Berita Kota

Pakde Karwo Optimis, Tahun 2019 Lebih Baik

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan rasa optimis terhadap perkembangan dan kemajuan Prov. Jatim di tahun 2019 akan semakin lebih baik.

Optimisme tersebut diperoleh dari kekompakan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga suasana aman dan nyaman.

“Berangkat dari kondisi tahun 2018, tidak akan jauh dengan kondisi pada tahun 2019. Harapannya lebih baik lagi pada tahun 2019,” ujar Pakde Karwo jelang pergantian tahun di Surabaya Senin (31/12/2018) malam.

Menurutnya, Masyarakat Jatim ikut menjaga suasana aman dan nyaman disertai kerjasama yang kompak TNI-Polri. Kehidupan masyarakat dengan suasana aman dan nyaman ini lebih menyukai kondisi yang damai dari pada konflik.

“Jatim aman dan nyaman, masyarakatnya mampu bergandengan tangan menjaga kedamaian Jatim,” katanya.

Sebagai bentuk syukur suasana aman dan nyaman, Pakde Karwo mengatakan, Pemprov Jatim mengadakan doa bersama untuk menyongsong tahun 2019 dengan suasana kedamaian.

“Doa tidak terpisahkan dari ikhtiar. Mari bergandengan tangan dan berdoa bersama untuk tahun 2019,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Terkait tahun politik 2019, Pakde Karwo berharap agar masyarakat harus bisa meredam emosi dan menjaga rasionalitasnya. 

Jatim telah mempunyai pengalaman dalam meredam emosi pada tahun politik. Dan TNI Polrinya kompak menjadi panutan masyarakat.

Selain itu, masarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan hati dan suasana yang damai untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. “Harapan besar tahun 2019, jaga hari depan yang lebih baik lewat pemilihan pemimpin. 

Hadir ke TPS, pilih dengan hati untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Pilih dengan suasana yang damai,” pungkasnya.

Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengatakan, Jatim sampai saat ini masih aman dan kondusif. TNI akan terus meningkatkan profesionalisme dan dekat dengan rakyat, bersinergi dengan Polri. 

Sedang Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari Forkopimda dan Masyarakat Jatim. Sehingga pada tahun 2018, suasana Jatim dalam keadaan yang sangat kondusif, aman dan terasa nyaman.“Suasana aman dan nyaman ini betul-betul dirasakan di Jatim,” ujarnya.

Tasyakuran tahun ini bertemakan “Doa dan Syukur atas Perjalanan dan Berakhirnya Tahun 2018 dan menyongsong Tahun 2019”. 

Agenda tersebut merupakan agenda tahunan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, dengan kondisi yang aman, nyaman dan tentram.

Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 20.00 WIB dengan agenda tauziah dari  KH. D.  Zawawi Imron serta doa dan dzikir bergantian dari ulama dari pondok pesantren yang hadir. 

Setidaknya, ada sektiar 5.000 peserta yang mengikuti acara tersebut dan juga masyarakat umum ikut bersama-sama menggelar Istighosah bersama dengan  disemarakkan lantunan sholawat  dari Grup Ikatan Seni Hadrah Indonesia (Ishari) dari Jombang, Kediri, Surabaya, Mojokerto,  Gresik dan Pasuruan. (min)

 

Ketua DPD l MKGR Jawa Timur DR Kodrat Sunyoto.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun lahirnya organisasi Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), DPD l MKGR Jawa Timur akan melantik kepengurusan 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang di pusatkan di Surabaya, pertengahan Janauri 2019.

DPD l MKGR Jawa Timur DR Kodrat Sunjoto mengatakan,persiapan pelantikan sudah 95 persen. Yaitu penyiapan surat keputusan. Itupun tinggal dua atau tiga DPD saja yang belum sambil menunggu barangkali ada penambahan susunan pengurus . Sedangkan menyangkut soal tempatnya sudah clear, tidak ada masalah.

MKGR lahir pada tanggal 3 Januari 1960. Pada hari itu, DPD l Jawa Timur akan memperingati dengan tabur bunga di makam Pahlawan Jalan Mayjen Sungkono, diskusi dan tumpengen di kantor Golkar Jawa Timur.

