Metro

Turun Langsung Bantu Masyarakat

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Danjen Akademi TNI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos mengatakan, setiap tahun seluruh taruna akademi tingkat akhir melaksanakan LATSITARDA. 

Melalui LATSITARDA, para taruna tingkat IV bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan membantu daerah-daerah sesuai kebutuhan, tegasnya saat audiensi dengan Gubernur Jatim Soekarwo di Grahadi Surabaya, Kamis (9/8/2018)

Rencananya, LATSITARDA tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan di Provinsi Jatim meliputi empat kabupaten yakni Kab. Jember, Kab. Bojonegoro, Kab. Trenggalek dan Kab. Pamekasan.

“LATSITARDA mirip dengan Kuliah Kerja Nyata/KKN bila di kampus umum, jadi taruna turun ke masyarakat, tinggal dengan mereka dan membantu masyarakat misal di daerah tertentu butuh pembangunan jalan, taruna bisa membantu atau nanti beda-beda setiap kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

Melalui LATSITARDA ini, diharapkan para taruna dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dan akademi yang lain, serta apa yang dilakukan dapat menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.

“Untuk itu dalam pertemuan ini kami butuh masukan dari semua termasuk bupati apa yang sekiranya dibutuhkan oleh daerah sehingga nantinya bisa juga dimasukkan dalam program daerah,” katanya.

Ditambahkan, dalam LATSITARDA akan dilakukan berbagai kegiatan seperti karya bakti, bakti sosial, penyuluhan, penanaman nilai juang, hingga pengenalan Akademi TNI, Akpol, dan IPDN.

Turut hadir dalam acara ini Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, Gubernur Akmil, Mayjen TNI Eka Wiharsa, Gubernur AAL, Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito, S.E, M.M, Gubernur AAU, Marsekal Muda TNI Sri Mulyo H, S.I.P, M.A.P, dan Gubernur Akpol, Irjen Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Serta, Bupati dan Dandim Trenggalek, Bupati dan Dandim Jember, Pj. Bupati dan Dandim Pamekasan, Pj. Bupati dan Dandim Bojonegoro, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (min)

Gubernur Dorong Pengembangan Industri Primer Pertanian

Surabaya (KoranTransparansi.com) -Guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan langkah - langkah produktif. Salah satunya dengan mendorong pengembangan industri primer.

Dengan industri primer tersebut, para petani akan memperoleh peningkatan nilai tambah terhadap produknya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (7/8) malam. 

Dikatakan, di Jatim saat ini sudah tidak ada lagi gabah kering panen dijual oleh petani, melainkan sudah pada posisi minimal gabah kering giling. Bahkan, sudah ada petani yang bisa melakukan secara mandiri  yang dimulai dari proses primer hingga tersier, proses bahan baku, industri hingga pemasaran.

"Terpenting saat ini adalah memfokuskan proses industri pasca panen sehingga menghasilkan nilai tambah bagi petani," ungkapnya. 

Menurutnya, pengembangan industri primer menjadi fokus, terutama pada proses industri pertanian baik secara agroindustri dan agrobisnis di tengah terbatasnya lahan.

Setiap tahun, terdapat 180 ha lahan berkurang dengan jumlah produksi yang meningkat. Artinya, teknologi pertanian yang dilakukan di daerah berjalan dengan positif, baik untuk on farm maupun off farm. 

Di hadapan peserta rakornas, Pakde Karwo sapaan akrab dari Gubernur Jatim menjelaskan, Jatim telah memberikan sumbangan bagi pemenuhan kebutuhan nasional padi sebesar 17,2 %.

Dalam hal ini, pihaknya akan berupaya mencapai produksi padi hingga 13,1 juta ton atau setara dengan 8,5 juta ton beras sehingga terdapat surplus sebanyak 4,97 juta ton beras. 

Dari jumlah itu, Pakde Karwo menekankan, bahwa Jatim memenuhi kebutuhan beras pada 16 provinsi. Oleh karena itu, keamanan terhadap tata niaga beras tidak hanya dilakukan oleh Bulog saja tetapi juga harus dilakukan oleh semua pihak. (ais)

Pakde Karwo Terima Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN). 

Penghargaan diserahkan oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat peringatan HUT LAN RI ke-61 di Kantor LAN, Jalan Veteran no.10 Jakarta Pusat, Senin (6/8). 

Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan, yang merupakan jabatan tertinggi dalam jabatan fungsional widyaiswara, diberikan kepada Pakde Karwo, sapaan lekatnya, atas kontribusi dan dedikasinya yang tinggi terhadap pengmbangan kompetensi ASN, khususnya pengembangan diklat di Provinsi Jatim. 

Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengingat betul nilai-nilai yang diajarkan para pengajar saat dirinya mengikuti Diklat PIM I di LAN. Yakni tentang tugas pokok LAN dalam memberikan inovasi terhadap administrasi negara, mendorong lulusan untuk melakukan kajian-kajian kebijakan dan melaksanakan diklat baik teknik maupun fungsional. 

Selain itu memasukkan teknologi informasi atau IT dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pemanfaatan IT, lanjutnya, diharapkan mampu mencegah pungli dalam masyarakat karena orang tidak ketemu orang.

“Semua pelajaran tadi kami jalankan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terimakasih LAN karena telah bekerjasama dengan pemda dalam mendidik dan melatih ASN dengan nilai integritas, professional, inovatif dan peduli,” kata Pakde Karwo yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengusulkan kepada LAN untuk membuat diklat bagi ASN sesuai dengan perkembangan yang ada. Apalagi menurutnya, perkembangan faktor eksternal sangat luar biasa, salah satunya soal globalisasi.

“Kita harus mengikuti kemampuan ASN dalam membaca globalisasi. Seperti contoh pemerintah saat ini kesulitan defisit neraca berjalan, impor lebih besar dari ekspor. Apa tidak ada substitusi barang yang dibangun antar daerah. Masalah-masalah seperti ini bisa dipelajari,” katanya. 

Selain itu, Pakde Karwo juga mengusulkan adanya diklat seperti entrepreneurship. Apalagi sejarahnya, ASN menjadi bagian dalam pembangunan kehidupan bangsa. (ais)

Konjen Australia Diharapkan Bisa Tingkatkan Perdagangan Jatim-Australia
Surabaya (KoranTransoaransi.com)  - Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Surabaya diharapkan bisa meningkatkan perdagangan Jatim-Australia, dan pembukaan konjen  ini merupakan keputusan sangat baik. 

Hal tsb disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Kantor Konjen Australia di Surabaya, Gedung Esa Sampoerna Lantai III, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 18 Surabaya, Minggu (5/8). 

Dengan demikian, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, nantinya neraca perdagangan Jatim-Australia ini akan tercapai keseimbangan ekspor-impornya. Ditambahkan, dalam kurun waktu 2014 s/d Juni 2018, nilai ekspor Jatim ke Australia sebesar US$ 176,92 juta, sedangkan impornya sebesar US$ 369,46 juta.

Sedangkan untuk investasi Australia di Jatim, jelasnya, sejak tahun 1970 sampai dengan semester I tahun 2017 tercatat sebanyak 66 proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 894 juta.

“Pemprov Jatim menyambut dengan tangan terbuka pengusaha-pengusaha Australia yang ingin kerjasama dan engembangkan usahanya dan kerjasama di Jatim,” ajak Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim sambil menjelaskan Pemprov Jatim memberikan kemudahan untuk berinvestasi bagi investor. Kemudaha  tsb yakni memberikan 4 jaminan kepada investor, yaitu pemberian kemudahan perijinan, penyelesaian masalah perburuhan, ketersediaan energi dan infrastruktur wilayah, serta fasilitasi penyediaan tanah.

Selain perdagangan dan investasi, Pakde Karwo juga berharap, keberadaan kantor Konjen Australia di Surabaya ini dapat menjadi sarana meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, pendidikan maupun perekonomian. Dengan demikian, keberadaan konjen ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dua belah pihak.

Australia Perluas Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, MP mengatakan, keberadaan Konjen Australia di Surabaya ini dimaksudkan untuk memperluas jejaring diplomatik dengan Indonesia yang selama ini sudah baik. Selain Jawa Timur, konjen Australia yang selama ini sudah ada yaitu di Bali dan Sulawesi Selatan. 

Menurutnya, dibukanya Konjen Australia di Surabaya, dikarenakan Jatim merupakan provinsi yang dinamis dan bertumbuh terus perekonomiannya di Indonesia. “Kami juga tahu kalau Jatim bekerjasama sister province dengan Australia Barat. Kedua provinsi ini sama-sama menjadi power house perekonomian bagi negeri masibg-masing,” ujarnya. (ais)

DPRD Jatim Setujui Raperda Perubahan Keempat Penyertaan Modal

Surabaya (KoranTrnsparnsi.com) - DPRD Provinsi Jatim akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal. Dari pandangan fraksi-fraksi yang hadir, semua fraksi menyetujui dan menerima raperda ini.

