Laporan Utama

 Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo memukul gong sebagai tanda dibukanya Gelar Kriya Dekranasda JawaTimur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya, Kamis (15/3).

SURABAYA (Korantransparansi.com) - Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si terus berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim, salah satunya melalui pengembangan produk-produk unggulan yang berasal dari sektor UMKM.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Gelar Kriya Dekranasda JawaTimur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya, Kamis (15/3).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubenur Jatim ini menjelaskan, PDRB Jatim Tahun 2017 yang mencapai 2.019,20 triliun rupiah, sebanyak 1.100 trilun rupiah atau 54,98 persen berasal dari sektor UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,21 persen atau sekitar 185 triliun rupiah berasal dari UMKM binaan Dekranasda Jatim.

“Ini bukti konkret dari kerja keras yang terus dilakukan Dekranasda Jatim sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Untuk itu, Pakde Karwo menyambut baik pelaksanaan Gelar Kriya Dekranasda Jatim ini. Menurutnya acara ini sangat penting, karena kriya, fashion dan kuliner adalah bagian yang wajib dikembangkan dan tidak ada batasnya. Selain itu, ketiga aspek ini sangat berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi pendapatan sesorang, maka makin tinggi gaya hidupnya.

“Gaya hidup dan fashion yang naik ini sebagai tanda pendapatan daerah naik, justru bagus. Sekarang tugas kita adalah menaikkan kualitas produk dan membuat packaging yang lebih bagus terhadap produk-produk ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ke depan, mengantisipasi perkembangan teknologi, pada Bulan Mei nanti Jatim akan memiliki etalase penting dalam ekonomi digital Jatim. Sistem yang sedang dikembangkan oleh Diskominfo dan Disperindag Jatim ini nantinya akan menjual produk-produk unggulan Jatim baik melalui pameran manual maupun digital.

Tak hanya itu, berbagai layanan online dan sistem digital sudah dikembangkan oleh Provinsi Jatim. Salah satunya East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim. Layanan ini berbentuk dashboard investasi berbasis web yang memberikan kemudahan berinvenstasi di Jatim.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada para pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM untuk meningkatkan keramahan pada pembeli. Ini menjadi salah satu unggulan dalam menciptakan kemudahan berbisnis di jatim.

Kemudahan ini, lanjutnya, membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan peringkat satu tingkat kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute Singapura, dengan riset dilakukan selama April-September 2017 di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. 

“Kemudahan berbisnis itu dilihat dari sumeh-nya orang, tidak cemberut. Di negara-negara maju pun, pelayanan di depan itu dilatih untuk terus tersenyum,” katanya.

*Kembangkan Potensi Captive Market*

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni 261 juta orang lebih atau sekitar 40 persen jumlah penduduk ASEAN merupakan pasar yang pasti (captive market). Potensi ini harus terus dikembangkan terutama dalam perdagangan antar daerah.

“Perdagangan antar daerah kita selalu surplus, ini membuktikan produk kita punya daya saing. Jika kita bisa menguasai pasar dalam negeri pasti kita bisa survive menguasai pasar internasional, apalagi masyarakat Jatim kreatif dan inovatif”, kata Bude Karwo, sapaan lekatnya.

Menurutnya, dalam era pasar bebas ini para perajin dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan berinovasi menghasilkan produk berkualitas, berkarakter budaya lokal dan memiliki harga yang kompetitif. Dekranasda Jatim, lanjutny, terus berupaya memfasilitasi para perajin salah satunya melalui pameran ini.

Selain menyelenggarakan pameran, Dekranasda Jatim juga fokus dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas produk, membantu akses permodalan bagi perajin, serta memfasilitasi sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI.

Selama 2017, lanjut Bude Karwo, Dekranasda Jatim bekerjasama dengan berbagai instansi terkait telah memfasilitasi UKM dan IKM Jatim. Diantaranya, dengan menyelenggarakan bimtek kepada 520 UKM dan IKM bidang kerajinan batik tulis warna alam, pengembangan produk kulit dan alas kaki, serta peningkatan mutu bordir.

