Laporan Utama

Gubrnur Jawa Timur Soekarwo berfoto bersama Mendagri usai memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek infrasruktur sistem penyediaan Air Minum.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo  memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dalam forum internasional Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (10/7).

Pada acara yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI,Jusuf Kalla, Pakde Karwo menjelaskan, untuk mewujudkan proyek SPAM Umbulan yang menelan biaya sebesar Rp. 2,05 triliun ini, pihaknya menggunakan metode KPBU atau public private partnership dengan melibatkan pemerintah pusat dan pihak swasta.

“Keterlibatan pihak swasta ini sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah karena government spending kita terbatas, yakni hanya 7,79%. Jadi ini financial engineering, skema pembiayaan baru dalam rangka pembangunan. Sebab pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai dana sebesar Rp. 2,05 triliun itu” ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, skema pembiayaan untuk kebutuhan Rp. 2,05 triliun itu adalah sebesar Rp. 818,01 milyar yang dibiayai oleh Menteri Keuangan melalui Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Funding), kemudian Rp. 369,59 milyar dari badan usaha swasta, dan sisanya Rp. 862,4 milyar dari pinjaman (loan) ke perbankan.

“Dengan skema ini, maka dihasilkan harga air yang sangat terjangkau di masyarakat, yakni Rp. 5.280/m3. Tentu ini memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan air minum yang sesuai kemampuan beli rakyat. Kami optimis proyek ini akan selesai pada bulan Juli 2019” tambahnya.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan, jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

Ditambahkannya, proyek SPAM Umbulan ini mempunyai kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dengan kualitas air terbaik nomor dua di dunia. Dengan keberhasilan proyek ini, dirinya makin termotivasi untuk mewujudkan proyek pembangunan-pembangunan lainnya dengan metode PPP.

“Kami akan terus menggali kemungkinan kerjasama model PPP ini di proyek-proyek lainnya. Seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, pelabuhan di Probolinggo, dan proyek lainnya.” pungkasnya. 

Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka acara IDF,  Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla mengatakan, IDF menjadi forum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun daerah sesuai potensinya masing-masing. Salah satu daerah yang layak menjadi inspirasi adalah Jawa Timur, yang telah sukses membangun sektor industri.

“Jawa Timur berkembang dengan bagus di bidang industri. Ini karena Jatim mampu memanfaatkan potensi dan sumber dayanya dengan baik untuk membangun industri, yakni jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang besar. Silahkan provinsi lain, untuk belajar kepada Jatim bagaimana memajukan industri” katanya.

Di sisi lain, lanjut Wapres Jusuf Kalla, provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera, juga memliliki potensi yang berbeda. Contohnya potensi hasil perkebunan, seperti sawit di Sumatera, serta pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. “Silahkan belajar membangun hasil perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera” lanjutnya.

Saling belajar itulah, imbuh Wapres Jusuf Kalla, menjadi kekuatan bangsa ini. Sebab sejak adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya ide, inovasi, dan cara tersendiri untuk memajukan wilayahnya. Dengan saling belajar, diharapkan adanya transfer ilmu dan pengalaman yang berpotensi bisa diterapkan di daerah lain. 

“Ide dan inspirasi dari masing-masing daerah perlu menjadi pembelajaran secara nasional. Ini penting agar kita sadar bahwa bangsa ini adalah satu. Dan disini kita bicara untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Jadi kita harus bersatu untuk saling menginspirasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia” imbuhnya. 

Pembicara lain yang tampil bersama dengan Gubernur Soekarwo pada sesi high level meeting di acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.  (min)

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo usai menyampaikan keterangan pers bersama saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/6/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Indonesia berkomitmen terus menjadi mitra pembangunan ekonomi di Timor Leste dengan menggelontorkan investasi yang terus meningkat sehingga perlu jaminan dan kepastian hukum bagi investasi tersebut.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo dalam pertemuannya di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (28/6) sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi.

"Dalam pertemuan bilateral tadi kami menyepakati untuk meningkatkan hubungan bilateral yang menatap ke depan," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor itu.