Persetujuan ini dituangkan melalui penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Jum’at (3/8).

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengatakan, raperda tersebut diusulkan Pemprov Jatim sebagai dasar hukum penyertaan modal dari Pemprov kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. Askrida). Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang jasa asuransi umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Pemprov seluruh Indonesia.

“Raperda ini dimaksudkan untuk menambah dan atau mempertahankan jumlah kepemilikan saham Prov. Jatim pada PT. Askrida,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Menurutnya, peningkatan kepemilikan saham melalui mekanisme penyertaan modal ini penting mengingat PT. Askrida merupakan badan usaha yang sehat dan memberikan deviden besar.

“Adanya kesempatan untuk menambah kepemilikan saham yang diberikan PT. Askrida merupakan peluang yang harus ditangkap para pemegang saham,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

*Indeks Pembangunan Manusia Jatim Meningkat*

Sementara itu, saat menyampaikan nota keuangan terhadap raperda Provinsi Jatim tentang perubahan APBD TA. 2018, Pakde Karwo menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan tren peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kenaikan ini terlihat dari capaian IPM pada tahun 2012 sebesar 66,7 persen dan pada tahun 2017 sebesar 70,27 persen.

“Ini berarti ada kenaikan sebesar 3,57 persen dari tahun 2012 sampai dengan 2017,” katanya.

Pakde Karwo mengatakan, capaian pembangunan manusia di Jatim tahun 2017 ini dikategorikan pada kelompok ‘tinggi’, yakni mempunyai nilai di atas 70 dan di bawah 80. Ia berharap sampai dengan akhir tahun 2018, IPM mampu melebihi capaian 2017.

Rapat paripurna kali ini membahas tiga agenda. Pertama, pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap raperda tentang perubahan atas perda no.8 tahun 2013 tentang penyertaan modal. Kedua, pengambilan keputusan terhadap raperda tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyertaan modal. Ketiga, penyampaian nota keuangan gubernur terhadap raperda tentang perubahan APBD Prov. Jatim TA. 2018. (ais)

Untuk Pileg/Pilpres : KPU Jatim Siapkan 130.047 TPS

Surabaya (KoranTransparansi.com) -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menyiapkan 130.047 unit tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Umum yang dijadwalkan digelar pada 17 April 2019.

“Jumlahnya 130.047 unit TPS yang disediakan di seluruh daerah se-Jatim,” ujar komisioner divisi perencaaan dan data KPU Jatim Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.

Jumlah TPS tersebut, kata dia, dua kali lipat dari jumlah TPS pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pada 27 Juni 2018 yang jumlahnya 67.644 unit.

Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang membuat jumalah TPS bertambah banyak, antara lain perbedaan daftar pemilih tetap pada satu TPS, yakni pada Pilkada Jatim lalu maksimal 800 pemilih, tapi pada Pemilu 2019 maksimal 300 pemilih.

Selain itu, perbedaan jumlah kotak suara pada sekali proses pemungutan suara mempengaruhi kinerja sehingga diperlukan keefektivan dan efisiensi pada satu TPS.

“Kalau Pilkada Jatim hanya satu kotak suara karena memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi Pemilu terdapat lima kotak suara karena memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,” ucapnya.

Sedangkan, untuk TPS khusus, seperti pendirian TPS di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah sakit, pihaknya mengaku masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperlancar proses pemungutan suara.

Khusus TPS di lapas, lanjut dia, saat ini KPU RI berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri untuk proses pendataan yang tepat, sekaligus memastikan nama daftar pemilih tetap.

“Kalau di RS untuk pengunjung, keluarga pasien, pegawai medis da ndokter pada Pilkada Jatim dulu masih ikut TPS reguler di sekitar rumah sakit, dan pasien ada petugas keliling. Tapi, untuk Pemilu 2019 direncanakan dibangun TPS khusus sehingga bisa lebih efektif,” katanya.

Di sisi lain, terkait jumlah data pemilih, setelah dilakukan verifikasi, tercatat adanya perubahan jumlah pemilih yang disebut sebagai daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) di Jatim, yakni sebanyak 30.596.866 orang pemilih.

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemilih laki-laki 15.068.369 orang dan pemilih perempuan 15.528.497 orang.

“Jumlah tersebut berasal dari DPT Pilkada Jatim lalu yang jumlahnya 30.155.719 orang, kemudian ditambah pemilih pemula menjadi DPS sebanyak 30.643.550 orang. Kemudian, dilakukan perbaikan jumlahnya menjadi 30.596.866 orang,” katanya.(ais)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...