Laporan Utama

Gubrnur Jawa Timur Pakde Kawo foto bersama dengan para opanelis usai memberikan paparan pada Indonesia Visionary Leader di Auditorium Gedung Sindo, Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Jakarta (Koran Transparnsi) - Mengatasi posisi APBN dan APBD yang stagnan dalam kurun waktu lima tahun, Gubernur Jatim Soekarwo memaparkan sekaligus menyampaikan solusi berupa inovasi pembiayaan Jatim. 

Terdapat dua jenis inovasi pembiayaan yang dilakukan di Jatim yakni fiscal engineering dan creative engineering. 

“Rekayasa pembiayaan perlu dilakukan di Jatim dengan kondisi stagnan atau keterbatasan pada APBD dan APBN,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim dihadapan para panelis Indonesia Visionary Leader di Auditorium Gedung Sindo, Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Dijelaskan, pembiayaan dengan model fiscal engineering diterapkan melalui loan agreement Bank Jatim dengan Pemprov Jatim, rekonstruksi pembiayaan subsidi ke non subsidi (Agro-Maritim Financing), pembentukan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD, serta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).

Melalui loan agreement, lanjutnya, Bank Jatim memberikan suku bunga kredit murah 6-9 persen untuk UMKM. Dengan denikian,  pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah industri primer-sekunder dan mencegah urbanisasi, serta secara etos kerja juga bisa mendidik UMKM menjadi entrepreneur. 

Pembiayaan tsb antara lain  untuk mendanai onfarm pada proses primer sekunder atau dinamakan Agro Maritim Financing. Ini antara lain dilakukan dengan melihat potensi share pertanian Jatim terhadap PDRB mencapai 13,65 persen dengan tenaga kerja sebanyak 33,40 persen.  

Menurutnya, solusi pembiayaan ini diharapkan bisa menggeser nilai tambah ke pedesaan, sehingga menjadi solusi terhadap anomali inflasi di pedesaaan, serta menurunkan kemiskinan di pedesaan. 

Melalui pembiayaan model fiscal engineering ini, jelas orang nomor satu di Jatim tsb, Pemprov Jatim juga memberlakukan BLUD pada Organisasi Perangkat Daerah,  yang salah satu contohnya yakni rumah sakit. Dengan diberlakukannya BLUD ini, pelayanan tidak menggunakan APBD. 

Demikian pula, dilakukan pendirian PBF dan PBAK yang akan meningkatkan PAD serta sekaligus  efisiensi. “Yang terbaru, tahun 2018, Pemprov Jatim memBLUD-kan sebanyak 20 SMKN yang berada di bawah Dinas Pendidikan Prov. Jatim,” ujarnya.

Sedangkan untuk model pembiayaan creative engineering diterapkan pada pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP). 

Ia menambahkan Jatim jyga mengusulkan corporate bond yang secara prinsip disetujui, tetapi nasih dipelajari teknisnya oleh OJK.  

Ditambahkan, yang dijual pada corporate bond ini adalah prospek proyeknya. Sebagai contoh, Prospek Pelabuhan Probolinggo dengan pengelola PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Port Service. Pelabuhan ini memiliki potensi 40 persen lebih efisien dibandingkan Tanjung Perak.

Sementara untuk pembiayaan dengan PPP telah dilakukan Proyek SPAM Umbulan yang menjadi showcase kerjasama pemerintah badan usaha. Dalam hal ini, Pemprov Jatim antara lain memiliki peranmemberi dukungan perijinan, pengadaan tanah, konservasi wilayah serapan, serta menerima air dan membayar tarif ke badan usaha, suplai air, dan menerima tarif dari PDAM.

Rektor Universitas Paramadina dan Dirjen Otonomi Daerah Puji Inovasi Pembiayaan di Jatim

Seusai mendengarkan paparan yang disampaikan Pakde Karwo, Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah, PhD memuji inovasi pembiayaan yang dilakukan sebagai terobosan di Jatim. Yang paling bagus adalah pembiayaan SPAM Umbulan.  

