Laporan Utama

Kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 73, di Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (13/6/2018). Memasuki H-2 Idulfitri 1439 H pemudik yang melintasi ruas tol tersebut meningkat dan terpantau padat

 

Bekasi  - PT Jasa Marga cabang tol Jakarta-Cikampek memberlakukan kebijakan lawan arus sebagai rekayasan lalu lintas di jalur arah Cikampek, seiring peningkatan volume kendaraan pad

"Kendaraan yang menuju Cikampek mengalami peningkatan volume yang membuat kami mengambil keputusan memberlakukan lawan arus," ucap Media Relations PT Jasa Marga, Herald Galingga.

Kebijakan lawan arus mulai diberlakukan pukul 9.45 WIB sepanjang 12 kilometer.

Kendaraan arah Cikampek dapat memanfaatkan lajur arah Jakarta mulai dari kilometer 35+600 hingga kilometer 47.

"Selepas kilometer 47, kepadatan sudah mencair kembali," ucapnya.

Herald menyebutkan, kebijakan lawan arus ini diambil sesuai diskresi kepolisian.

Demi kelancaran dan keamanan kendaraan yang melaju di lajur lawan arus, rambu-rambu telah dipasang.

"Petugas juga sudah disiagakan, tapi kami tetap mengimbau pengendara untuk berhati-hati. Rambu-rambu dan arahan petugas agar diperhatikan dan diikuti," kata Herald.

Sementara itu operator PT Jasa Marga Novi mengatakan, pengendara yang belum memasuki tol Jakarta-Cikampek dan bermaksud menghindari kemacetan, dapat mengakses gerbang Karawang Timur.

"Masuk dari Karawang Timur relatif lancar karena kepadatan sudah terurai," katanya. (guh)

Pejabat Tinggi Jatim dan Pengusha Deklarasi Jatim Aman dan Damai

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V/Brawiaya, Mayjen TNI Arif Rahman, dan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jatim dengan tegas dan kompak melakukan deklarasi “Jawa Timur Aman dan Damai” di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (30/5) malam.

“Ayo angkat tangan, kepalkan tangan, mari kita sama-sama mengatakan, Jawa Timur Aman..!! Jawa Timur damai..!!,” tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memimpin deklarasi tersebut. 

Pakde Karwo mengatakan, deklarasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menjaga provinsi ini senantiasa berada dalam situasi aman dan damai. Deklarasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, khususnya pasca tragedi bom yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei lalu.

Gubernur kelahiran Madiun ini meyakinkan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha, bahwa Jatim telah sepenuhnya aman dan kondusif pasca tragedi bom tersebut. Pasalnya, kepolisian dan TNI, dari tingkat tertinggi sampai terbawah telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian di provinsi ini. 

“Dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, jika polisi dan tentaranya kompak, 90% permasalahan selesai, sedangkan 10% sisanya adalah urusan pemerintah. Dan hari ini, polda dan TNI diwakili oleh Pangdam dan Kapolda sama-sama kompak melakukan deklarasi menjaga Jatim” ujarnya.

Ditambahkan, Jatim memiliki ciri khas berupa kekuatan dan kekompakan tiga pilar untuk menjaga keamanan di tingkat terbawah, yaitu desa. Ketiga pilar adalah kepala desa yang mewakili unsur pemerintah, babinsa (TNI), dan babinkamtibmas (polisi).  

“Mereka akan mencegah secara dini jika ada orang berpakaian, berperilaku, dan jalan hidupnya aneh, serta akan melaporkan dan diselesaikan di tingkat kecamatan. Itu prosedur tetapnya. Jadi keamanan di Jatim benar-benar dijamin” tambahnya.

Sejalan dengan upaya menjaga keamanan, lanjut Pakde Karwo, pemerintah pusat pun telah mengesahkan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme. Revisi ini mempersempit gerakan teroris, sebab dengan adanya UU ini, pemerintah memberi kewenangan kepada aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, penyidikan, dan penindakan sebelum aksi terorisme benar-benar terjadi.

“UU ini seperti internal security act (ISA). Jika ada kegiatan yang berpotensi sebagai aksi teror, maka pelakunya bisa langsung ditindak. Jadi kepada masyarakat, khususnya pengusaha, kedepan negara ini, khususnya Jatim akan lebih aman dan kondusif. Sebab ada jaminan luar biasa terkait keamanan” lanjutnya. (min)

Pemprov Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang kali ketujuh

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pemprov Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang kali ketujuh ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.