Dalam pertemuan bilateral itu, keduanya membahas tentang peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di mana Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra pembangunan ekonomi di Timor Leste.

"Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjadi mitra terpercaya dalam pembangunan ekonomi di Timor Leste," kata Presiden Jokowi.

Indonesia sendiri merupakan mitra perdagangan utama Timor Leste dengan setidaknya sembilan BUMN dan lebih dari 400 perusahaan yang dimiliki WNI beroperasi di negara itu.

Pihak Indonesia juga melakukan investasi di Timor Leste dengan nilai lebih dari 595 juta dolar AS. Presiden Jokowi berharap agar Timor Leste mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi yang digelontorkan Indonesia.

"Oleh karena itu, kami sepakat memulai negosiasi dan mencapai kesepakatan untuk perjanjian promosi dan perlindungan investasi dan perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda. Saya yakin pemerintahan Presiden Lu Olo akan terus memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi investasi Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Dalam hal peningkatan konektivitas, Presiden Jokowi dan Presiden Lu Olo turut membahas tentang penyelesaian pembangunan jembatan Motaain. Jembatan tersebut merupakan jalur penghubung antara kedua negara dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan ekonomi kedua negara.

Selain itu, Indonesia juga menyambut baik dibukanya rute penerbangan dari Kupang ke Dili. Rute penerbangan tersebut akhirnya terealisasi setelah kedua negara melakukan pembahasan selama 10 tahun terakhir.

"Untuk konektivitas darat, Perum Damri telah siap untuk meningkatkan konektivitas darat dengan menjadi operator rute dari Kupang ke Dili dan sebaliknya," ujar Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Hal itu ditandai dengan besarnya keinginan pelajar dan mahasiswa Timor Leste melanjutkan studi di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lu Olo menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan yang selalu diberikan Indonesia selama ini agar Timor Leste dapat masuk menjadi anggota ASEAN.

Presiden Timor Leste turut mendoakan Indonesia agar dapat melaksanakan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang dengan baik.

"Timor Leste berterima kasih atas dukungan yang terus menerus dari usaha Indonesia agar Timor Leste bisa masuk menjadi anggota ASEAN. Saya berdoa agar pemilihan umum tahun depan berjalan lancar," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan komitmen yang tinggi untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama dengan Timor Leste. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengawali pertemuan bilateral antara dirinya dengan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo, yang datang ke Indonesia sebagai kunjungannya yang pertama keluar negeri setelah ditetapkan sebagai Presiden Timor Leste pada 2017.

"Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menerima kunjungan Yang Mulia. Saya mendapatkan informasi bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Yang Mulia keluar negeri," kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, sebagai mitra utama pembangunan Timor Leste, Indonesia menaruh perhatian besar terhadap persahabatan kedua negara.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Lu Olo, hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste diyakininya akan semakin kokoh.

"Saya menaruh perhatian yang besar terhadap persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Persahabatan yang menatap ke depan bagi kesejahteraan dua rakyat kita. Di bawah kepemimpinan Yang Mulia saya yakin hubungan kita akan semakin kukuh," katanya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan Timor Leste bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Awal Juni 2018, Indonesia terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan 144 suara dari 190 negara anggota PBB.

"Berkat dukungan tersebut alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di Markas Besar PBB di New York," tutur Presiden Jokowi.

Sebelu pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden Lu Olo melakukan penanaman pohon bersama. Sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan Ibu Cidalia Lopes mengikuti acara pendamping tamu negara.

Dalam kegiatan ini, menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, keduanya menanam pohon dengan nama latin "barringtonia asiatica" atau yang dikenal dengan pohon keben.

Di Indonesia, pohon keben memperoleh predikat sebagai pohon perdamaian sejak tahun 1986. Penanaman pohon tersebut oleh keduanya menandakan semangat untuk terus menjaga perdamaian di antara kedua negara dan di dunia.

