Laporan Khusus

 Presiden Joko Widodo menghadiri acara resepsi pernikahan mantan ajudannya sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pradista Machdala Putra di Gedung Serbaguna I Asrama Haji, Jakarta, Minggu. Foto oleh Biro Pers Setpres.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Presiden Joko Widodo menyempatkan diri hadir pada acara resepsi pernikahan mantan ajudannya semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pradista Machdala Putra, di Gedung Serbaguna I Asrama Haji, Jakarta, Minggu.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyebutkan Presiden datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo sekira pukul 11.20 WIB.

"Alhamdulillah senang. Gak nyangka. Soalnya Pak Presiden kan mau ke Kalsel. Kirain gak akan sempat datang," kata Pradista.

Pria yang akrab disapa Dista itu selama kurang lebih dua tahun mengawal Jokowi.

"Bertemu Pak Presiden awalnya waktu seleksi untuk ajudan gubernur. Alhamdulillah kepilih dan kerja sama beliau selama dua tahun," lanjutnya.

 

Pria yang kini menjadi staf di Biro Protokol Sekretariat Presiden mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang punya spontanitas tinggi. Hal tersebut paling ia rasakan ketika Jokowi melakukan blusukan.

"Orangnya yang pasti baik. Kedua, gak bisa ditebak karena sewaktu-waktu bisa blusukan ke mana saja. Jadi harus selalu siap untuk melaksanakan tugas meskipun dadakan," ujarnya.

Saat bersalaman, Dista menuturkan bahwa Presiden Jokowi mendoakan agar rumah tangganya bersama Titi Hayyu Rabbani bisa langgeng. Presiden juga berpesan agar dirinya bisa menjaga istrinya dengan baik.

"Pesannyasupaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah," katanya.

Presiden tampak mengenakan setelan jas berwarna biru, kemeja putih, dan dasi merah. Sementara Ibu Iriana tampak berbusana kebaya warna hijau yang dipadu dengan kain bermotif batik.

Selain Presiden dan Ibu Iriana, tampak hadir juga Kahiyang Ayu beserta suaminya, Bobby Nasution. Keduanya datang setelah Presiden dan Ibu Iriana meninggalkan tempat resepsi

Setelah menghadiri resepsi itu, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana pun langsung menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Presiden diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan.(sam)

 Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menerima tim kemitraan Indonesia - Australia yang dipimpin Konjen Australia Jawa Timur Chris Barnes di Surabaya Selasa (27/2/2018).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur menegaskan pengembangan kualitas pendidikan harus didukung dengan kesehatan, sebab literasi akan terserap dengan baik apabila kesehatan siswa baik.  

Oleh karena itu, kesehatan anak, layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), parenting education-yang memberikan pengetahuan para ibu dan anak tentang gizi menjadi salah satu prioritas program Jawa Timur.

Hal tsb disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menerima audiensi Tim INOVASI Untuk Anak Sekolah, Kemitraan Indonesia-Australia yang dipimpin Konjen Australia di Jawa Timur, Chris Barnes, di  Surabaya, Selasa (27/2). 

Tim INOVASI antara lain terdiri dari Prof. Fasli Jalal tenaga ahli, Mark Heyward direktur program, dan Michelle Lowe, Konselor Kerjasama Pembangunan Kedubes Australia di Jakarta.

Untuk layanan pos yandu yang memberikan parenting education, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, tercatat sampai dengan saat ini sebanyak 12 ribu dari 8.251 desa/kelurahan di Jatim. 

Dengan parenting education tersebut diharapkan orangtua semakin paham akan asupan gizi. Sebab, dari data yang ada, hanya 22% kondisi gizi buruk yang terjadi karena miskin. 

Selebihnya, karena salah asupan yang disebabkan kurangnya pengetahuan orangtua tentang gizi anak. "Pendekatan budaya juga harus menjadi stategi utama dalam pencapaian," ujarnya.

Dalan kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga menjelaskan dilakukannya moratorium SMU sejak 2015 dan diubahnya komposisi SMK:SMU menjadi 70%:30% guna memberikan para siswa ketrampilan sehingga dapat diterima di dunia kerja. 