Juga, melakukan pengembangan kewirausahaan bagi 170 perajin produk sulam handicraft dan batik gedog, serta memfasilitasi pelaksanaan ISO, SNI, HAKI, bagi 847 UKM dan IKM. Selain itu, memfasilitasi UKM dan IKM dalam pelaksanaan pameran Jatim Fair, Surabaya Internasional Jewellery Fair 2017 dan Festival Indonesia 2017 di Moscow, Rusia.

Di akhir sambutannya, Bude Karwo menyampaikan terimakasih dan  penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Dekranasda kab/kota yang telah berkontribusi, mendukung dan memfasilitasi para perajin di daerah.

Gelar Kriya Dekranasda Jatim 2018 yang diselenggarakan dalam rangka HUT Dekranas ke-38 ini dilaksanakan selama empat hari, 15-18 Maret 2018. Pameran ini diisi berbagai stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan kriya terlengkap dari 38 Dekranasda kab/kota se-Jatim, BUMN, BUMD, beberapa UKM mandiri dan OPD Jatim seperti Dinas Koperasi UMKM dan Disbudpar Jatim. 

Produk yang dipamerkan diantaranya kerajinan kulit, batik, bordir, aksesoris dan furniture. Dalam acara ini turut dilaksanakan lomba fashion show busana batik untuk Dekranasda dari kab/kota se-Jatim.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dekranasda Jatim, Ketua Dekranasda Kab/Kota se-Jatim, serta beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim. (adv/min)

 

 Ketua Konfederasi Wartawan Thailand, Thepchai Young, yang akan menjabat sebagai Presiden CAJ hingga 2020.

BANGKOK (Koran Transparansi) - Kepemimpinan Konfederasi Wartawan ASEAN (Confederation of ASEAN Journalists/CAJ) secara resmi diserahterimakan dari Vietnam kepada Thailand. Transfer kepemimpinan CAJ dilakukan dalam Sidang Umum ke-19 CAJ yang diselenggarakan di Hotel Emerald, Bangkok, Thailand, Jumat (26/1/2018). 

Peralihan kepemimpinan CAJ ditandai dengan penyerahan pataka CAJ dari Ketua Asosiasi Wartawan Vietnam Thuan Huu yang sejak 2015 menjadi Presiden CAJ kepada Ketua Konfederasi Wartawan Thailand, Thepchai Young, yang akan menjabat sebagai Presiden CAJ hingga 2020. 

Sementara Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa ditetapkan sebagai Wakil Presiden CAJ. Indonesia akan menempati kursi Presiden JAC pada 2020 bersamaan dengan Sidang Umum ke-20 CAJ. 

CAJ didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1975 lima organisasi dari lima negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Kelima organisasi wartawan tersebut adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Nasional Wartawan Malaysia (National Union of Journalists' Malaysia/NUJM), Klub Pers Nasional (National Press Club of the Philippines/NPC), Persatuan Nasional Wartawan Singapura (Singapore National Union of Journalists/SNUJ), dan Konfederasi Wartawan Thailand (Confederation of Thai Journalists/CTJ).

Adapun Asosiasi Wartawan Vietnam (Vietnam Journalists Association/VJA) bergabung dengan CAJ pada tahun 1996, disusul Asosiasi Wartawan Laos (Laos Journalists Association/LJA) tiga tahun kemudian.

Dalam Sidang Umum CAJ kali ini, Klub Wartawan Kamboja (Cambodia Journalists' Club/CJC) secara resmi menjadi anggota kedelapan CAJ. 

CAJ diririkan untuk memajukan kehidupan jurnalisme dan meningkatkan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab selain untuk mempererat hubungan internal wartawan negara-negara anggota ASEAN. 

Dalam Piagam CAJ juga disebutkan bahwa organisasi ini didirikan untuk meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antarwarga ASEAN demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian serta ikut memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga ASEAN.

Upacara pembukaan Sidang Umum CAJ yang digelar Jumat pagi di tempat yang sama dihadiri Menteri Industri Thailand Dr. Uttama Savanayana dan sejumlah pejabat Thailand serta praktisi media. 

Sidang Umum ke-19 CAJ juga dihadiri Asosiasi Wartawan Myanmar (Myanmar Journalists' Association/MJ) dan Asosiasi Wartawan Seluruh China (All China Journalist' Association/ACJA) sebagai peninjau. Myanmar akan bergabung dengan CAJ dalam waktu dekat.