LHP BPK RI atas LKPD Prov. Jatim ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dan Pimpinan DPRD Prov. Jatim pada acara Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya, Jumat (25/5/2018).

Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan terimakasih kepada Perwakilan BPK Prov. Jatim yang telah memeriksa dan membina secara langsung unit keuangan dan aset Pemprov Jatim. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK.

“Temuan hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar koreksi dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Jatim lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pakde Karwo menambahkan, diraihnya kembali opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Disamping itu, Pemprov Jatim juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keungan dan aset. 

“Dalam melaksanakan dan penyusunan laporan keuangan dan aset kami juga selalu mempedomani hasil temuan-temuan BPK RI tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Menurutnya, diraihnya opini WTP kali ketujuh ini bukan hanya sekedar penghargaan namun bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan. Apalagi, Pemprov Jatim sudah on the track dengan adanya dukungan aplikasi keuangan dan aset yang handal seperti e-newbudgeting. “Sistem ebudgeting yang sekarang menjadi e-newbudgeting merupakan pembenahan pada sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang kami miliki,” urainya.

Terkait temuan BPK untuk LHP atas LKPD Pemprov Jatim Tahun 2017, Pakde Karwo menjelaskan, jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan perbaikannya hanya di sisi administrasi saja. Salah satunya temuannya yakni masalah serah terima aset tetap dari 38 kab/kota atas pengalihan kewenangan pendidikan menengah negeri. 

Hal ini dikarenakan proseduralnya di pemerintah pusat memang belum selesai, karena proses penyerahan aset harus melalui kemendikbud, kemenkeu  baru ke pemprov. “Kami terus melakukan update terkait masalah ini, namun semuanya harus sesua prosedural yang ada,” tegasnya.

Pakde Karwo berharap, dengan capaian WTP ini para pemangku kepentingan tidak melihat hanya sebatas prestasi administratif yang normatif semata. Namun, harus dimaknai sebagai bentuk komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola keuangan Pemprov Jatim.

“Saya minta seluruh instansi yang mengelola keuangan dan aset terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T menyampaikan, opini WTP yang diperoleh Pemprov Jatim ini sama dengan Tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Pemberian opini WTP ini juga telah sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan, diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. 

Pada tahun ini, lanjut Isma Yatun BPK memberi penekanan atas serah terima aset tetap dan personil dari 38 pemkab/kota kepada Pemprov Jatim terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah negeri, sesuai UU No. 23 Th. 2014. 

Akibat penyerahan ini maka terjadi peningkatan aset milik Pemprov Jatim yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, harapannya Pemprov segera menginventarisasi  dan memverifikasi jumlah aset yang belum dan sudah diterima. 

“Meskipun ada beberapa temuan tapi tingkat matrealitasnya masih di bawah sehingga tidak mempengaruhi opini WTP,” terangnya.

Pihaknya berharap, Pemprov Jatim tetap melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemprov Jatim. 

Sebelum menyerahkan LHP atas LKPD Prov. Jatim TA 2017, BPK telah meminta tanggapan pada Pemprov Jatim atas konsep rekomendasi BPK, serta rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. 

“Kami harap LKPD audited ini bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya terkait penganggaran, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tukas Isma Yatun.

Turut hadir Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi MM, Plt. Kepala Perwakilan BPK Prov. Jatim Ayub Amali, MM, Ak, C.A, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, dan anggota DPRD Prov. Jatim. (min)

Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI Cholida Indryana menerima BAPEMPERDA DPRD Kab. Mojekerto.

JAKARTA (KoranTransprnsi.com) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan memiliki peran yang spesifik. Untuk itu segala persoalan internal dipandang sebagai urgensi yang harus segera diselesaikan. Hal ini mendorong BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Mojekerto melakukan kunjungan ke DPR RI dalam rangka konsultasi terkait keabsahan BAPEMPERDA.

Diketahui, BAPEMPERDA dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaannya dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Dimana pada saat itu ditetapkan jumlah anggotanya sebanyak 13 orang. Kemudian dalam pasal 64 yang dimuat pada tata tertib peraturan daerah (Perda) dinyatakan bahwa jumlah anggota BAPEMPERDA harus setara dengan jumlah anggota komisi.

