Berita Kota

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri acara Indonesia Channel 2017 yang digelar di gedung berstatus quo Empire Palace

SURABAYA (KT) – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), menyelengarakan acara Indonesia Channel 2017. Acara ini berbentuk sebuah pertunjukan kolosal seni tari dan musik.

Kemlu RI mengklaim pagelaran ini merupakan acara puncak dari Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2017. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ada juga nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang turut menghadiri untuk membuka acara tersebut. Acara digelar Jumat (18/8/2017) di gedung The Empire Palace, jalan Blauran 57-75 Surabaya.

Yang menarik, acara ini digelar di gedung yang saat ini berstatus quo. Melalui putusan provisi hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dibacakan pada Rabu (9/8/2017) lalu, hakim memutuskan bahwa aset milik PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) itu, untuk sementara tidak boleh ada jual beli, sewa menyewa maupun tindakan hukum lainnya.

Status quo gedung megah ini, berlaku saat putusan provisi bernomor 260/Pdt.G/2017/PN Surabaya itu dibacakan oleh hakim dan belum ditentukan kapan berakhirnya. Putusan tersebut buntut dari gugatan perdata yang dilayangkan Trisulowati alias Chinchin, mantan direktur PT BCM sekaligus istri dari bos Empire Palace, Gunawan Angka Widjaja. Rumah tangga pasutri ini sedang proses cerai di pengadilan.

Saat dikonfirmasi, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui juru bicaranya, M FIkser mengakui bahwa acara tersebut yang menyelenggarakan adalah Kemlu RI. “Terkait dengan tempat acara, kami (Pemkot) tidak turut campur. Sehingga bisa dikonfirmasi ke pihak Kemlu RI,” jawabnya melalui pesan yang dikirimkan ke wartawan, Rabu (16/8/2017).

Sedangkan, menteri Retno Marsudi saat dikonfirmasi terkait hal ini, memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan wartawan. Ia langsung bergegas masuk ke lift saat ditanya soal surat yang dikirimkan Kantor Hukum Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum penggugat Chinchin, sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan soal status gedung dimana tempat acara Kemlu RI digelar. Surat dikirimkan ke beberapa pihak, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Gubernur Jatim Soekarwo dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (16/8/2017).

Dalam suratnya, Hotman juga mencantumkan soal ancaman denda yang haru dibayar Rp 50 juta perhari oleh para pihak yang melanggar putusan hakim. Sebelumnya, Teguh Suharto Utomo, kuasa hukum Gunawan, saat ditanya komentarnya soal putusan hakim, belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan ke selulernya. (Zal/abn)

Sidang pemeriksaan kedua , perkara pungli pelindo III

Surabaya (KT) - Mantan Dirut PT Pelindo III Djarwo Surdjanto dan istrinya, Maike Yolanda Fianciska alias Noni, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (21/8). Menariknya dalam ssidang yang mengagendakan pemeriksaan kedua terdakwa, terungkap beberapa fakta menarik.


Ternyata aliran dana pungli itu, juga dinikmati keluarga dan teman dekat terdakwa. "Uang dalam rekening itu saya pergunakan untuk membantu keluarga saya, salah satunya saya berikan kepada ibu, adik, kakak dan teman dekat saya," ujar terdakwa Noni, di ruang Cakra PN Surabaya, senin (21/8).


Didepan persidangan, terdakwa Noni mengakui bahwa dirinya mendapatkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas nama Komisaris PT Akara Multi Karya (AKM) David Hutapea dari Firdiat Firman, mantan manejer Energi Logistik Pelindo III, yang juga sebagai adik kandungnya (terdakwa berkas terpisah, red).


Terdakwa Noni juga mengaku bahwa dirinya tidak melaporkan sepenuhnya soal penggunaan dana dalam kartu ATM tersebut kepada suaminya, terdakwa Djarwo.


