Berita Kota

 Foto : Pj Sekprov Jawa Timur Dr Jumadi didampingi BKD Jawa Timur Anom Surahno memberikan keterangan pers menyangkut soal Formasi jabatan CPNS se Jawa Timur tahun anggaran 2018/2019 yang emncapai  16.276 orang. (kt/min)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan formasi jabatan sebanyak 2.065 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Jumlah tersebut terbagi tiga rincian meliputi tenaga guru sebanyak 826 formasi, tenaga kesehatan 797 formasi, dan tenaga teknis 442 formasi.

“Secara keseluruhan, jumlah formasi CPNS se-Jatim sebanyak 16.276 formasi, sementara Pemprov Jatim sebanyak 2.065,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi M.MT kepada wartawan di Surabaya, Rabu (19/9). 

Kota Kediri merupakan satunya di Indonesia yang tidak mendapat jatah formasi CPNS. Selain Pemerintah Kota (Pemkot) tidak mengajukan, jumlah PNS di Kota Kediri yang tahun ini pensiun hanya 3 orang. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan mengapa tidak mengajukan ke pemerintah pusat.

Intinya pengajukan formasi jabatan PNS itu disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun. Selain itu tahun ini Pemprov Jatim juga tidak ada pengangkatan honorer menjadi PNS. Namun Gubernur Pakde Karwo, akan mengajukan secara khusus kepada pemerintah pusat setelah proses CPNS ini selesai.

Dikatakannya, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait jenis jabatan, jumlah formasi, persyaratan administrasi serta cara pendaftaran dapat dilihat mulai hari ini tanggal 19 September 2018 melalui website http://bkd.jatimprov.go.id dan http://sscn.bkn.go.id.   

Persyaratan umum pendaftar CPNS meliputi pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi pemerintah dan hanya diperkenankan pada satu formasi jabatan saja. 

Tak hanya itu, perserta yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak mulai tanggal menjadi CPNS. 

Lebih lanjut, Jumadi menegaskan, bahwa salah satu syarat bagi masyarakat Jatim yang ingin mengikuti CPNS yakni Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. 

Selain itu, pada CPNS 2018 ini adapun kriteria pelamar juga terbagi menjadi beberapa kebutuhan sesuai formasi jabatan diantaranya cumlaude, disabilitas dan pelamar umum. 

Terkait tata cara pendaftaran, Jumadi mengatakan dokumen persyaratan dapat diunggah melalui laman http://sscn.bkn.go.id yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Persyaratan lain, terdiri dari pas foto dengan latar belakang merah posisi potret rasio 3 X 4,  juga Swafoto/selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCN 2018 dan KTP. Tak hanya itu, peserta juga harus mengupload Ijazah Asli, Transkrip Asli, Bukti akreditasi program studi pada saat lulus serta surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur. 

Ditempat yang sama, Kepala BKD Prov. Jatim Anom Surahno SH. M.Si menegaskan, bahwa seluruh kesiapan sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Salah satunya berkolaborasi dengan BKN dalam menyiapkan sarana computer untuk tempat ujian. 

Ia menjelaskan, sebanyak 500 komputer akan ditempatkan di Kantor Regional (Kanreg) BKN dan Gelanggang Remaja 10 November yang juga akan di tempatkan 500 komputer. 

“Jumlah tersebut akan kami sesuaikan, mengikuti jumlah peserta atau animo dari masyarakat yang mengikuti CPNS 2018. Secara prinsip kami mendukung terselenggarakan CPNS 2018 dengan membantu keperluan dari BKN guna sukses pelaksanaan,” ungkapnya. 

Terkait banyaknya tawaran yang bisa lolos untuk menjadi pegawai ASN dengan mudah, Anom memastikan bahwa sistem penerimaan CPNS 2018 sudah dilakukan secara sistem keamanan yang baik. Mulai dari data peserta menggunakan NIK, foto selfie diri pada saat mengupload hingga setiap soal yang dikerjakan oleh peserta tidak sama atau diacak meskipun jaraknya berdekatan. (min)

Foto Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kadis Perhubungan Fatah Yasin terlibat pembicaraan pada peringtan perhubungan di Surabaya, Senin (17/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo meminta agar pesan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus kecelakaan bus di Sukabumi beberapa waktu lalu, harus menjadi bahan pertimbangan serius.  Bahwa antara operator dan regulator transportasi tidak bisa dipisahkan.

Hal tersebut disampaikannya usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di lapangan POKESKAR Prapat Kurung Perak Surabaya, Senin (17/9).