Sementara baru-baru ini ada perubahan pada jumlah anggota komisi. Dimana ada satu anggota komisi yang pindah ke komisi lain. Artinya ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota pada komisi terkait. Sehingga bagi sebagian pihak yang merujuk pada pasal 64 jumlah anggota BAPEMPERDA tidak sesuai tata tertib yang berlaku. Dengan adanya perbedaan tersebut, hal ini menjadi perdebatan di DPRD Kabupaten Mojekerto. Keabsahan BAPEMPERDA dipertanyakan.

Meanggapi hal ini, Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI Cholida Indryana yang menerima delegasi DPRD Mojokerto tersebut menilai, hal ini tidak perlu dipermasalahkan dan dibawa ke paripurna selama surat keputusannya belum berubah.

“Menurut saya kalau Sknya belum berubah tidak perlu ya. Kata setara itu kan berbeda dengan sama. Kalau beda 11, 12, 13 itu kan masih setara kecuali dari 11 menjadi 20 itu kan jauh beda. Kecuali kalau diberikan sanksi tapi itu kan bukan pelanggaran kode etik perorangan,” tutur Iin sapaan akrab Cholida, saat menerima audiensi BAPEMPERDA Kabupaten Mojekerto di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta

Ia  mengingatkan banyak hal yang jauh lebih penting untuk diprioritaskan mengingat tugas yang diemban salah satu AKD DPRD ini seperti menyusun rancangan program BAPEMPERDA, menyiapkan rancangan Perda, melakukan pengharmonisasian, pembulatan, penetapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, membuat laporan kinerja, melakukan penyempurnaan rancangan Perda berdasakan hasil evaluasi gubernur dan lain sebagainya.

“Kalau dipermasalahkan terus kayak gini kapan BAPEMPERDAnya mau kerja, mau membuat peraturan-peraturan padahal kan udah banyak peraturan-peraturan yang harus segera dibahas kalau dipermasalahkan terus kapan mau selesai peraturan-peraturan tersebut padahal itu sudah urgent sekali untuk masyarakat sekitarnya,” ungkap Iin.

Mendengar penjelasan Iin, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi mengaku puas dan tidak lagi khawatir sekembalinya ke Mojokerto untuk mejelaskan hasil konsultasi ini. “Terimakasih bu Iin untuk penjelasannya. Artinya sudah clear ya jadi sudah tidak masalah. Biar kami enak juga jelaskan disana nanti,” tutup Ismail. (rom/min)

Laporan Wartawan Transparansi : Kebijakan Saudi Arabia Bikin Bingung Penyelenggara Umrah

Larangan Ziarah Mekah, Jamaah Umroh Kelimpungan

KEBERANGKATAN Jamaah umroh medio pertengahan April 2018, saat berada di Mekah, sempat dibikin deg-degan. Usai melaksanakan umrah wajib dari Madinah Munawaroh dengan mengambil miqot di Bir Ali (Bikru Ali) di masjid Julzulaifah atau dikenal juga dengan sebutan masjid Sajarah (Pohon), karena adanya kebijakan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, melarang jamaah umroh untuk melakukan ziarah ke tempat-tempat yang populis untuk dikunjungi.

Tempat tempat yang dilarang itu seperti Padang Arofah, Musdalifah, Mina dengan mengambil miqot di Ji’ronah serta kawasan Hudaibiyah, menziarahi museum Haromain (museum Kiswah) areal pertenakan onta dan mengambil miqot di masjid Asy-Syumais (Hudaibiyah).

Kebetulan, H. S. Makin Rahmat, Penanggung Jawab KoranTransparansi.com dan WartaTransparansi.com serta Koran Transparansi (edisi cetak) sebagai Tour Leader (TL) PT. Arofahmina, Travel Umroh dan Haji Plus mendampingi 50 jamaah umroh pada tanggal 18 April 2018. Bos qubabooking, Ustadz Hamzah, dan kordinator Tim Handling Irsyadi sempat bingung dengan edaran resmi yang ditujukan kepada perusahaan dan muasasah penyelenggara umroh.  

Apalagi disertai ancaman, kalau melanggar, selain sopir kena denda, perusahaan bus (Rawaheel) akan terancam pencabutan izin.