Dijelaskan oleh Kodrat Sunjoto, bersamaan dengan pelantikan itu juga akan diadakan pelepasan Caleg untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan Caleg DPRD Kab/Kota dari unsur MKGR. Jumlahnya cukup banyak.

Terhadap Caleg dari MKGR, wakil ketua bidang organisasi DPD l Partai Golkar Jawa Timur itu menekankan agar caleg serius dengan turun ke masyarakat, menyapa konstituennya dengan membawa sesuatu yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Harapan kami Caleg MKGR tidak sekedar datang  tanpa program.

Kalau proramnya bagus, IsnyaAllah masyarakat akan menerima dengan senang hati. tegas Kodrat. Ditambahkan pula bahwa pada pelantikan tanggal 13 Janauri akan hadir Ketua Umum MKGR Romkono dan Sekjen Adies Kadir. (min)  

 

Ekonomi Kerakyatan Wujud Working Ideology Pancasila

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat merupakan wujud dari working ideology Pancasila. 

Bila ini diterapkan maka akan terwujud kesejahteran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ungkapnyaketika  membuka Seminar Internasional Pancasila di Surabaya, Senin (3/12/2018).

Perwujudan kesejahteraan sosial ini, lanjut Pakde Karwo, tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dalam mewujudkan kesejahteraan ini tugas negara ada dua. Pertama harus menjadi  Welfare State, dimana negara wajib mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi. Kedua, Verzorging State atau konsep negara harus hadir mengurus kepentingan rakyatnya melalui kebijakannya. 

Disinilah negara mengatur, mengendalikan, mendistribusikan dan memfasilitasi. “Inilah yang dilakukan di Jatim, bila tidak ada policy afirmatif terhadap yang kalah dalam pertarungan, mereka akan habis. 

Tidak bisa yang besar, menengah dan kecil dibiarkan bertarung atas nama efisiensi, pemerintah harus memberi intervensi. Yang besar difasilitasi, yang menengah diberikan stimulasi dan yang kecil dibantu,” kata Pakde Karwo.

Menurutnya, di era saat ini, Pancasila dan globalisasi dapat saling merangkul dan memberi manfaat. Pancasila tidak boleh ekslusif tetapi harus inklusi, yakni merangkul semua. Bila ada kelompok yang tidak setuju harus dibawa satu meja untuk berdiskusi. Termasuk soal ekonomi kerakyatan, dimana negara tidak boleh membiarkan yang kecil kalah dan mati dalam pertarungan.

Lebih lanjut menurutnya, salah satu model ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Jatim yakni melalui konsep Jatimnomics. Model ini mengedepankan tiga aspek utama. Pertama, produksinya fokus meningkatkan SDM untuk menjamin keberlanjutan penghidupan yang layak. 

Kedua, strategi pembiayaan, serta ketiga adalah aspek pemasaran dimana pasar didesain untuk memperkuat pasar domestik sehingga tercipta kemandirian ekonomi.

“Jatimnomics ini didukung pondasi harmonisasi kultur dan religi, sinergitas tiga pilar dan regulasi. Konsep ini dilakukan agar ekonomi Jatim tumbuh inklusif dan berkeadilan.,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ruang publik yang deliberatif, agar tidak ada kegaduhan dan keributan di bidang politik yang mampu mengganggu investasi. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Selain itu, perlu adanya pendekatan partisipatoris, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan.

“Jadi perintah budaya kita adalah musyawarah mufakat, bukan struktural. Sehingga bila ada struktural kecuali TNI dan Polri sebaiknya kembali ke jalan yang benar karena itu menjadikan eksklusif. Semua harus dirangkul, itulah kekuatan musyawarah mufakat,” katanya.

Semetara itu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. Hariyono, M.Pd mengatakan, seperti yang disampaikan Bung Karno, eksistensi Pancasila tidak hanya relevan dalam menyatukan kebhinekaan bangsa, namun sekaligus menjadi bintang penuntun atau yang disebut dengan “Leitstar Dinamis” dalam mengarungi kehidupan masa depan Indonesia.