Menurutnya gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, selain bertugas membuat peraturan atau regulasi, seorang regulator juga bertugas mengawasi jalannya peraturan tersebut. Sedangkan operator harus mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan para penumpang.  

“Tidak bisa kasus itu hanya menyalahkan satu pihak. Dua-duanya memiliki hak dan kewajiban, ini makna dari apa yang disampaikan Pak Wapres,” katanya.

Untuk itu, sebagai wakil pemerintah pusat, ia meminta dengan hormat kepada seluruh lembaga atau dinas vertikal termasuk dinas perhubungan untuk memperhatikan betul kritik Wapres tersebut.

“Operator dan regulator adalah jaminan keselamatan terhadap masyarakat. Saya yakin dan percaya Jatim tidak seperti itu (kasus Sukabumi-red),” tegasnya.

Sementara itu terkait pelaksanaan uji berkala atau Uji KIR pada kendaraan, Pakde Karwo meminta ada kerjasama antara kab/kota, provinsi dan Polri untuk melakukan kontrol terhadap kepatuhan. Pengecekan ini harus rutin dilakukan setiap tahun terhadap fungsi kendaraan, seperti contohnya fungsi rem.

“Tahun 2017-2018 ini kejadian kecelakaan luar biasa, tidak bisa di-excuse ini kewenangan siapa, karena ini negara kesatuan. Nanti harus ada kontrol terhadap kab/kota untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan baik,” terangnya.

Keselamatan Harga Mati

Sementara itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan RI, Pakde Karwo mengatakan bahwa peringatan Harhubnas ini menjadi refleksi pentingnya konsistensi pada spektrum keselamatan (safety) dan pelayanan (service and hospitality).

Meskipun efisiensi dilakukan di beberapa tahap, namun tidak boleh mengurangi kualitas keselamatan dalam pelayanan.

“Ini harga mati dan tidak bisa ditawar,” katanya.

Menurutnya, sektor perhubungan memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi terhadap peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk itu, segenap SDM perhubungan dituntut memperkuat komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras di sektor transportasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Peringatan Harhubnas kali ini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali kinerja dan berbagai peristiwa di sektor perhubungan. Serta, untuk menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Harhubnas harus dijadikan momentum untuk terus berkarya dan bekerja bersama membangun bangsa.

Tema upacara Harhubnas 2018 ini adalah “Guyub Rukun Bangun Bangsa”. Tema ini merepresentasikan seluruh elemen sektor perhubungan baik ASN, swasta dan masyarakat secara guyub rukun bersinergi membangun konektivitas untuk mewujudkan transportasi yang handal dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna di Indonesia.

Upacara ini diikuti peserta upacara yang terdiri dari berbagai unsur perhubungan, diantaranya Dishub Provinsi Jatim, Kantor OP Utama Tanjung Perak, Kantor SAR Surabaya, PT PELNI Surabaya dan gabungan PT. KAI DAOP VIII dan Jasa Raharja.

Usai upacara, Pakde Karwo secara simbolis menyerahkan penghargaan dan tali asih. Penghargaan diberikan kepada pengemudi teladan/Abdi Yasa Teladan, pelajar pelopor tertib lalu lintas, pelajar peduli keselamatan perkeretaapian, dan perusahaan pelayanan angkutan barang dan penumpang terbaik di Jatim. 

Sementara tali asih diberikan kepada petugas penjaga menara mercusuar, perlintasan kereta api, dan petugas kebersihan Terminal Purabaya.(min)

Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya diskresi kebijakan yakni dengan memasukkan kasus suap dan pemerasan dalam kategori pungutan liar atau pungli. 

Usulan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

 Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, kasus suap dan pemerasan merupakan masalah kriminal serius dan sangat marak akhir-akhir ini. Dalam kasus ini, lanjutnya, ada pihak yang memiliki otoritas seperti DPRD yang memiliki kewenangan menyetujui peraturan daerah, mengganggu pihak lainnya dalam hal ini kepala daerah.

“Masalahnya kepala daerahnya juga mau, sehingga saya mengusulkan diskresi peraturan saber pungli ini agar korban lain tidak berjatuhan,” katanya.

Perlunya diskresi ini, lanjutnya, agar ke depan permasalahan suap dan pemerasan bisa diselesaikan oleh tim UPP di daerah, tidak perlu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syaratnya, diskresi kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mampu mengisi kekosongan hukum.

Pakde Karwo mengatakan, masalah pungli ini sangat penting karena mempengaruhi daya saing suatu daerah dan berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau investasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan surplus perdagangan dan investasi.

