Maritim

Kemenko Maritim Percepat Pengembangan Jalur Selatan Jawa

JAKARTA (KT) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) mempercepat pembangunan jalur pelayaran perintis di bagian selatan Pulau Jawa, terutama pembangunan berbagai infrastuktur pendukung guna menciptakan keseimbangan dengan kawasan utara.

Percepatan pembangunan itu bertujuan untuk mendukung program tol laut yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, agar kesenjangan sarana dan prasarana antara utara dan selatan Pulau Jawa bisa dikurangi.

"Sebagaimana kita ketahui, selatan Jawa itu adalah bagian dari Pulau Jawa yang kurang berkembang, kita sedang menginventarisasi masalah-masalah yang terjadi di selatan Pulau Jawa, kemudian kita carikan jalan keluarnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Ridwan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Jalur Perintis di Selatan Pulau Jawa di Semarang, Selasa (10/10), mengatakan kementerian akan mengadakan rakor tingkat menteri untuk membahas lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Rakor tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat.

"Ini berpotensi akan menjadi Rakor Pusat dan Daerah Kemaritiman-Bank Indonesia yang selama ini kita lakukan. Dari daerah kita akan undang pemprov dan tujuh pemkab penggagas, karena ada beberapa infrastuktur prioritas yang diharapkan oleh wilayah-wilayah di Selatan Pulau Jawa," imbuhnya.

Asisten Deputi Infrastuktur Konektivitas Sistem Logistik Kemenko Maritim Rusli Rahim menjelaskan mengenai tingkat kesulitan pengembangan jalur perintis di Selatan Pulau Jawa.

Menurut dia, Laut Selatan memiliki kompleksitas tersendiri, di antaranya level gelombang yang tinggi. Oleh karenanya, lanjut Rusli, bila ditinjau dari aspek pelayaran maka perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak untuk merealisasikannya.

"Jalur Selatan relatif sulit dengan tingkat gelombang yang cukup tinggi, sehingga kalau kita dari aspek pelayaran perlu ada satu dukungan penuh baik itu sarana dan prasarana," jelasnya.

Dalam Rakor Pengembangan Jalur Perintis di Selatan Pulau Jawa itu turut hadir perwakilan dari tujuh kabupaten terkait diantaranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek.

Sebagian besar perwakilan menyampaikan berbagai kendala dan potensi di masing-masing wilayahnya.

Sebagai kesimpulan rapat, daerah-daerah di Selatan Pulau Jawa sudah harus mempersiapkan potensi unggulan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat, termasuk kemudahan dalam pemenuhan rantai pasok dan logistik dari wilayah kabupaten di Jalur Selatan.

Jalur pelayaran perintis di Selatan Pulau Jawa ditargetkan bisa terealisasi pada akhir 2019. Realisasi tersebut diharapkan pula dapat meminimalisir beban kepadatan Jalur Utara Jawa serta menumbuhkan pusat ekonomi baru di bagian Selatan Pulau Jawa.(ant)

Wakil Kapolri Komjen Pol. Syafruddin.

Jakarta (KT) - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin menyatakan konflik Semenanjung Korea mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Jakarta (KT) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya aspek kedaulatan agar Republik Indonesia dapat benar-benar melakukan pengelolaan perikanan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan bukan asing.

Ilustrasi kapal nelayan.

Kendari (KT) - Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, mengatakan kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (GT) bebas izin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Jakarta (KT) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan "golden shake hand" bagi 1.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajukan pensiun dini secara sukarela sebelum habis masa jabatan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Jakarta (KT) - Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyatakan bahwa Jepang selain memperkuat kerja sama kemaritiman juga ingin belajar pengawasan sumber daya sektor perikanan yang telah dilakukan oleh Indonesia.

banner

> BERITA TERKINI lainnya ...