Saat ini, dari jumlah SMK sebanyak 1.771 buah, 40% telah terakreditasi dengan 291 buah diantaranya berstandard internasional. Fakultas-fakultas teknik juga diposisikan sebagai  pengampu. Selain itu, berbagai SMU, termasuk sekolah keagamaan diberikan pendidikan ketrampilan.

165 Inovasi di Jatim

Sementara iu, dalam  penjelasannya, Prof. Fasli Jalal mengatakan penelitian INOVASI mendapati kualitas siswa Indonesia pada beberapa tes internasional di usia yang berbeda  menunjukkan kurang menggembirakan. 

Walaupun sarana, pembiayaan, dan SDM bagus, tetapi standar kompetensi dan lulusannya kurang bagus, yang hal tersebut sangat ditentukan guru, khususnya pada proses pembelajaran.

Penelitian INOVASI di Jawa Timur, lanjutnya, mendapati sebanyak 165 inovasi proses pembelajaran masih berjalan dengan baik di provinsi ini. Inovasi-inovasi tersebut diharapkannya dapat disebarkan bukan hanya antar kab/kota di Jawa Timur, tetapi juga pada tingkat nasional. 

Inovasi tsb ditemukan di wilayah budaya "mataraman" 83 buah, "arek" sebanyak 41 buah, "pendalungan" sebanyak 32 buah, dan Madura sebanyak 9 buah. 

Beberapa motivasi yang diperoleh diantaranya ide belajar numerasi SDN Mojokarang Kab Mojokerto, gerakan literasi SDN Kebon Dalem Kab Mojokerto, dan kepemimpinan di SDN Sumber Gondo 2 Bumiaji Kota Batu. 

Di SDN Kebon Dalem Mojosari Mojokerto, misalnya, para siswa diwajibkan membaca buku bacaan sebelum masuk kelas dan menyampaikan masing2 hasil bacaannya kepada teman lainnya dengan pendampingan guru. 

Para guru juga diharuskan menyusun buku ajar, termasuk menyertakan  foto-foto muridnya,  dan sekolah secara aktif menawarkan buku-buku kepada para siswa yang tertarik untuk pinjam buku. Konsepnya, siswa dibuat betah belajar di sekolah. (min)

Foto Dirut RRI Rohanudin. Wawancara khusus wartawan Koran Transparansi dengan Dirut RII HM Rohanudin

Wawancara khusus wartawan Koran Transparansi dengan Dirut RII HM Rohanudin  

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Radio Republik Indonesia, secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota.

Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama.

 

Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral tidak memihak kepada salah satu aliran/keyakinan partai atau golongan.

 

Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era Reformasi untuk menjadikan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan mandiri serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dengan slogan RRI adalah "Sekali di Udara, Tetap di Udara".

 

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

 

Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah dan RRI. Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran.

 

Status sebagai Lembaga Penyiaran Publik juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32/2002.

 

Sebelum menjadi Lembaga Penyiaran Publik selama hampir 5 tahun sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung.

 

Dalam status Perusahaan Jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen.Perusahaan Jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari Lembaga Penyiaran Pemerintah menujuLembaga Penyiaran Publik pada masa reformasi.

 

Likuidasi Departemen Penerangan oleh Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan Government Owned Radio ke arah Public Service Broadcasting dengan didasariPeraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Juni 2000.

 

Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi (shared vision) di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 8500 orang yang semula berorientasi sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokratis.

 

 Arsip Foto. Pekerja menutupi dengan terpal garam impor yang telah dimuat truk untuk diangkut ke tempat penampungan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/8/2017). Sebanyak 27.500 ton garam impor dari Australia tersebut rencananya didistribusikan ke sejumlah Industri Kecil Menengah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.

Jakarta (Koran Transparansi) - Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor 2,37 juta ton garam untuk keperluan bahan baku industri kepada 21 perusahaan, kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, Rabu.

Penerbitan izin impor tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang menetapkan alokasi impor garam industri pada 2018 kurang lebih 3,7 juta ton.

Garam industri impor tersebut diperuntukkan bagi industri seperti farmasi dan kosmetik, Chlor Alkali Plant (CAP), dan pengasinan ikan. Garam impor untuk industri tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pasar konsumsi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

Tujuh belas industri lain, termasuk aneka pangan, juga telah mengajukan izin importasi garam industri. Izin impor yang diajukan mencakup sekitar 663 ribu ton garam.

