Laporan Utama

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sebanyak 2/3 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menyumbangkan kaum intelektual di Jawa Timur. Kaum intelektual tersebut berasal para mahasiswa maupun lulusan mahasiswa dari universitas sehingga melahirkan masyarakat Jatim yang cerdas dan berakhlak mulia

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan sambutan dihadapan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Pembukaan Rakernas Lembaga Pendidikan PGRI  di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis (6/9). 

Dikatakannya, kaum intelektual di Jatim telah memberikan warna positif bagi pembangunan di Jatim. Saat ini jumlah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jatim sebanyak 10 universitas sedangkan jumlah PTS sebanyak 326 universitas.

Dari jumlah itu, lanjut Pakde Karwo jumlah mahasiswa di Jatim sebanyak 721.682 orang terdiri dari mahasiswa PTN sebanyak 209.463 orang dan PTS sebanyak 512.219. "Kehadiran Bapak Presiden di Jatim sangatlah tepat untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, karena sebanyak 2/3 kaum intelektual berasal dari PTS di Jatim," ujarnya.

Tingkatkan Kualitas dengan IT

Sementara itu, dihadapan ribuan mahasiswa yang hadir, Presiden Jokowi mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT). Terlebih, saat ini telah terjadi Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri 4.0, tambahnya merupakan perpaduan antara teknologi, ilmu pengetahuan yang mengedepankan akses dan kecepatan. Maka, generasi muda harus segera untuk menyesuaikan diri. "Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapi Revolusi Industri ke 4.0. Apakah kita ditinggal ataukah melompat jauh seiring dengan perkembangan itu," terangnya.

Diakhir arahannya, Kepala Negara menegaskan, bahwa meskipun teknologi tumbuh secara cepat namun generasi muda tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa yang besar. "Sebagai kaum intelektual mahasiswa harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seiring dengan era teknologi.  Kita harus sadar bahwa Indonesia adalah negara besar yang mempunyai potensi maupun kekuatan yang luar biasa," tegasnya. 

Terkait PGRI, Presiden menyatakan, bahwa PGRI lahir dari perjuangan Bangsa Indonesia. Peranan PGRI sangatlah strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden berharap, PGRI terus mampu menjadi organisasi yang dapat mencetak kaum intelektual.  Terutama, mencetak generasi muda kader anak didik bangsa.  "Terima Kaaih PGRI teruslah berjuang dan isi kemerdekaan melalui pendidikan nasional," tutupnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Timur. (min)

Gerhana bulan total atau "Blood Moon" terlihat dari kawasan Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (28/7/2018) dini hari. Gerhana Bulan tersebut merupakan yang terlama pada abad ini dengan durasi sepanjang 103 menit dan seluruh proses gerhana sekitar 6,5 jam

 

Nairobi, Kenya (KoranTransparansi.com) - Bulan yang berwarna merah darah saat bergerak menuju bayangan Bumi dalam gerhana bulan terpanjang selama abad ke-21 memesona para pengamat bintang di berbagai belahan dunia antara Jumat malam dan Sabtu dini hari.

Dari Cape of Good Hope sampai Timur Tengah; dan dari Kremlin sampai Pelabuhan Sydney, ribuan orang mengarahkan pandangan ke bintang-bintang untuk melihat bulan, yang berubah gelap sebelum bercahaya oranye, kecokelatan dan merah tua dalam bayangan Bumi.

Gerhana total berlangsung satu jam, 42 menit, dan 57 detik, meski gerhana sebagian mendahului dan menyusul, yang artinya bulan menghabiskan total hampir empat jam di bayangan umbra Bumi menurut Badan Aeronautika dan Antariksa Amerika Serikat (NASA).

Gerhana paling penuh bisa dilihat dari Eropa, Rusia, Afrika, Timur Tengah, serta sebagian besar Asia dan Australia meski awan menutupi bulan di beberapa tempat. Namun gerhana tidak bisa dilihat dari Amerika Utara atau kebanyakan wilayah Pasifik.

Reuters memetakan gerhana dari berbagai bagian dunia, menangkap kilau oranye dan merah bulan di atas Kairo; Kuil Poseidon di Cape Sounion, dekat Athena; desa Bavaria Raisting di Jerman; pantai Rio di Brazil; dan Johannesburg.

Di Nairobi, warga Kenya melihat bulan saat menjadi gelap.

"Tentang semua inilah hidup: momen-momen magis seperti ini," kata Teddy Muthusi saat menyaksikan gerhana dari Uhuru Park di Nairobi. "Sangat indah. Sangat bernilai."