Amandemen Piagam CAJ

Sehari sebelum Sidang Umum CAJ (Kamis, 25/1/2018) diselenggarakan Rapat Dewan Direktur (Board of Director Meeting) yang dihadiri pimpinan organisasi anggota CAJ dan direktur CAJ dari semua negara anggota. 

Di dalam rapat yang dipimpin oleh Sekjen CAJ Ho Quang Loi dari Vietnam tersebut dibicarakan perubahan atau amandemen sejumlah artikel di dalam Piagam CAJ untuk disahkan dalam Sidang Umum CAJ.

Perubahan dilakukan terhadap artikel yang mengatur keanggotaan CAJ. Rapat Dewan Direktur sepakat untuk menghapuskan istilah Anggota Pendiri (Charter Member) dengan tetap memberikan penghormatan dan pengakuan kepada lima organisasi pendiri.

Dengan perubahan ini, kini semua anggota CAJ memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebelumnya, Anggota Pendiri CAJ memiliki hak untuk menentukan keanggotaan baru CAJ. 

Selain itu juga dilakukan perubahan mengenai artikel yang mengatur Sekretariat. Dewan Direktur CAJ sepakat mempertahankan posisi Jakarta yang merupakan tempat kelahiran CAJ sebagai lokasi Sekretariat Tetap. 

Disebutkan bahwa Sekretariat Tetap memiliki tugas menyimpan dokumen yang terkait CAJ dan memiliki peranan penting dalam menjalin hubungan antara CAJ dan Sekretariat ASEAN di Jakarta.  

Di sisi lain, Sekretariat CAJ berada di negara yang tengah menjadi pemimpin CAJ. Selain itu juga disebutkan bahwa operasional CAJ akan dikelola oleh Sekretaris Jenderal yang berasal dari negara yang sedang memimpin CAJ.   

Delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ke-19 CAJ ini dipimpin Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa. 

Anggota delegasi PWI terdiri dari  Direktur CAJ Bob Iskandar, Ketua PWI Bangka Belitung Mohammad Fathurrahman, Ketua PWI Kalimantan Barat Gusti Yusri Ismail, Ketua PWI Jambi Saman Muraki, Ketua PWI Sulawesi Barat Naska Mahmud Nabhan, Wakil Ketua PWI Bangka Belitung Nico Alpandy, Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kalimantan Barat Haryani. 

Wartawan ASEAN Melawan Fake News

Sidang Umum ke-19 CAJ memberikan perhatian serius pada dua hal yang saling berkaitan. Pertama, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta kedua, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang mendompleng hal pertama. 

Presiden Konfederasi Wartawan Thailand, Thepchai Young, mengatakan, kabar bohong atau hoax dan ujara kebencian menjadi persoalan yang sedang dihadapi kawasan Asia Tenggara dan seluruh dunia. 

CAJ merasa berkewajiban untuk meningkatkan kerjasama dalam hal melawan fake news dan ujaran kebencian ini. 

"Thiland akan menggelar berbagai forum di tingkat kawasan untuk memerangi fake news dan ujaran kebencian," ujar Thepchai Young. 

Adapun dalam laporan yang disampaikannya, Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa menyampaikan dua pekerjaan besar yang sedang dilakukan masyarakat pers Indonesia. Pertama membangun praktik media yang profesional, dan kedua membangun tradisi pers yang sehat di kalangan wartawan dengan meningkatkan kompetensi.

Mengutip data yang disampaikan Dewan Pers Republik Indonesia hingga Desember 2017, saat ini ada 950 perusahaan media yang terdaftar dan terverifikasi secara administrasi. 

Dari jumlah itu, sebanyak 171 telah terverifikasi dan karenanya dinyatakan profesional. Rinciannya adalah, 101 media cetak, 22 stasiun televisi, delapan stasiun radio, dan 40 media siber. 

Ditambahkan Teguh, Dewan Pers juga telah menerbitkan kartu kompetensi untuk lebih dari 11 ribu wartawan.    

