Laporan Utama

Wapres Jusuf Kalla bersama Komisioner KI Pusat dan Kepala Sekretariat KI Pusat

Hasil pemeringkatan Badan Publik (BP) secara nasional untuk 7 katagori pada tahun 2016 sudah diumumkan dan penganugerahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik dihadiri secara langsung atasan atasan langsung dari BP maupun atasan PPID dan Ketua PPID, juga sudah diserahkan di Istana Wakil Presiden. Bagaimana sesungguhnya evaluasi Komisi Informasi (KI) Pusat setelah mengumumkan, berikut ini hasil wawancara Korantransparansi dengan John Fresly Hutahayan, Ketua KI Pusat

Wakil Gubernur, Drs. H. Saifullah Yusuf diapit para penerima Sistem Layanan Informasi Kategori A-B.

* Kab Blitar dan Bojonegoro Masuk Katagori A  

Surabaya (KT) - Wakil Gubernur, Drs. H. Saifullah Yusuf  menyatakan bahwa saat ini adalah era keterbukaan. Oleh karena itum penyelenggara pemerintah harus transparan, akuntabel dan melibatkan peran serta mayarakat.

Walikota Risma

Mayoritas bupati dan walikota di Jawa Timur (Jatim) menutup jendela informasi keuangan publik. Mereka belum mau menyampaikan Lampiran Perda APBD ke masyarakat. Pertanda reformasi pengelolaan anggaran daerah di Jatim masih buruk (baca. Bobrok).

Fatwa Jihad Membakar Semangat Pantang Kalah

’’RAPAT Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad dengan melahirkan Piagam Tebuireng di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tanggal 5 November 2016 merupakan upaya mengingatkan kembali kepada bangsa dan negara Indonesia bahwa sebelum terjadinya peristiwa perang antara Arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris tanggal 10 Nopember 1945, Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU) Hadlratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan Fatwa Jihad bagi seluruh umat Islam yang berada dekat dengan Kota Surabaya untuk mau ikut berperang melawan penjajah,’’ kata KH Sholahudin Wahid kepada wartawan Koran Transpransi, Putro. .

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...