Berita Kota

Published in Berita Kota

Khofifah Jadi Cagub Jawa Timur yang Pertama Laporkan Hasil Kekayaannya ke KPK

Apr 12, 2018 Publish by 
Calon Gubernur-Wakil Gubernur dan Paslon Bupati-Wakil Bupati serta Waikota-Wakil Walikota mengikuti dekalrasi LHKN di Gedung Negara  Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018)
Calon Gubernur-Wakil Gubernur dan Paslon Bupati-Wakil Bupati serta Waikota-Wakil Walikota mengikuti dekalrasi LHKN di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018) (min)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, mengikuti pembekalan anti korupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jawa Timur, KPU dan Bawaslu Jawa Timur.

Dalam acara yang digelar di Gedung Negara Grahadi tersebut, nampak juga pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur nomor urut 2, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno. Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito juga nampak di lokasi acara.

"Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Timur," ujar Eko membuka laporan LHKPN Cagub-Cawagub Jawa Timur, Kamis (12/4/2018).

Dari laporan yang dibacakan oleh Eko, Khofifah merupakan calon kepala daerah Jawa Timur yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Mantan Menteri Sosial itu melaporkan hasil kekayaannya pada 31 Desember 2017. Sementara Emil, melaporkan kekayaannya pada 8 Januari 2018.

Untuk Gus Ipul, dirinya melaporkan harta kekayaan miliknya pada 5 Januari 2018. Puti, menjadi yang paling terakhir melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Puti baru melapor pada 12 Januari 2018.

Sebelum pembacaan LHKPN, Tjahjo mendapat kesempatan untuk berpidato di depan seluruh calon kepala daerah se-Jawa Timur. Dalam pidatonya, Tjahjo berpesan bila mereka terpilih sebagai kepala daerah, untuk menghindari area-area yang rawan korupsi. 

Menurut Tjahjo, bila mereka cermat dan berhati-hati, tidak akan ada lagi kepala daerah yang terjebak dalam korupsi. 

LHKPN sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh calon kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki pada KPK. (min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...