Laporan Khusus

Buruh : Gubernur Lalai Soal Penangguhan UMK

Peringatan May Day telah berlalu. Sejumlah tuntutan buruh difasilitasi Gubernur untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Seki sejumlah tuntutan memang mengarrah ke pemerintah pusat, buruh juga mengkritisi sejumlah kebijakan skala regional.

Pakde Karwo bersama Formimda menemui para buruh di Jalan Gubernur Suryo

JANGANKAN Hujan, panas terikpun tak menjadi halangan. Kami akan terus berjuang demi kesejahtraan yang layak Kami bersama kawan kawan harus memperjuangkan nasip kami sendiri . Karena orang lain sudah tak peduli. Pun ketika kami turun jalan. Yang ada dibanak masyarakat hanyalah sindiran sinis dan dianggap mengganggu dan membikin kemacetan arus lalu lintas.

Menyorot Performa BUMD Milik Pemprov Jatim

Sumber PAD yang Tak Berkontribusi Gede
---------------
Diharapkan menjadi salah satu sumber PAD, nyatanya kontribusi BUMD milik Pemprov Jatim masih 'memble' alias belum signifikan. Reotnya lagi, DPRD Jatim hanya memiliki kewenangan menyetujui soal penyertaan modal namun tak memiliki peran dalam pengawasan.
---------------

Kinerja Disorot, Pemprov Mainkan 'Jurus' Sinergi BUMD

DI TENGAH sorotan kinerja BUMD, Pemprov Jatim berharap seluruh BUMD bisa saling bersinergi, bersimbiosis mutualisme demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Karena potensi masing-masing BUMD bisa ditangkap sebagai peluang BUMD lain.

Angkutan ’Darling’ Dijamin Tak Berplat Kuning

* Penertiban Tunggu Peraturan Gubernur

-------------
Perkembangan teknologi tak serta merta disikapi baik oleh semua kalangan masyarakat. Salah satunya terkait mengguritanya transportasi online yang disikapi positif oleh pengguna transportasi umum.
-------------

SELAIN kemudahan yang ditawarkan, transportasi ini dianggap lebih murah dibanding transportasi konvensional. Namun, keberadaan transportasi umum model baru ini secara otomatis menggeser peran transportasi konvensional yang sebelumnya harus menahan ‘beban’ akibat masyarakat bergeser ke motor.

Karenanya, gelombang penolakan terhadap angkutan umum berbasis online ini muncul di berbagai daerah, juga di Surabaya. Berbeda dengan daerah lain, protes di Surabaya dilakukan dengan wadul ke Gubernur Jatim Soekarwo.

Aduan ini langsung di respon gubernur dengan melaporkannya ke Kemeterian Perhubungan (Kemenhub). Hasilnya, Kemenhub melakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016. Aturan ini nantinya akan menjadi dasar gubernur menyiapkan aturan untuk transportasi online di Jatim.

Sayangnya, aturan tersebut tidak bisa dilaksanakan langsung di awal April seperti yang dijanjikan saat pertemuan. Namun Soekarwo mengaku telah menandatangani Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang angkutan online di Jatim.

Saat ini, Pemprov Jatim masih menunggu hasil keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan sekaligus memberlakukan aturan itu. "Aturannya sudah saya tandatangani, semua pihak sudah menandatangani. Aturannya sudah siap diterbitkan, sekarang tinggal menunggu keputusan presiden saja," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Menurut Pakde Karwo, presiden sedang mengkaji aturan angkutan daring alias online itu. Kata Pakde Karwo, Pemprov belum bisa menerbitkan Pergub sebelum ada hasil dan keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini presiden.

Dia juga mengaku belum mengetahui apakah presiden menyetujui atau mencoret enam poin penting dalam Rapergub tersebut.

"Pada prinsipnya kita sudah siap memberlakukan. Saya juga gak tahu, apakah presiden setuju atau menghapus poin aturan angkutan online dalam Rapergub itu. Itu keputusan presiden," jelasnya.

Selain itu, tuntutan sopir konvensional agar taksi online diberikan plat kuning dipastikan kandas. Karena dalam enam poin yang diatur dalam Rancangan Pergub hanya mencantumkan pemberian ciri khusus pada transportasi online.

“Nanti kita bikinkan stiker ada logo dari Kementerian Perhubungan karena di Jatim akan ditambahi tulisan Jatim saya beri warna dasar kuning menunjukkan angkutan massal. Bukan platnya,” terang kepala Dinas perhubungan Jatim, Wahid Wahyudi.

Aturan ini nantinya akan menertibkan angkutan online. Karena selama ini yang terjadi angkutannya pribadi tapi melayani publik. Menurutnya, ini tidak benar. Karena selama ini masyarakat tidak ada jaminan menggunakan kendaraan lain atau tidak. Selain itu, pemerintah tidak bisa mengontrol taksi online karena tidak terdaftar.

“Nanti drivernya (kendaraan online) harus menggunakan SIM umum. Perusahaannya juga akan ditertibkan. Mereka itu perusahaan aplikasi bukan perusahaan angkutan. Harusnya perusahaan aplikasi tidak boleh merekrut sopir apalagi menentukan tarif,” tegasnya.(zal/abn)

Pergub Dianggap Memberatkan Pengemudi Angkutan Online

RENCANA munculnya Peraturan Gubernur Jatim terkait penataan transportasi online mendapat penolakan dari sopir angkutan berbasis online. Menurut mereka ada beberapa poin dalam aturan itu yang memberatkan, khususnya soal uji kir dan tarif.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...