Laporan Khusus

Pakde Karwo dalam pemaparan pada acara Asia Competitiveness Institute Tahun 2017 di Hotel Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapura, Jum'at (24/11).

SINGAPURA (KT) - Kondisi ekonomi dan sosial Jatim yang kinclong pada hampir satu dekade ini, menjadikan Asia Competitiveness Institute (ACI), Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore menghadirkan Gubernur Jawa Timur sebagai pembicara pertama dalam konferensi tahunan lembaga ini. 

Laporan Makin Rahmat -Wartawan KoranTransparansi dari perjalanan Umroh

Laporan H Makin Rahmat-Wartawan KoranTransparansi dari perjalanan Umroh pasca musim haji 2017 (1)

Menyatukan Persaudaraan Karena Allah 

HAJAT Akbar pelaksanaan ibadah haji telah usai, seiring dengan datangnya bulan Muharram (tahun baru Islam) 1439 Hijriyah dan bergulirnya Safar. Gelombang jamaah seantero dunia mulai menyerbu Haromain – dua tempat suci Mekah-Madinah. Bagi umat muslim yang berhasrat untuk berziarah ke Haromain, tentu kerinduan kepada Baitullah (rumah Allah SWT) dan Rasulullah terus bergelora. Sesuatu yang wajar sebagai bukti hub (cinta) kepada Sang Khaliq dan insan pilihan akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW.

 Kepala Kantor Perwakilan Dagang (KPD) JawaTimur di Provinsi Sulawesi Utara ketika menerima rombongan Wartawan dan Biro Humas Pemprov Jawa Timu di Manado, Senin (13/11/2017).

TIDAK hanya sekedar mampu memenuhi kebutuhan lokal saja, namun Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir benar benar menjadi lumbung pangan nasional. Sebab itu arus expor dan perdagangan antar provinsi harus dilakukan percepatan percepatan.

Presiden Pertama RI Soekarno.

JAKARTA (KT) - Presiden pertama RI Soekarno memiliki sekitar 200-an lukisan karya maestro Basoeki Abdullah dan karya pelukis mooi indie tersebut menjadi lukisan terbanyak yang dikoleksi oleh Soekarno.

Gubernur Jatim Soekarwo menandatangani SK Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim 2017.

Setelah melalui pembahasan ditingkat fraksi, serta disetujui oleh kesembilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jatim, disusul penandataganan persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2017, disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Jatim. Susunan anggaran yang telah dibahas oleh pemprov dan DPRD Jatim ini menghasilkan kerangka anggaran APBD 2017 yang terperinci dari pendapatan daerah sebesar Rp. 27.781.544.750.123 Triliun. Sedangkan belanja daerah Rp. 28.088.211.416.789 Triliun. Sumber daerah ini dihimpun dari sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara anggaran pendapatan daerah pada APBD 2016 sebesar Rp 27,7 triliun, belanja daerah Rp28,8 triliun terdapat defisit anggaran sebesar 306,6
miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.

Menanggapi hal ini, H. M. Hasan Irsyad, anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim, mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar akhirnya dapat menyetujui dan mengesahkan Raperda Perubahan APBD 2017 menjadi Perda, tetapi dengan beberapa ketentuan dan catatan revisi yang menurut pihaknya perlu sekali dicermati dan diperhatikan. Catatan pertama yaitu, adanya upaya upaya untuk lebih mengefisiensikan anggaran belanja yang telah dilakukan oleh jajaran Pemprov Jatim. Penghematan ini terutama program program yang berafi liasi langsung dengan masyarakat agar bisa dimanfaatkan secara optimal bagi program kesejahteraan rakyat  Jatim secara menyeluruh.

Kedua, perlu ada komitmen yang jelas dan tegas terkait penggunaan anggaran secara optimal sampai akhir tahun, sehingga tidak memperbesar sisa lebih anggaran. Besarnya Silpa tidak selalu karena efi siensi, tetapi juga lambannya realisasi program. Disisi lain walaupun serapan anggaran di akhir tahun bisa optimal, namun tetap diperhatikan kualitas hasil progran. Tentu saja untuk menghasilkan program yang berkualitas dibutuhkan pendampingan dan pengawasan internal dari peran perangkat pengawasan internal.

Ketiga yaitu, pengamatan dan pantauan Fraksi Golkar terhadap penggunaan anggaran dan belanja hibah di tahun ini masih sangat besar. Untuk itu perlu dicermati tuntasnya pekerjaan dan pertanggungjawaban program, terlebih dukungan untuk pekerjaan di tingkat desa oleh organisasi kemasyarakatan. Keempat, Fraksi Golkar mendorong agar Pemerintah Provinsi selalu berupaya berinovasi dalam rancangan program kerakyatan,
dengan mengurangi program kebijakan yang itu itu saja, dan terkesan rutinitas. Tetapi program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial tetap menjadi prioritas.. Mengingat, data Kemiskinan di Jawa Timur September 2016 Sesuai rilis yang dikeluarkan BPS Jatim pada 3 Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur bulan September 2016 dibandingkan Maret 2016 turun sebesar 0,20 poin persen, yaitu dari jumlah 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016. Berdasarkan daerah kota dan desa, selama satu semester (Maret s.d. September 2016) penduduk miskin di perkotaan turun dari 0,03 poin persen, sedangkan di perdesaan turun 0,18 poin persen.

Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo menyatakan, ‘’Terima kasih atas pembahasan dan masukan dari fraksi dan komisi di DPRD Jatim yang telah melakukan pembahasan P. APBD 2017, ini akan tetap kita fokuskan untuk program mengurangi jumlah kemiskinan, optimalisasi bidang kesehatan, dan pendidikan di Jatim, program
program yang berpihak kepada upaya upaya untuk menningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan di Jatim ini,’’ katanya.. ’’Posisi APBD yang kita lakukan ini sudah betul, sebagai pengungkit kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus untuk persiapan APBD 2018,’’ tandas Soekarwo.

Pada Sidang Paripurna (28/8), selain agenda untuk menyanmpaikan pandangan akhir masing masing fraksi dan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2017, agenda sidang paripurna kali ini juga membahas tentang laporan kedua pimpinan Komisi B terkait pembahasan Raperda tentang Rencana induk Pembangunan Bidang Kepariwisataan di wilayah Provinsi Jatim tahun 2017-2032. Serta, pendapat gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD yang membahas tentang Pemantauan terhadap Tenaga Kerja Asing dan kegiatan/ aktifi tas organisasi kemasyarakatan (Ormas) asing. (DPRD Jatim)

Pelabuhan Grajagan Banyuwangi.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki dua belas pelabuhan perikanan. Namun pengelolaannya masih berada di tangan kabupaten/ kota. Padahal, sejak UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, pengelolaan pelabuhan perikanan semestinya sudah dilimpahkan ke Pemprov.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...