Menurutnya, Pancasila digali dan dirumuskan Bung Karno pada masa dan suasana kolonial. Namun, Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi energi positif kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak diwarnai oleh dendam, kemarahan serta kebencian. 

Pancasila berbasis pada “power with” kekuasaan bersama untuk saling kerjasama, membantu dan tumbuh bersama menggapai kebahagiaan. Dan bukan “power over” atau kekuasaan yang eksploitatif dan manipulatif terhadap pihak lain. (fir)

 

 Ketua Panitia HPN tingkat Jatim, Lutfil Hakim

Surabaya (KoranTransparansi.com)  - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim kembali menggelar lomba karya tulis, karya foto, karya jurnalistik radio, dan karya jurnalistik televisi Piala Prapanca 2019.

 
Kegiatan ini dihelat dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2019 dan HUT PWI ke-73. Hal itu dikatakan Ketua Panitia HPN tingkat Jatim, Lutfil Hakim, di Surabaya, Minggu (2/12/2018).
"Lomba ini untuk karya jurnalistik mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2018," kata Lutfil, yang juga Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Kerja Sama.

Lutfil mengutarakan, ada 4 kategori karya jurnalistik yang dilombakan, yakni lomba karya tulis, lomba karta foto, lomba karya jurnalistik radio, dan lomba karya jurnalistik televisi. "Untuk tahun ini yang diambil 1 pemenang di masing-masing kategori," ujarnya.

Karya jurnalistik yang dilombakan adalah karya yang diproduksi dan dipublikasikan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Karena itu, calon peserta masih ada waktu sekitar sebulan untuk merencanakan dan memproduksi berita jenis feature, indepth reporting, dan investigation reporting untuk diikutkan dalam lomba. Tema berita bersifat umum atau multiperspektif.

"Yang dilombakan bukan karya jurnalistik berita straight news atau hard news," jelasnya.

Lomba karya jurnalistik ini terbuka bagi semua wartawan, baik anggota PWI maupun belum/bukan anggota PWI. Yang penting, lembaga media massa di mana karya jurnalistik itu dipublikasikan adalah lembaga media massa berbadan hukum dan memenuhi ketentuan regulasi tentang perusahaan media massa di Indonesia.

Lutfi mengutarakan, tiap peserta hanya boleh mengikuti maksimal masing-masing 3 karya tulis, 3 karya foto, 3 karya jurnalistik radio, dan 3 karya jurnalistik televisi.

"Karya jurnalistik peserta dikirimkan ke panitia lomba dengan alamat PWI Jatim di Jalan Taman Apsari Nomor 15-17 Surabaya, sejak 1 Desember 2018 sampai 2 Januari 2019," jelas Lutfil Hakim. (ais)
Ketua Fraksi Golkar Sahat Simanjuntak dan Gubernur Pakde Karwo, usai sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menawarkan sebuah solusi atas problem konstitusi dimana Gubernur terpilih tidak bisa melaksankan program programnya karena anggaranya  belum dalam APBD 2019/2024.

Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur terpilih, yaitu Bu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak,untuk  segera mengajukan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setelah sebulan resmi dilantik menjadi Gubernur.

Hal ini mengingat APBD  sudah disahkan pada masa periode Gubernur yang lama. Tawaran ini supaya Gubernur terpilih nantinya bisa melaksanakan program program pembangunan secara maksimal. tegas Pakde Karwo. 

Atas usulan  Gubernur Soekarwo yang disampaikan pada saat sidang paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda  penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi, Sahat Tua Simanjuntak, Ketua Fraksi Partai Golkar, ketika dimintai tanggapannya, merespon positif.

Fraksi Golkar sangat setuju dengan usulan Pakde Karwo. Ia mengatakan, ini sebuah usulan yang bagus dan Fraksi Golkar akan dukung. Namun harus merujuk pada peraturan yang ada.

