Laporan Utama

Ilustrasi

Pemprov Jatim tak mau mengalah. Masyarakat Surabaya harus gigit jari. Begitu pula publik Blitar. Keinginannya untuk memperoleh pendidikan gratis tak bergayung sambut. Tidak ada lagi pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri.

Bersekolah tidak hanya belajar akademik. Tidak juga soal-soal non-akademis. Sesungguhnya sekolah merupakan pawiyatan tentang karakter dan tata nilai moral bagi generasi penerus bangsa. Tapi, apa jadinya jika guru-guru SMA/SMK galau pasca-pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke  pemerintah provinsi per 1 Januari 2017? Kualitas pendidikan macam apa yang bakal diperoleh generasi muda harapan bangsa bila orang tuanya tak nyaman? Dunia pendidikan terancam tidak berkualitas dan merana lagi.

Ketua PPID Jatim Ir Eddy Santoso MM (tengah) bersama penerima PPID Award Jatim yang mendorong Provinsi Jatim meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik Katagori Provinsi

SURABAYA (KT) – Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih pertama Keterbukaan Informasi Publik 2016, setelah berhasil meraih prestasi yang sama pada tahun 2012 dan 2013. Di Balik sukses itu, setelah terperosok di urutan ke-9, Ketua PPID Jatim Ir Eddy Santoso MM, langsung tancap gas pada tahun 2015 melakukan gebrakan dan gerakan percepatan. Alhasil pada tahun 2016 berhasil terbaik.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi menerima trofi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla

Provinsi Jatim Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik
Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi mengutamakan informasi publik dari pejabat negara yang dipilih secara langsung atau tidak langsung harus mengedepankan falsafah demokrasi ’’Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”.

Wapres Jusuf Kalla bersama Komisioner KI Pusat dan Kepala Sekretariat KI Pusat

Hasil pemeringkatan Badan Publik (BP) secara nasional untuk 7 katagori pada tahun 2016 sudah diumumkan dan penganugerahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik dihadiri secara langsung atasan atasan langsung dari BP maupun atasan PPID dan Ketua PPID, juga sudah diserahkan di Istana Wakil Presiden. Bagaimana sesungguhnya evaluasi Komisi Informasi (KI) Pusat setelah mengumumkan, berikut ini hasil wawancara Korantransparansi dengan John Fresly Hutahayan, Ketua KI Pusat

Wakil Gubernur, Drs. H. Saifullah Yusuf diapit para penerima Sistem Layanan Informasi Kategori A-B.

* Kab Blitar dan Bojonegoro Masuk Katagori A  

Surabaya (KT) - Wakil Gubernur, Drs. H. Saifullah Yusuf  menyatakan bahwa saat ini adalah era keterbukaan. Oleh karena itum penyelenggara pemerintah harus transparan, akuntabel dan melibatkan peran serta mayarakat.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...