Laporan Utama

Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla saat bertemu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi di Kantor UNHCR, Jenewa, Swiss pada Kamis (16/5/2019). (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Lausanne, Swiss (KoranTrasparansi) - Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla membahas upaya Indonesia dalam menangani pengungsi saat bertemu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi.

"Ya bagaimana bersama-sama mengatasi pengungsi yang luar biasa sekarang ini, baik di Asia, juga di Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara yang berkonflik. Bagaimana mengatasi hal tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla di Lausanne, Swiss pada Kamis.

Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman menangani gelombang pengungsi ke Tanah Air, seperti yang dilakukan di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

JK juga menjelaskan tentang kesiapan Indonesia membantu UNHCR dalam mengatasi persoalan pengungsi.

"Saya bilang kita siap sekali lagi asal kerja sama dengan internasional, jangan Indonesia sendiri," kata dia.

Sementara itu, Filippo menyampaikan apresiasi atas kedatangan Wapres JK ke kantor UNHCR.

"Terima kasih atas kunjungan anda, dan selamat datang di UNHCR," ujar Filippo, dikutip dari antaranews. Pertemuan itu pun berlangsung selama 30 menit.

Selain itu, saat pertemuan dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Peter Maurer, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa dirinya membahas tentang kerja sama di bidang kemanusiaan, seperti program penanggulangan bencana.

Indonesia dengan ICRC juga bekerja sama jika terjadi bencana di suatu daerah.

Selain dengan ICRC, Wapres JK juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Elhadj As Sy di Kantor IFRC di Chemin des Crêts, Jenewa.

"Justru mereka menganggap Indonesia mempunyai sistem yang sangat baik di antara negara-negara Asia," demikian Wapres.(ais)

Kapolda Jwa Timur Irjen Pol. Luki Hrmawan saat memberikan keterangan pers soal kasus prostitusi online yang melibatkan Vennesa Angel.

SURABAYA (KoranTranspransi.com) – AWAL tahun 2019, warga Kota Surabaya mendadak di kagetkan dengan artis Vennesa Angel. Bukan karena raihan prestasinya didunia keartisan atau prestasi akademiknya melainkan keterlibatan Vennea dalam kasus bisnis prostitusi online. Dia jual diri senilai Rp 80 juta.

Adalah Ditreskrimsus (Direktorat Kriminal Khusus) Polda Jawa Timur yang membongkar bisnis asek esek itu pada Sabtu (5/1/2019) pekan lalu. Cukup fantastis mucikari Vennesa Angel yakni, Endang Suhartii alias Siska (37) dan Tantri  (28) memiliki stok yang lumyan banyak hingga  45 artis dan 100 model yang setiap saat bisa di call. Dan kasus prostitusi online di Polda Jawa Timur inipun terus menggelinding.

Tidak hanya  artis melenial Vennesa Angel dan murcikarinya, kasus ini diduga melibatkan beberapa artis, termasuk inisial Avrilliya Shaqqila alias AS, dan  bintang top lainnya. Hasil penyidikan sementara , Polda Jawa Timur yang mengungkap bisnis lendir itu menengarahi harganya sangat variatif mulai dari Rp 25 juta sampai Rp 100 juta. Untuk master “V” Vennesa Angel, dibanrol Rp 80.000.000 sekali kencan (short time).

Kasus prostitusi online sering terjadi dan melibatkan artis artis papan atas. Vennesa Angel  dan Avrillya Shaqqill. Vennsa Angel diringkus usai bertransaksi dan bahkan saat bercumbu ria disebuah kamar hotel tempat dia menginap, Surabaya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, mengatakan, saat ini jajarannya tengah melakukan penyelidikan dan mengembangkannya. Sebab besar kemungkinan memilki jaringan trans provinsi. Soal siapa saja penggunanya, penyidik masih terus memeriksa. “Dua artis ini diamankan dari kamar berbeda. Tapi satu hotel.

Ihwal terungkapnya prostitusi online ini, setelah Polda Jawa Timur memantau suatu kegiatan di medsos yang mencurigakan yang melibatkan artis artis. Pemantauan dilakukan dalam waktu hampir sebulan. Vennesa Angel dan Avrillya  Shaqqilla  diketahui selama ini bolak-balik Jakarta-Surabaya. Hasil pemeriksaan mucikari  Endang Suharti alias Siska (37) dan Tanti  (28) terus di lakukan.

“Kita sudah punya foto-fotonya dan nama-namanya, sudah punya transaksinya. Ada yang Rp 100 juta, ada yang Rp 80 juta, yang paling kecil Rp 25 juta,” kata Luki Hermawan kepada wartawan di Polda Jawa Timur.

Harga seorang artis itu dipatok tergantung kecantikan dan ketenaran artis. Jaringan prostitusi online jasa seks artis Endang Suharti alias Siska (37) dan Tantri (28) cukup besar. “Jaringan cukup besar, kami akan panggil satu persatu orang-orang terlibat jaringan ini,” tutur Kapolda JawaTimur Irjen Luki Hermawan.

