Laporan Utama

Published in Laporan Utama

Menggali Potensi Sapi Sebagai Simbol Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonoayu (Bagian 3/habis)

Sep 15, 2018 Publish by 
Foto : Rombongan peserta LKTW Pemprov Jawa Timur saat diterima Bupati Malang Rendra Kresna di Pendopo Agoeng Selasa (28/8/2018) malam.
Foto : Rombongan peserta LKTW Pemprov Jawa Timur saat diterima Bupati Malang Rendra Kresna di Pendopo Agoeng Selasa (28/8/2018) malam. (kt/min)

Perlu data yang valid

Terhadap keberhasilan Gubernur Jawa Timur  Soekarwo dibidang peternakan tersebut anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Pranaya Yudha mengakui bahwa Jawa Timur menjadi barometer peternakan secara nasional. Produksisapi dan daging sapi melimpah.

“Cukup beralasan kalau kemudian Gubernur mengeluarkan statemen penolakan terhadap daging impor. Stok sapi Jawa Timur melimpah. Itu saya sepakat,” tegas Yudha panggilan akrapnya ketika dikonfirmasi di kantornya Jalan Indrapura Surabaya.

Keberpihakaan kita harus jelas. Artinya, gubernur harus  memikirkan rakyatnya. Bulan ramadhan, lebaran, tahun baru dan Idul Qurban adalah hari baik bagi peternak Jawa Timur. Saatnya mereka menikmati keuntungan.

Selain itu, program nasional Upsus Siwab harus menjadi pemicu sekaligus memperkokoh posisi Jawa Timur secara nasional."Opsus Siwab bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak di Jawa Timur," 

Anggota DPRD paling muda ini menyatakan,  kendala yang selalu ada adalah pendataan yang kurang valid antara data jumlah populasi ternak (populasi surplus) dan data jumlah ternak siap potong. Data pemotongan di RPH sekarang ini trennya menurun sejak tahun 2012 meski dalam skala nasional masih yang tertinggi dan tebaik.

Temuan kami dilapangan banyak faktor mengapa cenderung menurun. Penyebabnya adalah jumlah populasi mayoritas milik rojokoyo, perlu adanya pengendalian pemotongan ternak betina produktif sekaligus solusinya agar peternak rojokoyo bisa hidup tanpa harus memotong ternak betina produktif.

Dan faktor ketiga, perlunya diadakan kebijakan inovatif jangka panjang seperti mengoptimalkan RPH RPH yang sudah ada untuk mengelola bisnis penggemukan sapi siap potong.

Disnak Jawa Timur, perlu serius mengkonsep dan menjalankan BUMD yang fokus masalah pembibitan ternak untuk ketersediaan jumlah ternak siap potong dan stabilitas harga daging.

Menjawab pertanyaan perlunya subsidi angkutan untuk menekan tingginya harga daging, Prana Yudha mengatakan, eksekutif dan legislatif memang perlu mendiskusikan ini.

Sepanjang itu benar benar memberikan manfaat untuk untuk masyarakat Jawa Timur, bisa dilakukan. Sebab jangan sampai angkutannya disubsidi, tapi sapinya dibawa keluar provinsi. Jadi yang disubsidi hanya yang beredar di Jawa Timur saja.

Subsidi angkutan itu bisa dilakukan kalau untuk antar Kota/Kabupaten dalam provinsi. Karena dananya bersumber dari APBD, maka peruntukannya juga untuk rakyat Jawa Timur. Namun yang paling urgen untuk saat ini adalah pendataan yang harus benar benar valid.

Pendataan dan penataan itu mulai dari jumlah sapinya, pembuntingan setiap tahunnya, dasar pembentukan BUMD,RPH. Semuanya harus ada dasar hukumnya. kata Yudha. (Amin Istighfarin)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...