Rangkaian kenegaraan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan tete-a-tete antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Lu Olo serta pertemuan bilateral yang diikuti oleh delegasi masing-masing negara.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyambut kedatangan Presiden Timor Leste, Francisco Guterres Lu Olo di Istana Kepresidenan Bogor. Kunjungan Presiden Lu Olo yang baru saja ditetapkan sebagai Presiden Timor Leste pada tahun 2017, ke Indonesia, merupakan kunjungan keluar negerinya yang pertama setelah menjabat presiden.

Presiden Lu Olo yang datang bersama Ibu Negara Timor Leste, Cidalia Lopes Nobre Mouzinho Guterres, tiba sekira pukul 10.08 WIB di mana para pelajar yang mengenakan pakaian adat Nusantara turut menyambut kedatangan mereka. Presiden Joko Widodo dan Presiden Lu Olo tampak menyapa para pelajar dari Kota Bogor yang membawa bendera kedua negara.

Usai prosesi penyambutan dan pengisian buku tamu kenegaraan, Presiden Jokowi mengajak Presiden Lu Olo menuju halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste Francisco Guterres ke Indonesia pada 28 Juni 2018 merupakan kunjungan kenegaraan pertama setelah menjadi Presiden Timor Leste.

"Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Presiden Timor Leste keluar negeri sejak dia dilantik tahun lalu," ujar Arrmanatha.

Menurut dia, ada beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan kedua presiden. Timor Leste adalah salah satu negara tetangga terdekat Indonesia maka hubungan "people-to-people contact" perlu ditingkatkan.

Presiden Jokowi dan Presiden Guterres juga membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste di beberapa sektor, antara lain infrastruktur, energi, keuangan, perbankan, kerja sama informasi dan pariwisata.

Sampai saat ini ada sekitar sembilan badan usaha milik negara (BUMN) dan ratusan perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di Timor Leste. "Hal itu menunjukkan adanya kerja sama ekonomi yang erat antarkedua negara," kata Arrmanatha.(jono)

JATIM TERIMA PENGHARGAAN FINALIS UNPSA 2018

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim menerima penghargaan sebagai finalis dalam United Nations of Public Service Awards (UNPSA) 2018, yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Jum'at (22/6) malam.  

Penyerahaan penghargaan dilakukan oleh Dubes RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania, E. D. Syarief Syamsuri kepada Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim- mewakili Gubernur Jatim Pakde Karwo, di rangkaian kegiatan peringatan hari pelayanan publik internasional tahun 2018 di Marakesh, Maroko,  tanggal 21 s.d 23 Juni 2018. 

Dalam sambutannya, Dubes E. D. Syarief Syamsuri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Jatim yang telah menjadi finalis dalam acara ini. "Saya bangga terhadap prestasi Jatim dan memberikan dukungan bagi delegasi Indonesia yang hadir pada acara UNPSA 2018 ini," ujarnya.

Memberikan sambutan pada acara sama, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof. Dr. Diah Natalisa mengatakan inovasi publik tahun 2018 yang diserahkan Indonesia kepada UNPS sebanyak  21 buah. Dari jumlah tsb, mengantarkan dua buah layanan publik, yakni dari Jatim dan Kab. Bintuni, sebagai finalisnya. 

“Terimakasih kepada Jatim yang telah menjadi role model pelayanan publik nasional, dan sekaligus membantu penyusunan kebijakan-kebijakan publik selama ini,” ujarnya sambil menjelaskan pada tahun 2018 sendiri, Kemenpan telah menetapkan  99 buah inovasi terbaik di Indonesia.

Sementara itu, mewakili Gubernur Pakde Karwo, Asisten Administrasi Umum Abdul Hamid menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan Kemenpan, yang sekaligus menjadi motivasi bagi Jatim untuk terus mengentas kemiskinan di provinsi ini. 

“Program kesalehan sosial menjadi salah satu bagian mengatasi kemiskinan yang ada,” ujarnya dalam acara yang antara lain dihadiri Deputi  Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Rini Widyantini, SH, MPM dan Asisten Deputi Pelayanan Publik Imanuddin. Juga, dari jajaran Pemprov. Jatim, yakni Kadis Pemberdayaan Masyarakat Agus Wahyudi, Kepala Biro Organisasi Budi Supriyanto, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Benny Sampir Wanto.

