INTERNASIONAL

China dan Kamboja pada Sabtu memulai pelatihan militer, yang berpusat pada kegiatan kontra-terorisme dan penyelamatan.

 

Phnompenh (Korantransparnsi.com) - China dan Kamboja pada Sabtu memulai pelatihan militer, yang berpusat pada kegiatan kontra-terorisme dan penyelamatan.

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya (Reuters)

Astana (Koran Transparansi.com) – Moskow akan mengusir diplomat Inggris guna menanggapi langkah London yang mengusir 23 pejabat Rusia karena kasus peracunan mantan agen ganda Sergei Skripal, ungkap Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

“Tentu kami akan melakukannya,” ujar Lavrov kepada jurnalis ketika ditanya apakah Moskow akan merespons pengusiran diplomat Rusia yang diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May.

Lavrov berbicara di ibu kota Kazakhstan, Astana, menyusul perundingan tentang Suriah dengan menteri luar negeri Iran dan Turki.

Menteri luar negeri Rusia tersebut mengatakan bahwa Moskow akan menanggapinya dengan mengusir diplomat Inggris “segera.”

Dia mengatakan negaranya tidak memiliki motif untuk menargetkan Skripal, tetapi menyatakan bahwa pihak lain bisa saja menggunakan insiden peracunan itu untuk memperumit Piala Dunia yang akan digelar di Inggris.

Baca juga: Rusia bantah miliki program pengembangan racun saraf novichok

Juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan bahwa Vladimir Putin pada akhirnya akan memilih opsi yang paling sesuai dengan kepentingan Moskow.

Dalam pernyataan gabungan langka, pemimpin Inggris, Prancis, Jerman dan AS mengecam serangan terhadap Skripal dan putrinya Yulia sebagai serangan terhadap kedaulatan Inggris.

Baca juga: Mengenal Novichok, gas saraf yang racuni eks agen ganda Rusia

Skandal internasional meningkat saat Skripal dan putrinya tetap dalam kondisi kritis setelah terpapar bahan kimia Novichok, yang dirancang Soviet, pada 4 Maret di kota Salisbury di Inggris. Demikian dilansir Kantor Berita AFP. 

 Pengungsi Rohingya yang datang dari Myanmar menjemput anak-anak mereka dan barang-barang mereka menuju pusat bantuan di Teknaf, dekat Cox's Bazar di Bangladesh, Selasa

Jenewa (Korantransparansi.com) - Tim pakar hak asasi manusia PBB, yang kini tengah menyelidiki kemungkinan terjadinya genosida di Myanmar, pada Senin mengatakan bahwa media sosial Facebook telah berkontribusi buruk dengan menyebarkan ujaran kebencian di negara tersebut.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (12/3), Facebook hingga kini belum membalas kritik tersebut, meski sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya menghapus ujaran kebencian di Myanmar dan memblokir akun dari orang yang membagi konten serupa secara rutin.

Lebih dari 650.000 warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, terpaksa mengungsi ke Bangladesh sejak pemerintah menggelar operasi militer di sana pada Agustus tahun lalu. Banyak di antara para pengungsi itu yang mengaku menyaksikan pembunuhan dan pemerkosaan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Pada pekan lalu, kepala HAM PBB mengatakan bahwa dia menduga kuat terjadinya genosida. Komentar itu kemudian dibalas oleh Myanmar yang menuntut "bukti yang jelas."

Marzuki Darusman, kepala tim Misi Pencari Fakta Independen PBB untuk Myanmar, mengatakan kepada sejumlah wartawan bahwa media sosial telah memainkan peranan besar di Myanmar.

"Media sosial telah berkontribusi besar pada level kebencian dan permusuhan serta konflik dalam masyarakat," kata Marzuki.

"Ujaran kebencian tentu saja adalah bagian dari itu. Dan sejauh situasi yang ada di Myanmar, media sosial itu adalah Facebook, Facebook adalah sosial media," kata Marzuki.

Penyidik PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan bahwa Facebook adalah bagian penting dari kehidupan publik dan pribadi masyarakat, dan pemerintah menggunakannya untuk menyebarkan informasi kepada publik.

