Berita Kota

Gubernur Jatim Soekarwo resmi melantik Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai waikota dan wakil walikota Batu di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/12/2017)

SURABAYA (KT) - Dewanti Rumpuku dan Punjul Santoso resmi menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batu untuk periode 2017/20122 setelah dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (27/12/2017).

"Selamat menjalankan amanah dan tugas sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu yang baru. Semoga menjadi dwitunggal saling bekerja sama demi kemajuan Kota Batu," ujar Gubernur di sela pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan.

Pakde Karwo berpesan kepada wali kota dan pasangannya yang baru untuk tetap fokus serta konsentrasi menjalankan tugas sebagai pemerintah dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat setempat.

Ia menyarankan kepada kepala daerah untuk mengajak semua untuk bicara dalam sejumlah hal, termasuk mendatangi forum pimpinan daerah mulai jajaran TNI, Polri, DPRD hingga tokoh ulama atau masyarakat setempat.

"Hal itulah yang disebut partisipatoris yaitu semua pihak diajak bicara dengan semangat kegotongroyongan," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Pada kesempatan sama, Gubernur atas nama rakyat Jatim mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batu yang lama, Edy Rumpoko, atas jasa-jasanya selama dua periode memimpin mampu serta terbukti menyukseskan daerah.

"Selain terkenal pariwisatanya, pertumbuhan ekonomi di sana juga bagus. Berdasarkan catatan, dari 56 juta wisatawan nusantara ke Jatim selama 2017, sekitar 25 persennya merupakan kunjungan ke Malang Raya (Kabupaten dan Kota Malang serta Kota Batu)," katanya.

Sementara itu, usai dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Batu, di tempat sama juga digelar pelantikan TP PKK serta Ketua Dekranasda Kota Batu periode 2017-2022.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Nina Kirana Soekarwo serta dihadiri Wakil Ketua I TP PKK Jatim Fatma Saifullah Yusuf.(min)

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo .

SURABAYA ( KT ) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menegaskan komitmennya Pemprov. Jatim akan melakukan  rekrutmen CPNS  2018  secara profesional, termasuk tidak membedakan apakah wanita atau pria, asalkan kapabel atau mampu akan diterima. Caranya, menggunakan computer asissted tes (CAT).  

Penegasan tsb disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ini, di rumah dinas, Jl. Gubernur Suryo 7 Surabaya, Sabtu (23/12).

Penegasan orang no 1 di Jawa Timur ini sekaligus mengklarifikasi  pemberitaaan bahwa Sekda Jatim akan membatasi jumlah CPNS perempuan di Pemprov. Jatim dalam rencana seleksi CPNS tahun 2018 atau rencana usulan komposisi CPNS 50:50 antara laki-laki dan perempuan ke Pemerintah Pusat.

Dengan metode tes CAT tersebut, lanjut Pakde Karwo, tertutup kemungkinan pemilihan gender tertentu, karena kelulusan didasarkan pada ranking nilai, dengan peserta mengerjakan soal melalui komputer yang terkoneksi dengan BKN dan dijamin tidak bocor karena diamankan oleh lembaga sandi negara.

Mekanisme rekrutmen CPNS sendiri, jelasnya, peserta yang telah lulus administrasi, mengikuti ujian  potensi akademik (TPA) dan tes kemampuan dasar (TKD) dengan CAT. 

Selanjutnya, dilakukan tes kemampuan bidang/TKB/ kompetensi sesuai bidang pekerjaan dalam bentuk tertulis dan wawancara. Hasil TKB  dan Nilai CAT ini selanjutnya diperingkat untuk menghasilkn lulusan dengan peringkat tertinggi dan di lanjutkan tes kesehatan dan tes Napza. Terakhir, pengumuman peserta sesuai kuota CPNS yg disetujui Menpan RB.

Dengan alur tsb, sejak awal tidak dimungkinkan adanya diskriminasi gender,  suku,  agama maupun ras,  juga untuk penyandang difabel. 

