Berita Kota

Kepala Daerah Harus Tegas Pada Proses E-Budgeting

SURABAYA (KT) - Kepala daerah harus tegas, mengecek dengan teliti dan tau betul sasaranyabpada prosespenyusunan e-budgeting sebelum diserahkan ke DPRD.

Pakde Karwo menjelaskan, pada saat KUA-PPAS sudah ditentukan, akan terlihat program priotas. Sehingga jika ada yang aneh pada anggaran melalui e-budgeting tersebut bisa segera ditindak.

Bahkan sebelum masuk DPRD harus dipresentasikan dulu kalau ada perubahan aneh jadi segera diketahui,” Pak Sekdanya presentasi dulu,” kata orang nomor satu di Jatim saat pembukaan APKASI di gedung Negara Grahadi Selasa (12/12/2017) malam.

Melalui e-budgetingmenerapkan diharapkan bisa meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Karena e-budgeting dilakukan by system bukan by person atau orang ke orang.

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan para kepala daerah memperkuat integritas untuk melawan korupsi. “Ini semua mengenai integritas. Kalau pungli di Jatim sudah diselesaikan dengan sistem.

Dari segi sistem Teknologi Informasi/TI, Provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun problemnya ada di integritas, jadi ini harus diperkuat,” tegasnya.

Mengenai kebijakan penggunaan anggaran yang dinamis dari Kementerian Keuangan, Pakde Karwo meminta kepada kepala daerah menyusun belanja tetap dengan mengambil anggaran PAD.

“Belanja tetap seperti bayar listrik, telpon, pegawai dimasukkan di dana PAD saja,” imbuhnya sebelum mengakhiri sambutannya. (rin)

Gubernur Jawa Timur H Soekarwo saat memimpin upcara anti Korupsi di gedung negara Grahadi Surabaya Selasa (12/12/2017. (foto/hms/min)

SURABAYA (KT) - Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyengsarakan rakyat. Untuk mencegahnya,salah satu diantaranya seluruh elemen mulai dari pejabat hingga masyarakat memperkuat integritas.

Dari segi sistem Teknologi Informasi/TI, provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun kendala yang dihadapai menyangkut soal integritas. Jadi intergirtas ini harus diperkuat. Gubernur Jatim Soekarwo ketika menjadi pemimpin upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/12), mengatakan,semangat anti korupsi harus terus kita kibarkan dan semoga kemakmuran akan terealisasi.

Pakde Karwo sepakat dan mendukung proses transparansi. Melalui sistem tersebut, suatu proses bisa ditrekking dan sekaligus mengantisipasi munculnya praktek-praktek korupsi. 

Nilai-nilai integritas yang mencakup perilaku jujur, etis, transparan, dan bertanggungjawab harus terus dipegang. Nilai integritas ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin terlebih tahun 2018 Jatim akan melaksanakan pemilukada serentak di 18 bupati/walikota dan satu gubernur.

“Tolong tahun depan saat Pilkada dicek betul integritas para calon pemimpin ini, kalau perlu mereka suruh memaparkan visi misinya,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Untuk mencegah korupsi, lanjutnya, perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, salah satunya dengan memperkuat pendidikan etika, moral dan agama. Kepada anak-anak, Gubernur asal Madiun itu berpesan, untuk belajar integritas dan kejujuran sejak sekolah.  “Kalau jajan di kantin, beli pisang goreng tiga jangan ngaku ambil dua, harus jujur,” pesannya disambut tepuk tangan para hadirin.

Lalu Pakde mencontohkan kasus Operasi Tangkap Tangan/OTT di Jatim beberapa waktu lalu adalah soal integritas yakni pemerasan antar kelembagaan. Namun, di masyarakat sendiri sistemnya sudah baik. Hal ini terbukti dari hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 yang menobatkan Jatim sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia.

Upacara yang mengambil tema “Tegakkan Integritas, Stop Korupsi untuk Indonesia Hebat” ini diikuti 1.100 peserta yang terdiri dari 700 pelajar dan mahasiswa dan 400 orang yang teridiri dari undur forpimda, SKPD, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya. 

Upacara peringatan ini dilakukan untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan mengingatkan semua elemen untuk bertekad mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari KKN. 

Dalam upacara ini dilakukan pembacaan ikrar anti korupsi oleh para pelajar dari SMA Negeri 1 Surabaya. Ikrar ini berisikan pesan diantaranya korupsi harus dihindari karena bukan budaya bangsa Indonesia, serta membangun tatanan pemerintahan yang  bersih, bebas korupsi dan profesional. (min)

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin. ( KT/JN )

SURABAYA (KT) - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin menegaskan pihaknya sudah siap dalam mengahadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayah itu pada tahun 2018.

Kapolda saat audensi dengan Perum LKBN Antara Biro Jatim di Mapolda di Surabaya, Senin mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan untuk menghadapi Pilkada 2018. 

"Beberapa waktu lalu, Polda mengumpulkan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Rektor Universitas Narotama untuk bersama-sama membantu dalam mengamankan Pilkada, terutama terkait menindak berita hoax," kata dia.

Machfud menjelaskan, ada 1.000 lebih akun medsos yang terlibat "black campaign" atau kampanye hitam akhir-akhir ini.

"Untuk itu siber patrol harus berjalan. Ujaran kebencian akan disanksi," ujar Machfud.

Selain AMSI dan akademisi, Polda juga sudah mengumpulkan pemimpin media beserta para konsulat jenderal (konjen) negara sahabat yang ada di Surabaya dan Jatim untuk meyakinkan bahwa Jatim aman.

