Berita Kota

Foto  : Ketua Fraksi Partai Golkar Hj Pertiwi Ayu dan Satgas AMPG Kota Surabaya melakukan pengamanan disekitar areal coblos ulang TPS 49 Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Surabaya, minggu (1/7/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pundi pundi suara pasangan calon Gubernur nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elstianto Dardak makin tak terkendali. Seperti halnya yang terjadi di TPS 49 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya, meski harus coblos ulang namun suara Khififah-Emil tidak berkurang malah sebaliknya menang telak.

Coblos ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Kelurahan Manukan Kulon, berlangung pada Minggu (1/7) berjalan cukup lancar. Pemungutan suara ini mendapat pengawalan ketat bukan saja dari tim keamanan, namun juga Satgas Angatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Surabaya. 

Coblos ulang di TPS 49  dipicu karena kesalahan dimana surat suara yang digunakan dua orang suami istri yang sudah pikun itu diduga milih orang lain, namun tinggal serumah, sempat menimbulkan salah paham, lalu diputuskan oleh Panwaslu untuk coblos ulang. 

Meski ini cobos ulang namun jalanya pemungutan suara tetap sesuai prosedur yang berlaku. Dimulai pukul 07.00 dan berakahir sekitar jam 15.00. Setelah  kotak suara dibuka, lalu dimulai penghitungan suara oleh petugas TPS. 

Hasilnya sesuai yang diduga sebelumnya pasangan nomor urut 1 Khoifah Indar Parawansa-Emil Dardah menang telak yaitu 135 untuk Khofiaf-Emil dan 72 untuk pasangan nomor urut 2 Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan suara tidak sah 5.

Drs Asrofi, perwakilan Partai Golka Kota Surabaya mengatakan, sejak pagi kami sudah stanby disini. Kebetulan kami diperintah Ketua Partai Blegur Prijanggono untuk memantau coblos ulang di TPS 49. Semua berjalan cukup tertib. tegasnya. (min)

 

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat menghadiri Halal Bi Halal IKA Undip Jatim Tahun 2018 “Sedhuluran Undip, Ngencengi Silaturahmi” di Gedung Gapura Surya Nusantara,Surabaya, Minggu (1/7).

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) menyelenggarakan seminar nasional membahas permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi saat ini. 

Penyelenggaraan seminar nasional tersebut diyakininya bisa mengumpulkan alumni-alumni Undip yang berada di Jatim.

“Nantinya seminar nasional ini tidak hanya bermanfaat bagi anggota, juga dapat menyumbangkan pemikiran bagi nasional,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat menghadiri Halal Bi Halal IKA Undip Jatim Tahun 2018 “Sedhuluran Undip, Ngencengi Silaturahmi” di Gedung Gapura Surya Nusantara,Surabaya, Minggu (1/7).

Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, seminar ini agar ditawarkan terlebih dahulu kepada para alumni Undip ingin membahas permasalahan seperti apa. Materi yang dibahas dalam seminar, dicontohkannya, seperti perkembangan digital yang bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi anggota. Selain itu juga bisa membahas tentang jalan tol dengan pendekatannya induktif dari Jatim untuk nasional. 

Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga mengapresiasi IKA Undip yang melakukan multiple channel untuk pendaftaran mahasiswa baru. Dengan multiple channel tersebut, calon mahasiswa baru yang berasal dari Jatim bisa mendaftar dan mengikuti tes masuk di Surabaya.

“Ini ada solusi yang sangat baik dilakukan IKA Undip. Ini sangat membantu masyarakat dan efisien. Apalagi Undip masuk 801-1000 universitas world class,” puji orang nomor satu di Jatim.

Sementara itu, Ketua Panitia Daru Wicaksono melaporkan, halal bi halal saat ini diikuti sebanyak 120 orang yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni Undip yang ada di Jatim. (den)

Para Kiai Bentuk Tim Pencari Fakta, Telusuri Indikasi Intervensi Kekuasaan dalam Pilgub Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan seluruh Kiai-Kiai sepuh saat ini bisa menerima dan menghormati apapun hasil pilgub kali ini.

"Semalam para Kiai bertemu membahas hasil Pilkada Jawa Timur. Mereka bisa menerima meskipun banyak indikasi penggunaan kekuasaan melalui program Pemerintah," kata Gus Ipul, ketika ditemui di posko pemenangan Gayungsari, Jumat (29/6).

Informasi yang diterima para Kiai, dan didukung informasi dari Bawaslu Jawa Timur, beberapa pelanggaran memang sangat terasa dan terlihat dalam Pilkada kali ini.