Di tepi Sungai Gangga, India, kuil-kuil ditutup menjelang gerhana.

Sementara orang-orang yang antusias menyaksikannya menggunakan teleskop di Marina South Pier di Singapura dan Observatorium Al Sadeem di Al Wathba dekat Abu Dhabi.

Ratusan orang di Australia membayar untuk menyaksikan gerhana dari Observatorium Sydney sebelum matahari terbit.

Di Indonesia, orang-orang juga menyaksikan gerhana, dan warga muslim mendirikan shalat khusuf di masjid-masjid.(kh)

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo ketika memberikan paparan di Kantor Kemenpan RB Jl. Jendral Sudirman Kav. 69, Jakarta, Selasa (17/7),

 

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPadu-PMI) Jawa Timur yang  masuk sebagai 99 top inovasi pelayanan publik nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018, saat ini dalam proses penilaian menjadi 40 top inovasi nasional dan menjadi inovasi unggulan Jatim.

Paparan tentang kedua inovasi layanan publik ini dilakukan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di Kantor Kemenpan RB Jl. Jendral Sudirman Kav. 69, Jakarta, Selasa (17/7),  pada acara Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD yang berlangsung pada tanggal 9-23 Juli 2018.

Bertindak sebagai panelis atau tim penguji terdiri dari lima orang, yaitu Prof JB Kristiadi, Prof. Eko Prasojo, Dr. Wawan Sobari, Nurzaman Mochtar, dan Indah Suksmaningsih.  

Dalam paparannya, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan Kabinet Arabika sebagai salah satu cara mengajak petani di Jatim untuk lebih sejahtera. Konsep dasar dari inovasi Kabinet Arabika ini adalah memberikan nilai tambah kepada petani kopi khususnya arabika, yang peminat dan harga pasar lebih bagus 2.5 kali lipat dibandingkan dengan kopi robusta. 

Agar nilai tambah petani meningkat, lanjut Pakde Karwo, perlu dilakukan intervensi  pemerintah, mulai kualitas dan kuantitas bibit di petani,  pendampingan pada saat tanam dan panen, pengolahan produksi di tingkat petani, pemasaran, sampai dengan pembiayaan bunga rendah. 

Langkah tsb dilakukan a.l. karena permasalahan-permasalahan seperti lambatnya pengembangan kopi arabika yang disebabkan kualitas bibit tidak unggul, kualitas produksi kurang berdaya saing yakni asalan, hanya menghasilkan produk primer berupa biji, serta terbatasnya akses permodalan dan pemasaran. 

Melalui inovasi tsb, menurut Gubernur Jatim asal Madiun ini, pendapatan petani bertambah besar atau menjadi lebih sejatera. Apabila awalnya pendapatan petani hanya sebesar Rp. 70,3 milyar/tahun/ha atas penjualan greenbean asalan-ose kopi yang diambil tanpa melihat tingkat kemasakan.

Dengan inovasi ini, pendapatan petani bertambah menjadi Rp. 266,6 milyar/tahun/ha atau naik 378% ketika menjual dalam bentuk greenbean premium. Sementara itu, ketika kopi dijual dalam bentuk greebean roasted  nilainya menjadi Rp. 643,1 milyar atau naik 913%.

Ditambahkan, pengembangan kopi arabika di Jatim selama ini meliputi area lahan seluas 16.691 ha dengan total produksi mencapai 6.829 ton/ tahun. Sementara, prospek dari kopi arabika Jatim sendiri memiliki potensi lahan sebesar 30.520 ha, yang tersebar di kawasan pengembangan ijen raung seluas 13.700 Ha, argopuro 3.200 ha, Bromo Tengger Semeru 10.120 ha, dan Wilis seluas 3.500 ha. 

Sementara itu, terkait inovasi sim-Padu PMI Pakde Karwo menjelaskan inovasi terutama berupa pendirian layanan satu atap, pembuatan layanan aplikasi informasi kerja, konsultasi dan pengaduan berbasis on line, dan konsultansi pemberdayaan pekerja migran Indonesia Jatim.

Inovasi ini akan mampu mengubah pengiriman para tenaga kerja Indonesia (TKI) Jatim dari sektor informal menuju sektor formal sehingga lebih memberikan perlindungan terhadap para TKI dan turunnya pekerja migran bermasalah di tempat kerja.