Program Jalin Matra

Penghargaan kepada Gubernur Pakde Karwo ini diberikan atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemprov Jatim dalam penanggulangan kemiskinan melalui program “jalin matra” atau jalan lain menuju mandiri dan sejahtera. Pemprov Jatim menggagasnya sebagai solusi atas banyaknya perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga.

Program inovatif ini secara khusus dan inklusif menangani kemiskinan perempuan, berdasarkan data terpadu by name by address, dan out of the box.  Program masuk dalam kategori pelayanan publik responsif gender untuk mencapai tujuan berkelanjutan atau sustainable development goal/SDG’s. 

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Juli 2012 menunjukkan bahwa jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 30% terendah di Indonesia sebanyak 2.864.364 KRTP, dengan Jawa Timur menempati posisi jumlah KRTP tertinggi  sebanyak 700.160 atau 24,4%. 

KRTP tanpa pendidikan atau hanya berpendidikan SD untuk perempuan sebanyak 91%, dibanding laki-laki sebesar 79%. Di bidang ketenagakerjaan, hanya 60,67% KRTP yang bekerja.

KRTP sendiri lebih rentan miskin, karena memikul sendiri beban ekonomi keluarga. Selain itu, KRTP juga mengalami diskriminasi dalam hal akses permodalan, upah kerja dan kepemilikan properti. Ditambah, selama ini sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak berbasis pada database.

Program jalin matra Pemprov bersifat partisipatif, yakni melibatkan partisipasi aktif KRTP dengan cara mengajak berbicara secara langsung, mengecek kebutuhan yang diinginkan, dan memberikan bantuan modal usaha sebesar 2,5 juta rupiah untuk usaha ekonomi produktif.

Inovasi ini mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, yakni antara lain mendorong persamaan gender dan mengurangi kemiskinan. Inovasi ini mampu memberdayakan 53.585 KRTP miskin melalui pemberian motivasi dan akses usaha ekonomi produktif. 

Tidak hanya itu, melalui website mothercharejatim.id juga telah tercipta jaringan usaha KRTP untuk mempromosikan produk usahanya.

Indeks Pembangunan Gender Naik

Dalam pelaksanaannya, dari tahun 2014-2017, program jalin matra ini  memberikan dampak positif bagi para KRTP di Jatim. Pertama, meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jatim sebesar 1,55 poin, dimana pada tahun 2013 IPG tercatat sebesar 90,22 persen dan pada 2016 meningkat menjadi 91,77 persen. 

Kedua, angka kemiskinan di Jatim turun sebanyak 276.010 jiwa atau 1,53% persen dari 4.893.010 jiwa (12,73%) pada September 2013 menjadi 4.617.000 jiwa (11,20%) pada September 2017. 

Ketiga, meningkatkan kemampuan 53.585 KRTP dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih mandiri dan sustainable. Keempat, manfaat dari inovasi ini juga dirasakan 198.265 anggota rumah tangga KRTP, yaitu pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak KRTP. 

Seiring dengan peningkatan kehidupan ekonomi KRTP tersebut, KRTP jadi lebih sadar lingkungan dan sosial, serta hak-hak perempuan.

Di Jatim, program ini dilakukan bagi KRTP sampai benar-benar bisa keluar dari kemiskinan dan hidup sebagaimana masyarakat umumnya. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berlapis, oleh perguruan tinggi dan sekretariat jalin matra dalam tiga tahapan, yaitu saat pencairan bantuan, realisasi penyerahan bantuan, dan evaluasi dampak program.

Peringatan hari pelayanan publik internasional tahun 2018 di Maroko sendiri mengambil tema “Mentransformasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. 

