Metro

Ketua DPD Alhidayah Surabaya Erna Windhihati Waspadani (kanan) bersama Hj. Harbiyah Salahudin,MSi, Calon Anggota DPD RI dari Dapil Jatim dan Ketua Alhidyah Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Alhidayah Kota Surabaya , organisasi dibawah naungan Golkar, kini mulai bergerak untuk mengenalkan Ketua Umumnya Hj, Harbiyah Salahudin, MSI, Calon Anggota DPD RI nomor urut 35, kepada masyarakat Surabaya.

Mengawali gerakan itu, DPD Alhidayah Surabya mengundang Hj Harbiyah Salahudin, untuk memaparkan visi dan misinya yang diusung, kepada jajaran struktural mulai pengurus DPD ll, Kecamatan dan Kelurahan, di kantor Golkar Jalan Adityawarman, Sabtu (15/12/2018).

“ Kami berkewajiban menyokseskan Hj. Harbiyah Salahudin,”  ucap Ketua DPD ll Alhidayah Surabaya  Erna Windhihati Waspadani usai pertemuan.

Dia menceritakan sosok Hj. Harbiayah Salahudin tidak diragukan lagi dalam percaturan politik regional Jawa Timur dan nasional.  Di era orde baru sampai reformasi setidaknya tiga kali menjadi anggota DPRD Jawa Timur, sebelum akhirnya maju sebagai Caleg DPR RI dan terpilih. Beliau ada di Komisi X.

Menjadi Ketua umum Alhidayah menggantikan Hj. Aisyah Hamid Baidhowi dalam Rakernas di Surabaya tahun 2010. Jadi, pengalaman berorganisasinya sangat bagus dan tidak pernah cidera. ungkap Bu Erna memuji.

Secara kelembagaan, bu Harbiyah juga sudah  mundur dari partai Golkar untuk memenuhi ketentuan undang undang.

Calon legislator ini sejak dua bulan terakhir terus blusukan di Surabaya mengenalkan dirinya, bersama tim.

“Intinya kami ingin agar kaum perempuan lebih berdaya. Bukan saja berdaya secara ekonomi namun juga terhindar dari diskriminasi. Kami datang dengan konsep pemberdayaan kaum perempuan,” kata Harbiyah Salahudin singkat. (fir)

Pengembangan Vokasi Dilakukan Dengan Empat Tahap

Malang (KoranTransparansi.com)  - Pengembangan vokasi yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan empat tahap. Pengembangan tersebut tujuannya untuk meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan berdaya saing. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim  Soekarwo saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution saat melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 4 Malang, Kamis (13/12).

Ia menjelaskan, empat tahap yang dimaksud yakni pertama, mengubah komposisi antara sekolah umum dengan SMK. Yang semula berkomposisi 31 persen SMK dan 69 persen SMU, maka pada tahun 2023 mendatang ditarget menjadi 70 persen SMK dan 30 persen SMU. Sedangkan posisi saat ini 65 persen SMK dan 35 persen SMU.

Kedua, yakni dengan membuat SMK Mini yang junlahnya mencapai 270 SMK di seluruh Jatim. Program tersebut dikembangkan di pondok pesantren, daerah terpencil dan daerah khusus. 

Selama enam bulan, lulusan SD diberikan tambahan pelatihan vokasional, ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, tahap ketiga yakni menyelenggarakan program dual track. Untuk SMA, Madrasah Aliyah, Ula, dan Wusto dalam pendidikan Diniyah Salafiyah juga diberikan pendidikan vokasional atau keterampilan. Sebab, apabila tidak dikembangkan program tersebut, maka dikawatirkan semua lulusan SMA akan menjadi unskill. Program dual track secara tidak langsung mengurangi kelompok unskill, katanya.

Sedangkan untuk tahap keempat, Pemprov Jatim mengubah beberapa SMK di Jatim berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, sudah terdapat 20 SMK yang telah berubah statusnya menjadi BLUD. 

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang berusaha serius menyiapkan SDM. Bukti keseriusannya yakni dengan menyiapkan APBN tahun 2019 memuat pengembangan pendidikan vokasi. 

Saat ini bulan-bulan kita mendesain seperti apa. Kalau kurikulum strukturnya seperti apa, modulnya apa saja yang bisa diambil. Jangan sampai memilih yang justru nanti digusur oleh ekonomi digital, jelasnya.

