Korupsi

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Andi Agustinus Narogong (tengah) mengenakan rompi tahanan usai pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (24/3/2017)

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah

Jakarta (KT) - KPK memeriksa tiga pejabat Bea dan Cukai terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Terdakwa OTT KPK, Bupati nonaktif Kabupaten Banyuasin Yan Anton Ferdian menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan

PALEMBANG (KT) - Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian (33) dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan setelah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten Sri Mulyani (tengah) berjabat tangan pejabat Pemkab Klaten seusai pengarahan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

JAKARTA (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Kepala Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin

Surabaya (KT) - Dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Bambang Irianto, membuat Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah perwira menengah Kepolisian RI. Pemeriksaan ini dilakukan di Markas Datasemen A Brigade Mobile Jalan Brigjen Sutoyo Medaeng, Sidoarjo,  pada Jumat, (17/3). 

Ilustrasi

Medan (KT) - Tersangka TRM, Direktur PT Welly Karya Nusantara diduga korupsi revitalisasi Terminal Terpadu Amplas Medan senilai Rp5,6 miliar tahun anggaran 2015 telah mengembalikan sebagian uang negara, namun tidak mempengaruhi proses hukum.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...