Berita Kota

Gubernur Jawa Timur Soekawo menggelar acara halal bihalal dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur dan masyarakat di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (21/6/2018)

Surabaya (kORANtRANSPARANSI.COM) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif. 


“ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo kepada wartawan usai Halal Bi Halal di kantor Gubernur  Surabaya, Kamis (21/6) pagi. 

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev  terkait kinerja pemerintahan. "Inilah NGO dan wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ujarnya.

Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tahun 2018, Pakde Karwo menegaskan, tidak ada toleransi bagi yang tidak masuk kerja. Sekdaprov Jatim melakukan pengecekan terhadap jumlah kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. 

“Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini,” tegasnya.  

Pakde dan Bude Karwo Halal Bi Halal 

Hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Jatim, diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.15 WIB, jajaran Forkopimda Jatim, beserta bupati dan walikota se-Jatim turut menghadiri acara tersebut. 

Tampak hadir pada Halal Bi Halal diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman beserta Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Kav. M. Zulkifli. Hadir pula Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Danpasmara 2,  Brigjen TNI Endi Supandi. Selain itu, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH. (JON)

Gubernur Jawa Timur Soekawo menggelar acara halal bihalal dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur dan masyarakat di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (21/6/2018)

Surabaya (kORANtRANSPARANSI.COM) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif. 


“ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo kepada wartawan usai Halal Bi Halal di kantor Gubernur  Surabaya, Kamis (21/6) pagi. 

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev  terkait kinerja pemerintahan. "Inilah NGO dan wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ujarnya.

Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tahun 2018, Pakde Karwo menegaskan, tidak ada toleransi bagi yang tidak masuk kerja. Sekdaprov Jatim melakukan pengecekan terhadap jumlah kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. 

“Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini,” tegasnya.  

Pakde dan Bude Karwo Halal Bi Halal 

Hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Jatim, diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.15 WIB, jajaran Forkopimda Jatim, beserta bupati dan walikota se-Jatim turut menghadiri acara tersebut. 

Tampak hadir pada Halal Bi Halal diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman beserta Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Kav. M. Zulkifli. Hadir pula Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Danpasmara 2,  Brigjen TNI Endi Supandi. Selain itu, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH. (JON)

 Ilustrasi: BMKG

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Jajaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia dampak dari peningkatan kecepatan angin demi keselamatan dan kenyamanan beraktivitas di laut.

"Saat ini kecepatan angin cukup tinggi sehingga bisa berdampak terhadap terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan. Jadi, nelayan, pelayaran maupun masyarakat pengguna jasa angkutan laut juga harus waspada," kata Kabid Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, kepada Antara di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, kecepatan angin timuran saat ini mencapai 46 kilometer per jam. Kondisi angin tersebut diprakirakan akan bertahan hingga 26 Juni mendatang.

Sejumlah wilayah perairan yang berpotensi terjadi gelombang tinggi di antaranya Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, Laut Arafuru dan beberapa perairan yang berhadapan dengan laut lepas seperti perairan selatan Jawa hingga NTT.

"Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap kelancaran arus balik Lebaran, khususnya bagi pengguna jasa angkutan laut," katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia merinci, potensi tinggi gelombang masing-masing perairan sangat variatif, antara 1,25-4,00 meter.

Tinggi gelombang 1,25-2,50 meter berpotensi terjadi di perairan Selat Malaka bagian utara, perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simeuleu hingga Kepulauan Mentawai, perairan Enggano ? Bengkulu, perairan selatan Pulau Sawu, Pulau Rote, Kupang, Selat Sumba, Selat Ombai, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, dan Laut Timor.

Selain itu, Laut Jawa bagian barat dan tengah, perairan utara Jawa Timur hingga Kepulauan Kangean, Laut Flores, Perairan timur Sulawesi Tenggara, perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kai dan Kepulauan Aru, perairan selatan Ambon serta Laut Arafuru bagian timur.

Sedangkan tinggi gelombang 2,50-4,00 meter berpotensi terjadi di perairan Sabang, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba, Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian tengah dan barat.