Tahun 2018, apabila ada penerimaan CPNS daerah maka Pemprov.Jatim akan menerapkan kembali sistem IT dan online, yang memberikan jaminan adanya transparansi dan tidak keberpihakan terhadap gender tertentu, mulai dari memasukkan lamaran sampai dengan wawancara  melalui komputer.

Melalui prosedur ini,   akan diperoleh CPNS yang memiliki kapabilitas apakah wanita atau laki-laki tidak ada perbedaan, karena semua sdh dilakulan secara transparan dan terukur serta soal-soalnya  memiliki tingkat kerahasiaan tinggi karena  diproteksi oleh Lembaga Sandi Negara, BKN, dan Kemenpan RB dan KASN.

Undang-Undang Amanatkan Transparan

Penerimaan CPNS baik di lembaga pusat maupun daerah diatur oleh UU no 5 th 2014 tentang ASN dan PP 11 th 2017 tentang Manajemen PNS. Kedua peraturan tsb mengamanatkan keharusan rekutmen CPNS  untuk  transparan, akuntabel, tidak diskriminatip dan sesuai dengan kempuan/kapabilitas. 

Oleh karena itu, dalam penerimaan CPNS Daerah, sejak th 2014 Pemprov Jatim   melaksanakn rekrutmen berbasis CAT. Artinya,  transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif dalam rekrutmen CPNS telah dilakukan Pemprov. Jatim sejak 2014.

Keberpihakan berbagai program pro gender untuk terciptanya kesetaraan gender di Jatim juga telah dilakukan oleh Pemprov Jatim.

Hasilnya, antara lain, selama 10 tahun ber turut-turut Jatim dapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Pemerintah Pusat, sebuah bukti provinsi ini menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini terkait kesetaraan gender. (MIN)

Gubernur Jatim Serahkan DIPA Susulan Kepada 7 Bupati/Walikota

SURABAYA (KT) - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh bupati/walikota yang tidak hadir saat penyerahan DIPA pada 15 Desember lalu.

Ketujuh bupati/walikota tersebut adalah  Walikota Probolinggo, Bupati Tulungagung, Walikota Mojokerto, Wakil Bupati Pamekasan, Wakil Walikota Blitar, Plt. Walikota Batu dan Bupati Jombang.

“Undang-Undang kita mengatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke gubernur dan gubernur ke bupati/walikota. Merekalah otorisator keuangan,” ujar Pakde Karwo

Dikatakan jangan melihat hanya kertas, tetapi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh krena itu, penerimaan DIPA tidak dapat diberikan kepada staf, dan diterimakan kepada wakil, jika hanya ada keperluan mendesak.

Ditambahkan, bupati/walikota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran ini kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan Kepala OPD di setiap OPD.

Ia juga meminta Bupati/Walikota untuk segera mengumpulkan Sekda dan OPD terkait penggunaan anggaran ini, digandengkan dengan anggaran APBD. “Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun  pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018,” terangnya.

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu. Pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah/birokrasi.

“Jatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas,” katanya.

Pesan kedua soal sinkronisasi dan kerjasama kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada Tahun 2014 dan 2015 lalu. Selain itu, Pemprov Jatim lewat BPAKD memiliki klinik center pada sistem android yang bisa diakses setiap desa apabila mengalami kesulitan pembukuan.

Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus. Provinsi Jatim, lanjutnya, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui dual track strategy dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian.

Ia mencontohkan pemberian nilai tambah ini pada lahan seluas 2 hektar difokuskan pada saat panen dengan memberikan mesin dryer dan packaging pada petani, serta memberi pinjaman 9,6 milyar rupiah. Syaratnya, subsidi untuk pupuk dicabut.

Langkah ini dilakukan karena ia merasa gelisah 2019 inflasi lebih tinggi di pedesaan karena sebagian besar petani menjual gabah kering panen dan kemudian mereka membeli beras di perkotaan.

“Kalau langkah ini dilakukan, nilai tambahnya mencapai 52 persen, sedangkan kalau pakai subsidi pupuk hanya 13 persen,”  katanya. 