Garam industri merupakan garam dengan kandungan NaCl paling sedikit 97 persen. Sementara kandungan NaCl garam konsumsi paling sedikit 94 persen.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan pemerintah pada 2015 memberikan izin impor garam 2,07 juta ton dan realisasinya 1,92 juta ton. Pada 2016, alokasi impornya 2,26 juta ton dengan realisasi 2,01 juta ton garam. Dan tahun 2017 pemerintah memberikan izin impor 2,88 juta ton garam dengan realisasi 2,43 juta ton garam, termasuk 149.100 ton garam konsumsi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan alokasi impor sebanyak 3,7 juta ton garam industri pada 2018 telah sesuai kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan keputusannya juga melibatkan Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan BPS.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan alokasi impor garam 3,7 juta ton tersebut melebihi rekomendasi kementerian sebanyak 2,2 juta ton. (sam)

Deputi Bank Indonesia Mirza

Jakarta (KoranTransparansi) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ( BI) Mirza Adityaswara mengharapkan agar para pelaku usaha swasta untuk tidak takut dalam mengembangkan bisnisnya (ekspansi) pada tahun politik di 2018.

Menurutnya, dalam tahun politik tidak perlu ada kehawatiran yang berlebih dari pelaku usaha dalam negeri. "Sektor swasta apa yang ada di rencana, misalnya, untuk ekspansi 2018, laksanakan. Kalau pemilu setiap lima tahun sekali ada kok. Tidak ada yang baru," ujar Mirza.

Mirza menambahkan, ekonomi nasional saat ini telah beranjak dari titik rendah saat mendapatkan dampak dari penurunan harga komoditas di pasar global pada 2015. Sementara itu, pada tahun 2018 atau tahun politik, BI memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di rentang 5,1 sampai 5,5 persen secara year-on-year (yoy). 

Kemudian dari sisi penyaluran kredit perbankan, Mirza mengatakan, tahun 2018 pertumbuhan kredit akan berada pada posisi 10 persen sampai 12 persen yoy. Sedangkan untuk akhir tahun ini, Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2017 sebesar 5,1 sampai 5,2 persen. Dan, meningkat menjadi 5,3 sampai 5,4 persen pada kuartal IV 2017.

Sementara Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia mengungkapkan para pengusaha akan lebih waspada dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada tahun 2018. Hal itu dikarenakan 2018 merupakan tahun politik, di mana akan ada ratusan Pilkada serentak yang dilaksanakan sekaligus menjadi pemanasan jelang Pilpres 2019.

" Tahun politik buat pengusaha adalah tahun yang menurut saya harus waspada. Artinya, pasti ada semacam was-was, kehati-hatian siapa nanti yang akan memimpin, kalau memimpin dia akan melakukan apa," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno.

Menurut Benny, kewaspadaan yang dilakoni pengusaha dalam arti tetap menjalankan kegiatan usahanya seperti biasa, namun dilakukan dengan lebih hati-hati. Meski mengaku tetap waspada, menurut Benny, Kadin memandang ada sektor tertentu yang akan tumbuh cukup signifikan didorong oleh kondisi tahun politik.

"Ini kesempatan juga, aktivitas politik menghela aktivitas ekonomi. Misalnya orang kampanye, butuh banner, tempat logistik, minuman pasti laku. (Jualan) nasi padang pun jalan," tutur Benny.

Dia juga menyinggung tentang prediksi pemerintah mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mencapai 5,4 persen. Dari prediksi itu, Benny melihat pemerintah optimistis sejumlah lini indikator tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat, salah satunya dalam hal konsumsi masyarakat.

Namun, dia berharap yang meningkat nanti bukan hanya dari sektor konsumsi, melainkan juga dari segi investasi serta ekspor.

Potensi kenaikan tingkat pertumbuhan investasi dan ekspor sudah nampak pada data kuartal III 2017 yang menampilkan pertumbuhan cukup tinggi, yaitu 7,1 persen untuk investasi dan ekspor di angka 17 persen.

