Laporan Utama

SMAN 17 Surabaya

SE Gubernur terkait besaran SPP telah diterbitkan. Tapi masih ada saja sekolah yang berusaha 'pasang tarif' di luar SE. Bayang-bayang Pungli yang harus ditertibkan sedini mungkin.

H. Djami’an

Di balik gedung-gedung jangkung yang mulai menyesaki ruang kota, berdiri sejumlah SMA atau SMK yang hidupnya dibiarkan ngos-ngosan. Sebagian besar pendanaannya ditanggung pengurus yayasan. Bahkan tidak jarang diminta-mintakan sumbangan kepada dermawan.

Ilustrasi

Pemprov Jatim tak mau mengalah. Masyarakat Surabaya harus gigit jari. Begitu pula publik Blitar. Keinginannya untuk memperoleh pendidikan gratis tak bergayung sambut. Tidak ada lagi pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri.

Bersekolah tidak hanya belajar akademik. Tidak juga soal-soal non-akademis. Sesungguhnya sekolah merupakan pawiyatan tentang karakter dan tata nilai moral bagi generasi penerus bangsa. Tapi, apa jadinya jika guru-guru SMA/SMK galau pasca-pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke  pemerintah provinsi per 1 Januari 2017? Kualitas pendidikan macam apa yang bakal diperoleh generasi muda harapan bangsa bila orang tuanya tak nyaman? Dunia pendidikan terancam tidak berkualitas dan merana lagi.

Ketua PPID Jatim Ir Eddy Santoso MM (tengah) bersama penerima PPID Award Jatim yang mendorong Provinsi Jatim meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik Katagori Provinsi

SURABAYA (KT) – Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih pertama Keterbukaan Informasi Publik 2016, setelah berhasil meraih prestasi yang sama pada tahun 2012 dan 2013. Di Balik sukses itu, setelah terperosok di urutan ke-9, Ketua PPID Jatim Ir Eddy Santoso MM, langsung tancap gas pada tahun 2015 melakukan gebrakan dan gerakan percepatan. Alhasil pada tahun 2016 berhasil terbaik.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi menerima trofi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla

Provinsi Jatim Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik
Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi mengutamakan informasi publik dari pejabat negara yang dipilih secara langsung atau tidak langsung harus mengedepankan falsafah demokrasi ’’Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...