Pesan presiden selanjutnya adalah melakukan efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas APBN untuk pelayanan publik, dan fokus bekerja.menghadapi Tahun 2018.

 Pakde Karwo mengingatkan agar uang ini dipertanggungjawabkan dengan baik dalam pelaksanaannya. Kemudian setiap kegiatan dan program agardisesuaikan dengan Konsep Nawacita dari Presiden RI.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya masing-masing.

Ia juga meminta Tahun 2018 mendatang setiap OPD terutama yang menggunakan DAK fisik merubah perilaku belanjanya sehingga tidak menumpuk di Triwulan IV.

“Kami bekerja dengan sistem/aplikasi sehingga kalau bisa jauh sebelum waktu pelaksanaan habis bisa dimasukkan ke kami,” pungkasnya. (MIN)

Calon wakil Gubernur Jawa Timur yang berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin menyumbang satu lagu untuk peserta seminar nasional Generasi Alpha yang diselenggarkan GePe MKGR Jawa Timur di Shanrila Surabaya, Jumat (22/12/2017). Dibelakang Emil Ketua MKGR Jatim Dr Kodrat Sunyoto (kanan) dan Rumono, Ketua Umum DPP MKGR .

SURABAYA (KT) – Pasangan calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilgub Juni 2018  Khofifah Indar Parawansa- Emil Elestianto Dardak tampil bareng dalam satu acara seminar Nasional Generasi Alpha yang diselenggarakan Ormas Genereasi  Perempuan (GePe) MKGR di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (22/12/2017).

 Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Eri Cahyadi (tengah) pada saat berbincang dengan para seniman di depan Masjid As-Sakinah Surabaya, Rabu (19/12)

Surabaya (KT) - Pemerintah Kota Surabaya bersama anggota DPRD  dan sejumlah Ormas pemuda seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan komunitas seniman Kamis (21/12) malam akan menggelar doa bersama perluasan pembangunan masjid As-Sakinah di komplek Balai Pemuda yang sempat berpolemik.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Eri Cahyadi, di Surabaya, Kamis, mengatakan doa bersama dilakukan  agar pembangunan masjid As-Sakinah dan gedung baru DPRD Surabaya tujuh lantai berjalan lancar tanpa ada permasalahan.

"Kemarin, doa bersama sudah disepakati pada saat rapat dengar pendapat di komisi C kemarin (19/12)," katanya.  

Pembangunan masjid di kompleks Balai Pemuda tersebut dilanjutkan setelah mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim dan organisasi masyarakat dan keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamamdiyah.

Perluasan Masjid As-Sakinah sempat ditentang sejumlah seniman Surabaya karena akan memangkas kantor sekretariat Dewan Kesenian Surabaya (DK) dan Bengkel Muda Surabaya (BMS). 

Rapat dengar pendapat di Komisi C DPRD Surabaya mengenai persoalan itu Rabu (20/12) sempat berlangsung alot dan diwarnai kericuhan, namun akhirnya menghasilkan solusi penengah. 

Pemerintah Kota Surabaya menjanjikan bahwa DKS dan juga BMS tidak akan keluar dari Balai Pemuda meski gedung sekretariat mereka bakal terbongkar seiring dengan perencanaan peluasan masjid As Sakinah dan juga gedung baru DPRD setinggi tujuh lantai. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Widodo Suryantoro mengatakan bahwa Pemkot akan mempertahankan DKS dan BMS untuk tidak berpindah dari Balai Pemuda. Mereka diberikan fasilitas ruang untuk menempati Gedung Merah Putih.

"Kami tidak berniat untuk memindahkan mereka untuk keluar dari Balai Pemuda. Rapat dengar pendapat mencarikan solusi, dengan semangat yang sama yaitu memajukan dan mengembangkan kesenian di Surabaya," kata Widodo. 

Namun untuk penempatan di Gedung Merah Putih untuk DKS dan BMS ini sifatnya sementara sebab dari Pemkot sendiri sudah menyiapkan alternatif gedung pengganti sekretariat DKS dan BMS menyatu dengan gedung DPRD Kota Surabaya yang baru setinggi tujuh lantai tersebut. 