"Para Kiai punya cukup banyak bukti. Tapi mereka sudah Legowo sehingga tidak akan membawa ini ke hukum. Mereka cukup mengetahui saja," ujar keponakkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Pertemuan para Kiai sendiri digelar pada Kamis (28/6) malam. Beberapa Kiai yang bertemu diantaranya adalah, KH Zainuddin Jazuli dan KH Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pesantren Ploso, Kediri; KH Kafabihi Mahrus, Lirboyo, Kediri; KH Anwar Iskandar, pesantren Al Amin, Kediri; dan KH Miftachul Ahyar, pesantren Miftachussunnah Surabaya.

Selain itu juga KH Agus Ali Mashuri, Sidoarjo; KH Idris Hamid, Pasuruan serta belasan Kiai sepuh lainnya.

Dalam pertemuan ini, para Kiai juga menyatakan mereka akan selalu kompak dalam satu barisan dalam menghadapi perhelatan politik berikutnya termasuk pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif.

"Dalam pilgub ini, perjuangan yang bermula dari para ulama dan Kiai ini akhirnya mendapatkan suara sekitar 8 juta suara yang mayoritas berasal dari dukungan para Kiai," kata dia.

Proses Pilkada Jawa Timur sendiri, kata dia berawal dari upaya para Kiai-Kiai sepuh di Jawa Timur yang kompak merajut kembali kehidupan berbangsa yang terporak porandakan paska pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Karenannya di pilgub kali ini, para Kiai mendorong parpol yang semua berseteru untuk bersatu. Hasilnya PKB, PDI Perjuangan, PKS dan Gerindra bisa bersatu dan mengusung Gus Ipul-Mbak Puti (Puti Guntur Soekarno).

Kekompakan ini akan dilanjutkan untuk mengawal perhelatan politik selanjutnya sehingga kehidupan berbangsa di Indonesia bisa berlangsung dengan baik.

Sementara itu Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abd Halim Iskandar mengatakan meskipun hitungan matematika kalah, tapi pilkada kali ini adalah upaya PKB mengabdi pada Kiai.

"Pilkada ini bentuk bakti kita pada Kiai. Ini sangat bernilai bagi kepentingan bangsa dan negara. PKB sampai kapanpun akan berada di barisan para Kiai dalam menjalani gelaran politik selanjutnya. Kita tidak ngomong menang kalah, tapi barokah," ujarnya.

Terkait indikasi pelanggaran, Gus Halim mengatakan bahwa semua indikasi pelanggaran akan didalami para Kiai dengan membentuk tim pencari fakta.

Hasil temuan pelanggaran akan dijadikan bahan untuk perentangan bagi para Kiai. "Perintah Kiai jelas, jangan menggugat, jangan bikin gaduh," ujar Halim yang juga ketua DPRD Jawa Timur ini.(min)

 

Sekdaprov Jatim Sambut Baik Rencana Kunjungan Menlu Belanda ke Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM menyambut baik rencana kunjungan Menlu Kerajaan Belanda, Stef Blok ke Jatim pada tanggal 4 Juli 2018. Untuk itu, jajaran Pemprov. Jatim akan melakukan Koordinasi lebih lanjut  dengan Kementerian PUPR dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Hal tersebut disampaikan Sekda Akhmad Sukardi saat menerima Dubes Belanda untuk RI, Rob Swartbol di Ruang Kerja Sekda Prov. Jatim, di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (28/6) siang.

Ia berharap, kunjungan tersebut akan semakin mempererat hubungan antara Jatim dengan Belanda. Juga, menjadi kesempatan yang baik bagi Menlu Belanda melihat langsung kondisi ekonomi Jatim, dan kondisi terkini pasca kejadian teror bom bulan lalu. 

Selain itu, kunjungan ini dapat dimanfaatkan melihat berbagai bangunan peninggalan Belanda yang masih terawat dengan baik di Jatim. Diantaranya, Gedung Negara Grahadi, Gedung Balai Kota Surabaya, Gedung Bank Mandiri, Gedung Polwiltabes Surabaya, dan Hotel Majapahit.

Dalam penjelasannya, Dubes Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengatakan, rencana kunjungan Menlu Stef Blok ke Jatim a.l. dimaksudkan untuk  melihat Waduk Pridjetan dan pondok pesantren di Lamongan serta penyampaian dukacita atas tragedi teror bom bulan lalu di Surabaya ke Walikota Surabaya.  

“Ini juga juga kunjungan emosional, termasuk ke waduk Prijetan, karena kakeknya menteri adalah insiyur yang membangun waduk tsb,” pungkasnya. (min)

 

 

Gubernur Jatim H Soekarwo dan Bude Hj Nina Soekarwo usai nyoblos di TPS 22 Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Rabu (27/6/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim H Soekarwo bersama Istri Hj. Nina Soekarwo, MSi memberikan hak suaranya atau mencoblos dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di TPS 22 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Rabu (27/6) pagi.