Bagaimana tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan terus menjaga semangat jamaah dalam beribadah lebih aman, khusyuk, dan menyenangkan, trik TL dan dukungan para muthowif (guide) yang pengalaman mempunyai peran cukup penting. Apalagi, situasi dan keadaan lapangan seringkali tidak sesuai dengan buku panduan beribadah.

“Alhamdulillah, selama kami mendampingi jamaah dari Arofahmina, ustadz TL yang mendampingi jamaah sangat berpengalaman dan penuh perhatian sehingga cepat mengatasi segala persoalan di lapangan dengan solusi sebaik mungkin. 

Intinya, tidak menganggu tujuan utama beribadah di dua tempat suci, yaitu Mekah-Madinah,” ucap Ustadz Sadrun, muthowif asli Lombok dan Ustadz Harun yang punya perhatian luar biasa untuk mensupport beribadah.

Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik Laasarikallabbaik. Maha besar Allah Dzat Yang Maha Suci dan semata berkat RidloNya, serta salam dan shalawat selalu tercurah kepada Baginda Muhammad SAW, keberangkatan jamaah umroh  paket VIP dan Astandar  18-26 April 2018, berjalan lancar, banyak diberikan kemudahan.  

Walaupun jumlah jamaah 50 orang dengan menggunakan dua  bus Rawaheel, tetap semangat, sehingga proses perjalanan di Haromaian (Madinah dan Mekkah) penuh dengan kekompakan, kekeluargaan dan ibadah lebih khusuk, guyub dan rukun. Semua diluar dugaan dan kemampuan kita. Luar biasa.

Ibadah di Madinah

Perjalanan jamaah umroh  18 April, sesuai jadwal, mulai keberangkatan dari terminal T-1 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo hingga tiba Rabu malam (18/04/2018) sekitar pukul 22:45 WSA (Waktu Saudi Arabia),  di bandara Prience Abdullah bin Abdul Aziz Madinah. 

Usai melalui pemeriksaan imigrasi sekitar 1 jam baru seluruh jamaah bisa keluar dari terminal haji dan menuju ke hotel  Rawda Royal Inn untuk paket VIP dan Hotel Nozol Royal Inn untuk jamaah paket Standar. 

Sebetulnya, pembagian kunci sudah diberikan dalam perjalananan  menuju hotel. Sampai di hotel, jamaah masih diperkenankan istirahat dan mengambil wudlu sekitar 45 menit. Pukul 01:45 WSA atau Kamis dini hari, seluruh jamaah berkumpul untuk melaksanakan shalat jamak takhir, Maghrib-Isya di  halaman masjid Nabawi (sebelah kanan pintu utama), dekat pintu 17-18. 

Usai shalat, jamaah pria minta diantarkan ke Raudlo sekalian mengenalan lingkungan di sekitar masjid. Kegiatan berakhir, sebelum adzan pertama Subuh di hari Kamis (19/04/2018). Sedang jamaah perempuan diantar ustadz Sadrun dan Ustadz Harun kembali ke hotel sambil menunggu untuk shalat malam dan Subuh tiba. 

Alhamdulillah, sebagian besar jamaah pria bisa langsung menuju ke Roudlo (tempat mustajabah) antara rumah Rasulullah dengan mimbar masjid Nabawi.  Waktu shalat Subuh yang sekarang mundur, yaitu 05:50 WAS, sempat membuat sebagian jamaah bingung dipikir saat Adzan pertama pukul 04.29 sudah waktunya shalat Subuh.  Termasuk usai shalat harus menunaikan shalat jenazah berjamaah.

Patut disyukuri, di hari kedua di Madinah, jamaah bisa melakukan pengenalan dan ziarah di sekitar masjid Nabawi, termasuk ke Roudlo yang menjadi idaman setiap muslim ketika berada di Madinah. 

Bahkan, jamaah perempuan mendapat kesempatan istimewa didampingi muthowifah  Ustadzah Juni untuk mengawal ke Roudlo, usai sarapan, sekitar pukul 08.35 WSA. “Masya-Allah, begitu dahsyatnya ketika berada di Raudlo. Walau berdesak-desakan, air mata tidak bisa terbendung. Doa pun terasa beda. Allahu-Akbar,” kata Rochim, salah satu jamaah.