"Kami bukan berniat memindahkan DKS dan BMS di sana, tapi Gedung Kesenian itu untuk wadah latihan dan pertunjukan mereka," kata Widodo. 

Eri Cahyadi juga menambahkan dalam rencana awal, desain pertama, dari gedung baru DPRD ada ruang untuk DKS dan BMS di dua lantai. "Rencana itu sudah kami sampaikan ke wali kota juga, saya sampaikan bahwa ada dua lantai gedung DPRD yang baru di antaranya adalah untuk DKS dan BMS, jadi tidak keluar dari Balai Pemuda," kata Eri. 

Eri  kembali menegaskan memasukkan DKS dan dalam perencanaan di gedung baru dewan, sesuai saran DPRD agar mereka tidak sampai keluar komplek Balai Pemuda. 

"Nanti kita akan undang DKS dan BMS untuk bicara bersama. Supaya bisa disesuaikan kebutuhannya seperti apa. Tadi sempat ada pertimbangan kalau jadi masuk ke gedung tujuh lantai itu, aksesnya mau dipisah agar tidak menjadi satu, maka kita akan bicarakan," kata Eri. 

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengatakan perubahan rencana pembangunan DPRD ini sudah diubah sebagai tiga kali. Menurut politisi PDIP ini, revisi ini merupakan bentuk akomodir suara dan kebutuhan masyarakat dan kelompok

"Artinya masukan semua kita tampung, dari ulama, dari komunitas, dari seniman. Kita mencari jalan keluar terbaik dan bagaimana yang benar," katanya. (ant/min)

Hasil rapat pengurus harian  PWI Cabang Jawa Timur memutuskan Saiful Anam menjadi Ketua Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2018 .

Surabaya (KT) - Mensukseskan berbagai kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, dengan konsentrasi acara wajib, Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur (PWI Jatim), melalui rapat pleno bersama Dewan Kehormatan, memilih Drs. Saiful Anam, sebagai ketua. 

Pemilihan Saiful Anam, setelah direktur Beritajatim.com Lucky Lokononto, dan Rully Anwar,  selaku online, portal Joss to Day, yang dicalonkan tidak bersedia karena kesibukan di perusahaannya masing-masing.

Ketua PWI Jatim, Drs. H. A. Munir mengatakan, Saiful Anam ‘naik pangkat’ dari biasanya Penangungjawab bhakti sosial sekarang menjadi ketua HPN. “Saiful Anam sudah waktunya mendapat tanggung jawab lebih berat,” katanya. 

Saiful Anam secara terpisah mengatakan, bahwa amanat untuk menjadi ketua HPN dengan syarat mempunyai waktu sepenuhnya dan aktif mengontrol persiapan dan pelaksanaan semua kegiatan, akan diusahakan semaksimal mungkin.

“Saya ini kan apa adanya saja, diberi amanat ya dilaksanakan semaksimal mungkin. Selama persiapan ini insyaAllah waktu saya, akan saya berikan sebanyak banyaknya untuk mengurus HPN, tentu saja dengan harapan mendapat bantuan maksimal dari teman-teman yang sudah ditunjuk sebagai panitia,” ujarnya.

Menurut Anam, kepanitiaan HPN 2018 semakin baik dan solid, karena sekretarisnya Eko Pamudji adalah termasuk atasannya. “Mas Eko itu kan atasan saya di organisasi, jadi ya alhamdulillah insyaAllah akan baik semuanya,” tandasnya. 

Harapan sukses pada HPN 2018, lanjut Anam, berharap dukungan dan bantuan semua pihak. Sebab tanpa bantuan mereka terutama yang sudah menjadi mitra PWI Jatim selama ini, tidak mungkin HPN 2018 akan sukses. Apalagi pengalaman selama HPN di Jatim, 3 tahun terakhir, seluruh kegiatan menghabiskan anggaran sampai sekitar 500 juta rupiah.  (JT)

 

 

banner