Berita Kota

Published in Berita Kota

Ini Pesan Gubernur Pada Sekda Heru Tjahjono

Sep 25, 2018 Publish by 
Heru Tjahjono ketika dilantik sebagai Sekdaprov Jawa Timur di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9/2018)
Heru Tjahjono ketika dilantik sebagai Sekdaprov Jawa Timur di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9/2018) (kt/ais)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekretaris daerah (sekda) memiliki dua fungsi, yakni sebagai sekda dan sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

Dengan begitu, sekda harus mampu mengkoordinasi semua jajaran baik OPD Pemprov maupun instansi/lembaga vertikal yang ada di Jawa Timur. tutur Gubernur Jatim Soekarwo saat melantik Heru Tjahjono, sebagai Sekdaprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9).

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, sesuai arahan Mendagri pelantikan sekda ini harus melibatkan lembaga vertikal di Jatim. Alasannya, selain mengkoordinasikan program pembangunan di OPD, sekda juga bertugas mengkoordinasikan antar sektor dalam hal ini lembaga vertikal dalam pembangunan di Jawa Timur.

“Harusnya dibedakan antara sekda dan sekretaris gubernur, tapi kami mengusulkan jangan dijabat dua orang, cukup dirangkap sekda saja,” terangnya.

Menurutnya, sekda merupakan jabatan paling puncak dalam karier PNS di daerah. Ia bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menyusun kebijakan. 

Sekda juga memiliki peran strategis dalam menjaga roda pemerintahan, membina aparatur di bawahnya, serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Peran sekda ini, lanjut Pakde Karwo, sangat penting dan strategis dalam mengatur anggaran. APBD harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pemerataan pembangunan di daerah. Sekda juga menjadi sebagai motor penggerak bagi jajaran PNS di bawahnya untuk memiliki tiga aspek yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam pelayanan masyarakat yang mendorong kesejahteraan rakyat. 

Terkait pelantikan sekda ini, Pakde Karwo menyampaikan bahwa prosesnya sudah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam proses seleksi ini, selain mempertimbangkan hasil seleksi juga melihat rekam jejak yang bersangkutan. Selain itu, ada Tim Penilai Akhir (TPA) baik dari Kmendagri maupun Sekretariat Kabinet. 

Dalam rangka mencegah kasus seperti DPRD Malang maka rekam jejak menjadi penilaian penting. Karena disini ada sistem integritas yang tidak bisa dilakukan dengan standar pelayanan minimal. Kalau bahasa Jawa kuno bibit, bobot, bebet-nya dicek,” kata orang nomor satu di Jatim ini.(ais)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...