Berita Kota

Gubernur Jatim: Operasionalkan Diskripsi Menjadi Program Kurangi Kesenjangan

SURABAYA (KT) - Gubernur Jatim Soekarwo berkeinginan agar program program-program pembangunan Pemprov. Jatim mengurangi kesenjangan, yakni semakin merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, Pemprov. akan meng-operasionalkan "diskripsi" menjadi program-program pengurangan kesenjangan. Bukan hanya mengurangi kemiskinan sebesar 0,08%, tetapi 0,7 atau 0,8%.

Hal tsb disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini usai sidang paripurna istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke- 72  dan  Rapat paripurna Lanjutan  Pandangan Umum Fraksi-fraksi  terhadap raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017  di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jln. Indrapura Surabaya, Rabu (16/8). Komentar diberikan menjawab pertanyaan wartawan mengenai harapan sebagian anggota DPRD Jatim tentang perlunya Pemprov. mengupayakan pengurangan kesenjangan di Jatim.
 
"Caranya, instansi yang menangani hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan DPU Cipta Karya untuk air minum, bukan seperti sebelumnya, yakni beberapa organisasi perangkat daerah (OPD)," ujarnya. Targetnya adalah Madura sebagai daerah dengan kemiskinan tinggi dengan pelaknsaan program pada 2018.

Menurut Pakde Karwo, kesenjangan sendiri sebetulnya tidak mungkin bisa hilang, ibarat sekolah ada yang cerdas dan tidak, ada yang mempunyai akses ada tidak. Ada yang besar dan dipastikan efisien, sebaliknya kecil karena kurang efisien. Dalam agamapun dikatakan kemiskinan sebagai bagian dari kehidupan. "Namun demikian, di era liberalisme ini, tugas Pemerintah lah untuk membantu yang kecil dan kurang atau tidak efisien tadi," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, kepada yang kecil dan tidak efisien diberikan prioritas dalam pembangunan akses jalan, akses kesehatan, akses pendidikan, akses pinjaman bunga murah, serta akses apa saja yang dapat membantu dan mengangkat kesejahteraaan mereka.

Ditambahkan, Pemerintah harus memberikan prioritas bagi masyarakat kecil, karena mereka mempunyai hak untuk diperhatikan negara. Bagi Pakde Karwo, konsep yang kecil jangan sampai dibiarkan berkompetisi sebuah keadilan (MIN).

Mensos RI Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri halaqoh kebangsaan yang digelar PW Muhammadiyah Jatim
Surabaya - Kedatangan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ke Kantor PW Muhammadiyah Jatim mendapat sambutan meriah. Saat menghadiri Halaqoh kebangsaan, Kafifah menuai banyak pujian juga dorongan untuk maju di Pilgub Jatim.
 
Seperti yang dilontarkan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Prof Zainuddin Maliki. Dalam sambutannya memuji Mensos RI Khofifah Indar Parawansa karena diakui media internasional  Bloomberg, karena mampu menjadi sosok pemecahkan sterotip gender dan agama di Indonesia. 
 
"Khofifah itu salah satu perempuan di Indonesia yang mampu sukses di panggung politik nasional, hingga menjadi perwakilan distribusi penyetaraan gender di kabinet pemerintahan. Dia mampu pecahkan steorotip gender dan agama," ungkap Zainudin Maliki, di kantor PW Muhammadiyah Jatim jalan Kertomenanggal Surabaya, Selasa (15/8) malam.  
 
Dirinya mengimbau, di Pilgub Jatim 2018 warga Muhammadiyah memilih calon pemimpin yang mempunyai kapasitas dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Jawa Timur.
 
Alasannya, kata Zainuddin walaupun pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional tapi kemiskinan Jatim justru diatas rata-rata nasional. Itu karena penopang pembangunan di Jatim masih belum merata. Bahkan hampir separoh PDRB Jatim hanya berkutat di 4 daerah yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Kediri. Sehingga butuh sosok yang mampu menyelesaikan masalah ini
 
"Jatim ke depan butuh pemimpin yang siap supaya Jatim bisa lebih baik lagi. Sosok yang punya kapasitas untuk bangun Jatim ke depan adalah Khofifah," tegasnya disambut tepuk tangan peserta Halaqoh Kebangsaan. 
 
Hal senada diungkap ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jatim, Mukayat Al Amin. Menurutnya bahwa Halaqoh Kebangsaan ini sengaja mengundang Mensos RI karena ingin mendapat masukan terkait dinamika politik jelang Pilgub Jatim 2018. Pasalnya, persoalan utama Jatim menurut kaca mata Pemuda Muhammadiyah adalah disparitas sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan dan buta huruf tinggi di Jatim. 
 
