Berita Kota

Pemkota Surabaya akhirnya mencairkan anggaran Rp 58 miliar untuk THR PNS dan Pensiunan Pmkot Surabaya.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Tunjangan hari raya yang sempat ditolak Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan alasan tidak ada uang akhirnyha cair juga. Ini setelah Walikota dan DPRD Kota Surabaya bertemu dan memutuskan bersama.

Namun, komponen THR tidak termasuk tunjangan kinerja. Total THR yang dibayarkan berjumlah Rp 58 miliar.

Kepastian pencairan THR bagi 13.000 lebih PNS Pemkot Surabaya diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono, Jumat (8/6/2018).

Bahkan Yusron menegaskan jika gaji ke 14 sudah dibayar Pemkot beberapa hari lalu. "Gaji 14 sudah dianggarkan sejak awal pembahasan APBD 2018 dan sudah cair 3-4 hari lalu," katanya pada wartawan di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya.

Untuk besaran anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk THR atau gaji ke 14 sekitar Rp 58 miliar.

Untuk tunjangan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2018, Pemkot Surabaya menunda pembayarannya menunggu hasil konsultasi ke pemerintah pusat.

Alasan penundaan tunjangan disebabkan adanya perbedaan persepsi Pemkot Surabaya yang memakai istilah tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TTPP) yang berbasis kerja. "Di APBD tidak dianggarakan komponen TTPP masuk dibayarkan bersama THR. Dalam PP 19/2018 disebut tunjangan kinerja," ungkapnya.

Jika tunjangan dibayarkan, total anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 50-55 miliar bagi 13.000 PNS pemkot Surabaya. "Kalau TPP di Surabaya kenapa tidak bisa realisasikan karena harus dilihat prestasi pegawai," tambah Yusron. (fir)

Gubernur Jatim Soekarwo bersilaturahim dan berbuka puasa bersama dengan PWNU Jawa Timur

SURABAYA (KORANTRANPARANSI.COM) - Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi muslim terbesar di Jatim memberikan kontribusi besar dalam menciptakan suasana sejuk, aman, dan nyaman bagi masyarakat Jatim. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Silaturahim dan Buka Puasa PWNU, PCNU, dan Forkopimda Jatim serta Tokoh Masyarakat di Kantor PWNU Jatim, Kamis (7/6).

Dikatakan, konsep yang ditawarkan oleh NU yang dikenal dengan Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) telah memberikan ruang yang positif dalam mendukung suasana kondusif di Jatim. 

Dukungan dan peran serta dari kiai, ulama, serta santri yang mengajarkan hubungan kepatuhan dan kesantunan antar sesama memberikan konsep kesejukan yang bagus sekali, sehingga peranan kiai di Jatim sangat besar dalam menciptakan rahmatan lil alamin. 

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menambahkan provinsi Jatim berpenduduk  mayoritas pemeluk islam terbesar atau sekitar 97,6 persen. Sebanyak 68.9 persennya berasal dari NU. Oleh karenanya, Pakde Karwo meminta konsep islam rahmatan lil alamin yang mengedepankan sentuhan/touch antara kiai dan santri dalam belajar ilmu agama terus dipertahankan. 

"Jangan sampai ngaji menggunakan teknologi atau website. Ngaji seperti sorokan kitab kuning atau badongan bahkan rutinan jadi ke khasan santri di Jatim," tegasnya. 

NU Komitmen Jadikan Jatim Barometer Keamanan Nasional

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH. Mutawakil Allallah mengatakan, NU terus berkomitmen untuk menjadikan Jatim sebagai barometer keamanan nasional. "Kami terus bersinergi dengan pemerintah, TNI dan Polri dalam mendukung dan mempertahankan Jatim sebagai barometer nasional," ujarnya. 

Salah satu bukti nyata yang dilakukan oleh PWNU adalah mengunjungi gereja dan menyampaikan rasa simpati sekaligus memberikan dukungan kepada pihak yang menjadi korban bom gereja beberapa waktu lalu. 

Ia menambahkan bahwa PWNU telah menyampaikan kepada pendeta bahwa bom yang dilakukan di gereja tidak ada hubungannya dengan islam, melainkan kejahatan yang mengatasnamakan islam. 