Peringatan dikemas dalam bentuk forum pertemuan ini menjadi ajang para penentu kebijakan unsur pemerintahan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Kegiatan forum  a.l. sesi pleno, lokakarya paralel, serta dialog para menteri dan pejabat yang menangani pelayanan publik dari berbagai negara. (guh)

Kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 73, di Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (13/6/2018). Memasuki H-2 Idulfitri 1439 H pemudik yang melintasi ruas tol tersebut meningkat dan terpantau padat

 

Bekasi  - PT Jasa Marga cabang tol Jakarta-Cikampek memberlakukan kebijakan lawan arus sebagai rekayasan lalu lintas di jalur arah Cikampek, seiring peningkatan volume kendaraan pad

"Kendaraan yang menuju Cikampek mengalami peningkatan volume yang membuat kami mengambil keputusan memberlakukan lawan arus," ucap Media Relations PT Jasa Marga, Herald Galingga.

Kebijakan lawan arus mulai diberlakukan pukul 9.45 WIB sepanjang 12 kilometer.

Kendaraan arah Cikampek dapat memanfaatkan lajur arah Jakarta mulai dari kilometer 35+600 hingga kilometer 47.

"Selepas kilometer 47, kepadatan sudah mencair kembali," ucapnya.

Herald menyebutkan, kebijakan lawan arus ini diambil sesuai diskresi kepolisian.

Demi kelancaran dan keamanan kendaraan yang melaju di lajur lawan arus, rambu-rambu telah dipasang.

"Petugas juga sudah disiagakan, tapi kami tetap mengimbau pengendara untuk berhati-hati. Rambu-rambu dan arahan petugas agar diperhatikan dan diikuti," kata Herald.

Sementara itu operator PT Jasa Marga Novi mengatakan, pengendara yang belum memasuki tol Jakarta-Cikampek dan bermaksud menghindari kemacetan, dapat mengakses gerbang Karawang Timur.

"Masuk dari Karawang Timur relatif lancar karena kepadatan sudah terurai," katanya. (guh)

Pejabat Tinggi Jatim dan Pengusha Deklarasi Jatim Aman dan Damai

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V/Brawiaya, Mayjen TNI Arif Rahman, dan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jatim dengan tegas dan kompak melakukan deklarasi “Jawa Timur Aman dan Damai” di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (30/5) malam.

“Ayo angkat tangan, kepalkan tangan, mari kita sama-sama mengatakan, Jawa Timur Aman..!! Jawa Timur damai..!!,” tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memimpin deklarasi tersebut. 

Pakde Karwo mengatakan, deklarasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menjaga provinsi ini senantiasa berada dalam situasi aman dan damai. Deklarasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, khususnya pasca tragedi bom yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei lalu.

Gubernur kelahiran Madiun ini meyakinkan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha, bahwa Jatim telah sepenuhnya aman dan kondusif pasca tragedi bom tersebut. Pasalnya, kepolisian dan TNI, dari tingkat tertinggi sampai terbawah telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian di provinsi ini. 

“Dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, jika polisi dan tentaranya kompak, 90% permasalahan selesai, sedangkan 10% sisanya adalah urusan pemerintah. Dan hari ini, polda dan TNI diwakili oleh Pangdam dan Kapolda sama-sama kompak melakukan deklarasi menjaga Jatim” ujarnya.

Ditambahkan, Jatim memiliki ciri khas berupa kekuatan dan kekompakan tiga pilar untuk menjaga keamanan di tingkat terbawah, yaitu desa. Ketiga pilar adalah kepala desa yang mewakili unsur pemerintah, babinsa (TNI), dan babinkamtibmas (polisi).  

“Mereka akan mencegah secara dini jika ada orang berpakaian, berperilaku, dan jalan hidupnya aneh, serta akan melaporkan dan diselesaikan di tingkat kecamatan. Itu prosedur tetapnya. Jadi keamanan di Jatim benar-benar dijamin” tambahnya.

Sejalan dengan upaya menjaga keamanan, lanjut Pakde Karwo, pemerintah pusat pun telah mengesahkan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme. Revisi ini mempersempit gerakan teroris, sebab dengan adanya UU ini, pemerintah memberi kewenangan kepada aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, penyidikan, dan penindakan sebelum aksi terorisme benar-benar terjadi.

