INTERNASIONAL

 Dokumen foto pasukan tank Rusia bertugas di Suriah dengan target utama memerangi kelompok teroris ISIS.
 
Moskow (KoranTransparansi) - Pasukan gugus operasi militer Rusia dan polisi militer telah digeser dari Afrin, Suriah, lokasi Turki telah memulai operasi militernya melawan Kurdi.
 
Hal itu disampaikan Kantor Berita Interfax mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, Sabtu.
 
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan mitranya dari Turki, Mevlut Cavusoglu, membahas konflik di Suriah dan situasi kemanusiaan melalui telepon, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia.
 
"Para menteri membahas persiapan untuk Kongres Dialog Nasional Suriah sebagai tonggak utama dalam perjalanan untuk mencapai penyelesaian dalam masalah politik Suriah," kata kementerian itu.
 
Sementara itu Xinhua melaporkan, tentara Turki, Selasa malam (16/1), menambah personel militer di tengah kesiagaan tinggi di dekat perbatasan Suriah, saat Ankara bersiap menyerang satu wilayah Kurdi di Suriah Utara, kata stasiun televisi pan-Arab Al-Mayadeen.
 
Balabantuan pasukan Turki terus berdatangan di satu wilayah perbatasan Turki di dekat Wilayah Afrin, yang dikuasai Suku Kurdi di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, kata laporan tersebut.
 
Al-Mayadeen menambahkan siaga keamanan tinggi dikeluarkan di wilayah perbatasan Turki di dekat Ayn Al-Arab, atau Kobane --yang dikuasai Suku Kurdi, di bagian lain pinggir utara Aleppo.
 
Ketegangan militer itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Turki, Recep Erdogan, mengatakan, kampanye militer terhadap pasukan Kurdi di Afrin akan didukung gerilyawan Suriah yang didukung Turki.
 
Presiden Turki itu juga berikrar akan menghapuskan pasukan keamanan, dengan 30.000 personel, yang saat ini dibentuk Amerika Serikat di daerah yang dikuasai Suku Kurdi di bagian timur-laut Suriah.
 
Di dalam pidatonya pada Selasa, Erdogan mendesak NATO agar menentukan sikap mengenai pasukan perbatasan Suriah dukungan AS, yang akan dibentuk dari Satuan Perlindungan Rakyat (YPG), yang didominasi Suku Kurdi. Ankara menganggap YPG sebagai kelompok teror.
 
"Saya ingin menyerukan kepada NATO... Anda sekalian harus melakukan tindakan terhadap pihak yang mengancam keamanan perbatasan sekutu anda," katanya.
 
Sementara itu tentara Suriah bertekad untuk mengakhiri segala bentuk kehadiran Amerika Serikat di negara tersebut, kata televisi pemerintah.
 
Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat bekerja dengan milisi Suriah untuk membentuk pasukan perbatasan baru yang terdiri dari 30.000 personil. Langkah tersebut juga meningkatkan kemarahan Turki atas dukungan Amerika Serikat untuk pasukan yang didominasi Kurdi di Suriah.
 
Kementerian luar negeri Suriah mengecam pasukan perbatasan yang didukung Amerika Serikat sebagai "serangan terang-terangan" atas kedaulatannya, menurut media pemerintah.
 
Pada 22 Desember 2017, Panglima Komando Sentral Amerika Serikat mengumumkan mereka akan membentuk pasukan perbatasan di Suriah --yang ia katakan akan membantu mencegah kemunculan kembali ISIS. (ant/min)
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Kuala Lumpur (Koran Transparansi) - Aliansi oposisi Malaysia hari ini mengumumkan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad sebagai calon perdana menterinya untuk Pemilu tahun ini, kendati pemimpin yang sudah memerintah negeri itu selama dua dekade dan kini berusia 92 tahun dihadapkan pada tugas yang berat.

Setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim di dalam penjara, Mahathir dipandang sebagai ancaman terbesar bagi Perdana Menteri Najib Razak yang mesti menggelar Pemilu paling lambat Agustus tahun ini namun sedang dililit skandal korupsi.

Tetapi jajak pendapat independen baru-baru ini menunjukkan oposisi akan kesulitan mengalahkan Najib, karena perpecahan di dalam kubu mereka sendiri dan perubahan aturan Pemilu yang tidak menguntungkan mereka.