Untuk itu, PWNU meminta pendeta kepada jamaatnya untuk tidak terprovokasi dan melakukan upaya saling membalas teror kepada umat islam. "Jika ummat nasrani dan muslim terprovokasi dan melakukan tindakan saling balas, maka teror akan semakin meluas," terangnya. 

Kegiatan buka puasa bersama ini merupakan rangkaian kegiatan buka bersama Forkopimda Jatim. Sebelumnya, kegiatan sama dilakukan antara lain di gedung negara Grahadi ,Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, dan AAL, Pengadilan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi, serta beberapa kantor organisasi keagamaan Prov. Jatim. (den)

Wakil Ketua Partai Demokrat Jawa Timur Ir Maskur,MM menyerahkan paket semboko murah untuk masyarakat dalam pasar murah di kantor PD Jatim Jalan Kertajaya Timur Surabaya, Kamis (7/6/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran dan idul Fitri 1439 H, Partai Demokrat (PD) Jawa Timur menggelar Pasar Murah yang di pusatkan di kantor PD Jatim Jalan Kertajaya Indah Timur Surabaya, Kamis (7/6/2018).

Ada 2000 paket yang di siapkan. Satu paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter dan gula pasir 2 kg. Jika dirupiahkan sekitar Rp 100.000. Namun masyarakat cukup mengganti Rp 50.000 saja. 

Untuk mendapatkan paket murah itu melalui sistem kupon. Dengan harapan mengurangi terjadinya desak desakan di kokasi. Jadi ini semata mata agar lebih tertib. Tandas Wakil Ketua PD Jawa Timur Ir Maskur, MM kepada korantransparansi.com.

Mengingat jumlahnya juga sangat terbatas, kata mantan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur itu, pembagian kuponnya hanya di sekitar wilayah Kertajaya dan sekitarnya. Mereka yang menerima kupon juga dipilih agar paket betul betul sampai masyarakat dibawah.

Menurut Maskur, kegiatan ini agak mendadak sehingga persiapannya sangat mepet. Harapan kami event ini juga bisa diikuti DPC DPC PD se Jawa Timur. 

Murtini asal kampung Mleto (belakang) kantor PD Jawa Timur mengaku sangat gembira mendapat kupon pasar murah ini. Kupon itu didapat dari seseorang. "Saya dapat satu kupon. Alhamdulillah," ucapnya singkat. (min)

 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan keterangan pers soal kesiapan Pilkada serebtak Jatim di hadapan anggota DPR RI di Grahadi Surabaya, Selasa (5/6/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memaparkan kesiapan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak di Jatim dihadapan DPD RI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (6/5) pagi. Pilkada serentak di Jatim tahun ini meliputi pemilihan 19 kepala daerah, yakni gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di 18 kab/kota.

Dalam paparannya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan pihaknya bersama Forkopimda Jatim telah berkomitmen untuk melaksanakan sekaligus menyukseskan Pilkada serentak 2018 yang aman dan damai di Jatim. Alasannya, a.l. kondisi aman dan damai di Jatim sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perdagangan, tidak hanya di Jatim, tapi juga daerah lain di Indonesia.

“Pilkada serentak aman dan damai mendukung stabilitas nasional. Jadi apapun partai calon kepala daerah, hanya untuk Jatim damai,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.

Untuk mewujudkan kondisi aman dan damai tsb, lanjut Pakde Karwo,  dilibatkan tiga pilar plus yang terdiri dari kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas  dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Tiga pilar plus tsb merupakan bagian dari pemerintahan sipil. Artinya, babinsa dilibatkan atas permintaan pemerintah sipil. 

Masih terkait pilkada serentak, Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Jatim dan Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB Jatim dengan sungguh-sungguh memerangi hoax. Demikian pula,  Forkopimda Jatim, KPU dan Bawaslu Jatim telah melakukan deklarasi kampanye damai.