Dengan inovasi  ini, lanjutnya, para pekerja formal terdata dan terakses melalui sistem di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim dan Kementerian terkait sehingga terhadap permasalahan-permasalahan yang ada bisa terdeteksi untuk diberikan bantuan penyelesaian.

Sedangkan, untuk sektor informal yang sering terjadi permasalahan, pihaknya terus melakukan pembenahan  sektor ini melalui peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja. 

Terhadap presentasi apakde Karwo, Panelis Prof. JB Kristiadi memberikan pujian atas paparannya, yang dinilainya sebagai solusi terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. "Apa yang dikerjakan oleh Jatim bisa digunakan menjadi proyeksi nasional, terutama dalam memberikan nilai tambah, pendampingan hingga akses permodalan," jelasnya. 

Sementara itu,  panelis, Wawan Sobari mengilustrasikan paparan Gubernur Jatim tersebut tidak terlepas dari konsep Jatimnomics yang memberi perhatian pada sektor hulu - hilir yang tujuannya memberikan nilain tambah bagi petani, khususnya kopi, yang sangat memberikan manfaat bahi para petani.

Demikian pula, konsep Jatimetik, yang diilustrasikannya bahwa pekerja migran asal Jatim diberikan  nilai-nilai etika dan moral yang menjadi ciri khas dari masyarakat Jatim selain kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Dengan upaya tsb , pihak mitra senang dengan kinerja TKI Jatim yang berkompeten dan relatif patuh kepada pimpinannya.

Turut mendampingi Gubernur Jatim dalam kesempatan ini,  yaitu Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jatim Ir Karyadi MM, Kadisnaker Prov. Jatim Setiajid, Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Benny Sampir Wanto, dan Plt. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim Budi Supriyanto. (min)

Gubrnur Jawa Timur Soekarwo berfoto bersama Mendagri usai memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek infrasruktur sistem penyediaan Air Minum.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo  memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dalam forum internasional Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (10/7).

Pada acara yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI,Jusuf Kalla, Pakde Karwo menjelaskan, untuk mewujudkan proyek SPAM Umbulan yang menelan biaya sebesar Rp. 2,05 triliun ini, pihaknya menggunakan metode KPBU atau public private partnership dengan melibatkan pemerintah pusat dan pihak swasta.

“Keterlibatan pihak swasta ini sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah karena government spending kita terbatas, yakni hanya 7,79%. Jadi ini financial engineering, skema pembiayaan baru dalam rangka pembangunan. Sebab pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai dana sebesar Rp. 2,05 triliun itu” ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, skema pembiayaan untuk kebutuhan Rp. 2,05 triliun itu adalah sebesar Rp. 818,01 milyar yang dibiayai oleh Menteri Keuangan melalui Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Funding), kemudian Rp. 369,59 milyar dari badan usaha swasta, dan sisanya Rp. 862,4 milyar dari pinjaman (loan) ke perbankan.

“Dengan skema ini, maka dihasilkan harga air yang sangat terjangkau di masyarakat, yakni Rp. 5.280/m3. Tentu ini memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan air minum yang sesuai kemampuan beli rakyat. Kami optimis proyek ini akan selesai pada bulan Juli 2019” tambahnya.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan, jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

Ditambahkannya, proyek SPAM Umbulan ini mempunyai kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dengan kualitas air terbaik nomor dua di dunia. Dengan keberhasilan proyek ini, dirinya makin termotivasi untuk mewujudkan proyek pembangunan-pembangunan lainnya dengan metode PPP.

“Kami akan terus menggali kemungkinan kerjasama model PPP ini di proyek-proyek lainnya. Seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, pelabuhan di Probolinggo, dan proyek lainnya.” pungkasnya. 

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka acara IDF,  Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla mengatakan, IDF menjadi forum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun daerah sesuai potensinya masing-masing. Salah satu daerah yang layak menjadi inspirasi adalah Jawa Timur, yang telah sukses membangun sektor industri.

“Jawa Timur berkembang dengan bagus di bidang industri. Ini karena Jatim mampu memanfaatkan potensi dan sumber dayanya dengan baik untuk membangun industri, yakni jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang besar. Silahkan provinsi lain, untuk belajar kepada Jatim bagaimana memajukan industri” katanya.

Di sisi lain, lanjut Wapres Jusuf Kalla, provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera, juga memliliki potensi yang berbeda. Contohnya potensi hasil perkebunan, seperti sawit di Sumatera, serta pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. “Silahkan belajar membangun hasil perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera” lanjutnya.