Mahathir dan bekas musuhnya Anwar Ibrahim akhirnya bersekutu untuk mendongkel Najib, dan kemenangan aliansi oposisi akan melapangkan jalan bagi Anwar dan kemudian mengambil alih jabatan perdana menteri dari Mahathir.

Jika oposisi menang, maka itu akan mempercepat kerajaan mengampuni Anwar sehingga dia layak kembali menjadi perdana menteri, kata sekretaris jenderal Saifuddin Abdullah.

Istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, akan menjadi calon wakil perdana menteri dari koalisi oposisi ini.

Mahathir yang 22 tahun berkuasa  sebagai perdana menteri, akan menjadi pemimpin tertua di dunia jika oposisi Malaysia menang, demikian Reuters. (ant/min)

Mantan Presiden Georgia dihukum karena selewengkan kekuasaan

Tbilisi (Koran Transparansi) - Pengadilan Georgia, Jumat, menjatuhkan hukuman in absensia terhadap mantan presiden Mikheil Saakashvili berupa pemenjaraan selama tiga tahun karena berupaya menutup-nutupi bukti pembunuhan seorang bankir ketika ia masih menjabat sebagai pemimpin negara itu. 

Saakashvili mengecam putusan itu, yang dianggapnya ilegal. 

Pihak berwenang Georgia mengatakan pihaknya akan berupaya agar Saakashvili diekstradisi dari Ukraina. 

Saakashvili menjabat sebagai presiden Georgia pada 2004 hingga 2013. Saat ini, ia merupakan tokoh oposisi aktif di Ukraina dan sempat terlibat kekerasan dengan pihak berwenang Ukraina. 

Pengadilan di ibu kota negara Georgia, Tbilisi, menganggap Saakashvili bersalah menyelewengkan jabatan presidennya dengan berupaya menutup-nutupi bukti soal pembunuhan bankir Sandro Girgvliani pada 2006 serta memberikan grasi bagi empat terpidana kasus pembunuhan.

Saakashvili menyebut putusan pengadilan Georgia tersebut ilegal. 

"`Putusan` pengadilan Georgia ... terhadap saya adalah ilegal dan bertentangan dengan semua norma internasional dan nasional serta akal sehat," tulis Saakashvili di laman Facebook-nya pada Jumat. 

Ukraina mengatakan akan mempertimbangkan permintaan Georgia untuk mengekstradisi Saakashvili dan prosedur hukum harus ditempuh. 

"Kejaksaan sedang memproses pengaturan waktu untuk memeriksa Saakashvili terkait permintaan Georgia agar ia (Saakashvili) diekstradisi," kata Andriy Lysenko, juru bicara jaksa umum Ukraina, kepada Reuters melalui telepon dari Kiev. 

Saakashvili, 50 tahun, pindah ke Ukraina pada 2014. 

Dukungannya bagi gerakan Ukraina pro-Eropa, Maidan, mendapat sipmpati dari Presiden Petro Poroshenko, yang kemudian menunjuknya sebagai gubernur wilayah Odessa Laut Hitam. 

Gerakan Maidan sendiri telah membuat presiden sebelumnya, yang didukung Rusia, pergi meninggalkan Ukraina. 

Namun, Saakashvili telah mengalami kejatuhan bersama mantan pelindungnya di Ukraina setelah ia menuduhnya sang mantan pelindung melakukan korupsi dan dicuriga membantu organisasi kejahatan. 

Saakashvili mendapat dukungan banyak pengikut dalam aksi-aksi unjuk rasa di Ukraina. 

Bentrokan disertai kekerasan beberapa kali terjadi antara para pendukungnya dan polisi di Kiev. (min)

ilustrasi tabrakan mobil vs kereta

Johannesburg, Afrika Selatan (KT) - Satu kereta penumpang menabrak truk di Provinsi Free State di Afrika Selatan pada Kamis (4/1), sehingga menewaskan 18 orang dan melukai 239 orang lainnya.

Dinas Gawat Darurat mengkonfirmasi Kereta Shosholoza Meyl 37012 sedang dalam perjalanan dari Port Elizabeth ke Johannesburg, ketika kereta tersebut menabrak satu truk di persimpangan Jeneva antara Henneman dan Kroonstad di Provinsi Free State.