“UU ini seperti internal security act (ISA). Jika ada kegiatan yang berpotensi sebagai aksi teror, maka pelakunya bisa langsung ditindak. Jadi kepada masyarakat, khususnya pengusaha, kedepan negara ini, khususnya Jatim akan lebih aman dan kondusif. Sebab ada jaminan luar biasa terkait keamanan” lanjutnya. (min)

Pemprov Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang kali ketujuh

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pemprov Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang kali ketujuh ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.

LHP BPK RI atas LKPD Prov. Jatim ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dan Pimpinan DPRD Prov. Jatim pada acara Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya, Jumat (25/5/2018).

Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan terimakasih kepada Perwakilan BPK Prov. Jatim yang telah memeriksa dan membina secara langsung unit keuangan dan aset Pemprov Jatim. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK.

“Temuan hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar koreksi dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Jatim lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pakde Karwo menambahkan, diraihnya kembali opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Disamping itu, Pemprov Jatim juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keungan dan aset. 

“Dalam melaksanakan dan penyusunan laporan keuangan dan aset kami juga selalu mempedomani hasil temuan-temuan BPK RI tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Menurutnya, diraihnya opini WTP kali ketujuh ini bukan hanya sekedar penghargaan namun bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan. Apalagi, Pemprov Jatim sudah on the track dengan adanya dukungan aplikasi keuangan dan aset yang handal seperti e-newbudgeting. “Sistem ebudgeting yang sekarang menjadi e-newbudgeting merupakan pembenahan pada sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang kami miliki,” urainya.

Terkait temuan BPK untuk LHP atas LKPD Pemprov Jatim Tahun 2017, Pakde Karwo menjelaskan, jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan perbaikannya hanya di sisi administrasi saja. Salah satunya temuannya yakni masalah serah terima aset tetap dari 38 kab/kota atas pengalihan kewenangan pendidikan menengah negeri. 

Hal ini dikarenakan proseduralnya di pemerintah pusat memang belum selesai, karena proses penyerahan aset harus melalui kemendikbud, kemenkeu  baru ke pemprov. “Kami terus melakukan update terkait masalah ini, namun semuanya harus sesua prosedural yang ada,” tegasnya.

Pakde Karwo berharap, dengan capaian WTP ini para pemangku kepentingan tidak melihat hanya sebatas prestasi administratif yang normatif semata. Namun, harus dimaknai sebagai bentuk komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola keuangan Pemprov Jatim.

“Saya minta seluruh instansi yang mengelola keuangan dan aset terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T menyampaikan, opini WTP yang diperoleh Pemprov Jatim ini sama dengan Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Pemberian opini WTP ini juga telah sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan, diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. 

Pada tahun ini, lanjut Isma Yatun BPK memberi penekanan atas serah terima aset tetap dan personil dari 38 pemkab/kota kepada Pemprov Jatim terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah negeri, sesuai UU No. 23 Th. 2014. 

Akibat penyerahan ini maka terjadi peningkatan aset milik Pemprov Jatim yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, harapannya Pemprov segera menginventarisasi  dan memverifikasi jumlah aset yang belum dan sudah diterima. 

“Meskipun ada beberapa temuan tapi tingkat matrealitasnya masih di bawah sehingga tidak mempengaruhi opini WTP,” terangnya.

Pihaknya berharap, Pemprov Jatim tetap melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemprov Jatim. 

Sebelum menyerahkan LHP atas LKPD Prov. Jatim TA 2017, BPK telah meminta tanggapan pada Pemprov Jatim atas konsep rekomendasi BPK, serta rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. 

“Kami harap LKPD audited ini bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya terkait penganggaran, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tukas Isma Yatun.

Turut hadir Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi MM, Plt. Kepala Perwakilan BPK Prov. Jatim Ayub Amali, MM, Ak, C.A, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, dan anggota DPRD Prov. Jatim. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...