Laporan Khusus

Published in Laporan Khusus

Perjuangan Buruh Makin Berat

May 04, 2017 Publish by 
Pakde Karwo bersama Formimda menemui para buruh di Jalan Gubernur Suryo
Pakde Karwo bersama Formimda menemui para buruh di Jalan Gubernur Suryo KT/Istimewa

JANGANKAN Hujan, panas terikpun tak menjadi halangan. Kami akan terus berjuang demi kesejahtraan yang layak Kami bersama kawan kawan harus memperjuangkan nasip kami sendiri . Karena orang lain sudah tak peduli. Pun ketika kami turun jalan. Yang ada dibanak masyarakat hanyalah sindiran sinis dan dianggap mengganggu dan membikin kemacetan arus lalu lintas.

Hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei adalah momentum untuk evaluasi diri. Apakah upah yang kami terima sudah cukup memadai. Sering kali kami berdiskusi dengan pemerintah. Jawab pemerintah klise banget. Tuntutan boleh saja tapi harus disesuaikan. Kalau tidak pengusaha bisa hengkang. Dari tahun ke tahun jawabnya ya itu seperti itu.

“Kadang kami capek. Tapi ketika kami stagnan sesungguhnya ya memang itu yang meka kehendaki,” tandas Sunartopo, salah satu buruh yang ikut dalam aksi di gedung Negara Grahadi Surabaya. Sekarang gubernur agak mendingan sudah mau mendengar dan maun menemui teman teman. tandasnya lagi. Hal senada juga diungkapkan Agus Setiawan, buruh pabrik di kawasan Rungkut Industri lll Surabaya.

Melihat aksi buruh yang demikian banyak dan sudah memadati Jalan Gubernur Suryo, Soekarwo orang tertinggi di provinsi yang berpenbduduk 37 juta jiwa bersama Formimda terpaksa turun jalan menemui pendemo. Dengan gayanya yang khas arek Suroboyo, Pakde Karwo dari kejauhan sudah menyapa dengan melambaikan tanganya sambil mengucap salam.

Ketika menjawab banyak tuntutan pendemo, Soekarwo dengan lantang akan memenuhi semua tuntutan buruh walaupun sesungguhnya itun harus dibahas dulu oleh pemerintah. Tapi Soekarwo memberikan diri tuntutan akan saya penuhi. “Pokoknya jawabnya ya,” tutur Pakde Karwo gubernur asal Madiun itu.

Ada tiga hal pokok yang menjadi tuntutan meliputi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) terutama Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, dan Kab. Mojokerto. Untuk Kab. Sidoarjo dan Kab. Pasuruan telah memenuhi syarat dan akan dicek lagi.

“UMSK yang Sidoarjo dan Pasuruan datanya sudah lengkap dan baru masuk di provinsi. Sedangkan untuk Kab. Gresik dan Kab. Mojokerto, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pendekatan atau rekoordinasi dengan Bupati Gresik dan Bupati Mojokerto dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing.

“Saya bersama Kapolda melalui Kapolres dan Pangdam V Brawijaya melalui Dandim akan membicarakan bersama Bupati Gresik dan Bupati Mojokerto untuk menanyakan permasalahan yang sedang terjadi,” jelas Pakde Karwo.

Kedua, terkait Peraturan Gubernur Tahun 2016 yang tidak memberikan batasan upah minimum. “Pergub yang tidak ada batas akan direvisi, harus ada batasnya. Ini yang membuat Polisi tidak bisa bertindak karena tidak ada batasnya,” tegasnya.

Dan ketiga, mengenai disparitas besaran UMK antara kabupaten dengan kota dalam satu wilayah yang dikenal dengan ring satu dan disparitas antar daerah di Jatim. Sebagai contoh di Ponorogo Rp. 1,4 juta, Sampang Rp. 1,2 juta dan di Surabaya Rp. 3,260 juta. Ini memang perlu untuk dikoordinasi dengan kepala daerah tentang survey KHL dan meminta Dewan Pengupahan Provinsi memantau pelaksanaan suvery KHL tersebut.
“Disparitas itu kalau dibiarkan akan semakin jauh. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut mengenai besaran UMK antar daerah di Jatim. Sebab adanya ring satu, dua, dan tiga itu dulu juga juga usulan buruh.

” Poin lainnya yang tidak kalah penting dan masuk dalam pernyataan bersama antara Gubernur Jatim dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Jatim yakni pelaksanaan upah yang tidak sesuai dengan UMK. Untuk mengatasinya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penataan personil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sebaran industri di kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan di Jatim.

Teruskan Aspirasi ke Pusat
Soekarwo juga berjanji akan meneruskan kepada pemerintah pusat mengenai semua usulan dan aspirasi pekerja/buruh di Jatim yang kewenangannya ada di tingkat nasional. Buruh juga perlu memahami aturan. Kalau memang itu menjadi kewenangan pusat, gubernur pun juga tidak boleh membuat keputusan yang diluat kewenangannya. “Kebijakan yang bukan kewenangan provinsi akan disampaikan ke Jakarta,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kab. Pasuruan Jazuli mengatakan, perwakilan pekerja buruh akan mencatat dan mendengar apa yang telah dijanjikan Gubernur Jatim. Yang menjadi perhatian penting yakni UMSK khususnya di Kab. Gresik dan Kab. Mojokerto.

Selain itu, juga mengenai disparitas besaran UMK agar tidak ada perbedaan yang jauh antar daerah. “Kami bersama-sama akan mengawal janji Pakde Karwo. Harapannya agar semua usulan cepat terealisasi,” ujarnya.
Untuk memeriahkan Hari Buruh Internasional 2017, di depan Kantor Gubernur Jatim terdapat sebuah panggung besar berukuran 12 x 8 meter menghadap ke barat. Tak hanya panggung, dalam peringatan May Day kali ini juga dilakukan pemotongan tumpeng antara Gubernur Jtaim, forum pimpinan daerah dengan para buruh. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...