"Jangan sampai suasana Jakarta dibawa ke Jatim. Jatim harus aman. Peranan media sangat penting. Kalo bisa ngumpul kan enak," tutur Machfud.

Selain Pilkada, Machfud menegaskan pihaknya telah mempersiapkan pengamanan jelang Hari Raya Natal dan malam pergantian Tahun Baru 2018.(kh)

 Pakde Karwo saat pertemuan bersma dewan riset daerh di Surabaya Senin (11/12/2017). ( kt/min )

SURABAYA (KT) - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dimnta menggunakan tradisi intelektual pada budaya kerja instansi masing-masing. Tradisi intelektual ini merupakan virus yang baik dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian bisa mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Gubernur Jatim menyatakan salah satu bentuk penerapannya yakni mengadakan forum akademis atau pertemuan yang menghadirkan Dewan Riset Daerah/DRD Jatim dan OPD, ujar Pakde Karwo saat pertemuan bersma dewan riset daerh di Surabaya Senin (11/12/2017)

Pembangunan di Jatim tidak lepas dari peran besar DRD  yang secara berkelanjutan memberikan masukan kepada pemprov. Dengan kata lain, DRD Jatim memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Jatim agar bisa mengantisipasi kekurangan yang diperoleh. 

Kontribusi besar tersebut, karena tugas-tugas DRD Jatim yaitu menyusun kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan masukan dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. 

Melihat manfaat penggunaan tradisi intelektual ini, Gubernur Soekarwo meminta Kepala OPD agar merendahkan subyektifitas mengenai instansinya agar bisa menerima obyektifitas dari DRD Jatim.

 “Kepada OPD bisa membiasakan tradisi intelektual dalam bekerja. Ini menularkan virus baik kepada kita, menganalisis setiap permasalahan yang ada kemudian menjadi solusi,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Riset Daerah Jatim Prof. Dr. Hotman Siahaan mengatakan, sepanjang tahun 2017, DRD Jatim yang mempunyai tiga kelompok kerja (pokja) telah menyelenggarakan tujuh seminar dan mengundang para ahli untuk memberikan masukan terhadap beberapa isu di Jatim. 

“Setiap seminar selesai diselenggarakan, DRD Jatim selalu menyerahkan resume dan rekomendasi kepada Bapak Gubernur,” ujarnya. 

Dalam pertemuan itu, beberapa paparan dipresentasikan dan menghasilkan rekomendasi. Diantaranya, revitalisasi kinerja pelayanan publik menuju BLUD yang disampaikan Wahyudi Wibowo menghasilkan empat rekomendasi antara lain pemetaan lanjutan di tingkat OPD dalam tiga kategori. 

Diantaranya pembentukan tim pendampingan lintas kedinasan untuk memberi asistensi teknis dan mendorong perubahan internal, pemprov mengkoordinasikan solusi perihal pembagian kewenangan dan bagi hasil dengan pemkab/pemkot, serta reregulasi tata kelola kelembagaan administrasi.

Selain itu, ancaman terhadap radikalisme dan intoleransi semakin masif, telah membuat DRD Jatim mementingkan membangun strategi kebudayaan untuk menangkal radikalisme. 

Dalam strategi tersebut,  paling tidak harus mempunyai konten dan ditujukan untuk beberapa OPD Pemprov Jatim seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Administrasi Perekonomian, Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. ( min )

Gubernur Jatim Pakde Karwo pimpina apel pagi dan minta pejabat pemprov jangan sekedar tana tangan saj. Apel berlangsung di kantor gubernuran Jalan Pahlaan Surabaya, Senon (11/12/2017) . ( kt/min )

SURABAYA (KT) - Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar pejabat eselon tidak sekedar tanda tangan saja . namun juga memhami aturan aturan. Disisi lain pejabat juga menguasai empat hal yaitu anggaran, bencana, bonus demografi dan pilkada.

Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  di setujuhi

SURABAYA (KT) - DPRD Provinsi Jatim memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perturan Daerah/Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jatim Tahun 2017-2037. Dari pandangan kesembilan fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna kali ini, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda ini. 

Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan keputusan terhadap raperda tentang RZWP3K di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Jum’at (8/12) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengatakan, diberlakukannya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan kewenangan pemprov salah satunya tentang pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penerbitan ijin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 

“Sebelum ada UU 23 tahun 2014 ini kewenangan pemprov hanya meliputi 4-12 mil, sedangkan 0-4 mil merupakan kewenangan pemkab/pemkot,” terang Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Wilayah Jatim, lanjutnya, mempunyai wilayah pesisir yang sangat luas, dimana ada 22 kab/kota yang berbatasan dengan lautan dan memiliki ratusan pulau yang tersebar. Oleh karena itu, ia mengapresiasi DPRD Prov Jatim sebagai inisiator perda ini.

“Perda ini punya nilai sangat penting bukan saja sebagai penyesuain terhadap peraturan yang lebih tinggi, tapi juga mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” terang orang nomor satu di Jatim ini.

Ditambahkannya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan juga memerlukan sinergitas dengan provinsi yang mempunyai wilayah laut yang berbatasan secara langsung seperti Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Untuk itu, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan batas wilayah pengelolaan ruang laut dan RZWP3K antara Provinsi Jatim dengan Provinsi Jateng dan Bali dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berharap perda ini dapat dijadikan acuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jatim selama 20 tahun ke depan. “Dengan adanya pembangunan seimbang antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rin)

banner