"Sema hal diselesaikan melalui Facebook di Myanmar," kata dia kepada para wartawan sambil menambahkan bahwa Facebook telah banyak membantu negara miskin tersebut, namun pada saat bersamaan juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian.

"Facebook digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kepada publik, namun kita tahu bahwa kelompok Buddhis ultra-nasionalis juga mempunyai akun Facebook dan mereka memprovokasi banyak aksi kekerasan dan kebencian terhadap warga Rohingya dan minoritas etnis lainnya," kata Yanghee.

"Saya khawatir Facebook sudah berubah menjadi monster, dan tidak menjadi media yang diniatkan sebelumnya," kata dia.

Tokoh utama pendeta garis keras di Myanar yang pada Sabtu lalu mengakhiri larangan mengajar selama satu tahun, Wirathu, mengatakan bahwa retorika anti-Muslim yang dia sampaikan tidak punya hubungan apapun dengan kekerasan di negara bagian Rakhine.

Facebook memblokir sejumlah akun yang "secara rutin menyebar pesan ujaran kebencian," kata perusahaan itu pada bulan lalu sebagai jawaban atas pertanyaan terkait akun milik Wirathu.

"Jika seseorang secara konsisten membagi konten yang berisi kebencian, kami akan mengambil sejumlah tindakan termasuk memblokir akun mereka untuk sementara waktu, atau bahkan menghapus akun mereka," kata Facebook.(*/kh)

Ilustrasi pemakaian botol oksigen untuk mengantisipasi serangan gas beracun. (Reuters)

London (Korantransparansi.com) - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, Selasa, menyatakan, Moskow "sangat patut" bertanggung jawab atas keracunan mantan mata-mata ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya di Inggris, dengan menggunakan racun saraf kelas militer.

May mengatakan kepada Parlemen Inggris, Rusia secara langsung bertanggung jawab baik karena meracuni atau mengizinkan racun saraf tersebut berpindah tangan ke orang lain. London memberi Rusia hingga Selasa malam untuk menjelaskan penggunaan racun tersebut.

Pejabat Inggris mengenali senyawa itu sebagai bagian dari kelompok racun saraf Novichok, yang dikembangkan militer Soviet selama 1970-an dan 1980-an, kata May.

Skripal, 66, dan putrinya, yang berusia 33 tahun, Yulia, berada di rumah sakit dalam keadaan gawat sejak ditemukan tidak sadar di bangku di luar pusat perbelanjaan di kota Salisbury pada 4 Maret.

"Jika tidak ada tanggapan memadai, kami akan menyimpulkan bahwa tindakan ini sesuai dengan penggunaan kekuatan melanggar hukum oleh negara Rusia terhadap Inggris Raya," katanya, menyebut serangan tersebut sebagai tindakan "sembrono dan tercela".

Kementerian Luar Negeri Rusia membalas dengan segera, dengan mengatakan bahwa pernyataan May adalah "pertunjukan sirkus" dan merupakan bagian dari kampanye informasi politik melawan Rusia.

Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki "kepercayaan penuh" dalam penilaian Inggris bahwa Rusia patut untuk bertanggung jawab.

"Kami setuju bahwa mereka bertanggung jawab - baik yang melakukan kejahatan dan mereka yang memerintahkannya - harus menghadapi konsekuensi serius," demikian pernyataan Tillerson.

Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan, Amerika Serikat mendukung "sekutu terdekat Amerika", namun dia mendadak menyalahkan Rusia atas serangan tersebut.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan penggunaan racun saraf apapun adalah hal yang "mengerikan dan sama sekali tidak dapat diterima" dan "insiden tersebut menjadi perhatian besar NATO."

Adapun hubungan antara Inggris dan Rusia telah menegang sejak pembunuhan mantan mata-mata Rusia KGB, Alexander Litvinenko, di London, yang meninggal pada 2006 setelah meminum teh hijau yang dicampur dengan radioaktif polonium-210.

Pada Senin, May mengatakan, keracunan terakhir terjadi "dengan latar belakang pola mapan agresi negara Rusia" dan bahwa Inggris siap untuk mengambil "tindakan yang lebih jauh" terhadap Rusia ketimbang di masa lampau.