"Walaupun pertumbuhan tinggi tapi kemiskinan dan buta huruf di Jatim juga tinggi. Kami ingin bangun Jatim lebih berdaya dan unggul. Kami berharap bisa bersinergi untuk Jatim yang lebih berdaya dan unggul," beber Mukayat Al Amin. 
 
Secara khusus, Khofifah  mengapresiasi kegiatan Halaqoh Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah Jatim. Sebab, NU dan Muhammadiyah adalah pilar penyangga Indonesia sehingga kedua ormas keagamaan terbesar ini harus senantiasa bersinergi supaya Islam di Indonesia bahkan dunia bisa tercerahkan oleh Islam Indonesia yang dimotori NU dan Muhammadiyah. 
 
Ketum PP Muhammadiyah Pak Din Syamsuddin, kata Khofifah adalah mantan kader IPNU di Bima yang mendedikasikan ilmunya untuk Muhammadiyah berkemajuan. Namun  begitu Muhammadiyah lebih maju di bidang pendidikan, NU yang kebagian mengisi kampus Universitas Muhammadiyah sehingga mayoritas mahasiswanya adalah anak NU. "Itulah ukhuwah yang baik dan harus dikembangkan terus bukan hanya di tataran daerah tapi juga nasional," bebernya.
 
Ia juga menegaskan bahwa daya saing itu sunnatullah, sehingga semua pihak dituntut untuk harus bergerak dan berimprovisasi jika tak mau tertinggal. "Yang dibutuhkan saat ini adalah bisa buat keputusan cepat dan tepat dalam bertindak, itulah daya saing yang sesungguhnya," pungkas Mensos RI ini. (Zal/Abn)
Jelang Upacara Kemerdekaan RI, Gubernur Jatim Kukuhkan Paskibraka

SURABAYA (KT) - Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/8) malam. Para anggota Paskibraka tersebut, akan bertugas dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tingkat Jawa Timur di Halaman Gedung Negara Grahadi, Rabu 17 Agustus 2017.

Paskibraka yang dikukuhkan oleh Gubernur Jatim, merupakan siswa terbaik perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Mereka terdiri dari 38 orang putra dan 38 putri yang telah lolos seleksi ketat di tingkat sekolah, kabupaten/kota, hingga provinsi, diantaranya Nanda siswa SMAN 2 Pacitan sebagai pembawa baki pada acara pengibaran bendera dan Sahara Almas Savana siswa SMAN 1 Tuban sebagai pembawa baki pada saat penurunan bendera.

Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibraka mengucapkan janji dan sumpah di hadapan Gubernur. Prosesi sakral tersebut dilakukan dalam upacara disertai penciuman bendera pusaka sebagai simbol kecintaan pada tanah air.

Dalam suasana pengukuhan yang berlangsung khidmad tersebut, Pakde Karwo biasa ia disapa menyematkan tanda paskibra berupa sabuk Kendit kepada perwakilan Paskibraka sekaligus penyerahan duplikat Bendera Merah Putih untuk dikibarkan pada upacara kemerdekaan.

Paskibraka Kader Pemimpin Masa Depan Bangsa

Dalam amanatnya Gubernur Soekarwo mengatakan, anggota Paskibraka merupakan putra-putri kader pemimpin masa depan yang terpilih. Paskibraka ini merupakan kader pemimpin yang mampu meningkatkan dan memperkuat karakter, kepribadian, mental, fisik, keterampilan dan kepemimpian.

"Kalian telah di gembleng dalam pendidikan dan pelatihan Paskibraka Prov. Jatim. Malam ini kalian dikukuhkan sebagai tanda selesaianya pendidikan dan pelatihan sehingga telah siap melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka," terangnya.

Sebagai generasi muda yang lahir dan hidup di era kemerdekaan dan digitalisasi, hendaknya harus memahami, mengetahui, dan menghayati sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Baik dari perjuangan fisik, sosial maupun politik hingga akhirnya Bangsa Indonesia berhasil mengibarkan identitas bangsa dan negara yaitu sang saka merah putih di seluruh pelosok tanah air.

Tugas dan kewajiban kalian, lanjut Pakde Karwo adalah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa di masa depan. Maka, perkuatlah jiwa nasionalisme dan patriotisme serta tingkatkan peran aktif dalam pembangunan nasional. "Kalian harus terus menerus memperluas wawasan agar bisa memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis baik domestuk maupun global," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo berpesan agar anggota Paskibraka terus membekali dan menguasai diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan iptek tersebut bisa dilakukan di lingkup kemahasiswaan dalam mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan maupun kepeloporan.