Menteri Transportasi Joe Maswanganyi mengatakan peristiwa itu mengakibatkan 18 orang terbakar hingga tewas dan 239 orang cedera, demikian laporan Xinhua, Jumat pagi.

Petugas pemadam dan personel medis telah dikerahkan ke lokasi untuk membantu korban.

Gambar yang dikirim oleh penumpang dari lokasi kecelakaan memperlihatkan sejumlah gerbong tergeletak di tanah dan dilahap si jago merah. (ant/kh)

 

 

 Presiden Amerika Serikat Donald Trump REUTERS/Jonathan Ernst)

Ramallah, Palestina (Koran Transparansi) - Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu mengatakan Yerusalem tidak dijual, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghentikan bantuan keuangan untuk Palestina.

"Yerusalem tidak dijual! Baik ditukar dengan emas maupun perak," kata Juru Bicara Abbas, Nabil Arbu Rudeinah, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA.

Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengatakan hak rakyat Palestina tidak dijual, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. "Dengan mengakui Yerusalem, yang diduduki, sebagai ibu kota Israel, Donald Trump bukan hanya telah melanggar hukum internasional, tapi juga dengan satu tangan telah menghancurkan landasan perdamaian dan membenarkan pencaplokan tidak sah Israel atas kota itu."

Hanan Ashrawi menambahkan, "Kami takkan bisa diperas. Presiden Trump telah menyabot pencarian kami bagi perdamaian, kebebasan dan keadilan. Sekarang ia berani menyalahkan rakyat Palestina atas konsekuensi tindakannya sendiri yang tidak bertanggung-jawab."

Di Twitter pada Selasa (2/1), Trump mengatakan, "Kami membayar untuk Palestina RATUSAN JUTA DOLAR setahun dan tak mendapat penghargaan atau penghormatan. Mereka bahkan tak ingin merundingkan kesepakatan perdamaian, yang sudah lama melewati batas waktu, dengan Israel ... Karena Palestina tak lagi ingin membicarakan perdamaian, mengapa kami mesti melakukan pembayaran sangat besar ini pada masa depan buat mereka?"

Juru Bicara HAMAS di Jalur Gaza Fawzi Barhoum mengatakan di dalam surel kepada pers bahwa "Ancaman Presiden AS Donald Trump untuk memotong bantunan buat Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA) dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) agar mau berunding adalah pemerasan politik murahan yang mencerminkan cara tak bermoral dan barbar Amerika dalam menangani masalah keadilah Palestina dan hak rakyat (kh)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS)

JAKARTA (KORANTRANSPARANSI) - Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempelajari pengencangan ikat pinggang anggaran Perserikatan Bangsa Bangsa, kata Duta Besar Amerika Serikat di PBB Nikki Haley.

Anggaran PBB telah dipangkas sampai sekitar 285 juta dolar, kata Haley seraya menyatakan pemangkasan anggaran ini ditujukan untuk merampingkan manajemen badan supranasional itu.

Hari ini Haley menyatakan pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas PBB. Dia menyebut, "ketidakefisienan dan belanja berlebih" oleh PBB selama ini sudah umum diketahui orang.

"Anda dapat memastikan bahwa kami akan terus mempertimbangkan cara meningkatkan efisiensi PBB sambil melindungi kepentingan kami," sambung dia dalam laman New York Times.

Menurut PolitiFact, AS menanggung 22 persen atau sekitar 3,3 miliar dolar AS, dari total anggaran PBB.

Sebelum krisis Yerusalem, Trump memang ingin mengurangi anggaran PBB.  Tetapi langkah terbaru ini jelas ada kaitannya dengan keberanian dunia mengabaikan ancaman Trump untuk tidak mendukung resolusi yang membatalkan secara moral pengakuan AS bahwa Yerusalem ibu kota Israel.

Pekan lalu dengan komposisi suara 128 negara mendukung dan 9 negara menentang, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyatakan pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai "batal demi hukum."

Satu hari sebelum pemungutan suara untuk voting resolusi itu, Trump mengancam akan memelototi proses pemungutan suara dan akan menghentikan bantuan keuangan kepada negara yang menyatakan "ya" untuk resolusi yang diusulkan negara-negara muslim itu.

Saat itu Trump berkata, "Oke, kita akan saksikan voting itu. Biarkan mereka bersuara melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tak peduli." (reiters/ant/min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...