Menurutnya, ini senada dengan permintaan Presiden RI untuk menyiapkan konsep peningkatan SDM, utamanya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SMK Negeri 4 Malang, Drs. H. Wadib Suudi, MM mengapresiasi program yang digagas Pakde karwo dengan mendorong SMKN 4 menjadi BLUD. Karena, menurutnya, program yang dikembangkan Pakde Karwo tersebut membuat setiap sekolah mampu berkembang dengan baik. 

Dalam kunjungannya, Pakde Karwo dan Menko Bidang Perekonomian meninjau industry class, technopark, dan perpustakaan SMKN 4 Malang.  Pakde Karwo Dampingi Menko Perekonomian Jadi Pembicara Kuliah Umum di UMM 

Sementara itu, setelah melakukan kunjungan kerja ke SMKN 4 untuk melihat hasil karya siswa SMK, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution menjadi pembicara dalam Kuliah Umum Kesiapan Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Dome Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis, (13/12). 

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan memfokuskan untuk pengembangan SDM pada Tahun 2019. Ditahun sebelumnya, pemerintah secara besar besaran meningkatkan infrastruktur fisik mulai pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, irigasi sampai fasilitas umum bagi rakyat sehingga dapat tercipta konektivitas yang optimal antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. 

Menurutnya, peningkatan SDM dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan vokasi yang merupakan strategi besar pemerintah di tahun mendatang. "Tanpa SDM yang baik kita tidak bisa masuk pada industri yang baik. Tanpa kualitas SDM yang baik pula kita tidak bisa bersaing dengan negara lain. Ini yang kami namakan reformasi besar besaran melalui pendidikan Vokasi," ungkapnya. 

Agar industri mau untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait vokasi, pemerintah sedang merumuskan pengurangan pajak bagi perusahaan yang mau menerima magang dan membantu hingga di pasar kerja.  "Ini salah satu langkah guna menghadapi revolusi industri 4.0," tutupnya. (min)

 

Ekonomi Kerakyatan Wujud Working Ideology Pancasila

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat merupakan wujud dari working ideology Pancasila. 

Bila ini diterapkan maka akan terwujud kesejahteran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ungkapnyaketika  membuka Seminar Internasional Pancasila di Surabaya, Senin (3/12/2018).

Perwujudan kesejahteraan sosial ini, lanjut Pakde Karwo, tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dalam mewujudkan kesejahteraan ini tugas negara ada dua. Pertama harus menjadi  Welfare State, dimana negara wajib mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi. Kedua, Verzorging State atau konsep negara harus hadir mengurus kepentingan rakyatnya melalui kebijakannya. 

Disinilah negara mengatur, mengendalikan, mendistribusikan dan memfasilitasi. “Inilah yang dilakukan di Jatim, bila tidak ada policy afirmatif terhadap yang kalah dalam pertarungan, mereka akan habis. 

Tidak bisa yang besar, menengah dan kecil dibiarkan bertarung atas nama efisiensi, pemerintah harus memberi intervensi. Yang besar difasilitasi, yang menengah diberikan stimulasi dan yang kecil dibantu,” kata Pakde Karwo.

Menurutnya, di era saat ini, Pancasila dan globalisasi dapat saling merangkul dan memberi manfaat. Pancasila tidak boleh ekslusif tetapi harus inklusi, yakni merangkul semua. Bila ada kelompok yang tidak setuju harus dibawa satu meja untuk berdiskusi. Termasuk soal ekonomi kerakyatan, dimana negara tidak boleh membiarkan yang kecil kalah dan mati dalam pertarungan.

Lebih lanjut menurutnya, salah satu model ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Jatim yakni melalui konsep Jatimnomics. Model ini mengedepankan tiga aspek utama. Pertama, produksinya fokus meningkatkan SDM untuk menjamin keberlanjutan penghidupan yang layak. 

Kedua, strategi pembiayaan, serta ketiga adalah aspek pemasaran dimana pasar didesain untuk memperkuat pasar domestik sehingga tercipta kemandirian ekonomi.

“Jatimnomics ini didukung pondasi harmonisasi kultur dan religi, sinergitas tiga pilar dan regulasi. Konsep ini dilakukan agar ekonomi Jatim tumbuh inklusif dan berkeadilan.,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ruang publik yang deliberatif, agar tidak ada kegaduhan dan keributan di bidang politik yang mampu mengganggu investasi. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Selain itu, perlu adanya pendekatan partisipatoris, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan.