“Imbauan Presiden ini harus kita tindaklanjuti dengan memberikan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di daerah, sekaligus menindaklanjuti kegelisahan pemerintah agar ekspor kita naik, neraca berjalan kita surplus dan kemudahan berbisnis kita baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ditambahkannya, menurut hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) pada tahun 2017, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia. Hasil ini berdasarkan tiga kategori penilaian yakni daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif. 

“Mohon Pak Kapolda dan Kajati melakukan langkah diskresi dalam rangka menanggapi keluhan Presiden dalam krisis ini. Semoga ini menjadi bagian dari kinerja baru kita untuk ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si mengatakan pungli merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyebabkan high cost economy sehingga menghambat pembangunan dan investasi. 

Menurutnya, sejak terbentuk pada tanggal 4 November 2016 lalu, hingga saat ini UPP Polda Jatim dan jajaran polres di wilayah Jatim telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 133 kasus. Jumlah tersangka sendiri sebanyak 229 orang, dengan rincian 112 PNS, 14 honorer, 69 pihak swasta dan 34 staf pemerintahan. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan diantaranya uang tunai sebesar empat miliar rupiah lebih, sertifikat tanah, mobil, sepeda motor dan laptop.

Kapolda menjelaskan, berbagai modus operandi yang dilakukan seperti pemotongan alokasi dana desa, meminta imbalan pelayanan publik dan pemerasan. OTT yang berhasil diungkap terdiri dari enam kategori, seperti pemotongan dana desa, prona, pengurusan surat tanah, perizinan, pemerasan dan masalah SK jabatan PNS.

Atas kerja keras ini, lanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017 Polda Jatim berhasil mendapat ranking satu dalam penyelesaian perkara. Ke depan, ia berharap UPP tingkat provinsi dan daerah dapat saling bersinergi untuk menjaga pembangunan dan iklim investasi di Jatim agar kondusif.

Acara Rakor dan Anev ini diikuti oleh 344 orang yang terdiri dari unsur Forkopimda Jatim, para pejabat utama Polda Jatim, Wakapolres/Polresta/Polrestabes se-Jatim, Jajaran PJU Polda Jatim, serta anggota UPP dari kab/kota se-Jatim. (ais)

 

 Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menerima kunjungan kerja Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun di RK. Sekdaprov Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemrintah Malaysia menjajaki kerjasama di bidang pendidikan, khususnya pertukaran pelajar, transfer ilmu, dan pemberian beasiswa kuliah. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dan kualitas pendidikan antar kedua pemerintahan.

Penjajakan kerjasama tersebut dibahas saat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menerima kunjungan kerja Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun di Ruang Kerja. Sekdaprov Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (12/9) pagi.

Pj Sekdaprov Jumadi mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama ini, dan akan segera melakukan pertemuan internal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mendetailkan poin-poin kerjasama tersebut. Setelah itu, akan dibuat payung hukum serta nota kesepahaman atas kerjasama di bidang pendidikan ini.

Untuk itu, Pj Sekdaprov Jumadi mendelegasika rencana itu kepada Biro Humas dan Protokol, Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Penanaman Modal, yang hadir pada kesempatan ini untuk membahas detail kerjasama tersebut. “Setelah ini, kami langsung menindaklanjutinya, baik itu konsepnya, mekanismenya, dan lainnya. Kita detailkan” ujarnya.

Pria yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim ini berharap, kerjasama ini tidak hanya berhenti di tingkat university to university, tapi juga bisa meningkat jadi sister city, bahkan sister province, seperti Jatim dengan Provinsi Osaka Jepang, Provinsi Tianjin Republik Rakyat Tiongkok, dan lainnya.

 “Peluang ini sangat bagus karena banyak SDM kita, termasuk pelajar kita melanjutkan studi di Malaysia, begitu pula sebaliknya” katanya.

Sementara, Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun mengatakan, tujuannya ke Jatim adalah untuk mengajak bekerjasama di bidang pendidikan. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah pertukaran pelajar dan beasiswa kuliah antar perguruan tinggi negeri antar kedua negara.

 “Saya ingin lebih fokus kepada universitas negeri, karena universitas negeri kami biayanya sangat terjangkau, dan disubsidi oleh kerajaan. Selama ini, yang gencar promosi dan banyak peminatnya adalah universitas swasta kami, padahal universitas negeri kami juga tak kalah bagus, bahkan yang tertinggi ada di posisi 87 Top 100 University in the world” ujarnya.