Sesudah Ashar, jamaah bisa berkumpul di pintu 22 dilanjutkan ke jalur kiri masjid Nabawi untuk mengikuti program ziarah dalam Madinah, sekaligus mengunjungi museum Al-Quran, masjid Abu Bakar, Masjid Ghomamah, hingga menjelang waktu Maghrib tiba. 

Pada hari ketiga, Jumat (20/04/2018), agenda ziarah Kota Madinah juga berjalan lancar. Usai berjamaah Subuh dan sarapan mengikuti program Ziarah luar Madinah, pertama mendatangi masjid Quba dengan keadaan suci hadas dari hotel untuk menjalankan salat dua rakaat dengan faedah mendapat pahala setara dengan ibadah umroh. 

Dari masjid Quba, jamaah mengunjungi kebun kurma Al Faisol. Seperti biasa, jamaah mulai memborong berbagai kebutuhan. 

Target berikutnya, ziarah dilanjutkan ke Jabal Uhud, tempat 70 Suhada Uhud menjadi korban perang Uhud, termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muntholib dan Mus’  ab bin Umaer.  

Sebelum kembali ke hotel, jamaah sempat mendapat keterangan dari muthowif sejarah masjid Khandaq dan Kiblaten. Kebetulan, hari Jumat seluruh jamaah mengikuti shalat di Masjid Nabawi al-Munawaroh as-Syarif. Usai Ashar, jamaah mengikuti program pemantapan manasih umroh di halaman masjid Nabawi dan persiapan perjalanan menuju ke Mekah. 

“Kami juga mengintruksikan kepada jamaah untuk melaksanakan jamak takdir Maghrib-Isya saat tiba di Mekah, sebelum melaksanakan thowaf dan sai. Usai makan siang, seluruh jamaah bergerak menuju ke Mekah, atau sekitar pukul 14:35 WSA, menuju ke Bir Ali untuk mengambil miqot,” ujar Ustadz Harun yang berada di bus 2.

Larangan Ziarah di Mekkah

Perjalanan menuju Mekah, tidak ada kendala berarti. Diiringi bacaan talbiyah, sholawat dan kalimat thoyyibah, sekitar pukul 20;40 WSA memasuki kota, bersamaan dengan selesainya sholat berjamaah Isya’ di Masjidil Harom. 

 

Sedikit istimewa, bus Rawahel disopiri Jainul dan Lalu dari Lombok begitu lihai hingga tiba di Pullman kawasan Zam-zam Tower untuk VIP dan Hotel Mira Ajyad untuk paket Hemat. Sambutan Irsyadi kordinator timQubabooking Saudi Arabia dibantu juga cekatan, hingga sebelum berangkat ke masjidil Haram, nyaris semua koper sudah terbagi ke kamar jamaah.

Labbaik Allahumma Labbaik. Alhamdulillah, kordinasi bersama Ustadz  Sadrun dan Ustadz Harun, membantu proses pembagian kunci bagi jamaah. “Kami berbagi tugas, Ust. Sadrun lebih fokus di garis belakang. 

23:00 WSA, usai makan malam dan kondisi jamaah siap tempur menyelesaikan thowaf dan sai, rombongan menuju masjidil Haram dan sepakat melaksanakan Jamak Takhir, Maghrib-Isya, sebelum menyempurnakan umroh, yaitu Thowaf, sai dan tahallul. Walau sempat saling menunggu proses penyesuaian pemakaian APS kepada jamaah berjalan lancar.”

Alhamdulillah pelaksanaan umroh pertama berjalan tertib, sangat terbantu dengan fasilitas APS atau headshet yang disediakan Arofahmina, termasuk bisa melakukan pemotretan di masjidil Haram dengan baground Baitullah dan terlihat dominan bangunan megah Zamzam Tower. 

Pada hari Ahad malam, tim di Mekah sempat dibikin pusing dengan surat edaran dari pihak Kerajaan Saudi melarang seluruh tempat ziarah untuk dsinggahi. Padahal  Senin (23/04/2018), kami harus ziarah Mekah sambil umroh dengan miqot di Ji’ronah. Setelah kordinasi dan musyawarah dengan Tim Mekah Ustadz Hamzah dan Irsyadi, diputuskan memakai perusahaan bus lain, karena pihak Rawaheel tidak berani mengantar.

 “Kalau begitu pakai bus lain. Yang penting bisa ambil miqot di Ji’ronah,” kata Hamzah meminta ke Irsyadi.