“Kalau semua daerah melakukan seperti Jatim, Indonesia bisa seperti tiongkok yang bisa cari solusi pembiayaan,” pujinya.. Pujian serupa disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Soni Sumarsono, M.DM . (min)

 

Makin Rahmat dari Arab Saudi

Larangan Singgah di Laut Merah & Jabal Magnet

Laporan Wartawan Koran Transparasi Makin Rahmat dari Arab Saudi 

SELAMA mendampingi jamaah umroh bulan Rabiul Awal (Nopember) dan Rabiul Akhir (Desember) ke Haromain (dua tanah suci Mekah-Madinah) ada beberapa tempat yang saat ini belum bisa disinggahi. Padahal, bumbu dari perjalanan ritual di Madinah al Munawaroh dan umroh di masjidil Haram Makkatul Mukaromah, adalah tempat-tempat yang sangat bersejarah dalam perkembangan Islam. 

Guna mengurai lebih mendalam, Makin Rahmat, wartawan senior korantransparansi.com wartatransparansi.com dan media cetak Koran Transparansi berusaha mengurai di balik larangan dan tindakan apa yang semestinya menjadi perhatian para dlofiullah (tamu Allah SWT) dan tamu Rasulullah SAW. Hal tersebut penting, sehingga travel yang mengantarkan para jamaah harus mencari pilihan alternatif dalam rangkaian padatnya ibadah di tanah suci.

Ustadz Muhammad Mujahid, Tour Leader (TL) senior PT. Arofahmina, travel umroh dan haji plus di Jl. Kartini 84 Surabaya, menandaskan, niat tulus dan pemahaman secara utuh sebagai dloifullah dan mempersiapkan bekal taqwa saat menjalankan ibadah umroh, menjadi prioritas utama dengan tetap memberikan pelayanan yang aman, nyaman, menyenangkan dan memberikan kenikmatan. 

“Pengalaman sebagai TL umroh memang banyak lika-likunya, karena fakta di lapangan sering terjadi hal-hal yang diluar prediksi dan jadwal yang kita rancang. Mulai dari masalah transportasi, akomodasi, penginapan (hotel) hingga teknis saat beribadah di Madinah dan Mekah. Contoh sederhana, kamar hotel yang berpencar atau tersebar di beberapa lantai, tentu bakal menambah ekstra pengawasan. Belum lagi ketika jamaah kesasar. Jadi, semua harus dihadapi dengan telaten, sabar, dan bisa ngemong jamaah,” paparnya.

Ustadz yang juga Ketua Kordinator para Hafidz (penghafal Alquran) di Surabaya ini, tetap yakin kalau situasi jamaah saat di Haromain diperlukan kordinasi yang intens, terutama peran di muthowif (guide) yang mendampingi secara teknis kepada jamaah. Pemahaman ini perlu, karena karakter jamaah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjaga keutuhan, kekompakan, dan kebersamaan jamaah dalam pelaksanaan program.

“Selama ini, buku panduan yang dibagian kepada jamaah jarang yang membaca, apalagi merasa ikut aktif. Jadi, TL dan muthowif harus terus mengingatkan dan mengumunkan kembali kepada jamaah, baik secara door to door, lisan atau melalui group WA yang telah dibentuk. Intinya, komunikasi interaktif harus terus terjalin. Soal, larangan jamaah tidak boleh ke Jabal magnet saat di Madinah, kita harus update (mencari informasi terkini), mengapa dilarang,” kata Ustadz Mujahid.