SETAHUN 15 KALI

DATA rekapan transaksi antara Vennesa Angel dengan muncikari Endang Suharti terus didalami oleh Ke polisian. Sebab, penyidik meyakini, 15 kali transaksi keuangan yang dilakukan, diduga terkait dengan prostitusi online.

Upaya membongkar transaksi keuangan ini dibenarkan oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Akhamad Yusep Gunawan. Saat ini pihaknya menelusuri transaksi keuangan antara Endang Suharti alias Siska dengan artis Vanessa Angel. Sebab, meski ada 15 kali transaksi keuangan, namun nilainya tidak utuh seperti tarif Rp 80 juta yang dipatok saat transaksi prostitusi.

Dikonfirmasi mengenai jumlah pertransaksi, Yusep mengaku tidak hafal. Namun ia memastikan jika nilainya cukup bervariatif. Jumlahnya bervariatif, tidak sama antara satu transaksi dengan transaksi lainnya. “Saya tidak hafal," ujarnya.

Sebelumnya, dari data digital ponsel muncikari Endang Suharti, polisi memperoleh rekapan transaksi keuangan antara ES dengan artis Vanessa Angel  sebanyak 15 kali.

Dari jejak digital tersebut, transaksi antara Vanessa dan Endang Suharti terjadi dalam periode selama satu tahun terakhir, yakni dari 1 Januari hingga 5 Desember 2018. Satu artis pernah menjadi model majalah dewasa popular, dan satunya artis FTV.

Namun, dalam perkembangan penyidikan, polisi mendapati data 5 dari 45 artis lainnya yang diduga kuat masuk dalam jaringan prostitusi. Untuk artis dalam naungan muncikari TN antara lain berinisial AC, TP, dan BS. Serta untuk artis ML, serta RF diketahui merupakan asuhan muncikari ES.

Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan dua orang muncikari sebagai tersangka. Selama Setahun, Vanessa Angel 15 Kali Lakukan Transaksi dengan Mucikari Endang Suharti alias Siska.

Dikonfirmasi apakah status VA yang awalnya saksi korban dapat meningkat menjadi tersangka berdasarkan hasil temuan tersebut, Yusep menyatakan pihaknya masih terus mempertimbangkannya. "Status VA akan dikonstruksikan kembali. Saat ini masih tetap saksi korban," tambahnya.

Dia Itu Minta Tolong, Kok Malah Aku Ditahan

INILAH pengakuan dua mucikri artis jual diri Vennesa angel yaitu Endang Suhartini alias Siska (ES) dan Tantri (T). Kasus ini dinilainya menjadi aneh sebab hubunganya dengan Vennesa Angel hanya sebatas teman biasa. Lagi pula, aku nggak pernah menjual Vennesa Angel. Malah sebaliknya Vennesa Angel yang meminta tolong ke aku.

Lalu mengapa kok saya yang ditahan. Sedangkan dia bisa bebas. Saya betul betul di pojokan. Bahkan menjadi orang yang dianggap paling bersalah. Sdangkan komitmennya sesungguhnya Vennesa yang meminta bantuan mencarikan job diluar panggung. "Ini memang aneh,". ungkap ES dalam kesempatan memberikan keterangan persnya.

ES dan T merasa tidak pernak merekrut. Bahkan tidak punya anak buah. Justru, mereka mengatakan Vanessa Angel dan Selebgram lah yang menawarkan diri. "Tidak mengajak, ya, tetapi mereka (artis dan model) yang menawarkan diri,".

Siska dan Tantri hanya sebagai penghubung antara para artis dan pengguna jasa."Ya mereka memang mau. Aku hanya sekedar penghubung saja. Tidak lebih dari itu. Saat ditanya mengenai iming-iming, mereka kompak menjawab tidak ada iming-iming yang diberikan pada artis-artis tersebut.

Selain membeberkan VA, para mucikari artis itu juga menuntut agar para artis yang terlibat untuk dikenakan pasal yang sama.

Para mucikari itu menyesalkan kejadian yang kini menimpanya lantaran dari awal hanya menolong VA. Namun, setelah kejadian ini terungkap, Vanessa Angel dibebaskan. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, kalau prostitusi online yang terungkap di Surabaya itu tak akan terjadi jika keduanya tak dimintai tolong.

"Kalau awalnya nggak ada kata tolong juga gak tidak akan terjadi seperti ini, kalau begini kami yang merasa dijebak," katanya lagi.

VA saat memberikan keterangan di Polda Jatim, beberapa hari lalu. Vanessa Angel akhirnya mengaku bersalah. Apalagi, kata dia, fee yang didapat dari prostitusi yang dilakukan Vanessa Angel, dirinya sebagai perantara hanya mendapat bagian kecil, 10 persn.

Sangatlah tidak adil mucirikasi ditahan,sedangkan Vennesa Angel bebas. "Kalau bisa sih diknakan pasal yang sama sehingga lebih adil. ES dan T juga tidak terima jika dicap sebagai mucikari artis. ES dan T hanya sebagai perantara yang bermaksud ingin menolong teman. (tim)

 

Gubernur Jawa Timur Soearwo

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kerjasama antar daerah yang dibangun pemerintah setidaknya mampu mengoptimalkan potensi daerah dalam peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Apalagi captive market ASEAN sebanyak 40 persen berada di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjadi narasumber Talkshow Outlook Perekonomian Indonesia 2019 dengan tema

 “Meningkatkan Daya Saing Untuk Mendorong Ekspor” yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Selasa (8/1). 