Tak lupa, Pakde Karwo berharap setelah kembali ke daerah, setiap anggota Paskibraka mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti diklat dalam kehidupan sosial masing masing. "Untuk itu, tegakkan disiplin baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Karena disiplin merupakan kunci utama dalam menggapai cita cita," pungkasnya

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wagub Jatim, Ketua DPRD Jatim, Wakapolda Jatim, Kasdam V Brawijaya, Wakajati Jatim, Sekdaprov Jatim, serta OPD Prov. Jatim.  (min)

Kuasa hukum hendry j gunawan, Ahmad Riyadh UB, SH, MSi, (kanan)

Surabaya - Penahanan bos Pasar Turi Hendry J Gunawan dinilai tidak sesuai. Karena menurut Ahmad Riyadh UB, SH, MSi, dan Lilik Jaliah, para kuasa hukum Hendry Jocosity Gunawan, Direktur PT Gala Bumi Perkasa (GBP) bahwa kliennya tersebut tidak tahu menahu soal riwayat jual beli tanah seluas 1934 M3 di Claket Malang yang dibeli PT GBP pada tahun 2006 lalu.


Bahkan, Lilik berpendapat, penahanan serta status tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dijeratkan pihak berwajib terhadap Hendry J Gunawan saat ini, dituding sebagai upaya kriminalisasi terhadap Hendry. "Klien kami (Hendry, red) diduga keras telah dikriminalisasi," ujarnya, Selasa (15/8).


Kepada wartawan, para kuasa hukum tersangka juga menceritakan kronologis menurut versi mereka. Bahwa, kasus ini berawal dari jual beli lahan yang terjadi pada tahun 2006 antara PT GBP saat direkturnya dijabat oleh Raja Sirait kepada Anggraeni, ahli waris dari Sutanto Tanah dibeli seharga Rp 6 miliar.


Lalu, status tanah tersebut mengalami pengalihan kuasa ke pihak Hermanto dengan nilai sebesar Rp 4,5 miliar. "Namun hingga saat ini, tidak pernah ada pembayaran sama sekali. Apakah bisa Hermanto menunjukan bukti pembayaran berupa kuitansi atau yang lainnya, kita yakin tidak bakal bisa," ujar Riyadh.


Pada tahun 2010, sertifikat tanah tersebut mengalami balik nama dari ahli waris berubah menjadi PT GBP. Balik nama tersebut terjadi saat direktur dijabat oleh Tee Teguh Kinarto.


Tahun 2013, saat kepemimpinan PT GBP beralih ke Hendry J Gunawan, keberadaan sertfikat yang sudah atas nama PT GBP itu masih berada di brankas milik PT GBP.


Lalu pada 2016, tanah bersertifikat atas nama PT GBP tersebut dijual oleh Hendry ke pihak lain seharga Rp 10 miliar. Jual beli tersebut terjadi karena Hendry mengira bahwa lahan tersebut merupakan aset milik PT GBP, mengingat nama maupun keberadaannya dalam kekuasaan PT GBP dan saat serah terima jabatan direktur sebelumnya, tidak pernah ada informasi dari para direksi lain soal status tanah dan sertifikat tersebut.


Lalu, setelah tanah dan bangunan itu terjual, baru hal ini disoal oleh Notaris Caroline, dan dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.


Namun, pihak kuasa hukum Hendry kini mempertanyakan soa legal standing pelapor. Notaris Caroline dinilai tidak memiliki legal standing sebagai pelapor.


"Sederhana saja, apabila benar soal adanya proses pengalihan kuasa yang dilakukan didepan notaris Caroline, mengapa sertifikat tersebut berada dalam kekuasaan PT GBP selama bertahun-tahun. Lalu bagaiamana bisa seorang notaris memberikan sertifikat kepada pihak yang dianggap tidak bukan sebagai pemiliknya. Tidak salah dong apabila direktur PT GBP yang baru (Hendry, red) mengira bahwa tanah tersebut aset milik PT GBP, terlebih sertifikat tersebut juga atas nama PT GBP. Kapasitas notaris Caroline sebagai pelapor kita pertanyakan legal standingnya. Kerugian apa yang diderita oleh pelapor dalam hal ini..?," ujar Riyadh.


Disamping itu, selain bergulir di Surabaya, kasus ini juga dilaporkan Hermanto ke Mabes Polri. Atas laporan tersebut, Hendry juga ditetapkan sebagai tersangka. Hermanto melapor ke polisi mengatasnamakan sebagai pemilik lahan dan sertifikat.


"Padahal tidak pernah ada uang yang dibayarkan oleh Hermanto kepada PT GBP terkait lahan tersebut. Tidak pernah ada bukti pembayaran. Apakah bisa hal itu disebut sebagai pemilik, sehingga status Hermanto selaku pelapor juga kita pertanyakan legal standingnya," tambah Riyadh.


Untuk diketahui, Hendry J Gunawan dijebloskan ke Rutan Klas I Medaeng oleh tim jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Hendry digiring ke penjara sesaat usai jalani proses tahap II (Pelimpahan tersangka dan barang bukti, red) dari penyidik kepolisian ke jaksa peneliti, Kamis (10/8) lalu.


