Korupsi

Tersangka suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016 Yudi Widiana bersiap meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

 

JAKARTA (KT) - Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengungkapkan pembicaraan antara anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia dan rekannya, bekas staf honorer Fraksi PKS Muhammad Kurniawan Eka Nugraha.

Dalam perkara ini Yudi didakwa menerima Rp6,5 miliar dan 354.300 dolar AS (sekitar Rp4,6 miliar) atau totalnya sekitar Rp11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng terkait "program aspirasi" milik Yudi untuk pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016.

Berikut kutipan percakapannya:

"Semalam sudah liqo dengan asp ya," kata Kurniawan dalam SMS kepada Yudi.

"Naam, brp juz?" tanya Yudi.

"Sekitar 4 juz lebih campuran," jawab Kurniawan. 

"Itu ikhwah ambon yang selesaikan, masih ada minus juz yg agak susah kemarin, sekarang tinggal tunggu yg mahad jambi," balas Kurniawan.

"Naam, yang pasukan lili belum konek lg?", tanya Yudi.

"Sudah respon beberapa..pekan depan mau coba dipertemukan lagi sisanya," jawab Kurniawan.

Lili yang dimaksud adalah Kepala Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Lilik Retno Cahyadiningsih.

Pembicaraan itu terjadi setelah Aseng menyerahkan uang Rp2 miliar dan Rp2 miliar dalam bentuk rupiah dan dolar AS pada Mei 2015 kepada Kurniawan dan selanjutnya diberikan kepada Paroli yang mengantarkan uang ke Yudi.

Yudi juga pernah bercakap-cakap dengan Aseng menggunakan aplikasi "facetime" pada 30 Desember 2015 d irestoran Secret Recipe Senayan City Mall. Saat itu Kurniawan bertemu dengan Aseng.

"Kurniawan menghubungi terdakwa dengan menggunakan aplikasi Facetime setelah tersambung, Kurniawan menyerahkan `handphone` tersebut kepada Aseng," tambah jaksa Iskandar Marwanto

Kurniawan lalu menerima 214.300 dolar AS dari Aseng. Kurniawan juga masih menerima parfum merek Hermes dan jam tangan merek Panerai yang disimpan dalam kotak "goody bag" warna putih. (KH)

Setya Novanto Tersangka. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11/2017). KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

 

Jakarta, (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik (KTP-e).

"KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto), anggota DPR RI," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Saut mengatakan bahwa KPK sudah mempelajari dengan seksama putusan praperadilan pada 29 September 2017 serta aturan hukum yang terkait. Untuk itu KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-e dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Dijenjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan tersebut telah disampaikan dua kali permintaan keterangan terhadap Setya Novanto pada 13 dan 18 Oktober 2017, namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan. 

"Setelah proses penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup kemudian pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017," tambah Saut.

Selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di direktorat tersebut pada masa itu dan kawan-kawan mereka diduga berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Setya Novanto dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Setya Novanto ke rumahnya di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru pada Jumat sore, 3 November 2017.

"KPK berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi untuk memastikan Indoensia lebih baik bagi anak cucu kita," tambah Saut. (kh)

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penyidikan tindak korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Bupati Pamekasan terpilih Akhmad Syafii dan wakilnya Kholil saat dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Pendopo Kabupaten Pamekasan, Senin (22/4).

Pamekasan  (KT) - Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)  yang dilancarkan lembaga antikorupsi itu di Pamekasan, Rabu (2/8).

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur.

Pamekasan  (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan ruang kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Rabu.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur.

Pamekasan  (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan ruang kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Rabu.

banner