"Penyeberangan Merak, Bakaheuni dan Ketapang, Gilimanuk diprakirakan masih relatif aman dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 ? 0,75 meter," kata Eko.

Tapi, lanjutnya, jalur penyeberangan Gresik, Pulau Bawean dan Pulau Sabang, Banda Aceh perlu diwaspadai karena gelombang dapat mencapai ketinggian 2,00-2,50 meter.

Dengan potensi gelombang laut yang cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia, masyarakat dan kapal-kapal yang melintas dihimbau untuk tetap waspada dan siaga dalam melakukan aktivitas penyeberangan. Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan gelombang, demikian Eko Prasetyo.(jon)

Gubernur Jawa Timur H Soekarwo akan menggelar Halal bi Halal pada Kamis (21/6/2018) di halaman kantor gubernur Jalan Pahlawan 110, Surabaya.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo bersama istri, Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, Msi akan menggelar acara halal bihalal di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Kamis (21/6/2018)

Halal bihalal dalam rangka memperingati Hari Raya Iedul Fitri 1439 H/2018 M ini  berlangsung pukul 07.30 sampai 11.30 WIB, yang dilakukan dalam tiga sesi. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov. Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, Msi, Selasa (19/6). 

Halal bihalal sesi pertama, jelas Benny, dimulai pukul 07.30 s.d. 09.00 WIB bersama Forkopimda Jawa Timur, a.l. pimpinan DPRD, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan pangkotama. Juga, dengan seluruh jajaran DPRD Jawa Timur, pimpinan instansi/OPD di Jawa Timur, dirut BUMN/BUMD, dan ketua BEM PTN/PTS di Surabaya.

Selanjutnya, pukul 09.00 s.d 10.00 WIB, halal bihalal dilanjutkan dengan jajaran forkopimda kab/kota, a.l para bupati/walikota, dandim, kapolres, dan kajari. Juga para wakil bupati/wawali dan sekda kab/kota. “Untuk halal bihalal sesi satu dan dua, undangan bersama suami/isteri masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, halal bihalal sesi ketiga pukul 10.00 s.d 11.30 WIB mengundang pimpinan instansi lain dan masyarakat umum, seperti berbagai organisasi profesi di Jatim, a.l. Kadin, REI, PGRI, APINDO, IDI, dsb-nya. Selain itu, juga organisasi keagamaan seperti  DPW NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Gereja Indonesia, WALUBI, dan yayasaan Moh. Chengho. Ditambahkan, dresscode acara ini yakni batik lengan panjang, TNI/POLRI yang berlaku saat itu, dan ibu-ibu  mengenakan baju bebas dan rapi. 

Mengenai pengaturan arus lintas di sekitar Kantor Gubernur Jatim dan parkir kendaraan para undangan, dijelaskan Benny, akan dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, Dishub Jatim, dan Satpol PP Prov. Jatim. “ Tahun-tahun sebelumnya, hanya  Jl. Pahlawan sisi timur atau di depan Kantor Gubernur saja yang ditutup” ujarnya sambil menambahkan total undangan kurang lebih sebanyak 4500 orang.  (den)

Foto  : DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota melakukan kontrol pada pendatang baru dari luar dengan menggelar operasi yustisi usai libur Lebaran 2018.

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Ketua DPRD Surabaya, Armuji, mengatakan kontrol tersebut perlu dilakukan agar Kota Pahlawan tidak penuh sesak dengan pendatang dari luar kota yang yang tidak memiliki tujuan yang jelas.

"Tujuan mereka datang ke Surabaya bermacam-macam. Kami tidak melarang datang ke Surabaya asalkan tujuannya jelas, dan tak menjadi beban kota nantinya," katanya di Surabaya, Senin (18/6/2018).

Selama ini, lanjut dia, banyak warga luar daerah datang ke Surabaya dengan tujuan mencari pekerjaan. Tapi kebanyakan tidak punya pengalaman dan keahlian sehingga akhirnya menganggur.

Menurut dia, mereka yang menganggur jika tidak diantisipasi bisa memicu adanya kriminalitas seperti pencurian, perampokan dan lainnya. Selain itu, bisa memicu banyak gelandangan dan pengemis.