Dari informasi para partner travel yang ada di Haromain, dan pengumuman langsung dari pengelola dua tempat suci Mekah-Madinah, pendamping jamaah harus bisa mencari solusi terbaik dan mengatur kondisi tetap kondusif dan tentram. Maksudnya, kalau di Madinah belum bisa mengunjungi kawasan Mantiqo baidlo’ (daerah putih) yang dikenal sebagai gunung (jabal) magnet harus disampaikan kondisi yang sebenarnya kepada jamaah. “Ternyata, sopir resmi dari perusahaan (muasasah) yang dilarang singgah, sehingga jamaah yang memang ngebet ingin ziarah ke jabal magnet bisa menyewa kendaraan setiap saat yang ada di sekitar masjid Nabawi. Per orang bisa kena 30-40 real. Kalau tarif jamaah atau rombongan, mobil Hiace bisa meminta 300 real pulang pergi. Untuk bus, bisa 1.000-1.200 real. Jadi, harus fleksibel. Sopir resmi dari muasasah sendiri, seperti Rawahel kalau melanggar kena denda dan ancaman ijin kerja (Ighomah) bisa dicabut,” paparnya.

Sebenarnya, selama di Madinah, tempat yang saat ini menjadi idola, selain kenikmatan ziarah ke makam Rasaulullah SAW, Raudlo (tempat mustajabah), ziarah ke masjid Quba, ke Suhada Uhud (pejuang perang Uhud), adalah museum Asmaul Husna dan Museum Al-Quran. Dua tempat yang berdempetan dengan pintu nomor 5 dan 13 ini menjadi jujugan di waktu pagi maupun sore hari. Karena berjubelnya pengunjung, penanggung jawab  dua museum akhirnya memberlakukan jadwal kunjung melalui WA, sehingga tidak menumpuk dari travel mana. 

Tempat idola lain yang sebelumnya nyaris tidak pernah terlewatkan oleh jamaah, adalah ziarah ke percetakan alquran. Percetakan terbesar di dunia dan menghasilkan produk mushaf Alquran terbaik tersebut selalu memberikan souvenir kepada pengunjung pria da nada kesempatan membeli di dept store percetakan dengan harga lebih murah. “Sayang, tempatnya masih direnovasi. Era raja Salman ini, memang kota Madinah dan Mekah terus berbenah.”

Larangan ke Laut Merah

Hampir semua jamaah umroh ketika ditanya suasana beribadah di Mekah dan Madinah, menyatakan, ibadah di Madinah lebih tertib, dan suasana lebih hikmah. Mulai masuk masjid Nabawi, sudah terkondisikan antara jamaah pria dan perempuan, sehingga konsentrasi petugas untuk mengatur atau mengawasi jamaah lebih fleksibel. Baik di sektor kanan-kiri masjid semua sudah teratur, mulai dari areal khusus perempuan di halaman masjid sampai di dalam masjid.

Pengakuan senada disampaikan H. Edy, jamaah asal Mojokerto. Pengusaha sayur-mayur ini rutin mengajak keluarganya umroh. Kebetulan di bulan Nopember 2017, ada 12 orang yang ikut. “Nggak tahu bagaimana menceritakannya, pokoknya kalau di Madinah, rasanya kok lebih nikmat. Apalagi, saat di Roudlo, pinginnya berlama-lama. Sedang di Mekah, kesannya semrawut karena jamaah pria dan wanita masih bisa membaur, baru saat menjelang shalat ada penertiban. Belum lagi, jamaah yang melakukan thowaf. Jadi, sering bikin bingung jamaah, terutama yang baru pertama umroh. Untungnya, ikut travel Arofahmina, TL-nya oke dan lebih perhatian dalam pendampingan jamaah,” katanya.

Dibenarkan H. Nurtanio, saudara Abah Edy, bahwa usai melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Mekah, saat kepulangan ke tanah air, jamaah biasanya mampir ke kawasan bisnis Ballad dan Chornice di Jeddah dan singgah di masjid terapung Rahmah atau laut merah. Sayangnya, mulai musim umroh ini ada larangan untuk singgah dan melewati jalur Laut Merah. Anehnya, sopir yang biasa mampir pun enggan untuk menuruti jamaah karena ancaman denda bigitu besar. 