Saling belajar itulah, imbuh Wapres Jusuf Kalla, menjadi kekuatan bangsa ini. Sebab sejak adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya ide, inovasi, dan cara tersendiri untuk memajukan wilayahnya. Dengan saling belajar, diharapkan adanya transfer ilmu dan pengalaman yang berpotensi bisa diterapkan di daerah lain. 

“Ide dan inspirasi dari masing-masing daerah perlu menjadi pembelajaran secara nasional. Ini penting agar kita sadar bahwa bangsa ini adalah satu. Dan disini kita bicara untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Jadi kita harus bersatu untuk saling menginspirasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia” imbuhnya. 

Pembicara lain yang tampil bersama dengan Gubernur Soekarwo pada sesi high level meeting di acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.  (min)

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo usai menyampaikan keterangan pers bersama saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/6/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Indonesia berkomitmen terus menjadi mitra pembangunan ekonomi di Timor Leste dengan menggelontorkan investasi yang terus meningkat sehingga perlu jaminan dan kepastian hukum bagi investasi tersebut.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo dalam pertemuannya di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (28/6) sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi.

"Dalam pertemuan bilateral tadi kami menyepakati untuk meningkatkan hubungan bilateral yang menatap ke depan," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor itu.

Dalam pertemuan bilateral itu, keduanya membahas tentang peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di mana Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra pembangunan ekonomi di Timor Leste.

"Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjadi mitra terpercaya dalam pembangunan ekonomi di Timor Leste," kata Presiden Jokowi.

Indonesia sendiri merupakan mitra perdagangan utama Timor Leste dengan setidaknya sembilan BUMN dan lebih dari 400 perusahaan yang dimiliki WNI beroperasi di negara itu.

Pihak Indonesia juga melakukan investasi di Timor Leste dengan nilai lebih dari 595 juta dolar AS. Presiden Jokowi berharap agar Timor Leste mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi yang digelontorkan Indonesia.

"Oleh karena itu, kami sepakat memulai negosiasi dan mencapai kesepakatan untuk perjanjian promosi dan perlindungan investasi dan perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda. Saya yakin pemerintahan Presiden Lu Olo akan terus memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi investasi Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Dalam hal peningkatan konektivitas, Presiden Jokowi dan Presiden Lu Olo turut membahas tentang penyelesaian pembangunan jembatan Motaain. Jembatan tersebut merupakan jalur penghubung antara kedua negara dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan ekonomi kedua negara.

Selain itu, Indonesia juga menyambut baik dibukanya rute penerbangan dari Kupang ke Dili. Rute penerbangan tersebut akhirnya terealisasi setelah kedua negara melakukan pembahasan selama 10 tahun terakhir.

"Untuk konektivitas darat, Perum Damri telah siap untuk meningkatkan konektivitas darat dengan menjadi operator rute dari Kupang ke Dili dan sebaliknya," ujar Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Hal itu ditandai dengan besarnya keinginan pelajar dan mahasiswa Timor Leste melanjutkan studi di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lu Olo menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan yang selalu diberikan Indonesia selama ini agar Timor Leste dapat masuk menjadi anggota ASEAN.

Presiden Timor Leste turut mendoakan Indonesia agar dapat melaksanakan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang dengan baik.

"Timor Leste berterima kasih atas dukungan yang terus menerus dari usaha Indonesia agar Timor Leste bisa masuk menjadi anggota ASEAN. Saya berdoa agar pemilihan umum tahun depan berjalan lancar," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan komitmen yang tinggi untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama dengan Timor Leste. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengawali pertemuan bilateral antara dirinya dengan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo, yang datang ke Indonesia sebagai kunjungannya yang pertama keluar negeri setelah ditetapkan sebagai Presiden Timor Leste pada 2017.

"Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menerima kunjungan Yang Mulia. Saya mendapatkan informasi bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Yang Mulia keluar negeri," kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, sebagai mitra utama pembangunan Timor Leste, Indonesia menaruh perhatian besar terhadap persahabatan kedua negara.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Lu Olo, hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste diyakininya akan semakin kokoh.

"Saya menaruh perhatian yang besar terhadap persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Persahabatan yang menatap ke depan bagi kesejahteraan dua rakyat kita. Di bawah kepemimpinan Yang Mulia saya yakin hubungan kita akan semakin kukuh," katanya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan Timor Leste bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Awal Juni 2018, Indonesia terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan 144 suara dari 190 negara anggota PBB.

