Berita Kota

Dari kiri Pj Sekdaprov Jatim Dr Jumadi, Ketua LAN  dan kepala Badiklat Prov Jatim Mujib Afan

Surabaya (KoranTranparnsi.com) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, MMT agar para Alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan mampu mengaplikasikan proyek perubahan yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah mereka masing-masing.

“Terpenting adalah harus mempunyai jiwa kompetisi dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global,” ujar Jumadi saat menutup Diklat Pim II Angkatan X Tahun 2018, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (27/7).

Menurut Jumadi, ada tiga kunci penting yang wajib dipahami oleh para Alumni Diklat Pim II dalam mengatasi permasalahan di daerah mereka. 

Pertama yakni persoalan pembangunan sumberdaya manusia yang lebih kreatif, inovatif dan produktif. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, dan ketiga persoalan deregulasi dan debirokratisasi.

Khusus untuk persoalan pembangunan sumberdaya manusia, Jumadi menyampaikan kalau persoalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi persaingan di era global. Sedang untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dinilainya sangat peting dalam usaha pemerataan dan konektivitas antar wilayah. 

Utamanya dalam untuk memperkecil kesenjangan. Sementara untuk deregulasi dan debirokratisasi, dinilai sangat penting dalam memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi serta peningkatan produktivitas.

Jumadi menambahkan, salah satu permasalahan pemerintah di tahun 2024 – 2025, permasalahan bonus demografi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Bangsa Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. 

Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial dan menjadi beban negara di masa mendatang.

“Salah satu harapan,  alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan, harus  mampu juga mengatasi permasalahan yang  ditimbulkan oleh bonus demografi tersebut,” ungkapnya penuh harap.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, MSi menyatakan bahwa selama menjalani Diklat Pim II, para peserta diwajibkan untuk menghasilkan proyek perubahan sebagai sebuah persyaratan. 

Oleh karena itu sangat diharapkan setelah kembali ke daerah mereka masing-masing, para alumni harus menindaklanjuti proyek perubahan yang dihasilkan sebagai upaya untuk perbaikan di daerah mereka.

“Para alumni harus mampu menjadi teladan dan contoh di lingkungannya. Baik tingkahlaku, dan tuturkata. Tularkan virus perubahan pada semua sehingga dinikmati oleh semua,” harapnya.

Sementara itu, Dilkat Pim II Angkatan X Tahun 2018 diikuti 60 peserta. Untuk eselon II sebanyak 54 orang dan eselon III sebanyak 6 Orang. 60 peserta tersebut dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuskan (16 orang), memuaskan (38 orang), dan cukup memuaskan (6 orang). 

Sebagai peringkat pertama terpilih Bambang Gunawan (Kejaksaan Agung RI), peringkat kedua Dr. Nyono, ST, MT (Provinsi Jawa Timur), dan ketiga Winaryo, MSi (Gunung Kidul). (ais)

Bacaleg Golkar Surabaya Herni Yunita (kerudung hijau samping kiri Khofifah)) saat mendampingi Khofifah Indar Parawansa berbincang dengan Plt Ketua DPD Golkar Jatim Zainudin Amali, Ketua Umum Airlangga Hartarto, Ketua Golkar Surabaya Blegur Proijanggono di kediaman Gubernur Jatim terpilih.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Wanita berpartai. Kenapa tidak. Sudah banyak kaum wanita ada di parlemen baik di DPR RI, utusan daerah, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota. Juga banyak wanita memegang jabatan strategis baik tingkat pusat maupun daerah.

Sebut saja Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Maritim Ibu Susi. Paling gres tampilnya Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim terpilih dan Bupati Jombang terpilih Hj Munjidah. Tampilnya orang orang hebat itu, lalu populer dengan sebutan The Power of Emak Emak. 

Di Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya dari empat anggota dewan, yang tiga malah perempuan. Ini sekaligus menginspirasi saya bahwa perempuan itu tidak kalah dengan pria asal mau kerja keras. Partai Golkar  menugasi saya untuk Dapil 2 Kota Surabaya . Saya akan kerja kerja partai secara maksimal, ungkap Herni Yunita dengan sungguh sungguh.

Ditemui wartatransparansi.com di kantor DPD Golkar Kota Surabaya, Nita, panggilan akrap wanita berparas cantik itu menyatakan, bagi saya Golkar menjadi pilihan satu satunya dalam meniti karier di jalur politik.

Ibu saya seorang guru. Sedangkan bapak seorang tentara. Di era orde baru Tentara pasti Golkar. Bahkan secara kelembagaan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia-saat itu) adalah pendiri Partai Golkar. Ketika saya sudah bekeluarga, kebetulan mertua saya ternyata tokoh Golkar Jawa Timur (Martono SH-Ketua Golkar Jawa Timur) . ucap Nita dengan mimik pelan. Saya sendiri mulai masuk Golkar lima tahun lalu. 