Sangkal Noni, setahu dia, kartu ATM tersebut dia terima dari Firdiat terkait soal hutang piutang antara dirinya dengan Firdiat. "Saya kira kartu ATM itu diberikan untuk penyelesaian uang saya yang dihutang oleh Firdiat," terang Noni.


Setali tiga uang, terdakwa Djarwo didepan majelis hakim juga mengatakan bahwa saat adanya perjanjian antara PT AKM dengan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak perusahaan Pelindo III soal sewa menyewa lahan, dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa Firdiat Fariman, adik iparnya tersebut menjabat sebagai salah satu pemilik modal PT AKM.


Soal pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwakan jaksa kepada dirinya, terdakwa Djarwo menilai hal itu sangatlah berlebihan. Pasalnya, dia sudah mendapat gaji dan bonus yang cukup besar dari PT Pelindo III selama menjabat sebagai Dirut.


"Saya digaji Rp 150 juta perbulan dan menerima bonus tahunan sebesar Rp 2,5 miliar pertahun," ujarnya.


Sementara itu, Saat penangkapan, petugas menyita barang bukti diduga hasil pungli sebesar Rp 1,5 miliar. "Dari nilai itu (Rp 1,5 miliar), terdakwa Djarwo mendapatkan 25 persennya," ucap jaksa Katrin dari Kejari Tanjung Perak Surabaya.


Atas perbuatannya, terdakwa pasutri ini, didakwa jaksa pasal pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntuan jaksa. (zal/abn)

49,9 persen Nasionalisme Bangsa mulai melemah

SURABAYA (KT) – Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan hampir separuh penduduk Indonesia ternyata rasa nasionalismenya mulai melemah. Kalau di prosentase mencapai 49,9 persen.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan melemahnya rasa nasionalisme dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang saat ini sedang marak di tengah masyarakat. Diantaranya lunturnya minat terhadap budaya dan produk lokal, kondisi ekonomi yang makin susah, individualisme semakin meningkat, kasus korupsi meningkat,  dan menurunnya kualitas moral.

Ketikan berbiara di hadapan mahasiswa baru Untag Surbaya, Gus Ipul menjelaskan Untag sebagai salah satu universitas swasta terbaik yang didirikan oleh para nasionalis mempunyai kepedulian yang sangat besar, ikut membangun nasionalisme bangsa. 

Selain itu Untag merupakan salah satu kampus yang mengembangkan nilai kebangsaan, tidak hanya di dalam kampus tetapi juga dalam pergaulan di tengah berbagai macam suku, agama, ras dan antar golongan,” ungkapnya.

Selain memberikan gambaran rasa nasionalisme bangsa saat ini, Gus Ipul juga memberi motivasi kepada seluruh Maba agar menjadi generasi yang tangguh, tidak mudah tergoyah oleh hal-hal yang kecil.

Dengan kemajuan teknologi yang begitu dahsyat, banyak sekali berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax dapat menghancurkan ketenangan dan kedamaian serta membuat keresahan masyarakat.

Menurut Gus Ipul, hal itu terjadi dapat terjadi karena masyarakat tidak mempunyai ketangguhan dan kepribadian.

“Agar menjadi generasi muda yang tangguh seseorang harus mempunyai spiritual happiness, intelectual happiness, skill atau ketrampilan dan cinta tanah air,” jelasnya. (min)

a

Pakde Karwo: Kampus Harus Jadi Tempat Mengkaji

SURABAYA (KT) - Keberadaan kampus sebagai tempat menuntut ilmu harus dijadikan pula sebagai tempat mengkaji secara ilmiah proses-proses kultural, konstitusional dan politik. Jangan sampai keberadaan kampus justru disalahgunakan sebagai tempat berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan ketiga proses itu.


