Laporan Khusus

Published in Laporan Khusus

Raperda Perubahan APBD 2017 Disahkan Jadi Perda

Sep 06, 2017 Publish by 
Gubernur Jatim Soekarwo menandatangani SK Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim 2017.
Gubernur Jatim Soekarwo menandatangani SK Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim 2017. KT/ istimewa

Setelah melalui pembahasan ditingkat fraksi, serta disetujui oleh kesembilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jatim, disusul penandataganan persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2017, disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Jatim. Susunan anggaran yang telah dibahas oleh pemprov dan DPRD Jatim ini menghasilkan kerangka anggaran APBD 2017 yang terperinci dari pendapatan daerah sebesar Rp. 27.781.544.750.123 Triliun. Sedangkan belanja daerah Rp. 28.088.211.416.789 Triliun. Sumber daerah ini dihimpun dari sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara anggaran pendapatan daerah pada APBD 2016 sebesar Rp 27,7 triliun, belanja daerah Rp28,8 triliun terdapat defisit anggaran sebesar 306,6
miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.

Menanggapi hal ini, H. M. Hasan Irsyad, anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim, mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar akhirnya dapat menyetujui dan mengesahkan Raperda Perubahan APBD 2017 menjadi Perda, tetapi dengan beberapa ketentuan dan catatan revisi yang menurut pihaknya perlu sekali dicermati dan diperhatikan. Catatan pertama yaitu, adanya upaya upaya untuk lebih mengefisiensikan anggaran belanja yang telah dilakukan oleh jajaran Pemprov Jatim. Penghematan ini terutama program program yang berafi liasi langsung dengan masyarakat agar bisa dimanfaatkan secara optimal bagi program kesejahteraan rakyat  Jatim secara menyeluruh.

Kedua, perlu ada komitmen yang jelas dan tegas terkait penggunaan anggaran secara optimal sampai akhir tahun, sehingga tidak memperbesar sisa lebih anggaran. Besarnya Silpa tidak selalu karena efi siensi, tetapi juga lambannya realisasi program. Disisi lain walaupun serapan anggaran di akhir tahun bisa optimal, namun tetap diperhatikan kualitas hasil progran. Tentu saja untuk menghasilkan program yang berkualitas dibutuhkan pendampingan dan pengawasan internal dari peran perangkat pengawasan internal.

Ketiga yaitu, pengamatan dan pantauan Fraksi Golkar terhadap penggunaan anggaran dan belanja hibah di tahun ini masih sangat besar. Untuk itu perlu dicermati tuntasnya pekerjaan dan pertanggungjawaban program, terlebih dukungan untuk pekerjaan di tingkat desa oleh organisasi kemasyarakatan. Keempat, Fraksi Golkar mendorong agar Pemerintah Provinsi selalu berupaya berinovasi dalam rancangan program kerakyatan,
dengan mengurangi program kebijakan yang itu itu saja, dan terkesan rutinitas. Tetapi program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial tetap menjadi prioritas.. Mengingat, data Kemiskinan di Jawa Timur September 2016 Sesuai rilis yang dikeluarkan BPS Jatim pada 3 Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur bulan September 2016 dibandingkan Maret 2016 turun sebesar 0,20 poin persen, yaitu dari jumlah 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016. Berdasarkan daerah kota dan desa, selama satu semester (Maret s.d. September 2016) penduduk miskin di perkotaan turun dari 0,03 poin persen, sedangkan di perdesaan turun 0,18 poin persen.

Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo menyatakan, ‘’Terima kasih atas pembahasan dan masukan dari fraksi dan komisi di DPRD Jatim yang telah melakukan pembahasan P. APBD 2017, ini akan tetap kita fokuskan untuk program mengurangi jumlah kemiskinan, optimalisasi bidang kesehatan, dan pendidikan di Jatim, program
program yang berpihak kepada upaya upaya untuk menningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan di Jatim ini,’’ katanya.. ’’Posisi APBD yang kita lakukan ini sudah betul, sebagai pengungkit kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus untuk persiapan APBD 2018,’’ tandas Soekarwo.

Pada Sidang Paripurna (28/8), selain agenda untuk menyanmpaikan pandangan akhir masing masing fraksi dan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2017, agenda sidang paripurna kali ini juga membahas tentang laporan kedua pimpinan Komisi B terkait pembahasan Raperda tentang Rencana induk Pembangunan Bidang Kepariwisataan di wilayah Provinsi Jatim tahun 2017-2032. Serta, pendapat gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD yang membahas tentang Pemantauan terhadap Tenaga Kerja Asing dan kegiatan/ aktifi tas organisasi kemasyarakatan (Ormas) asing. (DPRD Jatim)

banner