Berdasarkan data dalam pelaksanaan pilkada serentak ini terdapat jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 30.155.719 orang yang terbagi di 38 kab/kota dengan 666 kecamatan dan 8.497 desa/kelurahan dari total jumlah penduduk Jatim sebanyak 39.500.952 orang. Target partisipasi politik pilkada serentak tahun 2018 di Jatim bisa mencapai 77,5 persen lebih meningkat dibandingkan pilkada tahun 2015 yang mencapai 64,01 persen.

Apresiasi Kesiapan Pilkada Serentak 

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengapresiasi kesiapan Jatim dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. Sebab, Jatim itu memiliki satu hierarki yang tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Jatim Pakde Karwo.

Ia juga menyampaikan, anggota DPD RI akan kembali ke daerahnya masing-masing pada tanggal 24-27 Juni 2018 untuk memantau pelaksanaan pilkada serentak. 

Kunjungan rombongan DPD RI ini dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam dan diikuti 10 anggota DPD RI. (kh?

 Cagub Khofifah Indar Parawansa memanfaatkan hari Minggu (3/6/2018) dengan mengunjungi para pedagang kaki lima (PKL) didi Jalan Indrapura Surabaya.

SURABAYA (KoranTransparnsi.com) - Sambutan masyarakat begitu meriah saat calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendadak turun menyapa masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga di pasar pedagang kaki lima (PKL) Indrapura, Surabaya. Kedatangan Khofifah disambut antusias masyarakat dan pedagang.

Seketika masyarakat menyemut ke tempat Khofifah berdiri. Warga silih berganti memeluk, menyalami dan berswafoto dengan pemimpin masa depan Jawa Timur ini.

Khofifah pun langsung berbaur dengan masyarakat di pasar tumpah Indrapura, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/6/2018). Khofifah meladeni satu per satu warga yang tampak semringah menyambutnya.

Setiba di lokasi, seketika tampak rombongan warga yang mengenakan hijau tosca menyalami Khofifah dan berlanjut berkeliling. Mereka, para pedagang kaki lima yang tergabung dalam Serikat Pedagang Kaki Lima (SPEKAL). 

Kedatangan mereka yang secara tiba-tiba hanya untuk memberikan dukungan untuk Khofifah. Para pedagang kaki lima yang tersebar di seluruh Jawa Timur ini menginginkan pemimpin baru.

“Pastinya mendukung bu Khofifah dan mas Emil. Kami ada 2000 pedagang kaki lima ada di wilayan Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti ibu nanti sebagai pemimpin baru, bisa memberikan pencerahan baru,” kata Sugianto.

Sugiarto berharap besar terhadap Khofifah. Pimpinan SPEKAL, Sugianto menilai Khofifah sosok yang peduli terhadap pedagang tradisional.

“Kami berharap besar ke bu Khofifah. Pemimpin wanita juga lebih  bisa mengatur keuangan, lebih stabil, lebih bersimpati,” ungkapnya.

Pedagang kaki lima, Sugianto mengatakan selama ini belum mendapat intervensi perlindungan dari pemerintah provinsi. Dia juga yakin jika nanti dipimpin Khofifah Jawa Timur akan lebih manusiawi memberikan perhatian kepada PKL.

“Sampai saat ini belum ada intervensi dari pemerintah provinsi untuk pedagang kaki lima. Ibu lebih berbicara solusi, ayo cari jalan keluar, itu yang kita mau dan ibu Khofifah memberikan itu. Cara itu kan yang manusiawi kita berbicara solusi,” pungkasnya.

PKL lainnya memanggil Khofifah sebagai pemimpin pengayom. Itu yang diungkapkan Fandi, pedagang baju di pasar Indrapura. 

“Ini ibu kita dari sejak 8 tahun lalu ibunya Jawa Timur. Hari ini harus jadi. Wis Wayahe, kita dukung, kita bantu supaya jangan dizolimi lagi,” tutur Fandi.

Sementara itu, Khofifah menilai pasar tumpah perlu tetap diadakan. Sebab, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang ekonomis. 

“Masyarakat membutuhkan layanan berbagai produk. Kita bisa lihat jam pakai sunday market, car free day.  Format pertemuan penjual dan pembeli berseiring dengan tata kota bersinergi,” ucap Khofifah.