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim itu menjelaskan, sebagai langkah peningkatan kerjasama antar daerah dapat dilakukan dengan cara memperkuat pasar domestik, memperkuat basis industri pengolahan di berbagai pulau serta dukungan SDM ke daerah lain. 

“Kerjasama antar daerah bisa mengurangi beban. Jatim sendiri memiliki 26 kantor perwakilan dagang (KPD) pada 26 provinsi yang sangat membantu meningkatkan kerjasama antar daerah,” ujarnya.

 

Dicontohkan, Jatim bekerjasama dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kerjasama tersebut melalui misi dagang pada tahun 2016 dengan mengimpor bawang dari Jatim senilai Rp. 980 juta per bulan. Selain itu, Jatim juga mengirim tenaga kerja petani ke kabupaten tersebut.

Selain kerjasama antar daerah, Pakde Karwo juga menekankan soal pentingnya tiga aspek ekonomi utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing. 

Ketiga aspek tersebut yakni tentang produksi, pembiayaan, dan pemasaran. “Produksi ini sebagai langkah awal, sedangkan pembiayaan masih berat,” ujarnya.

Pakde Karwo mencontohkan, soal produksi sendiri di Jatim, memfokuskan pada aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). 

Selain itu, dilakukan standardisasi produk, peningkatan nilai tambah produk, serta ketersediaan infrastruktur darat, laut, dan udara. 

"Juga terdapat ketersediaan infrastruktur kawasan industri dengan total kawasan 36.344,28 Hektar," katanya.

Untuk pembiayaannya, dilakukan cara fiscal engineering dan creative engineering. Fiscal engineering melalui pembentukan BUMD baru utamanya bidang farmasi, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan dan non kesehatan. 

Termasuk penyertaan modal kredit dana bergulir penunjang ekspor dan hulu hilir agro maritim, serta loan agreement dengan Bank Jatim.

Sedangkan creative engineering dilakukan melalui pinjaman bank dan non bank seperti RSUD Pemprov ke Bank Jatim, obligasi daerah, dan public private partnership (PPP) SPAM Umbulan. 

Untuk aspek pemasaran, Pakde Karwo menjelaskan, kalau Pemprov Jatim melakukan penguatan pasar domestik melalui kerjasama antar daerah, yakni melalui KPD dan penguatan supply chain atau substitusi impor.

Tiga Komponen Penting Hadapi Persaingan

Pada saat membuka Talkshow Outlook Perekonomian Indonesia 2019 tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan tiga komponen penting yang harus dipenuhi dalam hal persaingan global.

Ketiga komponen tersebut yakni tentang kecepatan, hal murah serta hasil yang lebih baik dalam membuat produk. Dan salah satu negara yang memenuhi semua persyaratan tersebut adalah Cina. 

“Ketiga komponen daya saing tersebut telah dipenuhi Cina. Lebih baik, lebih cepat dan lebih murah,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Menurutnya, kalau ingin maju harus selalu mengevaluasi apa yang sudah dan akan dikerjakan. Termasuk pemikiran para akademisi dalam memberikan pandangannya yang obyektif tentang apa yang harus dilakukan di negara ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau prospek satu tahun ke depan. 

Selain itu juga  menginformasikan pandangan maupun tanggapan dari stakeholder, sehingga bisa merumuskan daya saing Indonesia.

Dalam hal ini, lanjutnya, daya saing bisa dalam jangka menengah dan panjang. Namun perlu diingat juga penting jangka pendek meningkatkan daya saing. Apalagi melihat kondisi Import meningkat dengan pesat. 

“Dalam diskusi bisa dirumuskan langkah jangkah pendek dalam meningkatkan daya saing,” jelasnya.

Menko Perekonomian RI mengatakan, pada tahun 2019 pemerintah akan fokus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

"Tahun 2019 akan dilengkapi supply side kalau tadinya fokus betul infrastruktur, tahun 2019 kita akan fokus peningkatan kualitas manusia. Terutama namanya pendidikan vokasi," kata Darmin.

Darmin mengatakan, peningkatan kualitas SDM penting mengingat sebagian besar pekerja di Indonesia lulusan SMP. Untuk itu, perlu jalan pintas untuk meningkatkan daya saing.(min)

Ketua Fraksi Partai Golkar Sahat Tua P DSimanjuntak SH (kiri) bersama Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, usai sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menunjuk Ketua Fraksi Sahat Tua P Simanjuntak,SH, sebagai juru bicara pada penyampaian  pendapat akhir  terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019, dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Fraksi Golkar melihat akhir tahun 2018 merupakan momen penting bagi Provinsi Jawa Timur. Selain tahun terakhir masa kepemimpinan Kepala Daerah, yang mewajibkan penyiapan dua dokumen APBD sebagai pertanggungjawaban akhir masa jabatan maupun Rancangan APBD Th.Anggaran 2019 yang pembahasannya dalam bulan yang hampir bersamaan.