Ini ada probplem konstitusi . Gubernur terpilih periode 2019-2024 tidak  bisa melaksanakan program programnya karena APBD sudah disahkan lebih dulu. Tapi itu bisa dilakukan oleh Bu Khofifah-Mas Emil Dardak dengan mengajukan perubahan RPJMD. RPJMD itu haknya Gubernur terpilih. 

RPJMD itu berlaku selama 5 tahun. Dan itu menjadi pintu masuk melakukan perubahan anggaran,PAK. 

Menurut Sahat, Fraksi Golkar akan mendukung Gubernur Bu Khofifah segera mengajukan perubahan anggaran yang harus diputuskan melalui Properda (Program Peraturan Daerah). kata Sahat Simanjuntak kepada wartawan di kantor Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Secara aturan perubahan baru bisa diajukan setelah enam bulan terhitung semenjak dilantik. 

Dengan mengajukan RPJMD,maka Gubernur Jatim yang baru dilantik bisa segera membuat P-APBD Jatim 2019 sehingga program-program yang ada di RPJMD bisa dialokasikan dalam APBD Jatim tahun berjalan.

“Tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas Sahat.

Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu The Winner Is Not Take All, The Winner Don’t Take It All (Pemenang itu tida mengambil semuanya).

“Artinya dalam menyusun RPJMD, Pakde Karwo dulu juga mengajak DPRD Jatim sehingga demikian RPJMD Gubernur Jatim itu menjadi bagian dari program yang dilaksanakan anggota DPRD Jatim. Karena Khofifah diusung Partai Golkar, maka diminta atau tak diminta maka kita wajib mengamankannya,” kelakar Sahat Tua Simanjuntak. (min)

 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama para pejuang menghadiiri Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota, Sabtu (10/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com)– Peringatan Hari Pahlawan ke-73 dan Hari Kesehatan Nasional ke-54, berlangsung di Taman Surya Balai Kota, Sabtu, (10/11/18). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertindak sebagai inspektur upacara.

Menteri Sosial dalam sambutan tertulis dibacakan Wali Kota Risma, menekankan pentingnya peringatan Hari Pahlawan.

Ditegaskan, kegiatan peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara, namun harus sarat makna. Bukan hanya sebagai prosesi, namun substansi setiap peringatan Hari Pahlawan, harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

“Untuk itu, kiranya seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi energi, dan semangat baru mewarisi nilai perjuangan dan patriotism dalam membangun bangsa Indonesia,” katanya.

Dan dalam amanatnya, Wali Kota Risma berpesan, agar peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa lndonesia untuk melakukan introspeksi diri. Sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai NKRI yang sejahtera, adil dan makmur.

“Pada hakikatnya, setiap perjuangan pasti ada hasilnya, namun tidak ada kata akhir atau berhenti untuk berjuang. Setiap etape perjuangan, berlanjut pada etape perjuangan berikutnya, sesuai tuntutan lingkungan strategis,” papar Risma.

Dikatakan pula, setiap zaman pasti ada pahlawannya, dan setiap pahlawan pasti berkiprah di eranya. Terkait hal itu, maka bangsa Indonesia memerlukan pahlawan baru. “Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang berdedikasi dan berprestasi pada bidangnya untuk memajukan negeri ini,” imbuhnya.

Terlebih lagi, lanjut Risma, dibutuhkan sosok pemuda lndonesia sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa patriotisme, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

“Pada akhirnya, melalui momentum peringatan Hari Pahlawan, saya mengajak marilah kita berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Mari berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” katanya.

Peringatan Hari Pahlawan kali ini, Risma menyerahkan penghargaan kepada 90 warga dan lembaga di Surabaya yang dianggap punya andil prestasi terhadap kemajuan kota. Di akhir acara, peserta upacara disuguhkan dengan penampilan teatrikal Merah Putih dari 600 siswa-siswi se-Surabaya. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan senam cuci tangan bersama 500 pelajar SD Surabaya.

Tampak hadir, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya, pejuang veteran, pekerja sosial masyarakat, dan ribuan pelajar SD dan SMP dari berbagai sekolah di Surabaya. (wt)

 

 

 

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...