Meski demikian, diakuinya, pasar tumpah harus diberikan akses transaksi sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Pasar tumpah minggu ini seperti Sunday Market di Europa yang ada hanya saat hari libur nasional.

“Artinya hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan.  Jalan sehat.  Eropa bikin di taman.  Mereka cintai taman tapi tetap bisa mencari barang yang bisa mereka butuhkan.  Merek mengikuti proses silaturahminya. Tetap fun, bersinergi tertib dengan tata ruang dan penataan,” pungkasnya. (fir/min)

BEM Nusantara Selenggarakan Kuliah Kebangsaan Sebagai Respon Aksi Terorisme

SURABAYA (KoranTransparnsi.com) -  Momentum kuliah kebangsaan yang mengupas 4 pilar kebangsaan harusnya bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa. kata Ahmad Noor Fuadi, Koordinator Forum Silaturahmi BEM Nusantara di Unesa  Surabaya, Kamis .

Forum Silaturahmi BEM Nusantara bersama dengan BEM Fakultas Ekonomi Unesa diorientasikan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Mahasiswa sebagai rule model dikalangan pemuda harus paham benar mengenai 4 pilar kebangsaan ini. "Pemuda adalah sosok penggerak yang harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada 4 pilar tersebut dalam setiap geraknya", tegas Ahmad Noor Fuadi. 

Kemampuan dalam mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir munculnya paham-paham yang besrifat merusak persatuan NKRI. 

"Kalau kita melihat kembali aksi terorisme yang terjadi di Surabaya pada beberapa waktu yang lalu. Tentu kita akan diingatkan bagaimana satu keluarga melibatkan seluruh anggotanya untuk melakukan aksi terorisme. Disini kita bisa melihat bagamana paham itu ditanamkan".

Selain untuk memaksimalkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan, kuliah kebangsaan tersebut merupakan bentuk respon atas tindakan aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dengan mengatasnamakan suatu paham.

“Kita menganggap penyelenggaraan kuliah kebangsaan ini adalah bentuk kesiapan Forum Silaturahmi BEM Nusantara dalam mengawal kesatuan NKRI”, jelas Ahmad Noor Fuadi ketika menyampaikan kesiapan Forum Silaturahmi BEM Nusantara dalam mendukung dan mengawal penciptaan iklim kondusif dengan semangat kebangsaan di seluruh wilayah NKRI.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ahmad Noor Fuadi, Dr. Ahmad Basrah, MH, juga mengungkapkan bahwa "dalam menanamkan jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan pendekatan secara edukatif penting untuk dilakukan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menciptakan paham tandingan bagi paham yang bersifat merusak NKRI." 

Sehingga ketika semangat kebangsaan ini sudah merasuk dalam jiwa masyarakat maka tidak akan ada lagi tindakan amoral yang melibatkan suatu paham.

"Ketika seorang individu didik maka apa yang didapatkan pada proses pendidikan itu akan menjadi modal dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-harinya. Aksi terorisme yang terjadi di Surabaya beberapa saat lalu sudah melibatkan ranah doktrin sehingga melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme tersebut", tandasnya.

Dr. Ahmad Basarah, MH mengungkapkan bahwa "sejak runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru oleh propaganda Reformasi yang memuncak dipertengahan Mei 1998 lalu, Pancasila memang nyaris terkubur  dari ingatan kindertagesstätte sendiri. Dihapusnya mata pelajaran pengamalan pancasila seperti PMP yang belum tergantikan oleh program lain membuat pancasila hampir luput dari ingatan warga negara Indonesia."

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan edukasi tentang pentingnya mendalami identitas bangsa maka pada 22 Februari tahun 2012 yang lalu ketua MPR RI Taufik Kiemas meluncurkan buku yang berjudul 'Empat Pilar untuk Satu Indonesia : Visi Kebangsaan dan Pluralisme Taufik Kiemas'. Kemudian setelah itu sosialisasi tentang 4 pilar kebangsaan mulai sering dilakukan sampai sekarang. ungkap Dr Aclhmad Basarah.MH. (med)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...