Rancangan APBD Thn 2019 disusun berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai derivasi RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2014-2019 tahun terakhir, dalam rangka menjalankan kewenangan dan urusan Pemerintahan berpedoman pada UU No. 23 thn 2014, yang diarahkan untuk mencapai target-target Indek Kinerja Utama (IKU).

Target kinerja tersebut dilaksanakan melalui tema RKPD yakni Pembangunan Sumberdaya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi yang diterjemahkan melalui pokok-pokok kebijakan keuangan dalam APBD tahun 2019. 

Rangkaian pembahasan diawali dengan kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS dilanjutkan dengan disampaikan Nota Penjelasan  Gubernur dan ditanggapi melalui Pendapat Badan Anggaran tentang ketentuan hukum dan kelayakan secara garis besar perangkaan APBD, maka pada tgl 12 Oktober 2019 Fraksi- Fraksi menyampaikan Pemandangan Umum-nya.

Banyak hal dan persoalan yang dipertanyakan oleh Fraksi, termasuk yang dipertanyakan oleh Fraksi Partai Golkar. Namun kesemuanya telah mendapat respon jawaban yang dapat memperjelas pemahaman.

Pada intinya hal-hal yang pertanyakan oleh FPG adalah arah serta strategi kebijakan yang akan dicapai, kapasitas pendapatan dan belanja, berbagai target sasaran program prioritas serta fokus-fokus kebijakan mencapai target IKU utamanya terkait penanggulangan kemiskinan,penyerapan tenaga kerja dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

 Data capaian IKU, secara terukur merupakan keberhasilan yang sebagian besar mampu melampoi target RPJMD 2014-2019 bahkan dengan tingkat nasional dan unggul dibanding Provinsi lain. Prestasi Prov Jawa Timur diakui oleh tingkat nasional dan ditandai dengan diterimanya tidak kurang dari 100 penghargaan penting selama 5 thn terakhir.

Capaian target tersebut dapat digunakan sebagai titik tolak awal bagi Kepemimpinan Provinsi yang akan datang bersama DPRD formasi baru.

Dari laporan akhir Badan Anggaran,bahwa penetapan R-APBD thn 2019 tidak seperti lazimnya tgl 10 November, karena masih ada hal penting yang perlu diselesaikan, demikian pula usulan Komisi untuk tambah/kurang dukungan bagi sejumlah OPD, pada akhirnya penentuannya diserahkan kepada kewenangan Tim Anggaran Provinsi.

Direkomendasi alokasi dana Bantuan Keuangan untuk 9 (sembilan) Kab yang terbelakang, demikian pula untuk Desa tetap disalurkan seperti tahun sebelumnya.  Pemprov dan DPRD bertekad bersama untuk menyongsong tahun terakhir durasi RPJMD 2014-2019 dengan pelaksanaan APBD yang clean and clear.

Badan Anggaran menyatakan bahwa thn 2019 merupakan Gong-nya tahun politik, menghendaki tetap dikuatkan hubungan kebersamaan antara Eksekutif dan DPRD pada posisi sebagai Mitra dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menyangkut soal anggaran, Fraksi Partai Golkar melihat secara garis struktur RAPBD 2019 sesungguhnya sampai saat Sidang penetapan hari ini belum diperoleh perangkaan final perubahan yang dialokasikan kepada setiap OPD, untuk dilampirkan sebagai dokumen penetapan Perda APBD pasca pembahasan oleh Komisi dan Badan Anggaran.

Namun dari hasil rapat kerja Komisi-Komisi, telah dilakukan pendalaman secara detail, disampaikan rekomendasi; dilaporkan secara rinci, sebagai bahan pembahasan selanjutnya. Tentu Fraksi tidak memungkinkan mengulangi semua isi laporan Komisi dimaksud.

Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar, misalnya dari komisi B soal (a) alokasi anggaran Belanja Langsung di sektor Kelautan & Perikanan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan Sub-Sub Sektor secara seimbang, disamping juga ketrampilan sumberdaya manusia serta integrasi dengan sektor Pariwisata.

Program Hulu-Hilir di sektor Perikanan & Kelautan serta Perkebunan hendaknya terus diimplementasikan dengan benar dan terukur.

Kebijakan perdagangan antar pulau perlu terus diintensifkan dengan memerankan KPD, sekaligus menajamkan dan mengevaluasi keberadaan KPD tidak hanya sebatas sebagai media pengumpul tetapi juga pengembangan pasar regional.

Khusus tentang pengembangan Desa Wisata, diperlukan integrasi kebijakan bersama lintas sektor (Disparbud- Koperasi/UKM, Kelautan dan juga Kab/Kota), dibarengi dengan Tatakelola Distinasi melalui pemberdayaan masyarakat.

Diperlukan regulasi yang mampu mengatur sinergitas pelaksanaan program antara pusat ? provinsi dan kab/kota, sekaligus melindungi kapasitas masyarakat lokal untuk memberi manfaat bagi mereka.