Berikutnya, walaupun tidak sesuai agenda, jamaah melaksanakan agenda ziarah Mekah,mengunjungi Padang Arofah (tanpa turun di jabal Rahmah, Jabal Tsur, Musdzalifah, Mina, dan Jabal Nur (Gua Hiro), dilanjutkan mengambil miqot di masjid Ji’ronah untuk melaksanakan paket umroh kedua. “Kebetulan, hanya jamaah Arofahmina saat itu bisa turun ke Padang Arofah. Jadi, menambah semangat jamaah,” ulas Rofiqo, sopir yang mengantar jamaah.

Pada malam hari pun, jamaah begitu semangat mengikuti jadwal dipandu melaksanakan Tahajjud dan sholat di Khijir Ismail. 

 

Alhamdulillah, banyak jamaah meneteskan air mata haru dan bahagia bisa berdoa di Khijir Ismail, setelah thowaf sunnah. “Suasana di tempat mathof memang agak krodit, karena jamaah pria tidak harus  menggunakan ihram supaya bisa thowaf di bawah. Malah, ada beberapa jamaah diberikan kemudahan bisa mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah,” tambah Nani, jamaah asal Surabaya.

Ternyata, muncul info terbaru, bahwa untuk bisa berizarah ke tempat yang dilarang, penyelenggara umroh harus menyerahkan daftar nama jamaah dengan nomor paspornya. “Kebetulan, Arofahmina sudah menyiapkan data komplit. 

Jadi, tidak ada masalah berarti, besok jadwal ke Hudaibiyah bisa. Kalau pertenakan onta memang ditutup,” kata Sadrun, setelah kordinasi dengan tim Handling.

Memang, sesuai kesepakatan, Selasa (24/04/2018), usai sarapan, jamaah dengan menggunakan pakaian ihram dari hotel melaksanakan umroh di Hudaibiyah, Mekkah. Kebetulan izin masuk ke museum Haromain (museum Kiswah) ada kendala, karena menggunakan dua bus, akhirnya dapat jam 12 siang. Jadi, kami baru kumpul di loby Hotel masing-masing jam 10 siang.

Berikutnya, saat mendatangi pertenakan onta ternyata lokasi pertenakan sepi. Maka, jamaah sepakat melanjutkan perjalanan dan mengambil miqot di Hudaibiyah, masjid Asy-Syumais.  Pelaksanaan umroh dari miqot Hudaibiyah juga berjalan lancar, hampir seluruh jamaah ikut program tersebut. 

Pelaksanaan umroh ketiga juga berjalan tertib, kompak dan penuhh keguyuban. Beberapa jamaah yang pernah ikut umroh mengakui, ada nilai lebih dari umroh sebelumnya. 

Menjelang kepuangan, Rabu dini hari (25/04/2018), mulai pukul 03:15 WSA, seluruh jamaah ikut program tausiah, sholat Hajat, Tahajjud. Karena mengambil lokasi di areal Thowaf, jamaah perempuan akhirnya pindah tempat. Alhamdulillah, proses shalat Tahajjud dan tausiah berjalan lancar. Saat thowaf wada’ sebelum shalat Subuh penuh dengan keharuan dan derai air mata.

Persiapan kepulangan ke tanah air menjadi hari yang begitu mendebarkan, sedih, gembira, dan gelisah berkecamuk. Sedih karena harus meninggalkan kota paling suci di muka bumi, gembira sebentar lagi kembali ke Indonesia untuk menemui keluarga dan kerabat yang selama ini bercengkrama. 

Hal yang tidak disangka, tujuan menikmati jalan-jalan di Corniche kawasan Balad, Jeddah, terganggu dengan adanya peristiwa kebakaran. Jadi, jamaah akhirnya beralih ke beberapa tempat untuk berbelanja sesuai kebutuhan. “Waduh, kok ada kebakaran. Jadi, gak jadi ke tempat Sultan Murah dan Ali Murah,” keluh abah Sutopo. 

Jamaah pun bisa sampai ke bandara Jeddah, sebelum pukul 17.15 WSA, sesuai dengan perencanaan awal. Saat menunggu terbang pun menjadi waktu menjemuhkan. Untungnya, beberapa jamaah terlihat lelap dalam kecapaian. 

