Surabaya (KoranTransparansi.com) - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan target perolehan suara di Jawa Timur 70 persen. Untuk mencapai target tersebut, TKD Jawa Timur dan Kabupaten/Kota harus bekerja secara optimal.

Tak terkecuali kalangan emak emak, namun pemilih melenial yang jumlahnya sangat tinggi harus kita seser. Jangan tanya caranya seperti apa, namun TKD Jawa Timur sudah menyiapkan strategi tersebut. ungkap Ketua TKD Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Mahfud Arifin kepada wartawan di Surabaya, Selasa ( 25/9/2018)

TKD Jawa Timur yang diketuai mantan Kapolda Jawa Timur Mahfud Arifin, menggelar Deklarasi sekaligus Rakor (Rapat Koordinasi) Koalisi Indonesia Kerja tingkat Jawa Timur di Hote Wyndam Jalan Basuki Rahmat. Pada Rakor perdana dihadiri sedikitnya 300 orang. 

Rakor ini dalam rangka persiapan untuk tahapan kampanye pemilihan presiden 2019. Tujuan kegiatan ini, untuk menjabarkan instruksi tingkat nasional agar diimplementasikan ke daerah. Lantaran Rakor menyangkut soal strategis pemenangan, maka tertutup untuk klangan pers. 

Selain itu, wujud instruksi tim pusat agar segera melaksanakan rapat koordinasi. “Tentu saja misinya memperjuangkan, mengantarkan, dan memenangkan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin secara elegan. Tanpa ujaran kebencian, lebih untuk menyuarakan kerja nyata Presiden Jokowi,” ujarnya.

Berkaca dari Pilpres 2014, Jokowi mendapat nomor urut 2. Adapun pada Pilpres 2019, Jokowi mendapat nomor urut 1. “Ibaratnya, dulu nomor 2 saja Pak Jokowi bisa menang, apalagi sekarang nomor 1,” tandasnya. Target 70 persen sangat realistis. 

Menurutnya, strategi mengampanyekan Jokowi sebenarnya cukup sederhana. Yakni, tinggal menyampaikan berbagai keberhasilan Jokowi yang sudah dirasakan rakyat. “Kemiskinan turun drastis lho, tinggal satu digit, di posisi 9,82 persen, ini terendah sepanjang sejarah karena sebelumnya selalu dua digit. Rakyat merasakan kerja-kerja Pak Jokowi,” ungkapnya.

Kinerja Jokowi itu, lanjutnya, juga akan dibumikan dalam konteks masyarakat Jatim untuk membangun kedekatan isu dengan pemilih di provinsi ini. Misalnya, soal pembangunan jalan tol di Jatim, embung-embung baru untuk mendukung pertanian, hingga kemajuan desa lewat dana desa.

“Berton-ton emas diambil dari Papua, tapi jalan-jalan di sana baru terbentang mulus lewat Trans Papua sejak kapan? Mulai 2014 digeber. Itu eranya Pak Jokowi. Begitu juga soal sertifikasi tanah untuk membantu rakyat, di Jatim ini Pak Jokowi menargetkan bisa menerbitkan 1,57 juta sertifikat tanah untuk rakyat tahun ini,” jelasnya.(ais)
KEDIRI ( KoranTransparansi.com)Patut mendapatkan apresiasi luar biasa atas prestasi yang diraih Fathan Zulkarnaen, salah satu Siswa SMKN 1 Kota Kediri, berhasil meraih Juara 3 Karate tingkat Nasional di ajang Olimpiade/Olahraga Sekolah Nasional (O2SN).
 
Keterangan Jatmiko, Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 1 Kota Kediri, pihaknya merasa bersyukur atas serangkaian prestasi yang diraih anak didiknya. Harapanya, hal ini bisa menjadi motivasi anak didik lainya.
 
" Ya, kami sangat bangga dengan prestasi yang diraih Fathan Zulkarnaen, Siswa Klas XI TITL-3, dengan meraih Juara 3 Karate tingkat Nasional di ajang 02SN" kata Jatmiko, Selasa (25/9/2018).
 
Dia menjabarkan, memang tidak mudah dalam meraih prestasi tingkat Nasional yang diraih anak didiknya tersebut. Sebelumnya, berbagai event tingkat regional diikuti hingga mampu berlaga mewakili Propinsi Jawa Timur.
 
" Awal sebelum berlaga di ajang O2SN, Siswa kami mengikuti ajang tingkat Regional terlebih dahulu dan meraih Juara 1. Dari sinilah, Fathan Zulkarnaen mewakili Propinsi Jawa Timur guna mengikuti ajang O2SN dan meraih Juara 3 " pungkasnya.(bud)
 
KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Merasa keluhan polusi debu yang ditimbulkan oleh truk pasir tidak ditanggapi, ratusan orang warga Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluruk kantor balai desa setempat, Senin (24/9/2019). Mereka, minta pemerintah desa menutup akses jalan utama yang selama ini digunakkan aktivitas pengangkutan material pasir, dari kawasan tambang di aliran lahar Gunung Kelud.
 
Saat tiba di balai desa, para warga ditemui Kepala Desa Wonorejo Trisulo, Mohamad Mustofa bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat. Mereka,kemudian menggelar audiensi bersama Paguyuban Truk Pasir.
 
