Laporan Khusus

Published in Laporan Khusus

Buruh : Gubernur Lalai Soal Penangguhan UMK

May 05, 2017 Publish by 
Buruh : Gubernur Lalai Soal Penangguhan UMK

Peringatan May Day telah berlalu. Sejumlah tuntutan buruh difasilitasi Gubernur untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Seki sejumlah tuntutan memang mengarrah ke pemerintah pusat, buruh juga mengkritisi sejumlah kebijakan skala regional.

Di antaranya, minta Gubernur merevisi Upah minimum sektoran kabupaten/kota(UMSK). Agus Supriyanto dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), menerangkan jika manfaat dari aturan ini menurut.

 

Dicontohkannya untuk Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan karyawan perusahaan di daerah ini tidak merasakan UMSK. Karena sekarang pergub yang dikeluarkan tidak sama dengan pergub tahun kemarin.

 

“Sehingga manfaatnya menurun. Seperti 30 perusahaan di Sidoarjo yang tahun 2016 melaksanakan UMSK tahun ini tidak lagi memperolehnya,” terang Agus.

 

Berbeda dengan Kabupaten Gresik dan Mojokerto. Karyawan di dua daerah ini tahun lalu belum ditetapkan UMSK, tahun ini gaji karyawannya turun akibat aturan baru ini.

 

“Sehingga pekerja yang dulu mendapatkan umsk sekarang turun. Sebelumnya Rp3,6juta sekarang Rp 3,2juta,” ujarnya.

 

Selain itu pihaknya meminta Gubernur lebih memperhatikan masalah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. “ Untuk masalah ini gubernur telah lalai,” tegasnya.

 

Seharusnya gubernur lebih detil menata soal pengajuan penangguhan UMK. Dalam pengabulan penangguhan UMK tidak dicantumkan secara pasti berapa nominal yang ditangguhkan. Sehingga perusahaan yang diperbolehkan melakukan penangguhan menentukan angka sendiri. “ sehingga ada karyawan yang gajinya Rp2-2,5 juta,” terangnya.

 

Sementara itu dirinya menolak jika perayaan mayday tahun ini dianggap hura-hura. Pihanynya bersikaras menyatakan mengawal sejumlah tuntutan ke pemerintah. “ sebelum peringatan may day sudah menekan gubernur untuk mengawal tuntutan buruh ke pemerintah pusat. Dan di iyakan gubernur,” tegas Agus.

 

Diantara tuntutan yang dibawa ke pemerintah pusat adalah menghapus system kerja outsorcing dan pekerja magang. Menurutnya, selama ini menjadi aneh, karena presiden Presiden dan Menteri Tenaga Kerja malah melaunching pekerja magang yang ada di PT Astra Tangerang.

 

“ kami menentang ini, karena ini mereka hanya dibayar 75persen. Ini kan tidak boleh, kalau magang ya dihitung magang kalau kerja ya kerja, jangan pekerja magang,” tegas Agus. Selain itu peraturan tentang pekerja magang juga minta untuk dicabut.

 

Selain itu tuntutan buruh di peringatan MayDay kali ini diantaranya adalah mendesak pencabutan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Menolak revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Selain itu buruh juga mendesak penghapusan sistem kerja kontrak serta mendesak adanya revisi UMK 2017. (zal)

banner