“Jadi perintah budaya kita adalah musyawarah mufakat, bukan struktural. Sehingga bila ada struktural kecuali TNI dan Polri sebaiknya kembali ke jalan yang benar karena itu menjadikan eksklusif. Semua harus dirangkul, itulah kekuatan musyawarah mufakat,” katanya.

Semetara itu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. Hariyono, M.Pd mengatakan, seperti yang disampaikan Bung Karno, eksistensi Pancasila tidak hanya relevan dalam menyatukan kebhinekaan bangsa, namun sekaligus menjadi bintang penuntun atau yang disebut dengan “Leitstar Dinamis” dalam mengarungi kehidupan masa depan Indonesia.

Menurutnya, Pancasila digali dan dirumuskan Bung Karno pada masa dan suasana kolonial. Namun, Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi energi positif kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak diwarnai oleh dendam, kemarahan serta kebencian. 

Pancasila berbasis pada “power with” kekuasaan bersama untuk saling kerjasama, membantu dan tumbuh bersama menggapai kebahagiaan. Dan bukan “power over” atau kekuasaan yang eksploitatif dan manipulatif terhadap pihak lain. (fir)

 

 Ketua Panitia HPN tingkat Jatim, Lutfil Hakim

Surabaya (KoranTransparansi.com)  - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim kembali menggelar lomba karya tulis, karya foto, karya jurnalistik radio, dan karya jurnalistik televisi Piala Prapanca 2019.

 
Kegiatan ini dihelat dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2019 dan HUT PWI ke-73. Hal itu dikatakan Ketua Panitia HPN tingkat Jatim, Lutfil Hakim, di Surabaya, Minggu (2/12/2018).
"Lomba ini untuk karya jurnalistik mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2018," kata Lutfil, yang juga Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Kerja Sama.

Lutfil mengutarakan, ada 4 kategori karya jurnalistik yang dilombakan, yakni lomba karya tulis, lomba karta foto, lomba karya jurnalistik radio, dan lomba karya jurnalistik televisi. "Untuk tahun ini yang diambil 1 pemenang di masing-masing kategori," ujarnya.

Karya jurnalistik yang dilombakan adalah karya yang diproduksi dan dipublikasikan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Karena itu, calon peserta masih ada waktu sekitar sebulan untuk merencanakan dan memproduksi berita jenis feature, indepth reporting, dan investigation reporting untuk diikutkan dalam lomba. Tema berita bersifat umum atau multiperspektif.

"Yang dilombakan bukan karya jurnalistik berita straight news atau hard news," jelasnya.

Lomba karya jurnalistik ini terbuka bagi semua wartawan, baik anggota PWI maupun belum/bukan anggota PWI. Yang penting, lembaga media massa di mana karya jurnalistik itu dipublikasikan adalah lembaga media massa berbadan hukum dan memenuhi ketentuan regulasi tentang perusahaan media massa di Indonesia.

Lutfi mengutarakan, tiap peserta hanya boleh mengikuti maksimal masing-masing 3 karya tulis, 3 karya foto, 3 karya jurnalistik radio, dan 3 karya jurnalistik televisi.

"Karya jurnalistik peserta dikirimkan ke panitia lomba dengan alamat PWI Jatim di Jalan Taman Apsari Nomor 15-17 Surabaya, sejak 1 Desember 2018 sampai 2 Januari 2019," jelas Lutfil Hakim. (ais)
Ketua Fraksi Golkar Sahat Simanjuntak dan Gubernur Pakde Karwo, usai sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menawarkan sebuah solusi atas problem konstitusi dimana Gubernur terpilih tidak bisa melaksankan program programnya karena anggaranya  belum dalam APBD 2019/2024.

Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur terpilih, yaitu Bu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak,untuk  segera mengajukan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setelah sebulan resmi dilantik menjadi Gubernur.

Hal ini mengingat APBD  sudah disahkan pada masa periode Gubernur yang lama. Tawaran ini supaya Gubernur terpilih nantinya bisa melaksanakan program program pembangunan secara maksimal. tegas Pakde Karwo. 

Atas usulan  Gubernur Soekarwo yang disampaikan pada saat sidang paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda  penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi, Sahat Tua Simanjuntak, Ketua Fraksi Partai Golkar, ketika dimintai tanggapannya, merespon positif.