Program Perhutanan Sosial yang menjadi fokus thn 2019 termasuk pengembangan Agro Forestry agar dipantau dan dengan capaian yang terukur. Persoalan ini menjadi sangat penting sehingga diperlukan regulasi yang khusus untuk menghindari konflik di lapangan dan menjamin hasil yang lebih optimal, untuk itu diperlukan peran aktif Pemprov mengawal program ini.

Perlunya kebijakan terobosan atas produktifitas tebu rakyat dan tata niaga gula agar petani tidak pada posisi selalu dirugikan.

Sebaliknya dari Komisi-C(Keuangan) terdapat hal penting, yakni pada sisi Pendapatan Asli Daerah, terdapat tambahan sebesar 280 milyar yang diperoleh dari : Bapenda, Badiklat, Dishub, Diparbud, Disnak, Distan & Ketahanan Pangan, serta beberapa BUMD.

Khusus terhadap dua Bank Daerah, menjadi perhatian bahwa nilai NPL-Gross PT.Bank Jatim pada Sept 2018 pada angka 4,25% dan PT.Bank BPR Jatim pada angka 8,19%.

Selanjutnya dari Komisi-D menarik perhatian tentang Kondisi kelistrikan masuk Desa, bahwa Jawa Timur pada posisi terendah se Indonesia dengan data masih terdapat 88 ribu RTM yang belum terakses listrik, sementara itu Provinsi hanya mampu memfasilitasi 200 KK per tahun.

Persoalan tambang rakyat tidak berijin yang sebagian berindikasi membahayakan lingkungan, Dinas ESDM perlu lebih intens memantau wilayah penambangan dengan menerapkan norma yang berlaku. hendaknya dihindari penerapan peraturan tumpang-tindih sehingga membingungkan dan bahkan menjadi saling lempar tanggungjawab.

Disamping itu soal pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri yang hingga tahun ini belum sampai pada tingkat konstruksi, perlu dikawal kelanjutannya.

Pemeliharaan, rehabilitasi & rekonstruksi jalan milik Provinsi memang perlu dana besar (thn 2019 sebesar 212 milyar),  hendaknya tetap dioptimalkan kualitas jalan merupakan bagian dari inklusifitas pertumbuhan.

Berikut catatan penting dari Komisi-E,dari alokasi anggaran 5,87 trilyun, termasuk untuk : Tunjangan profesi Guru 1,185 trlyun ; Belanja pembangunan 1,52 trlyun; dana BOS 1,93 trlyun serta PPK-BLUD 20 SMK 84,165 milyar.

Mulai bulan Juli 2019 Pemprov juga akan menggratiskan SPP untuk Siswa SMA/SMK, serta bantuan insentif untuk GTT & PTT total 228,41 milyar; disamping itu penguatan sarpras untuk Sekolah di Pinggiran dan SMA Khusus.

Dalam hal mendukung operasional BPJS, disamping dari pajak rokok bagian hak Provinsi, juga diback-up dengan dana 30 milyar guna memberi pelayanan Kesehatan di tingkat masyarakat ebawahf.

Dinas Kesehatan diminta untuk lebih memperkuat program kesehatan preventif & promotif seiring dengan program eGermas Hidup Sehatf oleh tingkat Pusat.

Target capaian Tenaga Kerja terampil memerlukan BLK yang memenuhi standar kualitas dan tenaga instruktur yang mumpuni; memerlukan fokus perhatian dan solusi konsisten. Yang juga tidak kalah penting adalah kesiapan proses eLink and matchf bagi para lulusan.

Pemda Provinsi pada thn 2019 menentukan kebijakan alokasi belanja wajib yang masuk pada Belanja Langsung, untuk mendukung kebutuhan yang bersifat tetap (fixed) yakni Gaji Pegawai, Bagi-hasil ke Kab/Kota dan Dana BOS serta dukungan lainnya sesuai per UU-an.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat tidak tetap (unfixed) termasuk Hibah dan Bansos digunakan untuk program prioritas antara lain pembangunan infrastruktur, sektor terkait pelayanan dasar, penguatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi perdesaan didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dasar dan energi serta pemantapan reformasi birokrasi dibidang kebijakan dan pelayanan publik.

Terdapat beberapa sektor penting yang menjadi titik konsentrasi dari Pemprov dalam rangka meningkatkan sumberdaya dan pelayanan publik, yakni Sektor Perhubungan meliputi Transportasi Darat, Laut dan Pelabuhan, Bandar Udara, sektor Pendidikan Tehnis, melalui SMK, Vokasi dan Pelatihan Kerja, Sertifikasi profesi dan juga SMA-Plus; sekaligus memantapkan penerapan PPK-BLUD bagi unit-unit kerja.

Program Indutri Hulu-Hilir Agro Maritim, untuk penguatan nilai tambah produksi, Program Peremajaan Hutan dan Tatakelola Hutan Rakyat. Peningkatan kualitas birokrasi, melalui kebijakan remunerasi.

Meningkatkan Program penanggulangan Kemiskinan melalui 4(empat) strategi yang opersional.

Meningkatkan pelayanan kesehatan di lini depan (UPT) serta mendukung program Jaminan

Kesehatan melalui BPJS (kontribusi dukungan dari pajak rokok bagian hak provinsi). Kesemua tersebut diatas dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia untuk mampu mengungkit pertumbuhan yang inklusi.