"Ini persoalan tahunan yang terjadi setiap setelah Lebaran. Tentunya, ini bisa diantisipasi," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Pemkot Surabaya tidak segan-segan memulangkan para pendatang baru jika tidak memiliki identitas dan tujuan yang pasti.

"Saya mendukung itu dilakukan saat operasi yustisi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Junaedi, mengatakan agar pelaksanaan operasi yustisi tidak dilakukan hanya di tempat-tempat kos atau rumah kontrakan, melainkan juga di apartemen.

"Banyak warga penghuni apartemen yang tidak memiliki identitas warga Surabaya. Itu juga jangan lupa dilakukan operasi yustisi," katanya.(Pemkot Surabaya/den)

All Out Menangkan Khofifah-Emil, SBY Kembali Keliling Jatim

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Menjelang hari coblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, pada 27 Juni mendatang. Susilo Bmbang Yudhoyono (SBY) kembali turun keliling Jawa Timur.

Tujuannya hanya satu memenangkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, pasangan nomkr urut 1. SBY menggerakan elemen partai mulai tingkat Jawa Timur sampai ke desa desa.

Siang ini, Senin (18/6/2018), SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono tiba di bandara Juanda dan langsung menggelar rapat tertutup bersama Khofifah dan juga Emil Dardak di ruang transit bandara. 

SBY dijadwalkan akan keliling ke Malang, Bangkalan dan Madiun mulai besok, Selasa (19/6/2018) bersama keluarga Cikeas. 

Meski tak ikut mendampingi SBY, namun Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo memastikan dirinya terus bergerak memenangkan pasangan Khofifah Emil. 

Sebagaimana diketahui, sejak lebaran, Gubernur Jawa Timur ini berada di Australia bersama keluarga dan hari ini langsung bertolak ke Maroko untuk menerima penghargaan Feminization Proverty Award dari dari PBB yang diserahkan di Maroko 20 Juni sampai 22 Juni mendatang. 

Sehingga tidak bisa mendampingi langsung kedatangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 18-20 Juni di Jawa Timur.

"Saya setiap hari koordinasi dengan Ketua Umum terhadap perkembangan pilkada di Jawa Timur, termasuk mengajak Ketua Umum untuk sekali lagi menguatkan kemenangan Pilgub dan Pilkada di Jawa Timur,” ucap pria yang akrab disapa Pakde Karwo, Senin (18/6/2018).

Rangkaian kunjungan SBY dan keluarga ke Jawa Timur dikatakan Soekarwo juga atas masukan dari dirinya dan tim di DPD.

Karena menurutnya, selain Pilgub Jatim, ada pilkada kabupaten kota yang diusung Partai Demokrat dan punya target menang dalam Pilkada serentak ini. 

Tidak hanya keliling Jatim, hari ini  SBY juga menggelar Apel Siaga kader Demokrat. Ia menuturkan akan mengawal langsung seluruh instruksi ketua Umum Partai Demokrat yang disampaikan dalam Apel Siaga Kader di Madiun hari ini.

Termasuk mengawalnya sampai 27 Juni untuk kemenangan seluruh kandidat paslon pilkada yang diusung Partai Demokrat. 

"Itu pasti, saya akan kawal dan jaga betul semua instruksi Ketua Umum untuk kesuksesan Pilkada di Jawa Timur,” pungkasnya.

Di sisi lain, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio membenarkan jika Pakde Karwo berhalangan mendampingi kunjungan Ketua Umum SBY di Jatim. 

"Pak SBY ke Jatim ini atas saran dan masukan Pakde Karwo langsung, jadi kami ini 24 jam dipantau terus sama Pakde,” cetus Renville.

Sekretaris Tim Pemenangan Khofifah-Emil ini juga memastikan bahwa Partai Demokrat Jatim dibawah kepemimpinan Pakde Karwo tidak goyah sedikitpun untuk memenan

"Seluruh gerak kami dibawah semua atas koordinasi langsung Pakde Karwo, karena Pakde Karwo all out untuk paslon nomer 1,” pungkasnya. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...