"Berkat dukungan tersebut alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di Markas Besar PBB di New York," tutur Presiden Jokowi.

Sebelu pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden Lu Olo melakukan penanaman pohon bersama. Sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan Ibu Cidalia Lopes mengikuti acara pendamping tamu negara.

Dalam kegiatan ini, menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, keduanya menanam pohon dengan nama latin "barringtonia asiatica" atau yang dikenal dengan pohon keben.

Di Indonesia, pohon keben memperoleh predikat sebagai pohon perdamaian sejak tahun 1986. Penanaman pohon tersebut oleh keduanya menandakan semangat untuk terus menjaga perdamaian di antara kedua negara dan di dunia.

Rangkaian kenegaraan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan tete-a-tete antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Lu Olo serta pertemuan bilateral yang diikuti oleh delegasi masing-masing negara.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyambut kedatangan Presiden Timor Leste, Francisco Guterres Lu Olo di Istana Kepresidenan Bogor. Kunjungan Presiden Lu Olo yang baru saja ditetapkan sebagai Presiden Timor Leste pada tahun 2017, ke Indonesia, merupakan kunjungan keluar negerinya yang pertama setelah menjabat presiden.

Presiden Lu Olo yang datang bersama Ibu Negara Timor Leste, Cidalia Lopes Nobre Mouzinho Guterres, tiba sekira pukul 10.08 WIB di mana para pelajar yang mengenakan pakaian adat Nusantara turut menyambut kedatangan mereka. Presiden Joko Widodo dan Presiden Lu Olo tampak menyapa para pelajar dari Kota Bogor yang membawa bendera kedua negara.

Usai prosesi penyambutan dan pengisian buku tamu kenegaraan, Presiden Jokowi mengajak Presiden Lu Olo menuju halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste Francisco Guterres ke Indonesia pada 28 Juni 2018 merupakan kunjungan kenegaraan pertama setelah menjadi Presiden Timor Leste.

"Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Presiden Timor Leste keluar negeri sejak dia dilantik tahun lalu," ujar Arrmanatha.

Menurut dia, ada beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan kedua presiden. Timor Leste adalah salah satu negara tetangga terdekat Indonesia maka hubungan "people-to-people contact" perlu ditingkatkan.

Presiden Jokowi dan Presiden Guterres juga membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste di beberapa sektor, antara lain infrastruktur, energi, keuangan, perbankan, kerja sama informasi dan pariwisata.

Sampai saat ini ada sekitar sembilan badan usaha milik negara (BUMN) dan ratusan perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di Timor Leste. "Hal itu menunjukkan adanya kerja sama ekonomi yang erat antarkedua negara," kata Arrmanatha.(jono)

JATIM TERIMA PENGHARGAAN FINALIS UNPSA 2018

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim menerima penghargaan sebagai finalis dalam United Nations of Public Service Awards (UNPSA) 2018, yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Jum'at (22/6) malam.  

Penyerahaan penghargaan dilakukan oleh Dubes RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania, E. D. Syarief Syamsuri kepada Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim- mewakili Gubernur Jatim Pakde Karwo, di rangkaian kegiatan peringatan hari pelayanan publik internasional tahun 2018 di Marakesh, Maroko,  tanggal 21 s.d 23 Juni 2018. 

Dalam sambutannya, Dubes E. D. Syarief Syamsuri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Jatim yang telah menjadi finalis dalam acara ini. "Saya bangga terhadap prestasi Jatim dan memberikan dukungan bagi delegasi Indonesia yang hadir pada acara UNPSA 2018 ini," ujarnya.

Memberikan sambutan pada acara sama, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof. Dr. Diah Natalisa mengatakan inovasi publik tahun 2018 yang diserahkan Indonesia kepada UNPS sebanyak  21 buah. Dari jumlah tsb, mengantarkan dua buah layanan publik, yakni dari Jatim dan Kab. Bintuni, sebagai finalisnya. 

“Terimakasih kepada Jatim yang telah menjadi role model pelayanan publik nasional, dan sekaligus membantu penyusunan kebijakan-kebijakan publik selama ini,” ujarnya sambil menjelaskan pada tahun 2018 sendiri, Kemenpan telah menetapkan  99 buah inovasi terbaik di Indonesia.

Sementara itu, mewakili Gubernur Pakde Karwo, Asisten Administrasi Umum Abdul Hamid menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan Kemenpan, yang sekaligus menjadi motivasi bagi Jatim untuk terus mengentas kemiskinan di provinsi ini. 

