Korupsi

 ILUSTRASI Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kanan) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kiri) bersiap meninggalkan ruangan seusai menandatangani berkas pelimpahan tahap dua di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

JAKARTA (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Siang ini Jaksa Penuntut Umum KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus. Berikutnya, kami menunggu penetapan dan jadwal sidang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pada tahapan penyidikan telah diperiksa total 72 saksi untuk Syafruddin.

Unsur saksi antara lain staf, direksi dan komisaris PT Gajah Tunggal, pengacara, guru besar FE UI, notaris, Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), pegawai dan Kepala BPPN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jawa Tengah, tim Bantuan Hukum, staf khusus Wapres, komisaris PT Kasongan, dan wiraswasta atau unsur swasta lainnya.

Syafruddin sendiri dalam kapasitas sebagai tersangka telah beberapa kali diperiksa pada 5 September 2017, 3 Januari dan 9 Januari 2018.

KPK telah menetapkan Syafruddin sebagai tersangka pada April 2017.

Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

SKL itu diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam perkembangannya, berdasarkan audit investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun.

KPK telah menerima hasil audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan.

Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri atas Rp1,1 triliun yang dinilai "sustainable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.(kh)

Petugas KPK Geledah Kantor Pemkab Mojokerto

Mojokerto (KoranTransparansi.com) - Sejumlah petugas yang diduga berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa.

Kedatangan mereka sekitar pukul 11.00 WIB ini mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian setempat dengan membawa senjata laras panjang.

Saat ini, sejumlah ruangan yang digeledah oleh petugas itu di antaranya adalah ruangan kerja Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, dan juga ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

Belum diketahui, kedatangan penyidik KPK menyasar ruang kerja Bupati terkait perkara apa.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Alfiyah Ernawati mengaku, tidak tahu ada anggota KPK melakukan pengeledahan di Pemkab Mojokerto.

"Saya tidak tahu ada pengeledahan KPK," katanya.

Hingga kini, sejumlah anggota KPK masih melakukan pengeledahan di gedung kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.(ant/min)

 Wali Kota Mojokerto Masud Yunus (kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta
 
Jakarta (Koran Transparansi) - Wali Kota Mojokerto Mas`ud Yunus mengaku dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaannya terkait tindak pidana korupsi suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Tahun 2017.
 
"Ada 25 pertanyaan. Sudah saya jawab semua apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, apa yang saya alami," kata Mas`ud seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa.
 
KPK memeriksa Mas`ud sebagai saksi untuk tersangka Wiwiet Febryanto yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto.
 
Lebih lanjut, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut seputar materi pemeriksaannya kali ini.
 
"Saya sebagai tersangka pemeriksaan lanjutan lah, tanyakan kepada pemeriksa saja," ucap Mas`ud.
 
KPK sendiri sampai saat ini belum menahan Mas`ud meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 November 2017 lalu.
 
Namun, ia mengaku siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya saat ini di KPK.
 
"Ya kita ikuti proses hukum saja, sebagai warga negara taat hukum saya akan taati," ucap Mas`ud.
 
Mas`ud diduga sebagai pihak pemberi dalam kasus tersebut. Mas`ud diduga bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto diduga memberikan hadiah atau janji kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
 
Mas`ud Yunus sebagai pihak yang diduga memberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara sebagai pihak penerima, yaitu mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto masing-masing Umar Faruq dan Abdullah Fanani.
 
Sebelumnya, penyidik KPK mengamankan total Rp470 juta dari berbagai pihak terkait kasus tersebut.
 
Diduga uang senilai Rp300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
 
Pembayaran komitmen agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai sekitar Rp13 miliar.
 
Sedangkan uang senilai Rp170 juta, diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. Uang tersebut diamankan dari beberapa pihak.(ROM)
Tersangka suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016 Yudi Widiana bersiap meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

 

JAKARTA (KT) - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengungkapkan pembicaraan antara anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia dan rekannya, bekas staf honorer Fraksi PKS Muhammad Kurniawan Eka Nugraha.

Dalam perkara ini Yudi didakwa menerima Rp6,5 miliar dan 354.300 dolar AS (sekitar Rp4,6 miliar) atau totalnya sekitar Rp11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng terkait "program aspirasi" milik Yudi untuk pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016.

Berikut kutipan percakapannya:

"Semalam sudah liqo dengan asp ya," kata Kurniawan dalam SMS kepada Yudi.

"Naam, brp juz?" tanya Yudi.

"Sekitar 4 juz lebih campuran," jawab Kurniawan. 

"Itu ikhwah ambon yang selesaikan, masih ada minus juz yg agak susah kemarin, sekarang tinggal tunggu yg mahad jambi," balas Kurniawan.

"Naam, yang pasukan lili belum konek lg?", tanya Yudi.

"Sudah respon beberapa..pekan depan mau coba dipertemukan lagi sisanya," jawab Kurniawan.

Lili yang dimaksud adalah Kepala Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Lilik Retno Cahyadiningsih.

Pembicaraan itu terjadi setelah Aseng menyerahkan uang Rp2 miliar dan Rp2 miliar dalam bentuk rupiah dan dolar AS pada Mei 2015 kepada Kurniawan dan selanjutnya diberikan kepada Paroli yang mengantarkan uang ke Yudi.

Yudi juga pernah bercakap-cakap dengan Aseng menggunakan aplikasi "facetime" pada 30 Desember 2015 d irestoran Secret Recipe Senayan City Mall. Saat itu Kurniawan bertemu dengan Aseng.

"Kurniawan menghubungi terdakwa dengan menggunakan aplikasi Facetime setelah tersambung, Kurniawan menyerahkan `handphone` tersebut kepada Aseng," tambah jaksa Iskandar Marwanto

Kurniawan lalu menerima 214.300 dolar AS dari Aseng. Kurniawan juga masih menerima parfum merek Hermes dan jam tangan merek Panerai yang disimpan dalam kotak "goody bag" warna putih. (KH)

Setya Novanto Tersangka. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11/2017). KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

 

Jakarta, (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik (KTP-e).

"KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto), anggota DPR RI," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Saut mengatakan bahwa KPK sudah mempelajari dengan seksama putusan praperadilan pada 29 September 2017 serta aturan hukum yang terkait. Untuk itu KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-e dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Dijenjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan tersebut telah disampaikan dua kali permintaan keterangan terhadap Setya Novanto pada 13 dan 18 Oktober 2017, namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan. 

"Setelah proses penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup kemudian pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017," tambah Saut.

Selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di direktorat tersebut pada masa itu dan kawan-kawan mereka diduga berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Setya Novanto dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Setya Novanto ke rumahnya di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru pada Jumat sore, 3 November 2017.

"KPK berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi untuk memastikan Indoensia lebih baik bagi anak cucu kita," tambah Saut. (kh)

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penyidikan tindak korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...