Mengiringi penetapan Perda ini Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan

(1). Setelah penetapan APBD-2019 tinggal waktu 1(satu) bln kedepan untuk mengawali Thn anggaran baru 2019, perlu segera persiapan lelang proyek agar realisasinya tidak terlambat.

(2). DPRD mengajak bersama jajaran Eksekutif untuk melakukan tatakelola keuangan yang akuntabel sehingga mengakhiri periode tugas tidak terjadi hal yang menyimpang.

(3). Bahwa alokasi Belanja Langsung pada thn 2019 berkurang dibanding thn 2018, Pemprov berkomitmen tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas,  sehingga tidak akan mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD.

(4). Sejumlah BUMD telah kontribusi signifikan bagi PAD, yang terbesar dari PT. Bank Jatim. Namun manajeman Bank Daerah harus fokus menangani besaran angka NPL-Gross pada PT.Bank Jatim dan PT. Bank BPR Jatim yang melampaui batas.

(5). Bahwa seluruh kebijakan dan strategi yang dirancang dengan baik dan didukung anggaran yang besar, hasilnya akan minimal apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu harus ditangani oleh Pemimpin dengan leadership yang kuat didukung upaya pengawasan internal yang profesional.

Mengakhiri Pendapat Akhir ini,  Fraksi Partai Golkar apresiasi kepada Yth Sdr Gubernur bersama Wakil Gubernur yang telah sukses memimpin Provinsi Jawa Timur, dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama Lembaga DPRD. Semoga Jawa Timur kedepan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif.

Diakhir pandangan umumnya Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (min)

DjokoTetuko (kiri) dalam suatu perjalanan bersama Yusri Ehsha Mahendra

Bertahan dengan Keyakinan dan Kepasrahan

Catatan Transparansi  : Joko Tutuko

 

’’Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (QS 94: Al-Inshirah 5-6)

Alhamdulillah wa syukurilah dengan penuh keyakinan bahwa sesudah kesulitan akan ada kemudahan, sebagaimana ayat 5-6 Surat Al-Inshirah di atas, keluarga besar Koran Transparansi (edisi media cetak) dan Korantransparansi.com serta Wartatransparansi.com (media online), berhasil melewati masa ujian terberat menerbitkan sebuah media cetak dan secara konsisten dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, menyajikan berita-berita terbaru sesuai dengan kaidah jurnalistik sebagaimana menjadi kewajiban media pers melakukan kerja sebagai tanggung jawab moral.

Tentu saja dalam menjaga indepensi sebagai pemilik dan pekerja pers, menjaga demokrasi yang berkeadilan sebagai wartawan sejati, dalam menjaga hak asasi manusia secara proprosional tanpa menjual harga diri, juga menjaga profesional dalam menjalankan fungsi pers yang mengandung muatan sangat mendalam tentang keseimbangan, tanpa harus menggadaikan kontrol sosial sebagai panglima dalam menyampaikan informasi yang mengandung nilai kritik konstruktif.

Mengapa fungsi pers sangat sarat dengan muatan keseimbangan atau dalam bahasa populer pers sering disebut cover both side, sebab ada lima fungsi secara nyata memang, menjadi tanggung jawab pers untuk menyampaikan dan menysajikan secara seimbang. 

Sebab pers, wajib menyampaikan informasi dengan benar juga aktual, secara terus menerus melakukan edukasi maupun literasi sebagai fungsi pendidikan, bahkan tidak berlebihan melakukan kontrol sosial, serta menyeimbangkan dengan menyajikan berita hiburan secara umum. 

Bahkan juga berfungsi ekonomi sebagai badan usaha, dari 5 muatan ini, maka kecerdasan, kecerdikan, kecepatan, kecermatan, dan kecekatan dalam menyajikan informasi diuji secara profesional.

Menyeimbangkan 5 fungsi, selama 2 tahun menjalankan media cetak dan media online (media sosial pers), tidak mudah dan penuh dengan liku-liku. Bahkan sempat mengalami perubahan visi (pandangan) sesuai dengan nama media ini, transparansi. 

Pandangan independen sebagai pembawa pesan dan aspirasi dari masyarakat, sejak awal terbit ialah menjadi bagian dari upaya menjembatani informasi publik dari badan publik pemerintah dan non-pemerintah (organisasi pemerintah dan nonpemerintah) yang menggunakan APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten. Kota, serta sumbangan dari masyarakat dan bantuan luar negeri, dengan masyarakat dari berbagai kalangan untuk membiasakan berkomunikasi menyampaikan informasi publik secara aktif dan terbuka, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bahkan, masyarakat setelah menerima informasi publik secara terbuka, sesuai dengan tujuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, melakukan peran aktif dalam proses kebijakan publik yang secara tehnis diatur sedemikian rupa, sehingga terjadi komunikasi aktif antara badan publik (pemerintah dan nonpemerintah) dengan masyarakat, sehingga kepercayaan badan publik melalui informasi publik yang terbuka terus menerus, akan meningkat di mata rakyat, dan setidak-tidaknya, baik secara manejemen standar, juga  selamat dalam pertanggungjawaban akhirat kelak.