Duta Besar Rusia untuk Inggris telah dipanggil untuk menjelaskan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, bagaimana racun saraf tersebut sampai bisa digunakan. "Pada Rabu kami akan mempertimbangkan secara rinci tanggapan dari negara Rusia," kata May.

Racun Novichok diyakini lima hingga 10 kali lebih mematikan daripada gas VX dan Sarin, yang lebih umum. Racun tersebut memperlambat kerja jantung dan membatasi saluran udara, yang menyebabkan kematian akibat sesak napas, kata mahaguru farmakologi Universitas Reading. (ant/kh)

Presiden Rusia Vladimir Putin (Reuter)

Moskow (Korantransparansi.com) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pihaknya siap melakukan pembicaraan mengenai masalah apa pun dengan Amerika Serikat (AS) sekaligus mendesak Washington bersikap sama.

"Kami siap membahas masalah apa saja, apakah yang terkait peluru kendali, perang dunia maya atau masalah kontraterorisme," kata Putin dalam wawancara dengan NBC, yang diterbitkan Kremlin pada Sabtu (10/3).

Ia mengatakan Rusia dan AS harus duduk bersama dan membicarakan berbagai masalah agar posisinya jelas, demikian traskrip wawancara yang dibuat Kremlin, selayaknya dikutip kantor berita Xinhua China.

"Saya mendapat kesan bahwa ini yang diinginkan Presiden AS saat ini, tapi ia terhalang oleh beberapa kekuatan untuk dapat melakukannya," kata Putin.

Putin pun mengatakan Rusia siap berunding kapan pun dan berharap AS juga siap melakukan hal yang sama.

"Akan datang waktunya ketika elit politik Amerika Serikat akan terdorong oleh pendapat umum untuk bergerak ke arah ini. Kami akan siap begitu mitra kami siap," demikian Vladimir Putin. (ant)

Pengungsi Rohingya Pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Thengkali, Kutupalong, Cox's Bazar, Senin (25/12).

JAKARTA (Korantransparansi.com) - Prancis mendorong Indonesia lebih aktif berdialog dalam penegakan HAM global karena dianggap memiliki peran penting dengan tradisi toleransi dan inklusi budaya yang beragam.

"Kami ingin Indonesia lebih aktif dalam penegakan HAM di Dewan HAM PBB, juga Dewan Keamanan PBB saya harap, untuk ikut berkoalisi dan berbagi tradisi terhadap penanganan isu HAM," ujar Duta Besar Prancis untuk HAM Francois Croquette dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Selama beberapa hari di Indonesia, Croquette bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Agung, juga lembaga swadaya masyarakat untuk membahas di antaranya isu-isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), hukuman mati, juga RUU KUHP.

Dalam konteks regional, ia juga mendiskusikan tentang krisis kemanusiaan di Myanmar yang terjadi tahun lalu dan menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar yang menarik perhatian masyarakat dunia.

Meskipun saat ini Myanmar dan Bangladesh sedang dalam proses merepatriasi para pengungsi Rohingya kembali ke Rakhine State, namun upaya itu dianggap belum cukup untuk menyelesaikan konflik di negara tersebut.

Croquette berharap komunitas internasional berpartisipasi dan berkontribusi untuk menemukan solusi atas konflik berkepanjangan yang memicu pembersihan etnis di Myanmar.

i menyambut keterlibatan Indonesia dalam dialog dengan berbagai pihak untuk menemukan solusi atas berbagai masalah ini," tutur dia.

Bagi Croquette, Indonesia adalah salah satu mitra dialog penting untuk diajak bekerjasama dalam lingkungan global yang terus dihadapkan pada tantangan penegakan HAM.

Ia pun memastikan bahwa dialog antarpemerintah kedua negara akan terus berlanjut baik itu dalam forum-forum internasional maupun kunjungan-kunjungan resmi.

"Kami tidak ingin kehilangan momentum ini, untuk secara serius berdialog intensif dengan pemerintah Indonesia," kata Croquette. (ant/kh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...