"Kedua hal ini, menurut kami adalah cara yang jitu untuk melawan perkembangan kabar bohong dan ujaran kebencian, selain dengan melakukan kampanye literasi media yang massif dan terus menerus kepada anggota masyarakat," demikian Teguh. (mat)

Gubrnur Jawa Timur Pakde Kawo foto bersama dengan para opanelis usai memberikan paparan pada Indonesia Visionary Leader di Auditorium Gedung Sindo, Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Jakarta (Koran Transparnsi) - Mengatasi posisi APBN dan APBD yang stagnan dalam kurun waktu lima tahun, Gubernur Jatim Soekarwo memaparkan sekaligus menyampaikan solusi berupa inovasi pembiayaan Jatim. 

Terdapat dua jenis inovasi pembiayaan yang dilakukan di Jatim yakni fiscal engineering dan creative engineering. 

“Rekayasa pembiayaan perlu dilakukan di Jatim dengan kondisi stagnan atau keterbatasan pada APBD dan APBN,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim dihadapan para panelis Indonesia Visionary Leader di Auditorium Gedung Sindo, Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Dijelaskan, pembiayaan dengan model fiscal engineering diterapkan melalui loan agreement Bank Jatim dengan Pemprov Jatim, rekonstruksi pembiayaan subsidi ke non subsidi (Agro-Maritim Financing), pembentukan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD, serta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).

Melalui loan agreement, lanjutnya, Bank Jatim memberikan suku bunga kredit murah 6-9 persen untuk UMKM. Dengan denikian,  pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah industri primer-sekunder dan mencegah urbanisasi, serta secara etos kerja juga bisa mendidik UMKM menjadi entrepreneur. 

Pembiayaan tsb antara lain  untuk mendanai onfarm pada proses primer sekunder atau dinamakan Agro Maritim Financing. Ini antara lain dilakukan dengan melihat potensi share pertanian Jatim terhadap PDRB mencapai 13,65 persen dengan tenaga kerja sebanyak 33,40 persen.  

Menurutnya, solusi pembiayaan ini diharapkan bisa menggeser nilai tambah ke pedesaan, sehingga menjadi solusi terhadap anomali inflasi di pedesaaan, serta menurunkan kemiskinan di pedesaan. 

Melalui pembiayaan model fiscal engineering ini, jelas orang nomor satu di Jatim tsb, Pemprov Jatim juga memberlakukan BLUD pada Organisasi Perangkat Daerah,  yang salah satu contohnya yakni rumah sakit. Dengan diberlakukannya BLUD ini, pelayanan tidak menggunakan APBD. 

Demikian pula, dilakukan pendirian PBF dan PBAK yang akan meningkatkan PAD serta sekaligus  efisiensi. “Yang terbaru, tahun 2018, Pemprov Jatim memBLUD-kan sebanyak 20 SMKN yang berada di bawah Dinas Pendidikan Prov. Jatim,” ujarnya.

Sedangkan untuk model pembiayaan creative engineering diterapkan pada pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP). 

Ia menambahkan Jatim jyga mengusulkan corporate bond yang secara prinsip disetujui, tetapi nasih dipelajari teknisnya oleh OJK.  

Ditambahkan, yang dijual pada corporate bond ini adalah prospek proyeknya. Sebagai contoh, Prospek Pelabuhan Probolinggo dengan pengelola PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Port Service. Pelabuhan ini memiliki potensi 40 persen lebih efisien dibandingkan Tanjung Perak.

Sementara untuk pembiayaan dengan PPP telah dilakukan Proyek SPAM Umbulan yang menjadi showcase kerjasama pemerintah badan usaha. Dalam hal ini, Pemprov Jatim antara lain memiliki peranmemberi dukungan perijinan, pengadaan tanah, konservasi wilayah serapan, serta menerima air dan membayar tarif ke badan usaha, suplai air, dan menerima tarif dari PDAM.

Rektor Universitas Paramadina dan Dirjen Otonomi Daerah Puji Inovasi Pembiayaan di Jatim

Seusai mendengarkan paparan yang disampaikan Pakde Karwo, Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah, PhD memuji inovasi pembiayaan yang dilakukan sebagai terobosan di Jatim. Yang paling bagus adalah pembiayaan SPAM Umbulan.  