Tepat pukul 07.30 WIB, Pakde dan Bude Karwo-sapaan  akrab pasangan ini yang ke TPS menggunakan pakaian batik langsung disambut hangat oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nurul Muzayana dan anggota di TPS 22. Seusai mencoblos, tangan kelingking Pakde dan Bude Karwo ditandai dengan tinta berwarna biru:

Pakde Karwo yang juga Ketua Partai Demokrat Jatim,pengusung Cagub Khofifah-Emil, terdaftar di DPT  pada urutan nomor 55, sedangkan Bude Karwo berada di nomor 56. Berdasarkan data TPS 22, terdapat sebanyak 232 orang yang masuk dalam DPT, terdiri dari 107 laki-laki dan 125 perempuan. 

Petugas KPPS 22 sudah bersiap sejak pukul 06.30 guna menunggu kedatangan orang nomor satu di Jatim ini serta warga RT 03 RW 09 Kelurahan Manyar Sabrangan yang akan mencoblos. Rangkaian kegiatan pemilihan suara mulai dilakukan pada pukul 07.00 WIB, dilanjutkan dengan pengecekan kotak suara pada pukul 07.05 WIB. Selanjutnya, dilakukan penghitungan jumlah surat suara. 

Menjawab pertanyaan wartawan tentang demokrasi di Jatim usai pencoblosan, Pakde Karwo mengatakan, Jatim telah dikunjungi lembaga-lembaga KPU internasional dari 24 negara dengan 150 orang peserta terkait pelaksanaan pilkada serentak ini. 

Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat internasional yang melakukan studi banding tentang penerapan demokrasi politik di Jatim karena suasana kedewasaan dan damai di Jatim, yang dapat dijadikan model kedewasaan berpolitik. 

“Kita  bersyukur karena Jatim menjadi indikator kedewasaan politik,” ujarnya sambil menambahkan masyarakat Jatim mempunyai tradisi  berpolitik yang sangat dewasa. (min)

 

Cagub Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno diunggulkan bakal memenangi Pilgub Jatim yang berlangsung Rabu (27/6/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) – Jelang pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim Rabu besok (27/6/2018), Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mempublikasikan hasil survei terbaru yang diambil pada 8-22 Juni 2018.

Hasilnya, duet Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Cawagub Puti Guntur Soekarno berhasil meraih 49,3 persen, mengungguli Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto yang mendapatkan 43,7 persen.

”Yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan sebesar 7 persen,” ujar Koordinator Penelitian Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ardhie Raditya.

Akademisi Unesa itu mengatakan, dari sisi geografis, Gus Ipul-Puti memenangkan tiga kluster wilayah, yaitu Arek (Surabaya dan sekitarnya), Mataraman (kawasan barat Jatim), dan Tapal Kuda (kawasan timur Jatim). Sedangkan Khofifah-Emil hanya mampu unggul di Mataraman dalam (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) dan Madura.

Menurut Ardhie, Gus Ipul-Puti unggul seiring menguatnya harapan masyarakat pada figur pemimpin yang memadukan kalangan Nadhliyin (religius) dan nasionalis. Narasi perpaduan itu digenjot sebulan terakhir seiring momentum Juni sebagai Bulan Bung Karno.

”Hal itu tecermin dari tingkat persetujuan publik yang cukup besar terhadap perpaduan nasionalis-religius di Jatim, yaitu sebesar 69,7 persen. Dan 53,8 persen publik menilai perpaduan itu ada pada kandidat nomor urut 2,” ujarnya.

Ardhie menambahkan, publik juga lebih menyukai sikap Gus Ipul yang dipersepsikan santun, tidak angkuh, dan rendah hati.

Sedangkan suara Khofifah-Emil tergerus seiring resistensi publik dengan fatwa fardhu ain (wajib memilih bagi setiap umat Islam) yang diterbitkan kubu Khofifah-Emil pada 3 Juni lalu. Apalagi, dalam fatwa itu ada pernyataan, pihak yang tidak memilih Khofifah-Emil berarti mengkhianati Allah SWT dan Rasulullah.

”Sebanyak 70,1 persen masyarakat menolak fatwa fardhu ain memilih Khofifah-Emil. Fatwa itu mengagetkan masyarakat, karena berarti jika tidak memilih Khofifah-Emil, maka dia berdosa. Sebesar 65,3 persen publik menilai. fatwa fardhu ain itu bukan termasuk cara berpolitik yang baik,” kata Ardhie.

”Secara sosiologis, fatwa itu menyentak publik Jatim dan berkorelasi negatif ke persepsi publik terhadap Bu Khofifah dan Pak Emil,” jelas alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Survei tersebut mengambil responden 1.200 orang di 38 kabupaten/kota pada 8-22 Juni 2018. Ini adalah survei dengan pengambilan waktu termutakhir jelang coblosan 27 Juni. Survei ini memiliki margin of error 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...