Kedua karena Golkar partai besar dan partai yang sudah banyak sekali pengalamannya cenderung bersih dan selalu berada di barisan pemerintah. Ini memaksa kami haus memahami apa yang sedang dikerjakan oleh penguasa baik ditingkat pusat maupun di daerah. Sehingga kader partai Golkar kalau memberikan statemen tidak asal bicara.

Jadi tidak perlu berfikir panjang untuk memilih partai Golkar sebagai penyaluran aspirasi politik saya. ujar Nita yang selalu mengikuti kampanye pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di pentas politik, Pilgub Jawa Timur belum lama.

Menyinggung soal pencalonan dirinya sebagai bacaleg DPRD Kota Surabaya, Herni Yunita mengaku, terus terang saja baru kali pertama ikut kontestasi Pileg. Ketua DPD Golkar Kota Surabaya Pak Blegur Prijanggono menempatkan kami nomor urut 9 untuk Dapil 2 yang meliputi  Kecamatan  Semampir, Pabean Cantikan, Kenjeran dan Tambaksari. 

"Meski saya newcomer, saya harus optimis mampu meraup suara terbanyak di Dapil 2 Surabaya," tandasnya.

Sistem pemilu kali ini masih memberikan peluang kepada siapa saja untuk berkompetisi dengan suara terbanyak. Jadi nomor urut itu tidak akan menentukan. Intinya kita harus kerja kolektif agar kursi Dapil 2 bertambah.(fir)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar Sosialisasi Tahapan Pemutaakhiran Data Pemilih di Surabaya, Jumat

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemilih pemula termasuk di antaranya pensiunan TNI dan Polri yang siap menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Surabaya bertambah 35.140.    

"Pemilih pemulah itu pemilih yang belum pernah menggunakan hak pilih. Dikategorikan pemilih pemula karena tanggal 17 April 2019 sudah berumur 17 tahun," kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi di acara Sosialisasi Tahapan Pemutaakhiran Data Pemilih di Surabaya, Jumat.   

Menurut dia, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Surabaya pada Pemilu 2019 sebanyak 2.041.201 pemilih. DPS tersebut merupakan hasil pemutakhiran dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2018 sejumlah 2.006.061 pemilih.      

"Jadi ada penambahan sekitar 35.140 pemilih yang berasal dari pemilih pemula termasuk di antaranya pensiunan TNI-Polri," katanya.   

Sedangkan pada 22 Juli 2018, lanjut dia, KPU Surabaya akan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu 2019.      

"DPSHP tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan DPT pada Agustus mendatang," katanya.   

ementara itu mengenai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2019 sebanyak 8.144. TPS tersebut naik dari jumlah TPS Pilkada Jatim 2018 sebanyak 4.284 TPS.  

Hal sama juga dikatakan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim Choirul Anam. Ia mengatakan pemutakhiran data pemilih bisa mengambil sumber dari data Pilkada Jatim yang baru saja berlangsung beberapa waktu   

"Inilah yang kemudian menjadi dasar KPU Jatim tidak lagi melakukan coklit data untuk pelaksanaan Pemilu 2019," katanya. (guh)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima bantuan dari gourp Mayapada berupa dua unit bus dan bantuan dana Rp 5 milliar

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Kota Surabaya mendapat tambahan alat transportasi berupa dua unit bus Kota dari Mayapada Group yang diserahkan dari bos Mayapada kepada Walikota Tri Rismaharini, Kamis (12/7/2018)

Selain dua unit bus, Mayapada juga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 5 miliar  yang nantinya akan digunakan untuk membantu anak-anak Surabaya yang mengalami kesulitan dalam hal pendidikan.

Dato’ Sri Tahir, Pendiri dari Mayapada Group, mengatakan bahwa kita punya tanggung jawab sosial, mengembalikan apa yang pernah kita peroleh dari negara ini. Ia juga menyampaikan pesan bagus akan keutamaan memberi. "Menurutnya, kita tidak akan kehabisan benih kalau kita selalu menabur," tandasnya.

Sebaliknya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan  ini adalah bantuan kedua diberikan penguaha ini kepada Pemkot Surabaya.Tahun lalu bantuan diwujudkan dalam bentuk beasiswa yang diberikan ke anak-anak dari para petugas kebersihan dan petugas lapangan. 

Bus Mayapada ini akan digunakan oleh masyarakat umum dan rencananya akan melayani rute timur-barat dan menghubungkan tiga perguruan tinggi besar di Surabaya, yaitu ITS dan Unair di wilayah timur dan Unesa di wilayah barat. 

Sehubungan dengan panjangnya rute yang akan ditempuh, rute akan dipecah menjadi Unesa Lidah-Joyoboyo-ITS. Nantinya, penumpang yang akan menaiki bus ini hanya perlu membayar dengan sampah plastik, seperti yang diterapkan pada Suroboyo Bus.(den)

 

 Gus Ipul menyampaikan selamat bekerja dan nitip program kerakyatan 9 juta lebih pemiihnya kepada calon terpilih Khofifah Indar Parawana-Emil Elestianto Dardak.