Sebab, dengan membuka informasi publik yang memang menjadi hak publik atau hak masyarakat untuk mengetahui, maka kewajiban pertanggungjawban secara administrasi sudah gugur. Karena sesungguhnya informasi publik dari badan publik adalah hak publik atau hak masyarakat. Dan masyarakat dalam berperan aktif, tentu saja saling memberikan masukan dan menerima informasi secara sehat dan bermanfaat. Bukan menjadi penghambat organisasi badan publik.

Tentu saja pandangan Koran Transparansi menjadi jembatan antara badan publik dan publik pemilik sah informasi itu, melalui proses jurnalistik yang sangat elegan, santun, dan beriwbawa, sehinga masing-masing pihak akan mendapat harkat dan martabat sebagaimana mestinya.

Demikian juga misi atau upaya mewujudkan dari visi itu dalam proses jurnalistik melalui kekuatan media cetak dan media online, maka akan ada komunikasi yang sehat dan kuat, ada keseimbangan penyampaian data yang  berkualitas, ada penyampaikan informasi yang sangat menyenangkan hati.

Konsep ini memang baru 3 edisi awal secara garis besar tersajikan dengan penuh kehati-hatian, tetapi karena tidak mudah ’’membudayakan’’ keterbukaan informasi publik, maka Koran Transparansi dan Korantransparansi,com juga Wartatransparansi.com dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, tetap bertahan terbit dan terus up-date dengan informasi gado-gado.

Kebenaran

Salah satu keyakinan dan kepasrahan mampu terbit dan terus up-date, mengingat kami bekerja dengan kebenaran dan kejujuran yang berkeadilan, tidak ada muatan ’’menghakimi’’ atau sajian kriminal yang jelas-jelas menodai Kode Etik Junalistik, juga tidak ada usaha-usaha kurang beretika ditunggangi atau menunggangi informasi hoax, yang tumbuh subur pada saat Koran Transparansi dan Korantransparansi,com juga Wartatransparansi.com, memulai melakukan terobosan.

Salah satu keyakinan dan kepasrahan mampu menjadi bagian dari produk media pers yang berkualitas, karena kami tidak sekedar terbit dan meng up-date berita-berita terbaru, hanya karena nafsu atau terburu-buru. Tetapi menghitung dengan 5-K  sebagai kami sebutkan di atas. (kecerdasan, kecerdikan, kecepatan, kecermatan, dan kecekatan). 28 Oktober 2016 memulai menyajikan informasi pers. 

Oleh karena itu, dengan modal kebenaran dan kejujuran, menjadi salah satu senjata bahwa media ini masih akan hidup sampai kapan pun. Dan insyaAllah pada saatnya akan menjadi media pers, khusus transparansi atau informasi publik.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ibrahim : 7 yang artinya: “Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmat Ku kata Allah, maka azab ku sangatlah pedih,". Bukan berarti dengan kebenaran itu Koran Transparansi dan Korantransparansi,com juga Wartatransparansi.com, akan terbit secara ghaib atau otomatis berjalan dengan sendiri tanpa upaya maksimal melakukan perubahan-perubahan serta pembaharuan sebagaimana sebuah media pers. Kami bersyukur atas nikmat Allah SWT, kami juga pasrah setelah melakukan usaha.

Kepada seluruh mitra kerja, pembaca, pengakses, pemberi informasi dari berbagai kalangan, juga tidak kalah penting mitra dalam usaha pers dalam bentuk apa pun, terutama perpaduan produk jurnalitik dengan iklan pariwara atau iklan dalam bentuk yang lain sesuai ketentuan, kami Koran Transparansi dan Korantransparansi,com juga Wartatransparansi.com, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf, apabila dalam melakukan hubungan secara langsung maupun tidak langsung, ada hal-hal yang kurang berkenan.

Percayalah bahwa media pers ini ingin berbuat baik, mengangkat harkat dan martabat, serta wibawa, mereka yang menjadi bagian menyuarakan suara warga negara atas nama publik.

Dan, alhamdulillah terus menerus mensyukuri di antara kesulitan kadang juga kekurangan dalam banyak hal, di antara syukur itu ada kekuatan secara ghaib bahwa media ini harus terus menerus meng up-date dan tetap terbit walaupun harus menghafapi dengan berbagai kendala, yang insyaAllah dapat teratasi dengan baik, bahkan akan mencapai kejayaan pada saat menjelma menjadi media pers transparansi sebagaimana cita-cita luhur pada saat awal pendirian.

InyaAllah Koran Transparansi dan Korantransparansi,com juga Wartatransparansi.com, percayalah akan menjadi sinar terang benderang dalam menjaga kedamaian, keluhuran budi pekerti, serta sebuah gerakan menuju negara dengan pemerintahan yang berwibawa serta berwarewah, serta warna negara (masyarakat) yang penuh suka cita karena ’’merdeka’’.

Itulah sebuah keyakinan dan kepasrahan. ’’Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (*)

Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat peresmian status jembatan Suramadu yang semula jalan ton menjadi non tol tampa bebayara alias gratis

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan akses jembatan Suramadu (Surabaya – Madura)  di Jawa Timur. Peresmian perubahan jalan tol menjadi jalan nontol tersebut berlangsung pada hari Sabtu (27/10/2018).  