“Kalau semua daerah melakukan seperti Jatim, Indonesia bisa seperti tiongkok yang bisa cari solusi pembiayaan,” pujinya.. Pujian serupa disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Soni Sumarsono, M.DM . (min)

 

Makin Rahmat dari Arab Saudi

Larangan Singgah di Laut Merah & Jabal Magnet

Laporan Wartawan Koran Transparasi Makin Rahmat dari Arab Saudi 

SELAMA mendampingi jamaah umroh bulan Rabiul Awal (Nopember) dan Rabiul Akhir (Desember) ke Haromain (dua tanah suci Mekah-Madinah) ada beberapa tempat yang saat ini belum bisa disinggahi. Padahal, bumbu dari perjalanan ritual di Madinah al Munawaroh dan umroh di masjidil Haram Makkatul Mukaromah, adalah tempat-tempat yang sangat bersejarah dalam perkembangan Islam. 

Guna mengurai lebih mendalam, Makin Rahmat, wartawan senior korantransparansi.com wartatransparansi.com dan media cetak Koran Transparansi berusaha mengurai di balik larangan dan tindakan apa yang semestinya menjadi perhatian para dlofiullah (tamu Allah SWT) dan tamu Rasulullah SAW. Hal tersebut penting, sehingga travel yang mengantarkan para jamaah harus mencari pilihan alternatif dalam rangkaian padatnya ibadah di tanah suci.

Ustadz Muhammad Mujahid, Tour Leader (TL) senior PT. Arofahmina, travel umroh dan haji plus di Jl. Kartini 84 Surabaya, menandaskan, niat tulus dan pemahaman secara utuh sebagai dloifullah dan mempersiapkan bekal taqwa saat menjalankan ibadah umroh, menjadi prioritas utama dengan tetap memberikan pelayanan yang aman, nyaman, menyenangkan dan memberikan kenikmatan. 

“Pengalaman sebagai TL umroh memang banyak lika-likunya, karena fakta di lapangan sering terjadi hal-hal yang diluar prediksi dan jadwal yang kita rancang. Mulai dari masalah transportasi, akomodasi, penginapan (hotel) hingga teknis saat beribadah di Madinah dan Mekah. Contoh sederhana, kamar hotel yang berpencar atau tersebar di beberapa lantai, tentu bakal menambah ekstra pengawasan. Belum lagi ketika jamaah kesasar. Jadi, semua harus dihadapi dengan telaten, sabar, dan bisa ngemong jamaah,” paparnya.

Ustadz yang juga Ketua Kordinator para Hafidz (penghafal Alquran) di Surabaya ini, tetap yakin kalau situasi jamaah saat di Haromain diperlukan kordinasi yang intens, terutama peran di muthowif (guide) yang mendampingi secara teknis kepada jamaah. Pemahaman ini perlu, karena karakter jamaah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjaga keutuhan, kekompakan, dan kebersamaan jamaah dalam pelaksanaan program.

“Selama ini, buku panduan yang dibagian kepada jamaah jarang yang membaca, apalagi merasa ikut aktif. Jadi, TL dan muthowif harus terus mengingatkan dan mengumunkan kembali kepada jamaah, baik secara door to door, lisan atau melalui group WA yang telah dibentuk. Intinya, komunikasi interaktif harus terus terjalin. Soal, larangan jamaah tidak boleh ke Jabal magnet saat di Madinah, kita harus update (mencari informasi terkini), mengapa dilarang,” kata Ustadz Mujahid.

Dari informasi para partner travel yang ada di Haromain, dan pengumuman langsung dari pengelola dua tempat suci Mekah-Madinah, pendamping jamaah harus bisa mencari solusi terbaik dan mengatur kondisi tetap kondusif dan tentram. Maksudnya, kalau di Madinah belum bisa mengunjungi kawasan Mantiqo baidlo’ (daerah putih) yang dikenal sebagai gunung (jabal) magnet harus disampaikan kondisi yang sebenarnya kepada jamaah. “Ternyata, sopir resmi dari perusahaan (muasasah) yang dilarang singgah, sehingga jamaah yang memang ngebet ingin ziarah ke jabal magnet bisa menyewa kendaraan setiap saat yang ada di sekitar masjid Nabawi. Per orang bisa kena 30-40 real. Kalau tarif jamaah atau rombongan, mobil Hiace bisa meminta 300 real pulang pergi. Untuk bus, bisa 1.000-1.200 real. Jadi, harus fleksibel. Sopir resmi dari muasasah sendiri, seperti Rawahel kalau melanggar kena denda dan ancaman ijin kerja (Ighomah) bisa dicabut,” paparnya.