“Kemarin ada teman sopir nekad lewat ke jalur Laut Merah, kebetulan ada patrol langsung nopol busnya difoto dan dikirim ke kepolisian setempat, tidak berselang lama sudah ada laporan kalau sopir tersebut kena denda 2.000 real. Bahkan, kalau sampai melanggar lagi, surat izin kerja (ighomah) akan dicabut dan dipulangkan paksa ke Negara asal. Ya, akhirnya para sopir pilih cara aman, walau ada tambahan tip dari jamaah,” kata Lalu, coordinator sopir dari perusahaan Rawahel.

Sebagai pengganti, kalangan TL, muthowif dan pengelola jamaah umroh mulai melirik destinasi lain yang tidak jauh dari rute kepulangan. Salah satu tempat yang mulai disinggahi jamaah, adalah museum Alamoedi, Mekah. Sebetulnya, ada beberapa lokasi pilihan seperti pabrik parfum, museum al-Syareef dan ziarah ke Thaif.

Tapi, museum Alamoedi berlokasi di kawasan Shumaysi, Kubri, Mekah, Saudi Arabia ini banyak memberikan tambahan pengetahuan dan hiburan bagi jamaah. Selain, bangunan antik dari tanah liar dan ornament kuno. Pemiliknya memang punya selera seni luar biasa, karena mampu mengumpulkan beberapa benda bersejarah seperti duplikat pedang Umar bin Khattab, cara memanah, senjata buruan, pakaian ala Arabia, dan benda-benda bersejarah. 

Hijran, muthowif asal Lombok menganggap museum Alamoedi lebih pantas dikunjungi. “Bisa dilihat sendiri, begitu lengkapnya sarana yang ada. Saya yakin, jamaah pasti senang. Jadi, ada pengganti bagi jamaah ketika tidak boleh singgah di Laut Merah,” katanya.

Mengapa, jamaah dilarang singgah di Laut Merah? Informasi yang digali menyebutkan, kawasan yang ditata sebagai areal wisata dan tempat pelepas lelah ini menjadi destinasi bagi masyarakat Jeddah dan sekitarnya. Jadi, khusus hari Jumat, Sabtu dan Ahad (Minggu), lokasi Laut Merah padat dikunjungi jamaah umroh yang transit sebelum menuju ke bandara Jeddah. 

Konon, karena ada jamaah yang usil dan membuat perayaan ulang tahun dengan menyalakan lilin dan kue ultah, selain menganggu warga Jeddah yang ingin menikmati Laut Merah. Perayaan berbau nasrani dan yahudi ini tentu membuat masyarakat terusik dan terekam sehingga dilaporkan pejabat pemerintahan setempat sampai akhirnya terbit larangan bagi kendaraan jamaah umroh melewati kawasan Laut Merah.

Dari peristiwa di atas, sebetulnya menjadi ibrah (pelajaran) bagi jamaah umroh yang telah menjalani gemblengan sebagai tamu Allah dan Rasulullah. Sebagai dloifullah, tentu juga mengikuti etika dan tata cara yang tidak bersinggungan dengan tuan rumah. Begitu pula, ketika jamaah ada di tempat yang diminta masyarakat setempat. Lebih penting, ada peran pemerintah menjadi penyeimbang dan mensosialisasikan efek dari prilaku yang tidak sejalan atau berseberangan dengan kerajaan Saudi Arabia. Semoga membawa manfaat. Aamiin. (*/mat)

 

 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi, menerima Anugererah KASN Tahun 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto Kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Kamis (28/12) malam.

JAKARTA (Koran Transparansi) - Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo  makin diakui publik.

Buktinya pemerintah pusat memberikan apresiasi  tinggi dengan diserahkannya sebuah penghargaan berupa Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun 2017 untuk kategori Innovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam  Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KASN, Prof. Dr. Sofyan Effendi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi, mewakili gubernur pada acara Malam Penganugerahan Penghargaan Pejabat Tinggi Madya Teladan Nasional dan Anugereah KASN Tahun 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto Kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Kamis (28/12) malam.

