi angin tersebut diprakirakan akan bertahan hingga 26 Juni mendatang.

Sejumlah wilayah perairan yang berpotensi terjadi gelombang tinggi di antaranya Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, Laut Arafuru dan beberapa perairan yang berhadapan dengan laut lepas seperti perairan selatan Jawa hingga NTT.

"Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap kelancaran arus balik Lebaran, khususnya bagi pengguna jasa angkutan laut," katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia merinci, potensi tinggi gelombang masing-masing perairan sangat variatif, antara 1,25-4,00 meter.

Tinggi gelombang 1,25-2,50 meter berpotensi terjadi di perairan Selat Malaka bagian utara, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simeuleu hingga Kepulauan Mentawai, perairan Enggano ? Bengkulu, perairan selatan Pulau Sawu, Pulau Rote, Kupang, Selat Sumba, Selat Ombai, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, dan Laut Timor.

Selain itu, Laut Jawa bagian barat dan tengah, perairan utara Jawa Timur hingga Kepulauan Kangean, Laut Flores, Perairan timur Sulawesi Tenggara, perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kai dan Kepulauan Aru, perairan selatan Ambon serta Laut Arafuru bagian timur.

Sedangkan tinggi gelombang 2,50-4,00 meter berpotensi terjadi di perairan Sabang, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba, Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian tengah dan barat.

"Penyeberangan Merak, Bakaheuni dan Ketapang, Gilimanuk diprakirakan masih relatif aman dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 ? 0,75 meter," kata Eko.

Tapi, lanjutnya, jalur penyeberangan Gresik, Pulau Bawean dan Pulau Sabang, Banda Aceh perlu diwaspadai karena gelombang dapat mencapai ketinggian 2,00-2,50 meter.

Dengan potensi gelombang laut yang cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia, masyarakat dan kapal-kapal yang melintas dihimbau untuk tetap waspada dan siaga dalam melakukan aktivitas penyeberangan. Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan gelombang, demikian Eko Prasetyo.(jon)

Gubernur Jawa Timur H Soekarwo akan menggelar Halal bi Halal pada Kamis (21/6/2018) di halaman kantor gubernur Jalan Pahlawan 110, Surabaya.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo bersama istri, Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, Msi akan menggelar acara halal bihalal di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Kamis (21/6/2018)

Halal bihalal dalam rangka memperingati Hari Raya Iedul Fitri 1439 H/2018 M ini  berlangsung pukul 07.30 sampai 11.30 WIB, yang dilakukan dalam tiga sesi. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov. Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, Msi, Selasa (19/6). 

Halal bihalal sesi pertama, jelas Benny, dimulai pukul 07.30 s.d. 09.00 WIB bersama Forkopimda Jawa Timur, a.l. pimpinan DPRD, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan pangkotama. Juga, dengan seluruh jajaran DPRD Jawa Timur, pimpinan instansi/OPD di Jawa Timur, dirut BUMN/BUMD, dan ketua BEM PTN/PTS di Surabaya.

Selanjutnya, pukul 09.00 s.d 10.00 WIB, halal bihalal dilanjutkan dengan jajaran forkopimda kab/kota, a.l para bupati/walikota, dandim, kapolres, dan kajari. Juga para wakil bupati/wawali dan sekda kab/kota. “Untuk halal bihalal sesi satu dan dua, undangan bersama suami/isteri masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, halal bihalal sesi ketiga pukul 10.00 s.d 11.30 WIB mengundang pimpinan instansi lain dan masyarakat umum, seperti berbagai organisasi profesi di Jatim, a.l. Kadin, REI, PGRI, APINDO, IDI, dsb-nya. Selain itu, juga organisasi keagamaan seperti  DPW NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Gereja Indonesia, WALUBI, dan yayasaan Moh. Chengho. Ditambahkan, dresscode acara ini yakni batik lengan panjang, TNI/POLRI yang berlaku saat itu, dan ibu-ibu  mengenakan baju bebas dan rapi. 

Mengenai pengaturan arus lintas di sekitar Kantor Gubernur Jatim dan parkir kendaraan para undangan, dijelaskan Benny, akan dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, Dishub Jatim, dan Satpol PP Prov. Jatim. “ Tahun-tahun sebelumnya, hanya  Jl. Pahlawan sisi timur atau di depan Kantor Gubernur saja yang ditutup” ujarnya sambil menambahkan total undangan kurang lebih sebanyak 4500 orang.  (den)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...