Sebenarnya, selama di Madinah, tempat yang saat ini menjadi idola, selain kenikmatan ziarah ke makam Rasaulullah SAW, Raudlo (tempat mustajabah), ziarah ke masjid Quba, ke Suhada Uhud (pejuang perang Uhud), adalah museum Asmaul Husna dan Museum Al-Quran. Dua tempat yang berdempetan dengan pintu nomor 5 dan 13 ini menjadi jujugan di waktu pagi maupun sore hari. Karena berjubelnya pengunjung, penanggung jawab  dua museum akhirnya memberlakukan jadwal kunjung melalui WA, sehingga tidak menumpuk dari travel mana. 

Tempat idola lain yang sebelumnya nyaris tidak pernah terlewatkan oleh jamaah, adalah ziarah ke percetakan alquran. Percetakan terbesar di dunia dan menghasilkan produk mushaf Alquran terbaik tersebut selalu memberikan souvenir kepada pengunjung pria da nada kesempatan membeli di dept store percetakan dengan harga lebih murah. “Sayang, tempatnya masih direnovasi. Era raja Salman ini, memang kota Madinah dan Mekah terus berbenah.”

Larangan ke Laut Merah

Hampir semua jamaah umroh ketika ditanya suasana beribadah di Mekah dan Madinah, menyatakan, ibadah di Madinah lebih tertib, dan suasana lebih hikmah. Mulai masuk masjid Nabawi, sudah terkondisikan antara jamaah pria dan perempuan, sehingga konsentrasi petugas untuk mengatur atau mengawasi jamaah lebih fleksibel. Baik di sektor kanan-kiri masjid semua sudah teratur, mulai dari areal khusus perempuan di halaman masjid sampai di dalam masjid.

Pengakuan senada disampaikan H. Edy, jamaah asal Mojokerto. Pengusaha sayur-mayur ini rutin mengajak keluarganya umroh. Kebetulan di bulan Nopember 2017, ada 12 orang yang ikut. “Nggak tahu bagaimana menceritakannya, pokoknya kalau di Madinah, rasanya kok lebih nikmat. Apalagi, saat di Roudlo, pinginnya berlama-lama. Sedang di Mekah, kesannya semrawut karena jamaah pria dan wanita masih bisa membaur, baru saat menjelang shalat ada penertiban. Belum lagi, jamaah yang melakukan thowaf. Jadi, sering bikin bingung jamaah, terutama yang baru pertama umroh. Untungnya, ikut travel Arofahmina, TL-nya oke dan lebih perhatian dalam pendampingan jamaah,” katanya.

Dibenarkan H. Nurtanio, saudara Abah Edy, bahwa usai melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Mekah, saat kepulangan ke tanah air, jamaah biasanya mampir ke kawasan bisnis Ballad dan Chornice di Jeddah dan singgah di masjid terapung Rahmah atau laut merah. Sayangnya, mulai musim umroh ini ada larangan untuk singgah dan melewati jalur Laut Merah. Anehnya, sopir yang biasa mampir pun enggan untuk menuruti jamaah karena ancaman denda bigitu besar. 

“Kemarin ada teman sopir nekad lewat ke jalur Laut Merah, kebetulan ada patrol langsung nopol busnya difoto dan dikirim ke kepolisian setempat, tidak berselang lama sudah ada laporan kalau sopir tersebut kena denda 2.000 real. Bahkan, kalau sampai melanggar lagi, surat izin kerja (ighomah) akan dicabut dan dipulangkan paksa ke Negara asal. Ya, akhirnya para sopir pilih cara aman, walau ada tambahan tip dari jamaah,” kata Lalu, coordinator sopir dari perusahaan Rawahel.

