Berita Kota

 Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menerima kunjungan kerja Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun di RK. Sekdaprov Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemrintah Malaysia menjajaki kerjasama di bidang pendidikan, khususnya pertukaran pelajar, transfer ilmu, dan pemberian beasiswa kuliah. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dan kualitas pendidikan antar kedua pemerintahan.

Penjajakan kerjasama tersebut dibahas saat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menerima kunjungan kerja Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun di Ruang Kerja. Sekdaprov Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (12/9) pagi.

Pj Sekdaprov Jumadi mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama ini, dan akan segera melakukan pertemuan internal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mendetailkan poin-poin kerjasama tersebut. Setelah itu, akan dibuat payung hukum serta nota kesepahaman atas kerjasama di bidang pendidikan ini.

Untuk itu, Pj Sekdaprov Jumadi mendelegasika rencana itu kepada Biro Humas dan Protokol, Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Penanaman Modal, yang hadir pada kesempatan ini untuk membahas detail kerjasama tersebut. “Setelah ini, kami langsung menindaklanjutinya, baik itu konsepnya, mekanismenya, dan lainnya. Kita detailkan” ujarnya.

Pria yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim ini berharap, kerjasama ini tidak hanya berhenti di tingkat university to university, tapi juga bisa meningkat jadi sister city, bahkan sister province, seperti Jatim dengan Provinsi Osaka Jepang, Provinsi Tianjin Republik Rakyat Tiongkok, dan lainnya.

 “Peluang ini sangat bagus karena banyak SDM kita, termasuk pelajar kita melanjutkan studi di Malaysia, begitu pula sebaliknya” katanya.

Sementara, Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun mengatakan, tujuannya ke Jatim adalah untuk mengajak bekerjasama di bidang pendidikan. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah pertukaran pelajar dan beasiswa kuliah antar perguruan tinggi negeri antar kedua negara.

 “Saya ingin lebih fokus kepada universitas negeri, karena universitas negeri kami biayanya sangat terjangkau, dan disubsidi oleh kerajaan. Selama ini, yang gencar promosi dan banyak peminatnya adalah universitas swasta kami, padahal universitas negeri kami juga tak kalah bagus, bahkan yang tertinggi ada di posisi 87 Top 100 University in the world” ujarnya.

Sebelum mengunjungi Jatim, lanjut pria yang juga menjadi Pengarah Education Malaysia Indonesia ini, pihaknya telah mengunjungi Provinsi Jabar dengan tujuan serupa. “Ini bagian dari tujuan besar kami, yakni setiap negara anggota ASEAN menjalin kerjasama pendidikan dengan negara ASEAN lainnya, sebelum dengan negara lain” pungkasnya. (min)

 

Gubernur Soekarwo dan Wagub Gus Ipul

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo masih akan berakhir pada 12 Februari 2019.

“Banyak kalangan yang bertanya sampai kapan Gubernur Jatim Soekarwo bersama pasangannya, Saifullah Yusuf menjabat sehingga perlu dijelaskan,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Bahkan, lima bulan menjelang masa jabatannya berakhir, aktivitas Gubernur Jatim justru semakin meningkat, termasuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Begitu juga dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang mendampinginya selama dua periode (10 tahun) bersama-sama membagi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Jatim.

Beberapa kegiatan akhir pekan ini, kata dia, tidak pernah berhenti setiap harinya, seperti mendampingi Presiden RI Joko Widodo di Surabaya pada Kamis (6/9), kemudian keesokan harinya sudah berada di Aceh untuk memberangkatkan Tim Ekspedisi Jalur Darat bersama Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lalu, pada Sabtu (8/9), Gubernur Jatim menandatangani dan menyerahkan langsung SK PAW 40 anggota DPRD Kota Malang sehingga bisa dilakukan proses pelantikan yang dijadwalkan Senin (10/9).

“Beliau (Soekarwo) akan hadir langsung di Malang dalam posisinya sebagai wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi bersama Mentwri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo,” ucapnya.

Tak itu saja, beberapa waktu lalu Gubernur juga menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin atas kontribusinya dalam membangun dan menerapkan SAKIP pada Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim.

Aries yang baru saja dilantik pada 31 Agustus 2018 itu juga menjelaskan, menjelang akhir masa jabatan pada Februari tahun depan, Pakde Karwo masih memiliki tanggungan bersama jajarannya menyiapkan peringatan Hari Pers tingkat Nasional 2019 sebagai tuan rumah.

“Selain beraktivitas seperti biasanya, Gubernur bersama DPRD Jatim sedang menyiapkan APBD 2019 sehingga pada November dapat disahkan untuk mendukung kegiatan Pemprov tahun 2019 dengan Gubernur baru nantinya,” katanya. (ais)

Pakde Karwo Terima Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN). 

Penghargaan diserahkan oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat peringatan HUT LAN RI ke-61 di Kantor LAN, Jalan Veteran no.10 Jakarta Pusat, Senin (6/8). 

Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan, yang merupakan jabatan tertinggi dalam jabatan fungsional widyaiswara, diberikan kepada Pakde Karwo, sapaan lekatnya, atas kontribusi dan dedikasinya yang tinggi terhadap pengmbangan kompetensi ASN, khususnya pengembangan diklat di Provinsi Jatim. 

Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengingat betul nilai-nilai yang diajarkan para pengajar saat dirinya mengikuti Diklat PIM I di LAN. Yakni tentang tugas pokok LAN dalam memberikan inovasi terhadap administrasi negara, mendorong lulusan untuk melakukan kajian-kajian kebijakan dan melaksanakan diklat baik teknik maupun fungsional. 

Selain itu memasukkan teknologi informasi atau IT dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pemanfaatan IT, lanjutnya, diharapkan mampu mencegah pungli dalam masyarakat karena orang tidak ketemu orang.

“Semua pelajaran tadi kami jalankan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terimakasih LAN karena telah bekerjasama dengan pemda dalam mendidik dan melatih ASN dengan nilai integritas, professional, inovatif dan peduli,” kata Pakde Karwo yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengusulkan kepada LAN untuk membuat diklat bagi ASN sesuai dengan perkembangan yang ada. Apalagi menurutnya, perkembangan faktor eksternal sangat luar biasa, salah satunya soal globalisasi.

“Kita harus mengikuti kemampuan ASN dalam membaca globalisasi. Seperti contoh pemerintah saat ini kesulitan defisit neraca berjalan, impor lebih besar dari ekspor. Apa tidak ada substitusi barang yang dibangun antar daerah. Masalah-masalah seperti ini bisa dipelajari,” katanya. 

Selain itu, Pakde Karwo juga mengusulkan adanya diklat seperti entrepreneurship. Apalagi sejarahnya, ASN menjadi bagian dalam pembangunan kehidupan bangsa. (ais)

Dari kiri Pj Sekdaprov Jatim Dr Jumadi, Ketua LAN  dan kepala Badiklat Prov Jatim Mujib Afan

Surabaya (KoranTranparnsi.com) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, MMT agar para Alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan mampu mengaplikasikan proyek perubahan yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah mereka masing-masing.

“Terpenting adalah harus mempunyai jiwa kompetisi dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global,” ujar Jumadi saat menutup Diklat Pim II Angkatan X Tahun 2018, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (27/7).

Menurut Jumadi, ada tiga kunci penting yang wajib dipahami oleh para Alumni Diklat Pim II dalam mengatasi permasalahan di daerah mereka. 

Pertama yakni persoalan pembangunan sumberdaya manusia yang lebih kreatif, inovatif dan produktif. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, dan ketiga persoalan deregulasi dan debirokratisasi.

Khusus untuk persoalan pembangunan sumberdaya manusia, Jumadi menyampaikan kalau persoalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi persaingan di era global. Sedang untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dinilainya sangat peting dalam usaha pemerataan dan konektivitas antar wilayah. 

Utamanya dalam untuk memperkecil kesenjangan. Sementara untuk deregulasi dan debirokratisasi, dinilai sangat penting dalam memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi serta peningkatan produktivitas.

Jumadi menambahkan, salah satu permasalahan pemerintah di tahun 2024 – 2025, permasalahan bonus demografi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Bangsa Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. 

Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial dan menjadi beban negara di masa mendatang.

“Salah satu harapan,  alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan, harus  mampu juga mengatasi permasalahan yang  ditimbulkan oleh bonus demografi tersebut,” ungkapnya penuh harap.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, MSi menyatakan bahwa selama menjalani Diklat Pim II, para peserta diwajibkan untuk menghasilkan proyek perubahan sebagai sebuah persyaratan. 

Oleh karena itu sangat diharapkan setelah kembali ke daerah mereka masing-masing, para alumni harus menindaklanjuti proyek perubahan yang dihasilkan sebagai upaya untuk perbaikan di daerah mereka.

“Para alumni harus mampu menjadi teladan dan contoh di lingkungannya. Baik tingkahlaku, dan tuturkata. Tularkan virus perubahan pada semua sehingga dinikmati oleh semua,” harapnya.

Sementara itu, Dilkat Pim II Angkatan X Tahun 2018 diikuti 60 peserta. Untuk eselon II sebanyak 54 orang dan eselon III sebanyak 6 Orang. 60 peserta tersebut dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuskan (16 orang), memuaskan (38 orang), dan cukup memuaskan (6 orang). 

Sebagai peringkat pertama terpilih Bambang Gunawan (Kejaksaan Agung RI), peringkat kedua Dr. Nyono, ST, MT (Provinsi Jawa Timur), dan ketiga Winaryo, MSi (Gunung Kidul). (ais)

Bacaleg Golkar Surabaya Herni Yunita (kerudung hijau samping kiri Khofifah)) saat mendampingi Khofifah Indar Parawansa berbincang dengan Plt Ketua DPD Golkar Jatim Zainudin Amali, Ketua Umum Airlangga Hartarto, Ketua Golkar Surabaya Blegur Proijanggono di kediaman Gubernur Jatim terpilih.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Wanita berpartai. Kenapa tidak. Sudah banyak kaum wanita ada di parlemen baik di DPR RI, utusan daerah, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota. Juga banyak wanita memegang jabatan strategis baik tingkat pusat maupun daerah.