“Program kesalehan sosial menjadi salah satu bagian mengatasi kemiskinan yang ada,” ujarnya dalam acara yang antara lain dihadiri Deputi  Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Rini Widyantini, SH, MPM dan Asisten Deputi Pelayanan Publik Imanuddin. Juga, dari jajaran Pemprov. Jatim, yakni Kadis Pemberdayaan Masyarakat Agus Wahyudi, Kepala Biro Organisasi Budi Supriyanto, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Benny Sampir Wanto.

Program Jalin Matra

Penghargaan kepada Gubernur Pakde Karwo ini diberikan atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemprov Jatim dalam penanggulangan kemiskinan melalui program “jalin matra” atau jalan lain menuju mandiri dan sejahtera. Pemprov Jatim menggagasnya sebagai solusi atas banyaknya perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga.

Program inovatif ini secara khusus dan inklusif menangani kemiskinan perempuan, berdasarkan data terpadu by name by address, dan out of the box.  Program masuk dalam kategori pelayanan publik responsif gender untuk mencapai tujuan berkelanjutan atau sustainable development goal/SDG’s. 

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Juli 2012 menunjukkan bahwa jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 30% terendah di Indonesia sebanyak 2.864.364 KRTP, dengan Jawa Timur menempati posisi jumlah KRTP tertinggi  sebanyak 700.160 atau 24,4%. 

KRTP tanpa pendidikan atau hanya berpendidikan SD untuk perempuan sebanyak 91%, dibanding laki-laki sebesar 79%. Di bidang ketenagakerjaan, hanya 60,67% KRTP yang bekerja.

KRTP sendiri lebih rentan miskin, karena memikul sendiri beban ekonomi keluarga. Selain itu, KRTP juga mengalami diskriminasi dalam hal akses permodalan, upah kerja dan kepemilikan properti. Ditambah, selama ini sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak berbasis pada database.

Program jalin matra Pemprov bersifat partisipatif, yakni melibatkan partisipasi aktif KRTP dengan cara mengajak berbicara secara langsung, mengecek kebutuhan yang diinginkan, dan memberikan bantuan modal usaha sebesar 2,5 juta rupiah untuk usaha ekonomi produktif.

Inovasi ini mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, yakni antara lain mendorong persamaan gender dan mengurangi kemiskinan. Inovasi ini mampu memberdayakan 53.585 KRTP miskin melalui pemberian motivasi dan akses usaha ekonomi produktif. 

Tidak hanya itu, melalui website mothercharejatim.id juga telah tercipta jaringan usaha KRTP untuk mempromosikan produk usahanya.

Indeks Pembangunan Gender Naik

Dalam pelaksanaannya, dari tahun 2014-2017, program jalin matra ini  memberikan dampak positif bagi para KRTP di Jatim. Pertama, meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jatim sebesar 1,55 poin, dimana pada tahun 2013 IPG tercatat sebesar 90,22 persen dan pada 2016 meningkat menjadi 91,77 persen. 

Kedua, angka kemiskinan di Jatim turun sebanyak 276.010 jiwa atau 1,53% persen dari 4.893.010 jiwa (12,73%) pada September 2013 menjadi 4.617.000 jiwa (11,20%) pada September 2017. 

Ketiga, meningkatkan kemampuan 53.585 KRTP dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih mandiri dan sustainable. Keempat, manfaat dari inovasi ini juga dirasakan 198.265 anggota rumah tangga KRTP, yaitu pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak KRTP. 

Seiring dengan peningkatan kehidupan ekonomi KRTP tersebut, KRTP jadi lebih sadar lingkungan dan sosial, serta hak-hak perempuan.

Di Jatim, program ini dilakukan bagi KRTP sampai benar-benar bisa keluar dari kemiskinan dan hidup sebagaimana masyarakat umumnya. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berlapis, oleh perguruan tinggi dan sekretariat jalin matra dalam tiga tahapan, yaitu saat pencairan bantuan, realisasi penyerahan bantuan, dan evaluasi dampak program.

Peringatan hari pelayanan publik internasional tahun 2018 di Maroko sendiri mengambil tema “Mentransformasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. 

Peringatan dikemas dalam bentuk forum pertemuan ini menjadi ajang para penentu kebijakan unsur pemerintahan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Kegiatan forum  a.l. sesi pleno, lokakarya paralel, serta dialog para menteri dan pejabat yang menangani pelayanan publik dari berbagai negara. (guh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...