Wakil Ketua BPD Wonorejo Trisulo, Edi mengatakan, masyarakat sudah tidak tahan terhadap polusi debu yang terjadi setiap hari. Banyak diantara warga yang jatuh sakit. Mulai batuk, pilek hingga Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). 
 
“Kedatangan kami kemari sebenarnya membantu Pemerintah Desa Wonorejo Trisulo untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kami sepakat menolak truk pengangkut pasir melintasi jalan utama. Kami juga meminta agar pembangunan jalan ini segera dipercepat agar polusi debu ini segera berakhir,” kata Edi, Senin (24/9/2018).
 
Dalam audiensi ini sejumlah tokoh masyarakat mengajukan protes dan usulan. Mayoritas dari mereka,menolak apabila jalan utama dilalui truk pasir. Bahkan, ada yang meminta agar jalan ditutup untuk truk pasir yang sehari-hari melintas kurang lebih 400 unit. 
 
Ditambahkan Edi, selain menyebabkan debu, truk pasir juga mengabaikan kondisi lingkungan dan kesehatan warganya. 
 
“Mereka hanya menyirami jalan menggunakan air. Dalam cuaca panas terik seperti ini, penyemprotan itu tidak sebanding. Belum lama disemprot, jalanan sudah kering dan berdebu kembali,” terus Edi.
 
Sementara, Kepala Desa Wonorejo Trisulo, Mohamaad Mustofa, bahwa selama ini pihaknya terus mendapatkan keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat polusi debu dari truk pasir. Ditambah lagi pelaksanaan proyek jalan yang tidak kunjung selesai. 
 
“Dalam pertemuan ini, warga mempertanyakan kelanjutan pembangunan jalan kapan, karena efeknya sangat mengganggu. Mulai ada yang batuk dan penyakit dalam. Ada beberapa warga yang meminta untuk jalan ini ditutup, tetapi itu tidak mungkin,” tegas Mohamad Mustofa.
 
Hingga, pertemuan tersebut membuahkan beberapa poin. Pemerintah Desa Wonorejo Trisulo melarang truk pasir beroperasi di jalur utama, tetapi akan dialihkan ke jalur alternative. Pemerintah desa juga akan mempertanyakan ke lembaga diatasnya terkait kelanjutan proyek pembangunan jalan. 
 
Diberitakan sebelumnya, warga Desa Wonorejo Trisulo mengeluhkan polusi debu yang ditimbulkan oleh truk pasir yang melintasi jalan desa. Jalan yang rusak dan kini proses pembangunan dilintasi ratusan truk membawa material pasir dari tambang setiap harinya. Banyak warga yang tidak berani keluar rumah karena debu. Bahkan, ada beberapa diantara mereka yang jatuh sakit saluran pernafasan. (bud)
Tuesday, 25 September 2018 13:36

Ini Pesan Gubernur Pada Sekda Heru Tjahjono

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekretaris daerah (sekda) memiliki dua fungsi, yakni sebagai sekda dan sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

Dengan begitu, sekda harus mampu mengkoordinasi semua jajaran baik OPD Pemprov maupun instansi/lembaga vertikal yang ada di Jawa Timur. tutur Gubernur Jatim Soekarwo saat melantik Heru Tjahjono, sebagai Sekdaprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9).

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, sesuai arahan Mendagri pelantikan sekda ini harus melibatkan lembaga vertikal di Jatim. Alasannya, selain mengkoordinasikan program pembangunan di OPD, sekda juga bertugas mengkoordinasikan antar sektor dalam hal ini lembaga vertikal dalam pembangunan di Jawa Timur.

“Harusnya dibedakan antara sekda dan sekretaris gubernur, tapi kami mengusulkan jangan dijabat dua orang, cukup dirangkap sekda saja,” terangnya.

Menurutnya, sekda merupakan jabatan paling puncak dalam karier PNS di daerah. Ia bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menyusun kebijakan. 

Sekda juga memiliki peran strategis dalam menjaga roda pemerintahan, membina aparatur di bawahnya, serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Peran sekda ini, lanjut Pakde Karwo, sangat penting dan strategis dalam mengatur anggaran. APBD harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pemerataan pembangunan di daerah. Sekda juga menjadi sebagai motor penggerak bagi jajaran PNS di bawahnya untuk memiliki tiga aspek yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam pelayanan masyarakat yang mendorong kesejahteraan rakyat. 

Terkait pelantikan sekda ini, Pakde Karwo menyampaikan bahwa prosesnya sudah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam proses seleksi ini, selain mempertimbangkan hasil seleksi juga melihat rekam jejak yang bersangkutan. Selain itu, ada Tim Penilai Akhir (TPA) baik dari Kmendagri maupun Sekretariat Kabinet. 

Dalam rangka mencegah kasus seperti DPRD Malang maka rekam jejak menjadi penilaian penting. Karena disini ada sistem integritas yang tidak bisa dilakukan dengan standar pelayanan minimal. Kalau bahasa Jawa kuno bibit, bobot, bebet-nya dicek,” kata orang nomor satu di Jatim ini.(ais)

 

Page 1 of 1798
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...