Menjawab pertanyaan media, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi mengatakan, keberhasilan ini karena keseriusan Pemprov Jatim dalam melaksanakan sistem merit secara konsisten guna mewujudkan ASN yang profesional, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

Implementasi sistem merit di Pemprov dan kabupaten/kota di Jatim, lanjut Akhmad Sukardi, salah satunya  mewajibkan assessment bagi seluruh pejabat struktural. Kedepan, guna meningkatkan kualitas ASN secara menyeluruh, seluruh ASN baik struktural maupun non struktural juga akan dilakukan assessment. 

“Kami juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa. Jika di kabupaten/kota belum ada tenaga untuk melakukan assessment, kami siap membant dan memfasilitasi," katanya.

Ditambahkan, assessment kepada seluruh ASN tersebut terutama  akan lebih diarahkan kepada manajemen karier. Lewat assessment, diharapkan pemerintah memiliki calon-calon potensial untuk menjadi pejabat di masa depan. “Jadi jika ada seleksi terbuka, calon-calon itulah yang akan diajukan” imbuhnya. 

Selain Pakde Karwo, dua bupati asal Jatim juga berhasil meraih penghargaan pada malam ini, yakni Bupati Banyuwangi dan Bupati Ngawi. Keduanya berhasil meraih penghargaan Anugerah KASN 2017 dalam kategori “Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi”. 

Dalam kesempatan ini, MenPAN RB, Dr. H. Asman Abnur, SE, M.Si menjelaskan pemberian anugerah KASN ini sebagai penghargaan kepada instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen, inovasi, dan konsisten sehingga ikut mendorong terwujudnya ASN jaman “now”.

ASN jaman “now” adalah ASN yang modern, melek teknologi, profesional, sanggup mengikuti perkembangan jaman, serta mampu bekerja secara cepat, cerdas, dan solutif. Asman optimis, ASN jaman “now” akan membuat bangsa ini lebih maju dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kedepan, ASN tidak akan kalah dengan pegawai perusahaan korporasi. Ingat, ASN adalah kunci keberhasilan dan motor manajemennya negara” ujarnya.

Dikatakan,  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sistem seleksi ASN secara terbuka, obyektif dan transparan. “Kompetisi yang terbuka penting dilakukan sebagai manifestasi pelaksanaan merit system, lebih-lebih dalam pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT,” ujarnya.

Penganugerahan KASN ini, imbuh Arman, juga menjadi motivasi serta mendorong setiap individu pejabat untuk terus menjadi pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain. Selain itu, juga keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. (min)

Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.

PONTOANAK (KT) - Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh sertifikat tanah di Indonesia selesai dibagikan kepada masyarakat pemilik tanah pada 2025.

"Target saya pada 2025 harus rampung urusan sertifikat, artinya lagi pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak tidur, pokoknya saya kejar terus saya ikuti prosesnya," kata Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.

Pada hari itu Presiden Joko Widodo membagikan 110.394 sertifikat untuk lahan di Kalimantan Barat.

Pada saat yang bersamaan ada 6 menteri Kabinet Kerja yang membagikan sertifikat di 6 provinsi lain yaitu di Jawa Timur dibagikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sekitar 469 ribu sertifikat, di Makassar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebanyak 90.543 sertifikat.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebanyak 63.926 sertifikat di Sulteng, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur membagikan 82.121 sertifikat di Jambi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membagikan 122 sertifikat di Lampung dan 140.335 sertifkat dibagikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di Palembang.

"Sebelumnya saya minta sertifikatnya diangkat semua yang di Kalbar, Sulteng, Sulses, Jatim, Lampung, Jambi, Sumsel diangkat semuanya mau saya hitung. Jangan turun dulu di seluruh Indonesia mau saya hitung," tutur Presiden.

Ada total 1.080.000 sertifikat yang dibagikan dari seluruhnya 4,2 juta sertifikat yang dibagikan sepanjang 2017 dari target 5 juta sertifikat.