Kepada wartawan, Hendry sempat mengatakan apa yang dialaminya tersebut merupakan konspirasi jahat. Saat ditanya lebih lanjut, Hendry enggan menjelaskan secara detail.


Atas perbuatannya, Hendry dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara. (Zal)

Gubernur Jatim Tunjuk Halil PLt Bupati Pamekasan

SURABAYA (KT) Gubernur Jawa Timur  Soekarwo menunjuk Wakil Bupati Pamekasan Halil untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati Pamekasan sejak 11 Agustus 2018. Surat Perintah Tugas (SPT) disampaikan kepada Wabup Halil di ruang kerja gubernur Surabaya Senin (14/8).

Pakde Karwo: Tahun Depan Seluruh UPT BLUD 100 Persen Biayai Sendiri

SURABAYA (KP) Pemprov Jawa Timur terus berupaya menjadikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di SKPD Pemprov untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ditargetkan pada Tahun 2018 nanti, sejumlah UPT tersebut tidak lagi mendapat penyertaan modal dan anggaran dari pemerintah, melainkan sudah 100 persen membiayai sendiri kegiatan operasionalnya.

Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan bertema “Menjaga Kredibilitas APBN” di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (15/8).

Upaya menjadikan sejumlah UPT sebagai BLUD ini sebagai strategi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam menjaga perekonomian Jatim. Dengan demikian upaya penciptaan kesejahteraan rakyat dapat terus berkelanjutan. Melalui skema BLUD ini nantinya SKPD bisa mencari anggaran sendiri dan kemudian dikelola kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga bisa mengurangi belanja APBD Pemprov Jatim.

 “Kita harus memiliki kreatifitas plus. Jadi harus ada reinventing skema baru di government kita, salah satunya melalui BLUD ini,” ungkap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Saat ini, beberapa UPT milik SKPD Pemprov Jatim yang sudah menjadi BLUD seperti RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Soedono Madiun, RSUD Saiful Anwar Malang, RSU Haji Surabaya dan 9 UPT dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim. Selain itu ada beberapa UPT di sejumlah SKPD Prov. Jatim yang saat ini sedang proses menjadi BLUD. Diantaranya Dinas Pendidikan (UPT SMK N 5 Surabaya dan SMK N 5 Jember), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPT Pengembangan Benih Padi dan UPT Pengembangan Benih Hortikultura), Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP Mayangan Kota Probolinggo dan UPT P2SKP Tamperan Pacitan), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Nantinya, setiap pengelola UPT akan diberi pelatihan dan penjelasan mengenai pengelolaan BLUD. “Kita akan beri penjelasan dan ada training, kemudian kepala dinas jangan terlalu campur tangan. Kami juga membuat sistem tracking di bidang teknologi. Prinsipnya bila pelayanannya dan kualitasnya baik maka mereka mendapatkan pelanggan yang lebih banyak asal lebih cepat, lebih murah dan lebih baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Pakde Karwo mencontohkan, SMK Pariwisata yang memiliki hotel bila dikelola sendiri maka pendapatannya akan menjadi remunerasi. “Kalau tidak menjadi BLUD, pendapatan ini harus disetor ke kas pemerintah,” katanya sembari menambahkan bahwa Tahun 2018 nanti sejumlah BUMD juga akan didorong menjadi Perseroan Terbatas (PT).


APBD Jatim Dukung APBN

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan, pakde Karwo menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan APBN. Dimana biaya untuk gaji PNS yang berasal dari DAK dan realisasinya menyesuaikan realisasi APBN, akan didukung oleh PAPBD Jatim. Hal tersebut telah memperoleh persetujuan KPK asal tidak lebih dari 45 persen. “Kita rencanaya hanya 22 persen,” terang Pakde Karwo.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, Wiwin Istanti mengatakan, realisasi pendapatan Jatim per 12 Agustus 2017 tercatat sekitar 86,75 triliun rupiah. Dari sisi belanja APBN TA 2017, dari pagu 52,46 triliun rupiah sampai sekarang dapat terserap sebesar 50,3 persen atau 26,40 triliun rupiah. Sementara untuk dana transfer di seluruh Jatim hingga saat ini sebesar 2,06 triliun rupiah atau 49,6 persen dari total alokasi dana transfer sebesar 4,14 triliun rupiah. Untuk dana desa, telah tersalurkan 3,8 triliun rupiah atau 59,9 persen dari pagu 6,34 triliun. Dana desa ini disalurkan melalui 15 KPPN yang tersebar di wilayah Jatim.

Wiwin mengatakan, pemerintah sendiri akan terus meningkatkan kredibilitas APBN sebagai instrumen pengelolaan ekonomi. (MIN)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...