Setelah take off pukul 23.20 WSA,  sebelum landing, akhirnya pesawat Saudi Airlines mendarat pukul 13. 40 WIB di bandara Internasional, Juanda Surabaya di Sidoarjo. Yang paling berkesan, terlihat wajah sumringah dari jamaah umroh. Mudah-mudahan umroh jamaah mabrur. Amiin ya rabbal ‘alamiin. Barokallah. (mat)

Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo saat membuka pameran JFME di Surabaya, Jumat (5/5/2018) malam.

SURABAYA - Produktivitas sektor perikanan di Jawa Timur terus meningkat. Bahkan peningkatan PDRB Jatim ditopang dari sektor ini. 

Pemprov Jatim terus mengembangkan sektor perikanan mulai hulu hingga hilir agar hasilnya lebih optimal, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

Gubernur Jatim Soekarwo saat membuka Jatim Fish And Marine Exhibition (JFME) di Surabaya, Jumat (4/5) malam mengatakan, produksi perikanan pada tahun 2017 mencapai sekitar 1,6 juta ton.
 
Rinciannya , produksi perikanan budidaya sebesar 1.189.494 ton, dan produksi perikanan tangkap sebesar 427.459 ton. “Perkembangan produktivitas sektor ini luar biasa, sebab pada Tahun 2012 produktivitasnya masih di angka 800 ribu ton,” katanya.

Produktivitas ini, lanjut Pakde Karwo, berdampak positif pada kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB Jatim, yakni sebesar Rp. 50,99 triliun atau 2,53% dari total PDRB Jatim yang sebesar Rp. 2.019,2 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan capaian ekspor hasil perikanan Tahun 2017 sebesar 198.866,761 ton dengan nilai sebesar 1,2 milyar US$ atau sekitar Rp. 16 triliun.

Agar produktivitas sektor ini terus meningkat, imbuh Gubernur kelahiran Madiun ini, Pemprov Jatim menerapkan konsep asli Jatim, pengembangan hulu hingga hilir perikanan, dengan memberikan nilai tambah komoditi perikanan masyarakat melalui industrialisasi di petani. 
 
Untuk itu, Pemprov melalukan peningkatan mulai Sumber Daya Manusia (SDM), akses permodalan, teknik pengolahan, hingga strategi penjualan produk perikanan.

Untuk SDM, Pakde Karwo minta praktek satu hari melaut atau one day fishing yang dilakukan nelayan dapat ditinggalkan, diharapkan nelayan bisa 2-3 hari untuk menangkap ikan. “Jika 2-3 hari, tentu hasil tangkapan lebih banyak. Jadi perahunya ditingkatkan kapasitasnya agar muat ikan lebih banyak, dulu muatan 5 gross ton (GT), sekarang bisa 10-20 GT” katanya.

Kemudian setelah berlabuh, nelayan diharapkan tidak langsung menjual ikan hasil tangkapannya, tapi diolah terlebih dahulu menjadi produk industri primer, atau sekunder. Contohnya, diolah jadi abon,  krispi, nugget, bakso ikan, dan sebagainya, sehingga memiliki nilai tambah, dan sekaligus diversifikasi produk perikanan. 

“Kami memberi pelatihan maupun keterampilan pada nelayan agar mampu mengolah hasil tangkapannya, kemudian untuk modalnya, kita berikan akses permodalan kepada nelayan dengan suku bunga yang ringan, hanya 6%. Jauh lebih ringan dari produk industri jasa keuangan di perbankan pada umumnya”  jelasnya. 

Kemudian, Pemprov Jatim juga akan membangun SMK khusus perikanan dan kelautan di daerah yang berbatasan dengan laut. “Nanti akan ada SMK yang khusus mengolah ikan agar memiliki nilai tambah dan bisa diterima pasar internasional, kemudian juga ada SMK yang terkait dengan kelautan, jadi lulusannya bisa mengerti teknologi kelautan, jika ada perahu rusak juga bisa memperbaiki” ujarnya. 

Pakde Karwo optimis konsep asli Jatim tersebut akan sukses dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan. “Ini konsep genuine sekali, asli khas Jawa Timur-an, meningkatkan kemakmuran petani, bukan karena menambah lahan, tapi mengolah hasil tangkapannya agar mempunyai nilai tambah” pungkasnya. (guh)
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...