Tahun 2018, seiring dengan pelaksanaan pilkada di 171 daerah. Selain itu tahun depan tahapan Pemilihan Presiden juga akan dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis di tahun politik tersebut perekonomian Indonesia tidak akan terganggu. Sri Mulyani pun mengimbau para pelaku usaha tetap fokus menjalankan bisnisnya. "Kita harap siklus politik jangan berpikir pesimis bahwa ekonomi terganggu," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, Indonesia sudah berkali-kali mengalami situasi politik yang berbeda-beda. Meski tensi politik memanas, tapi Sri Mulyani percaya hal itu tidak berdampak terhadap perekonomian. "Walaupun situasi politik tegang tapi kondisi sekarang semakin bagus," ucap Sri Mulyani..

Sri Mulyani membandingkan siklus politik di negara lain tidak membuat perekonomian lemah. Karena pertumbuhannya kata Sri Mulyani masih ditopang oleh konsumsi. "Tentu dengan dukungan faktor seperti daya beli," kata Sri Mulyani. 

Ada 171 wilayah yang akan menggelar pilkada di Indonesia..Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menjelaskan, pesta demokrasi tersebut akan menyumbang pertumbuhan investasi 0,37% ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

"Dari Pilkada, kita sudah hitung ada delta pertumbuhan investasi baru 0,37%, itu baru dari Pilkada kasih sumbangsih ke investasinya ya," ujar Agus di Gedung BI, Jakarta Pusat.

Agus menjelaskan, meskipun tahun depan adalah tahun politik para investor diminta tidak perlu khawatir, karena Indonesia sudah rutin menjalani kondisi demokrasi seperti itu.

"Indonesia sudah sering hidup di suasana demokrasi seperti itu dan tidak pernah terjadi kondisi negatif ke ekonomi. Pilkada itu bisa jadi daya dorong ke perekonomian Indonesia," ujarnya.

Menurut Agus saat ini kondisi Indonesia sudah memiliki kondisi ekonomi yang menuju perbaikan dan tumbuh berkesinambungan. Dia menjelaskan tahun ini di pasar modal saja indeks harga saham gabungan (IHSG) telah memecahkan rekor baru yakni di atas 6.000.

"Pasar modal tidak mungkin berkembang jika stabilitas sistem keuangan dan makro ekonominya tidak terjaga," ujar Agus. Kemudian investasi dinilai cukup membaik, hal ini tercermin dari nilai impor yang meningkat namun untuk barang modal dan barang baku.

Menurut Agus ini adalah persiapan pelaku usaha untuk berekspansi tahun depan dan siap untuk bergerak. "Saya optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa lebih baik," imbuh dia.

Pemerintah Melindungi

 Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, kepada para investor agar tidak perlu khawatir dalam menanamkan modalnya atau melakukan perluasan usahanya di Indonesia, meskipun akan menghadapi tahun politik.

Menurut politisi Partai Golkar ini, telah banyak perusahaan skala gobal dan internasional yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia. “Banyak perusahaan luar negeri yang sudah bertahan 30 sampai 40 tahun tetap tenang menjalankan bisnisnya,” ucapnya melalui pernyataan resmi.

Airlangga menambahkan, apapun yang terjadi di dalam politik nantinya, pemerintah akan memberikan perlindungan bagi para pelaku industri agar tidak menghalangi minat mereka membangun pabrik atau menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk mendukung rantai pasok global.  "Indonesia sudah menjadi negara yang dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengharapkan agar para pelaku usaha swasta untuk tidak takut dalam mengembangkan bisnisnya (ekspansi) pada tahun politik mendatang. Menurutnya, dalam tahun politik tidak perlu ada kehawatiran yang berlebih dari pelaku usaha dalam negeri. (kh)

 

Foto  : Anggota Komisi 3 DPR-RI Adies Kadir (baju hitam) menjenguk Dava Andhika Putra yakni bocah kelainan usus keluar dari perut yang tinggal di Desa Masangan, Sidoarjo, Jawa Timur

Sidoarjo - Doktor Adies Kadir tergopoh gopoh meninggalkan ruang seminar nasional anti korupsi di Sunscity Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (19/1/2018). Padahal disitu sederet narasumber seperti Kapoles, Kajari, Ketua DPRD Sidoarjo dan Ahmad Fiyadh UB sang penggagas seminar belum mendapat kesempatan menyampaikan pandangannya tentang korupsi kecuali Bupati Sidoarjo Saiful Illah.

Sedang Adies mendapat kesempatan bicara pertama dengan menekankan agar generasi muda menjauhi Korupsi dan pejabat maupun anggota DPR untuk tidak bermain main dengan Korupsi.