"Target kita 5 juta yang dibagikan tahun ini, tahun depan 7 juta, tahun 2019 target kita 9 juta, pokoknya pegawai BPN, kanwil BPN gak tidur, gak tahu berapa tahun," ungkap Presiden.

Presiden bahkan mengaku sudah mengangkat ribuan juru ukur baru untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.

"Katanya Pak Menteri ke saya, Pak 'juru ukurnya kurang Pak', sudah dicari, sudah berapa pak? Sudah tambah 4.600 juru ukur, kalau kurang tambah lagi tidak ada alasan rakyat tidak pegang sertifikat," ucap Presiden, menegaskan.

Menurut Presiden, sudah berpuluh-puluh tahun BPN hanya membagikan 400-500 ribu sertifikat per tahun.

"Saya hitung kalau dari 126 juta warga yang harus pegang sertifikat dan saat ini baru diberikan 46 juta sertifikat, berarti masih 80 juta sertifikat yang dibagikan. Kalau setiap tahun 500 ribu sertifikat, baru 160 tahun selesai saya gak mau itu," tukas Presiden.(MIN)

Marsekal Hadi dan Jenderal Gatot. (Foto: Agus Suparto-Fotografer Istana Kepresidenan)

JAKARTA (KT) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan tidak ada istilah like and dislike dalam pembinaan karier prajurit TNI. Hadi mengatakan keputusannya membatalkan rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) didasari evaluasi yang berkesinambungan.

"Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," tegas Hadi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (20/12/2017)

Hadi menjelaskan pembatalan mutasi itu karena para Pati masih diperlukan di jabatannya semula. Ini berdasarkan perhitungan tantangan yang akan dihadapi organisasi.

"Untuk mengemban amanah sebagai Panglima TNI, saya telah melaksanakan evaluasi berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas kedepan," jelas Hadi.

Penilaian dirotasi atau tidaknya prajurit TNI, lanjut Hadi, juga didasarkan pada penilaian tentang profesionalitas kerja dan perilaku prajurit.

"Dasar penilaian SDM adalah profesionalitas dan manned system. Terkait dengan pembinaan karier prajurit TNI itu sudah baku, semua berdasarkan profesionalitas dan manned system yang selalu kita lakukan," terang Hadi.

Hadi membatalkan sebagian keputusan Panglima TNI sebelum dirinya, Jenderal Gatot Nurmantyo, terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan 84 perwira tinggi (pati) TNI. Salah satunya, Letjen TNI Edy Rahmayadi tetap menjadi Pangkostrad.

Pembatalan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017.

Dalam surat keputusan itu disebutkan perubahan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantyo pada 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI atas nama 84 perwira tinggi TNI, termasuk Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Dalam keputusan tersebut, ada 16 nama yang mengalami perubahan. Nama-nama tersebut sebelumnya tertulis sebagai berikut: 

1. Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini),

2. Mayjen TNI Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad

3. Mayjen TNI AM Putranto, dari Pangdam II/Swj menjadi Asops Kasad.

4. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Swj

5. Brigjen TNI Heri Wiranto, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad

6. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI

7. Kolonel Inf Agus Setiawan dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad

8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, dari Dankodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad

9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI

10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar

11. Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar

12. Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar 

13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak dari Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI

14. Brigjen TNI Herawan Adji dari Dir F Bais TNI menjadi Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI

15. Kolonel Kav Steverly Christmas P dari Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Dir F Bais TNI

16. Kolonel Inf Syafruddin dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI

Dengan adanya keputusan ini, mutasi keenam belas perwira tinggi tersebut tidak ada alias dihilangkan. Ke-16 pati itu tidak lagi masuk dalam mutasi 84 perwira tinggi dalam surat keputusan Panglima TNI sebelumnya.