Sebagai pengganti, kalangan TL, muthowif dan pengelola jamaah umroh mulai melirik destinasi lain yang tidak jauh dari rute kepulangan. Salah satu tempat yang mulai disinggahi jamaah, adalah museum Alamoedi, Mekah. Sebetulnya, ada beberapa lokasi pilihan seperti pabrik parfum, museum al-Syareef dan ziarah ke Thaif.

Tapi, museum Alamoedi berlokasi di kawasan Shumaysi, Kubri, Mekah, Saudi Arabia ini banyak memberikan tambahan pengetahuan dan hiburan bagi jamaah. Selain, bangunan antik dari tanah liar dan ornament kuno. Pemiliknya memang punya selera seni luar biasa, karena mampu mengumpulkan beberapa benda bersejarah seperti duplikat pedang Umar bin Khattab, cara memanah, senjata buruan, pakaian ala Arabia, dan benda-benda bersejarah. 

Hijran, muthowif asal Lombok menganggap museum Alamoedi lebih pantas dikunjungi. “Bisa dilihat sendiri, begitu lengkapnya sarana yang ada. Saya yakin, jamaah pasti senang. Jadi, ada pengganti bagi jamaah ketika tidak boleh singgah di Laut Merah,” katanya.

Mengapa, jamaah dilarang singgah di Laut Merah? Informasi yang digali menyebutkan, kawasan yang ditata sebagai areal wisata dan tempat pelepas lelah ini menjadi destinasi bagi masyarakat Jeddah dan sekitarnya. Jadi, khusus hari Jumat, Sabtu dan Ahad (Minggu), lokasi Laut Merah padat dikunjungi jamaah umroh yang transit sebelum menuju ke bandara Jeddah. 

Konon, karena ada jamaah yang usil dan membuat perayaan ulang tahun dengan menyalakan lilin dan kue ultah, selain menganggu warga Jeddah yang ingin menikmati Laut Merah. Perayaan berbau nasrani dan yahudi ini tentu membuat masyarakat terusik dan terekam sehingga dilaporkan pejabat pemerintahan setempat sampai akhirnya terbit larangan bagi kendaraan jamaah umroh melewati kawasan Laut Merah.

Dari peristiwa di atas, sebetulnya menjadi ibrah (pelajaran) bagi jamaah umroh yang telah menjalani gemblengan sebagai tamu Allah dan Rasulullah. Sebagai dloifullah, tentu juga mengikuti etika dan tata cara yang tidak bersinggungan dengan tuan rumah. Begitu pula, ketika jamaah ada di tempat yang diminta masyarakat setempat. Lebih penting, ada peran pemerintah menjadi penyeimbang dan mensosialisasikan efek dari prilaku yang tidak sejalan atau berseberangan dengan kerajaan Saudi Arabia. Semoga membawa manfaat. Aamiin. (*/mat)

 

 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi, menerima Anugererah KASN Tahun 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto Kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Kamis (28/12) malam.

JAKARTA (Koran Transparansi) - Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo  makin diakui publik.

Buktinya pemerintah pusat memberikan apresiasi  tinggi dengan diserahkannya sebuah penghargaan berupa Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun 2017 untuk kategori Innovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam  Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KASN, Prof. Dr. Sofyan Effendi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi, mewakili gubernur pada acara Malam Penganugerahan Penghargaan Pejabat Tinggi Madya Teladan Nasional dan Anugereah KASN Tahun 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto Kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Kamis (28/12) malam.

Menjawab pertanyaan media, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi mengatakan, keberhasilan ini karena keseriusan Pemprov Jatim dalam melaksanakan sistem merit secara konsisten guna mewujudkan ASN yang profesional, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

Implementasi sistem merit di Pemprov dan kabupaten/kota di Jatim, lanjut Akhmad Sukardi, salah satunya  mewajibkan assessment bagi seluruh pejabat struktural. Kedepan, guna meningkatkan kualitas ASN secara menyeluruh, seluruh ASN baik struktural maupun non struktural juga akan dilakukan assessment. 

“Kami juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa. Jika di kabupaten/kota belum ada tenaga untuk melakukan assessment, kami siap membant dan memfasilitasi," katanya.