Sebut saja Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Maritim Ibu Susi. Paling gres tampilnya Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim terpilih dan Bupati Jombang terpilih Hj Munjidah. Tampilnya orang orang hebat itu, lalu populer dengan sebutan The Power of Emak Emak. 

Di Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya dari empat anggota dewan, yang tiga malah perempuan. Ini sekaligus menginspirasi saya bahwa perempuan itu tidak kalah dengan pria asal mau kerja keras. Partai Golkar  menugasi saya untuk Dapil 2 Kota Surabaya . Saya akan kerja kerja partai secara maksimal, ungkap Herni Yunita dengan sungguh sungguh.

Ditemui wartatransparansi.com di kantor DPD Golkar Kota Surabaya, Nita, panggilan akrap wanita berparas cantik itu menyatakan, bagi saya Golkar menjadi pilihan satu satunya dalam meniti karier di jalur politik.

Ibu saya seorang guru. Sedangkan bapak seorang tentara. Di era orde baru Tentara pasti Golkar. Bahkan secara kelembagaan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia-saat itu) adalah pendiri Partai Golkar. Ketika saya sudah bekeluarga, kebetulan mertua saya ternyata tokoh Golkar Jawa Timur (Martono SH-Ketua Golkar Jawa Timur) . ucap Nita dengan mimik pelan. Saya sendiri mulai masuk Golkar lima tahun lalu. 

Kedua karena Golkar partai besar dan partai yang sudah banyak sekali pengalamannya cenderung bersih dan selalu berada di barisan pemerintah. Ini memaksa kami haus memahami apa yang sedang dikerjakan oleh penguasa baik ditingkat pusat maupun di daerah. Sehingga kader partai Golkar kalau memberikan statemen tidak asal bicara.

Jadi tidak perlu berfikir panjang untuk memilih partai Golkar sebagai penyaluran aspirasi politik saya. ujar Nita yang selalu mengikuti kampanye pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di pentas politik, Pilgub Jawa Timur belum lama.

Menyinggung soal pencalonan dirinya sebagai bacaleg DPRD Kota Surabaya, Herni Yunita mengaku, terus terang saja baru kali pertama ikut kontestasi Pileg. Ketua DPD Golkar Kota Surabaya Pak Blegur Prijanggono menempatkan kami nomor urut 9 untuk Dapil 2 yang meliputi  Kecamatan  Semampir, Pabean Cantikan, Kenjeran dan Tambaksari. 

"Meski saya newcomer, saya harus optimis mampu meraup suara terbanyak di Dapil 2 Surabaya," tandasnya.

Sistem pemilu kali ini masih memberikan peluang kepada siapa saja untuk berkompetisi dengan suara terbanyak. Jadi nomor urut itu tidak akan menentukan. Intinya kita harus kerja kolektif agar kursi Dapil 2 bertambah.(fir)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar Sosialisasi Tahapan Pemutaakhiran Data Pemilih di Surabaya, Jumat

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemilih pemula termasuk di antaranya pensiunan TNI dan Polri yang siap menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Surabaya bertambah 35.140.    

"Pemilih pemulah itu pemilih yang belum pernah menggunakan hak pilih. Dikategorikan pemilih pemula karena tanggal 17 April 2019 sudah berumur 17 tahun," kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi di acara Sosialisasi Tahapan Pemutaakhiran Data Pemilih di Surabaya, Jumat.   

Menurut dia, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Surabaya pada Pemilu 2019 sebanyak 2.041.201 pemilih. DPS tersebut merupakan hasil pemutakhiran dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2018 sejumlah 2.006.061 pemilih.      

"Jadi ada penambahan sekitar 35.140 pemilih yang berasal dari pemilih pemula termasuk di antaranya pensiunan TNI-Polri," katanya.   

Sedangkan pada 22 Juli 2018, lanjut dia, KPU Surabaya akan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu 2019.      

"DPSHP tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan DPT pada Agustus mendatang," katanya.   

ementara itu mengenai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2019 sebanyak 8.144. TPS tersebut naik dari jumlah TPS Pilkada Jatim 2018 sebanyak 4.284 TPS.  

Hal sama juga dikatakan Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim Choirul Anam. Ia mengatakan pemutakhiran data pemilih bisa mengambil sumber dari data Pilkada Jatim yang baru saja berlangsung beberapa waktu   

"Inilah yang kemudian menjadi dasar KPU Jatim tidak lagi melakukan coklit data untuk pelaksanaan Pemilu 2019," katanya. (guh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...