Sebelum mengunjungi Jatim, lanjut pria yang juga menjadi Pengarah Education Malaysia Indonesia ini, pihaknya telah mengunjungi Provinsi Jabar dengan tujuan serupa. “Ini bagian dari tujuan besar kami, yakni setiap negara anggota ASEAN menjalin kerjasama pendidikan dengan negara ASEAN lainnya, sebelum dengan negara lain” pungkasnya. (min)

 

Gubernur Soekarwo dan Wagub Gus Ipul

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo masih akan berakhir pada 12 Februari 2019.

“Banyak kalangan yang bertanya sampai kapan Gubernur Jatim Soekarwo bersama pasangannya, Saifullah Yusuf menjabat sehingga perlu dijelaskan,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Bahkan, lima bulan menjelang masa jabatannya berakhir, aktivitas Gubernur Jatim justru semakin meningkat, termasuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Begitu juga dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang mendampinginya selama dua periode (10 tahun) bersama-sama membagi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Jatim.

Beberapa kegiatan akhir pekan ini, kata dia, tidak pernah berhenti setiap harinya, seperti mendampingi Presiden RI Joko Widodo di Surabaya pada Kamis (6/9), kemudian keesokan harinya sudah berada di Aceh untuk memberangkatkan Tim Ekspedisi Jalur Darat bersama Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lalu, pada Sabtu (8/9), Gubernur Jatim menandatangani dan menyerahkan langsung SK PAW 40 anggota DPRD Kota Malang sehingga bisa dilakukan proses pelantikan yang dijadwalkan Senin (10/9).

“Beliau (Soekarwo) akan hadir langsung di Malang dalam posisinya sebagai wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi bersama Mentwri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo,” ucapnya.

Tak itu saja, beberapa waktu lalu Gubernur juga menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin atas kontribusinya dalam membangun dan menerapkan SAKIP pada Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim.

Aries yang baru saja dilantik pada 31 Agustus 2018 itu juga menjelaskan, menjelang akhir masa jabatan pada Februari tahun depan, Pakde Karwo masih memiliki tanggungan bersama jajarannya menyiapkan peringatan Hari Pers tingkat Nasional 2019 sebagai tuan rumah.

“Selain beraktivitas seperti biasanya, Gubernur bersama DPRD Jatim sedang menyiapkan APBD 2019 sehingga pada November dapat disahkan untuk mendukung kegiatan Pemprov tahun 2019 dengan Gubernur baru nantinya,” katanya. (ais)

Pakde Karwo Terima Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN). 

Penghargaan diserahkan oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat peringatan HUT LAN RI ke-61 di Kantor LAN, Jalan Veteran no.10 Jakarta Pusat, Senin (6/8). 

Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan, yang merupakan jabatan tertinggi dalam jabatan fungsional widyaiswara, diberikan kepada Pakde Karwo, sapaan lekatnya, atas kontribusi dan dedikasinya yang tinggi terhadap pengmbangan kompetensi ASN, khususnya pengembangan diklat di Provinsi Jatim. 

Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengingat betul nilai-nilai yang diajarkan para pengajar saat dirinya mengikuti Diklat PIM I di LAN. Yakni tentang tugas pokok LAN dalam memberikan inovasi terhadap administrasi negara, mendorong lulusan untuk melakukan kajian-kajian kebijakan dan melaksanakan diklat baik teknik maupun fungsional. 

Selain itu memasukkan teknologi informasi atau IT dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pemanfaatan IT, lanjutnya, diharapkan mampu mencegah pungli dalam masyarakat karena orang tidak ketemu orang.

“Semua pelajaran tadi kami jalankan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terimakasih LAN karena telah bekerjasama dengan pemda dalam mendidik dan melatih ASN dengan nilai integritas, professional, inovatif dan peduli,” kata Pakde Karwo yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengusulkan kepada LAN untuk membuat diklat bagi ASN sesuai dengan perkembangan yang ada. Apalagi menurutnya, perkembangan faktor eksternal sangat luar biasa, salah satunya soal globalisasi.

“Kita harus mengikuti kemampuan ASN dalam membaca globalisasi. Seperti contoh pemerintah saat ini kesulitan defisit neraca berjalan, impor lebih besar dari ekspor. Apa tidak ada substitusi barang yang dibangun antar daerah. Masalah-masalah seperti ini bisa dipelajari,” katanya. 

Selain itu, Pakde Karwo juga mengusulkan adanya diklat seperti entrepreneurship. Apalagi sejarahnya, ASN menjadi bagian dalam pembangunan kehidupan bangsa. (ais)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...