Gubernur Jatim Soekarwo usai mendampingi Menteri Dalam Negeri mengikuti jalan santai dan orasi ilmiah dalam rangka penutupan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Lidah Wetan Surabaya, Minggu (20/8) pagi.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim mengatakan, proses kuktural, politik dan konstitusional bangsa ini sudah dibangun sejak lama. Proses kultural dimulai Tahun 1908 saat Boedi Utomo, proses politik dimulai Tahun 1928 saat sumpah pemuda, serta proses konstitusional pada Tanggal 18 Agustus 1945 saat ditetapkannya konstitusi melalui UUD. Di luar ketiga kesepakatan itu, segala bentuk penyelewengan tidak dibenarkan.

"Untuk menjadikan saling konsensus butuh proses panjang, jadi mahasiswa harus mengkaji ketiga proses itu secara ilmiah, jangan membuat kampus tempat menyelewengkan paham-paham itu," terang Pakde Karwo.

Menurutnya, negara manapun di dunia ini bila sudah konstitusional, maka segala paham di luar itu tidak dibolehkan. Sehingga kepada siapapun termasuk mahasiswa, Pakde Karwo berpesan agar menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara santun sesuai konstitusi. "Ini negara beradab, basisnya kultural, jadi boleh berpendapat tapi tetap dalam konstitusi," tegasnya.


Minta Unesa Kembangkan Vokasional

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo meminta Unesa untuk mendukung pengembangan program-program Pemprov Jatim terutama dalam hal pengembangan pendidikan vokasional. Ia meminta Unesa melalui Fakultas Teknik-nya membina SMK yang ada di sekitarnya.

Saat ini di Jatim ada sekitar 1.700 SMK swasta, akan tetapi baru 45 persennya yang sudah terakreditasi baik. “Nanti akan kami kembangkan kerjasama dengan Unesa terkait hal ini, sehingga SMK yang belum baik ini bisa naik standarnya, agar ketika lulus, siswanya bisa mendapat pekerjaan yang layak tak hanya di Jatim tapi juga di luar negeri,” katanya.

Di akhir, Pakde Karwo menyambut baik kedatangan para mahasiswa baru Unesa yang tak hanya dari Jatim, tapi juga dari daerah lain seperti Aceh dan Papua. “Selamat datang kepada semua mahasiswa di provinsi paling aman dan nyaman di Indonesia ini. Anda datang ke tempat yang tepat karena Jatim memiliki satu komiten untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan UUD 1945,” pungkasnya.


Pesan Mendagri
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo berpesan empat hal untuk mahasiswa baru Unesa. Pertama, mahasiswa harus mempunyai imajinasi dan mimpi. Melalui imajinasi ini, mahasiswa bisa membangun konsepsi sehingga punya keberanian untuk mewujudkan impian itu. “Persiapkan konsepsi itu di berbagai disiplin ilmu yang kalian pelajari. Bagaimana menggerakkan apa yang menjadi gagasan itu dengan keberanian,” katanya.

Tjahjo mengatakan, kesuksesan dalam menggerakkan gagasan ini terlihat jelas di Jatim. Dimana provinsi ini menjadi satu-satunya provinsi yang sering mendapat penghargaan di tingkat nasional. “Ini karena pemimpin Jatim mampu menggerakkan dan mengkoordinir masyarakat sekecil apapun. Kalian pemimpin masa depan, jadi bagaimana ilmu yang didapat di Unesa bisa dikembangkan ke daerah kalian masing-masing,” pesannya.

Kedua, mewaspadai bahaya narkoba. Menurutnya, setiap hari rata-rata 60 orang meninggal karena narkoba. Untuk itu ia berpesan pada mahasiswa untuk menjaga jangan sampai narkoba masuk lingkungan kampus. Ketiga, mewaspadai bahaya radikalisme dan terorisme. Mahasiswa diminta harus  cermat dan pandai bergaul terhadap lingkungan sekitar. Serta jeli melihat bila ada bahaya yang mengancam di sekitar lingkungannya.

Keempat, memiliki komitmen menjaga NKRI dan memegang teguh ideologi bangsa. Komitmen ini harus dipegang teguh sebagai warga negara yang baik. Negara ini, lanjutnya, menjamin kebebasan dan kemerdekaan untuk berpendapat, tapi jangan melanggar konstitusi dan ideologi.