"Dengan demikian, maka Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 telah diadakan perubahan," demikian isi kutipan dalam surat keputusan tersebut. (min)

2018, Kemendikbud Fokus Garap Anak Yatim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, beberapa waktu lalu. Ia menyebut, salah satu fokus kerja Kemendikbud di 2018 adalah menggarap anak yatim

JAKARTA (KT) - Pemerinatah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tergerak untuk menangani masalah pendidikan anak yatim. Pada tahun anggaran 2018 nanti, Kemendikbud akan memprioritaskan empat program untuk dilaksanakan yang salah satu diantaranya  membantu anak yatim. 

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, persoalan anak yatim ini menjadi bagian optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP). Dikatakannya, ada sekitar 980 ribu anak yatim yang bakal mendapat bantuan pihaknya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut dia, gagasan ini datang dari Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. 

"Memberikan fokus pada siswa yatim, baik yang masih dalam keluarga maupun panti asuhan," ucapnya, di Kantor Kemendikbud di Jakarta, Selasa (19/12). 

Terobosan, lanjutnya, sudah dilakukan Kemendikbud pada 2017 dan 2018 berupa KIP berbentuk kartu ATM. Artinya, dana yang diterima para siswa dalam PIP bukan berupa uang tunai. Sehingga para siswa bisa menarik saldo sesuai keperluan. Sisanya bisa digunakan sebagai tabungan. 

Awalnya, aku dia, ada kesulitan penerapan gagasan KIP berupa ATM tersebut. Terutama di SD yang pesertanya masih di bawah umur. Namun Kemenndikbud melakukan komunikasi dengan OJK dan pihak bank, sehingga seluruh pemegang KIP bisa menerima dana secara non tunai. Hal ini juga, menurutnya, sebagai upaya mewujudkan melek perbankan (banking literacy). 

Selain optimalisasi PIP, Muhadjir juga tiga fokus Kemendikbud lainnya. Yakni, Revitalisasi Pendidikan Vokasi atau Kejuruan, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan peningkatan mutu Ujian Nasional (UN). 

Dalam hal revitalisasi pendidikan vokasi, Kemendikbud mengaku akan melakukannya melalui pembenahan kurikulum SMK agar selaras dengan kebutuhan di dunia usaha dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI).

"Salah satu caranya dengan mengevaluasi jurusan-jurusan yang sulit diserap dunia usaha. Pendidikan vokasi akan difokuskan pada maritim, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif," Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, di kesempatan yang sama. 

Guru-guru vokasi, katanya, juga akan diberikan program keterampilan ganda. Guru-guru pengampu mata pelajaran adaptatif di SMK, seperti matematika, Kimia, Bahasa Indonesia, dan sebagainya, akan diberikan pendidikan keterampilan. Misalnya di SMK Grafika, guru akan diberi pendidikan desain. Sehingga akan memiliki kemampuan mengampu mata pelajaran produktif. 

Tentang pendidikan karakter, Kemendikbud juga akan melakukannya lewat Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 agar menjadi gerakan bersama dengan pelibatan dan kerja sama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jam kerja guru pun akan disesuaikan dengan jam kerja PNS, yaitu 40 jam per minggu. 

"Masalahnya selama ini kan guru dianggap bekerja hanya kalau ada di dalam kelas. Padahal di luar kelas mereka juga melakukan tugas sebagai guru," kata Muhadjir. 

Dengan itu, guru tidak harus mengajar di dalam kelas. Pendidikan karakter bisa dibangung di luar ruang. Muhadjir menyampaikan, sistem pendidikan nantinya akan diarahkan untuk belajar dari lingkungan, tidak mesti di dalam ruangan. Dengan adanya penyesuaian jam kerja guru, maka hal ini dimungkinkan. 

Soal fokus peningkatan mutu UN, Kemendikbud juga akan mengoptimalisasi pelaksanaan ujian nasional berbasi komputer (UNBK). Pada 2017,  sudah ada 33.448 sekolah yang melaksanakan UNBK. Dengan kata lain, sudah ada 49% peserta UN yang mengikuti UNBK. Diharapkan tahun depan, kata Muhadjir, bisa terus bertambah. Setidaknya tahun depan, seluruh provinsi bisa ikut menyelenggarakan UNBK. (rin)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...