Fraksi Golkar sangat setuju dengan usulan Pakde Karwo. Ia mengatakan, ini sebuah usulan yang bagus dan Fraksi Golkar akan dukung. Namun harus merujuk pada peraturan yang ada.

Ini ada probplem konstitusi . Gubernur terpilih periode 2019-2024 tidak  bisa melaksanakan program programnya karena APBD sudah disahkan lebih dulu. Tapi itu bisa dilakukan oleh Bu Khofifah-Mas Emil Dardak dengan mengajukan perubahan RPJMD. RPJMD itu haknya Gubernur terpilih. 

RPJMD itu berlaku selama 5 tahun. Dan itu menjadi pintu masuk melakukan perubahan anggaran,PAK. 

Menurut Sahat, Fraksi Golkar akan mendukung Gubernur Bu Khofifah segera mengajukan perubahan anggaran yang harus diputuskan melalui Properda (Program Peraturan Daerah). kata Sahat Simanjuntak kepada wartawan di kantor Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Secara aturan perubahan baru bisa diajukan setelah enam bulan terhitung semenjak dilantik. 

Dengan mengajukan RPJMD,maka Gubernur Jatim yang baru dilantik bisa segera membuat P-APBD Jatim 2019 sehingga program-program yang ada di RPJMD bisa dialokasikan dalam APBD Jatim tahun berjalan.

“Tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas Sahat.

Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu The Winner Is Not Take All, The Winner Don’t Take It All (Pemenang itu tida mengambil semuanya).

“Artinya dalam menyusun RPJMD, Pakde Karwo dulu juga mengajak DPRD Jatim sehingga demikian RPJMD Gubernur Jatim itu menjadi bagian dari program yang dilaksanakan anggota DPRD Jatim. Karena Khofifah diusung Partai Golkar, maka diminta atau tak diminta maka kita wajib mengamankannya,” kelakar Sahat Tua Simanjuntak. (min)

 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama para pejuang menghadiiri Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota, Sabtu (10/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com)– Peringatan Hari Pahlawan ke-73 dan Hari Kesehatan Nasional ke-54, berlangsung di Taman Surya Balai Kota, Sabtu, (10/11/18). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertindak sebagai inspektur upacara.

Menteri Sosial dalam sambutan tertulis dibacakan Wali Kota Risma, menekankan pentingnya peringatan Hari Pahlawan.

Ditegaskan, kegiatan peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara, namun harus sarat makna. Bukan hanya sebagai prosesi, namun substansi setiap peringatan Hari Pahlawan, harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

“Untuk itu, kiranya seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi energi, dan semangat baru mewarisi nilai perjuangan dan patriotism dalam membangun bangsa Indonesia,” katanya.

Dan dalam amanatnya, Wali Kota Risma berpesan, agar peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa lndonesia untuk melakukan introspeksi diri. Sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai NKRI yang sejahtera, adil dan makmur.

“Pada hakikatnya, setiap perjuangan pasti ada hasilnya, namun tidak ada kata akhir atau berhenti untuk berjuang. Setiap etape perjuangan, berlanjut pada etape perjuangan berikutnya, sesuai tuntutan lingkungan strategis,” papar Risma.

Dikatakan pula, setiap zaman pasti ada pahlawannya, dan setiap pahlawan pasti berkiprah di eranya. Terkait hal itu, maka bangsa Indonesia memerlukan pahlawan baru. “Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang berdedikasi dan berprestasi pada bidangnya untuk memajukan negeri ini,” imbuhnya.

Terlebih lagi, lanjut Risma, dibutuhkan sosok pemuda lndonesia sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa patriotisme, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

“Pada akhirnya, melalui momentum peringatan Hari Pahlawan, saya mengajak marilah kita berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Mari berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” katanya.

Peringatan Hari Pahlawan kali ini, Risma menyerahkan penghargaan kepada 90 warga dan lembaga di Surabaya yang dianggap punya andil prestasi terhadap kemajuan kota. Di akhir acara, peserta upacara disuguhkan dengan penampilan teatrikal Merah Putih dari 600 siswa-siswi se-Surabaya. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan senam cuci tangan bersama 500 pelajar SD Surabaya.

Tampak hadir, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya, pejuang veteran, pekerja sosial masyarakat, dan ribuan pelajar SD dan SMP dari berbagai sekolah di Surabaya. (wt)

 

 

 

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...