Penggratisan tersebut disambut hangat masyarakat luas terutama mereka yang aktivitasnya banyak di kawasan Madura. Atau bahkan masyarakat Madura. Namun juga tidak sedikit yang memberikan penilaian bahwa aksi Jokowi bernuansa politis mengingat waktunya berdekatan dengan tahun politik 2019 yaitu  Pileg dan Pilpres.

Presiden Jokowi memberikan penjelasan mengenai kronologi sampai munculnya keputusan pemerintah tersebut.  Awalnya pada tahun 2015 lalu berdasarkan masukandari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama hingga Ikatan keluarga Madura yang initinya agar tarif tol untuk kendaraan bermotor di gratiskan. Masukan tersebut, oleh pemerintah kemudian dikaji dan diputuskan bahwa untuk tarif tol bagi pengguna kendaraan bermotor di gratiskan.

Selanjutnya, pada tahun 2016, bedasarkan usulan dari para kiai, ulama dan tokoh masyarakat kembali mengajukan usulan agar tarif tol bagi kendaraan roda empat diberi penurunan tarif agar ekonomi masyarakat Madura meningkat. Akhirnya, usulan tersebut kembali dikaji dan diputuskan diturunkan sebesar 50 persen.

 

Namun melihat perkembangan yang ada, keberadaan tol di Suramadu belum memberikan hasil yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Madura. Sehingga, pada tahun 2018 ini setelah melakukan pengkajian diputuskan bahwa Jembatan Tol Suramadu berubah nama menjadi jembatan non tol.

Presiden Jokowi memandang, bahwa selama ini keberadaan Jembatan Suramadu belum mampu mengurangi ketimpangan kemiskinan.

 

Berdasarkan angka yang ada, angka kemiskinan di madura cukup tinggi mencapai 4-7 persen dibandingkan dengan masyarakat Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Sementara di Jatim angka kemiskinan di Madura mencapai 16-23 persen.

 

Kedepan dengan diresmikannya Jembatan Non Tol ini, ekonomi Madura akan tumbuh baik dan maju. Khususnya, bagi investasi yang akan datang seperti properti, wisata hingga turis dari luar berkunjung ke Madura. Ini adalah keputusan atau bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia utamanya masyarakat Madura.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu loh. Jangan apa-apa dikaitan dengan politik, ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, keadilan," ujar Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur.

 

Setelah Gratis , Perawatan Suraadu Masuk APBN

 

Menyangkut soal perawatan jembatan Suramadu pasca perubahan status dri tol menjadi nontol,   Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan biaya perawatan Jembatan Suramadu akan ditanggung APBN. Menurutnya, biaya perawatan sudah dimasukkan ke dalam RAPBN 2

 

"Yang pasti ada anggaran pemeliharaan, ada tambahan anggaran untuk itu. Kan sudah beberapa bulan yang lalu persiapan penggratisan jembatan itu," kata Basuki seperti dikutip dari Antara.

Basuki mengatakan secata total, biaya perawatan Jembatan Suramadu tidak besar. Prosentase biaya perawatan hanya mencapai 7-10 persen dari pendapatan jembatan tersebut. Sebagai informasi, total pendapatan yang bisa didapat dari operasional tol Suramadu pada 2015 Rp110 miliar.

Pada 2016, setelah ada diskon sekitar 50 persen, pendapatan menjadi sekitar Rp118 miliar. Dengan pendapatan tersebut berati biaya perawatan Jembatan Suramadu hanya berkisar antara Rp8 miliar- Rp11,8 miliar.

Mengenai sisa utang yang diambil untuk pembangunan jembatan, Basuki mengatakan sebesar Rp2,5 triliun. Utang dihimpun dari konsorsium Chin

"Tapi investasinya semua Rp5,4 triliun, 10 tahun itu pasti ada pendampingnya, rupiah murni, konsorsiumnya Rp2,5 triliun, sisanya rupiah APBN 2003-2008.

Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo ketika ikut mendapingi Presisen Jokowi pada momentum peresmian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi yang secara resmi memberlakukan jembatan non tol Suramadu yang menghubungkan dua daerah di Jatim melewati Selat Madura itu.

Bedasarkan data yang ada, panjang Jembatan Suramadu membentang sejauh 5.44 km yang dapat dilalui oleh dua ruas kendaraan baik motor, mobil dan bis hingga truk yang melintas.

Sekjen PAN Eddy Soeparno berprasangka baik dan enggan mengaitkannya urusan politik. "Saya tidak mau berspekulasi ada motivasi politik di balik itu, kita ber-husnuzan saja," ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta.

Penggratisan akses jembatan Suramadu sebelumnya disorot elite dari kubu oposisi. Namun secara pribadi, Eddy memberikan apresiasi pada Jokowi.

"Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden perlu kita apresiasi. Mungkin ada suara sumbang, ada interpretasi yang berbeda, tapi saya lihatnya ini sebagai hal yang betul-betul tulus," katanya. (amin istighfarin)

 

 

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...