“Mahasiswa jangan hanya berfikir untuk mencari gelar. Luangkan waktu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan sekitar termasuk teman-teman dari daerah lain. Kita juga tidak boleh kehilangan jati diri, sehingga harus ikut serta melawan pihak-pihak yang ingin mengganggu NKRI dan ideologi kita,” pesannya.

Acara PKKMB Unesa ini diikuti oleh 5.856 mahasiswa baru dari seluruh daerah di tanah air. Turut hadir dalam acara ini Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Machfud Arifin.(min)

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dan Ketua TP PKK Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo M.Si

SAMPANG (KT) - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengatakan, dukungan kiai dan ulama dalam menyukseskan imunisasi Measles dan Rubella (MR) di Madura sangat signifikan.

Rakernas Peradin yang digelar di Surabaya,dengan fokus program pendidikan advocat

SURABAYA (KT) – Mengangkat tema Quo Vadis Hukum Indonesia dan sub tema Peradin Garda Penegak Hukum Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional  (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kota pahlwan Surabaya.

Kegiatan dipusatkan di Hotel Garden Palace pada Jumat (18/8/2017) hingga Sabtu (19/8/2017). Menurut Ketua Kordinator Wilayah (Korwil) Peradin Jawa Timur, Sumardi SH, MH, tujuan digearnya kegiatan ini untuk melakukan evaluasi secara internal di organisasi Peradin terkait beberapa program yang sudah dicanangkan, tentunya program terkait masalah profesi advokat.

“Salah satunya fokus kita soal program pendidikan profesi Advokat,” ujarnya, Kamis (17/8/2017). Selain itu, kegiatan ini juga untuk pemantapan proses klarifikasi dan agreditasi Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin). Menurutnya, Posbakumadin adalah lembaga yang berkonsentrasi soal kaderisasi bagi anggota-anggota baru untuk  pematangan menjadi advokat-advokat profesional.

Pria yang juga menjabat sebagai Korwil Posbakumadin Jatim ini mengklaim, acara ini bakal dihadiri ratusan advokat anggota Peradin. “Jumlah sementara, hingga saat ini yang sudah teregistrasi sebayak 350 undangan,” ujar Sumardi yang juga merangkap sebagai ketua panitia Rakernas dan Rapimnas Peradin ini.

Sedangkan, untuk jumlah total anggota Peradin di seluruh Indonesia, ia mengklaim sebanyak 5000-6000 anggota. “Untuk Jawa Timur sendiri anggota kita berjumlah 800 advokat,” tambahnya.

Tak tanggung-tanggung, acara ini juga bakal dihadiri oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajarannya. “Pada acara ini, kita juga bakal memberikan penghargaan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Kita sebut dengan Penegakan Hukum Award,” terang Sumardi.

Terpisah, Ketua Umum Peradin dan Ketua Pembina Pusat Posbakumadin, Ropaun Rambe mengatakan acara ini digelar sebagai wujud organisasi Peradin peduli dengan ideologo negara.

“Setiap tahun secara produktif Peradin memberikan saran solusi ke pemerintah soal masalah yang terjadi di nusantara. Dan itu semua hasil dari digelarnya Rakernas-Rakernas Peradin yang digelar setiap tahunnya,” ujar Rambe.

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada perpecahan dalam tubuh Peradin. “Peradin hanya satu, hanya pergantian nama, yang dulunya bernama Persatuan Advokat Indonesia kini berubah menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia, melalui kongres luar biasa yang digelar pada 2014,. Dan itu sudah diaukui dan disahkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sedangkan kota Surabaya dipilih sebagai tuan rumah digelarnya Rakernas dan Rapimnas ini, Rambe mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai gilirannya. “Ini (Rakernas dan Rapimnas, red) adalah agenda rutin tahunan organisasi kita, sehingga jauh hari sudah ditentukan secara matang,” tambahnya. (Zal)

banner