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Peserta kontestasi Pilgub Jawa Timur pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno memastikan tidak akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski timnya banyak menemukan pelanggaran dengan jumlah kasus sangat banyak.

Selain itu Gus Ipul yang kini masih menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur memberikan ucapan selamat bekerja menjalankan amanat rakyat kepada Bu Khofifah Indar Parawansa-Mas Emil Elestianto Dardak.   

"Selamat bekerja mudah mudahan kedepan Jawa Timur lebih baik lagi. Kami juga titipkan program kerakyatan yang semuanya merupakan aspirasi dari rakyat. Barangkali bisa diakomodasi oleh Bu Khofifah,"tandas Gus Ipul dalam perbincangan santai dengan wartawan.

Biarlah pelanggaran yang ditemukan tim suksesnya maupun relawannya menjadi catatan kami saja. Malah nantinya akan kami bukukan yang pada suatu saat bemanfaat. 

Gus Ipul mengaku masih akan melanjutkan dan merampungkan pekerjaan sebagai Wakil Gubernur hingga bulan Februari 2019 mendatang. 

Menanggapi soal kabar akan nyaleg (calon legislatif), Gus Ipul menanggapi santai. Belum terpikirkan. Soal Caleg masih ada ada waktu lima hari lagi. "Kita pikir nanti saja," ucapnya.  

Saya juga terimakasih kepada pendukung kami yang jumlah mencapai 9 juta lebih datang ke TPS tanpa pamrih. Mereka datang ke TPS hanya dengan semangat ingin kabeh sedulur kabeh makmur Jawa Timur adem.  Pilgub berjalan lancar.

Dikatakan kalau hari ini kami baru menyampaikan ini secara resmi, itu semata karena mengikuti aturan KPU bahwa rekapitulasi baru dilakukan pada Sabtu (7/7/2018) dan tiga hari berikutnya kesempatan bagi pasangan calon mengajukan kebeatan atau tidak. 

"Sesuai anjura  para Kiai kami lebih memilih tidak melakukan keberatan ke MK," ucap Gus Ipul dengan kalem. 

Hasil rekapitulasi KPU Jawa Timur Khofifah bersama Emil berhasil memperoleh suara sebanyak 10.465.218 suara atau 53,55 persen. Sedangkan Gus Ipul bersama Puti memperoleh 9.076.014 (46,45 persen). (min)

Dr. H. Soekarwo saat mendampingi Wakil Presiden RI, Dr. (HC) H. Muhammad Jusuf Kalla meresmikan Gedung Graha RSIS, Jl. A. Yani No. 24 Surabaya, Kamis (12/7).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Kehadiran Rumah Sakit Islam Surabaya (RSIS) Jl. A Yani no. 24 Surabaya semakin memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas di Jawa Timur. Dengan kualitas tersebut, diharapkan RSI semakin berkontribusi aktif dalam melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan bagi masyarakat Jatim. 

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat mendampingi Wakil Presiden RI, Dr. (HC) H. Muhammad Jusuf Kalla meresmikan Gedung Graha RSIS, Jl. A. Yani No. 24 Surabaya, Kamis (12/7).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, secara struktur, fasilitas pelayanan kesehatan di Jatim sudah sangat lengkap. Mulai dari tingkat desa dimana terdapat 5.721 Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan 3.213 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Kemudian di tingkat kecamatan terdapat 964 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan 2.720 Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga terdapat 377 Rumah Sakit (RS) di tingkat kabupaten/kota.

“Dari 377 Rumah Sakit itu, sebanyak 75% sudah terakreditasi. Dan dari seluruh  RS di Jatim, 70%-nya adalah RS swasta. Karena itu, kami memberi apresiasi kepada RSIS yang terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat” katanya.

Pakde Karwo menambahkan, meski fasilitas tersebut sudah lengkap, namun diharapkan pelayanan kesehatan diseluruh tingkat, mulai desa hingga kabupaten/kota, bahkan sampai pusat, agar lebih mengutamakan penguatan fungsi promotif dan preventif. Yakni mempromosikan gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit 

“Jadi konsepnya adalah bagaimana agar orang hidup sehat, bukan mengobati atau menyembuhkan orang sakit (kuratif). Pembiayaan di BPJS sebagian besar adalah di kuratif, saya pikir konsep JKN akan jebol jika konsep utamanya adalah menyembuhkan orang sakit. Kita harus lebih mengutamakan upaya promotif-preventif,” tambahnya.

Gubernur kelahiran Madiun ini mencontohkan, salah satu upaya promotif-preventif adalah dalam menangani gizi buruk. “78% penyebab gizi buruk adalah karena asupan makanan, jadi kita harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi pengetahuan tentang asupan makanan kepada masyarakat” katanya. (min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...