Ditambahkan, assessment kepada seluruh ASN tersebut terutama  akan lebih diarahkan kepada manajemen karier. Lewat assessment, diharapkan pemerintah memiliki calon-calon potensial untuk menjadi pejabat di masa depan. “Jadi jika ada seleksi terbuka, calon-calon itulah yang akan diajukan” imbuhnya. 

Selain Pakde Karwo, dua bupati asal Jatim juga berhasil meraih penghargaan pada malam ini, yakni Bupati Banyuwangi dan Bupati Ngawi. Keduanya berhasil meraih penghargaan Anugerah KASN 2017 dalam kategori “Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi”. 

Dalam kesempatan ini, MenPAN RB, Dr. H. Asman Abnur, SE, M.Si menjelaskan pemberian anugerah KASN ini sebagai penghargaan kepada instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen, inovasi, dan konsisten sehingga ikut mendorong terwujudnya ASN jaman “now”.

ASN jaman “now” adalah ASN yang modern, melek teknologi, profesional, sanggup mengikuti perkembangan jaman, serta mampu bekerja secara cepat, cerdas, dan solutif. Asman optimis, ASN jaman “now” akan membuat bangsa ini lebih maju dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kedepan, ASN tidak akan kalah dengan pegawai perusahaan korporasi. Ingat, ASN adalah kunci keberhasilan dan motor manajemennya negara” ujarnya.

Dikatakan,  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sistem seleksi ASN secara terbuka, obyektif dan transparan. “Kompetisi yang terbuka penting dilakukan sebagai manifestasi pelaksanaan merit system, lebih-lebih dalam pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT,” ujarnya.

Penganugerahan KASN ini, imbuh Arman, juga menjadi motivasi serta mendorong setiap individu pejabat untuk terus menjadi pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain. Selain itu, juga keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. (min)

Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.

PONTOANAK (KT) - Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh sertifikat tanah di Indonesia selesai dibagikan kepada masyarakat pemilik tanah pada 2025.

"Target saya pada 2025 harus rampung urusan sertifikat, artinya lagi pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak tidur, pokoknya saya kejar terus saya ikuti prosesnya," kata Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.

Pada hari itu Presiden Joko Widodo membagikan 110.394 sertifikat untuk lahan di Kalimantan Barat.

Pada saat yang bersamaan ada 6 menteri Kabinet Kerja yang membagikan sertifikat di 6 provinsi lain yaitu di Jawa Timur dibagikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sekitar 469 ribu sertifikat, di Makassar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebanyak 90.543 sertifikat.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebanyak 63.926 sertifikat di Sulteng, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur membagikan 82.121 sertifikat di Jambi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membagikan 122 sertifikat di Lampung dan 140.335 sertifkat dibagikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di Palembang.

"Sebelumnya saya minta sertifikatnya diangkat semua yang di Kalbar, Sulteng, Sulses, Jatim, Lampung, Jambi, Sumsel diangkat semuanya mau saya hitung. Jangan turun dulu di seluruh Indonesia mau saya hitung," tutur Presiden.

Ada total 1.080.000 sertifikat yang dibagikan dari seluruhnya 4,2 juta sertifikat yang dibagikan sepanjang 2017 dari target 5 juta sertifikat.

"Target kita 5 juta yang dibagikan tahun ini, tahun depan 7 juta, tahun 2019 target kita 9 juta, pokoknya pegawai BPN, kanwil BPN gak tidur, gak tahu berapa tahun," ungkap Presiden.

Presiden bahkan mengaku sudah mengangkat ribuan juru ukur baru untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.

"Katanya Pak Menteri ke saya, Pak 'juru ukurnya kurang Pak', sudah dicari, sudah berapa pak? Sudah tambah 4.600 juru ukur, kalau kurang tambah lagi tidak ada alasan rakyat tidak pegang sertifikat," ucap Presiden, menegaskan.

Menurut Presiden, sudah berpuluh-puluh tahun BPN hanya membagikan 400-500 ribu sertifikat per tahun.

"Saya hitung kalau dari 126 juta warga yang harus pegang sertifikat dan saat ini baru diberikan 46 juta sertifikat, berarti masih 80 juta sertifikat yang dibagikan. Kalau setiap tahun 500 ribu sertifikat, baru 160 tahun selesai saya gak mau itu," tukas Presiden.(MIN)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...