“KPK bisa mendeteksi dengan radius 10 km. Semua pembicaraaan pasti terekam,”

Anggota Komisi 3 DPR RI itu juga tidak mengumumkan ke audien kecuali moderator Makin Rahmat yang mengijinkan Pak Adies meninggalkan tempat dulu karena ada kegiatan diluar.

Lalu, Adies  juga minta agar mobil pengawal (Patwal)  jalan cepat mengingat waktunya sudah mepet.

"Saya punya janji menjenguk Dava, nanti kalau terlambat gak enak dikira bohong,” . ungkap Adies pada koran ini bisik bisik yang mengikutinya.

Dava Andhika Putra, adalah bocah penderita kelainan usus keluar dari perut yang tinggal di Desa Masangan, Sidoarjo, Jawa Timur. "Astagfirullah, perut Dava luka sekitar 15 cm, lukanya menganga dan terus mengeluarkan cairan,".

Dava menderita Omphalocele, yakni kelainan sejak lahir. Ia sempat menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Surabaya saat berusia 1 tahun. Ketika itu, ukuran usus yang menonjol sudah sebesar genggaman tangan orang dewasa.

Andi, orang tua Dava kepada Adies Kadir menceritakan bahwa setelah dioperasi tahun 2007 kondisi Dava tidak membaik karena lubang di bagian perutnya tidak tertutup dengan sempurna. Bahkan 5 bulan kemudian, ususnya kembali terlihat dan keluar lagi dari perut.

Karena keterbatasan biaya, Dava tidak kembali  ke rumah sakit. Sehingga kondisi mengenaskan harus dialami hingga Dava berumur 12 tahun.

Apalagi dokter mengatakan biaya operasinya besar dan kalaupun dioperasi taruhannya adalah nyawa. Dokter menvonis pasca operasi besar usia Dava tidak berumur panjang. "Saya lemes pak Adies," terang Andi.

Dan selama 11 tahun, akhirnya diputuskan oleh Andi dan Mike untuk merawat Dava sendiri tanpa campur tangan medis. Bahkan pengobatan alternatif di berbagai daerah pun ditempuhnya. Saat ini Dava berusia 12 tahun, kelas 6 SD.

Andi tidak punya pekerjaan tetap. Sehari hari hanya naksi online dengan penghasilan antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per hari.

Masih cerita Andi kepada Adies Kadir, ia berterima kasih atas perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sudah membantu untuk pengurusan administratif termasuk layanan BPJS (masih dalam proses). Andi punya dua anak. Dava nomor satu, dan adheknya masih kecil.

Melihat penderitaan anaknya, Dava, Andi kini hanya melakukan pengobatan non medis. Saya memang diuji kesabaran.

Sementara itu  Adies mengatakan , kedatangan saya ke sini untuk melihat adik Dava yang sedang sakit. Saya sendiri baru tahu setelah di hubungi salah seorang teman.

Ia mengemukakan, saat ini Dava masih melakukan perawatan alternatif dan sudah trauma dengan pengobatan di dokter dan rumah sakit.

"Karena menurut pengakuan orang tuanya,  anaknya usai dioperasi kondisinya kurang baik hingga akhirnya usus yang ada di perutnya tersebut kelihatan dan hanya ditutup dengan menggunakan kain kasa," katanya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah supaya masyarakat tidak merasakan trauma lagi saat berobat ke dokter atau juga ke rumah sakit.

"Ini masih di Sidoarjo saja, belum di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia sekalipun. Oleh karena itu, permasalah ini harus segera dicari jalan tengah dan solusinya supaya bisa menjadi lebih baik," ucapnya.

Ia menjelaskan, bagaiman dengan pemerintah dan juga paramedis yan ada kalau terjadi peristiwa seperti ini, jangan sampai masyarakat menjadi paranoid dengan tim medis yang ada sehingga mereka memilih untuk melakukan pengobatan alternatif, terutama untuk masyarakat dari kalangan menengah bawah.

Adies Kadir menjenguk Dava selama hampir 45 menit. Setelah itu Adies berkunjung ke Desa Cangkringsari Kecamatan Wonoayu untuk membantu dua Masjid yang kini masih dalam pembangunan. (min)

 

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...