INTERNASIONAL

Laksamana Harry B Harris Jr. Dia merupakan pilot pesawat intai maritim PC-3 Orion Angkatan Laut Amerika Serikat, dan pernah menjadi panglima Armada Keenam Angkatan Laut Amerika Serikat. Perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat keturunan Jepang kelahiran 1956 ini pernah beberapa kali datang ke Indonesia.

Washington (KoranTransparansi.Com) - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Jumat menunjuk Panglima Komando Pasifik, Laksamana Harry Harris, sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Australia, demikian info dari Gedung Putih dalam pernyataan.

Wilayah tanggung jawab Harris di Komando Pasifik itu sangat luas, membawahkan hampir separuh Bumi, termasuk di dalamnya Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, dan tujuh kekuatan militer lain Amerika Serikat.

Harris dikenal atas pandangan kritisnya terhadap ekspansi militer China.

Perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat itu telah bertugas di militer selama 39 tahun dan berada dalam masa ketujuh kepemimpinannya sebagai panglima Komando Pasifik Amerika Serikat, menurut keterangan yang disampaikan Gedung Putih.

Selama masa jabatan Harris sebagai panglima Komando Pasifik Amerika Serikat di Pasifik, ketegangan mengenai program peluru kendali dan senjata nuklir Korea Utara meningkat kala pemerintahan Trump dan Pyongyang saling bertukar ancaman.

Harris, yang mendapatkan jabatan sebagai panglima di Pasifik atas penunjukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mendukung diplomasi dalam melawan ancaman rudal Korea Utara.

Harris juga dikenal karena pandangannya yang agresif mengenai klaim China  Laut Cina Selatan, dan pendukung kuat dari apa yang disebut sebagai kebebasan operasi navigasi di mana kapal dan pesawat Amerika Serikat menentang klaim maritim negara-negara lain.

Harris membuat geram China dengan menjuluki pembangunan pulau-pulau buatan dan pembangunan pangkalan militer di Laut Cina Selatan sebagai "tembok pasir yang hebat."

Dua tabrakan mematikan yang melibatkan kapal perang Amerika Serikat di Pasifik juga terjadi pada masa jabatannya sebagai panglima Komando Pasifik. Panglima Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Scott Swift, yang telah berkali-kali datang ke Indonesia mengundurkan diri tidak lama setelah itu.

Insiden itu terjadi dan 10 pelaut yang berada di kapal perusak rudal USS John S McCain tewas saat bertabrakan dengan kapal tanker di dekat Singapura pada 21 Agustus. 

Sementara kapal lain yang masih dalam jajaran kelas yang sama, yaitu USS Fitzgerald, hampir tenggelam di lepas pantai Jepang pada 17 Juni setelah bertabrakan dengan kapal kontainer. Tujuh personel dari kapal perang itu tewas.

Dua pejabat Amerika Serikat yang enggan dipublikasikan identitasnya, mengatakan bahwa kemungkinan pengganti Harris adalah Laksamana Philip Davidson, komandan Komando Angkatan Udara Amerika Serikat.

Pejabat itu tidak mengomentari kapan sebuah pengumuman resmi pergantian tersebut akan dibuat atau harus disetujui Senat Amerika Serikat.(ant/min)

Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia

 

Dhaka, Bangladesh (Koran Transparansi) - Kekerasan berkobar di ibu kota negara, Dhaka, dan berbagai wilayah lainnya di Bangladesh pada Kamis sementara mantan Perdana Menteri Bangladesh, Khaleda Zia, dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun. 

Vandalisme, ledakan bom dan penangkapan terhadap puluhan sosok oposisi juga dilaporkan terjadi di Dhaka dan daerah-daerah lainnya sejak Kamis pagi. 

Di Dhaka, beberapa kendaraan dihancurkan atau dibakar. 

Di tengah pengamanan ketat pada Kamis sore, Hakim MD Akhtaruzzaman pada Pengadilan Khusus-5 di Dhaka menyampaikan putusan setebal 632 halaman terhadap Zia, sang politisi berusia 72 tahun. 

Zia saat ini merupakan ketua oposisi Partai Nasionalis Bangladesh. 

Menurut putusan hakim, Zia terbukti memindahkan ke rekening pribadinya dana sebesar 21 juta taka (sekitar Rp3,4 miliar) dari "Yayasan Yatim Piatu Zia."

Tak lama setelah putusan dibacakan, Zia dibawa ke penjara di Dhaka. 

Dalam kasus yang dilihat penting secara politik menjelang pemilihan parlemen pada awal 2019 itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada lima orang lainnya, termasuk putra Zia yang bernama Tarique Rahman, dengan masing-masing terdakwa dikenai denda sebesar 21 juta taka. 

Hakim memvonis Zia dengan hukuman penjara lima tahun dan mengatakan bahwa masa hukuman itu dikurangi mengingat "kondisi kesehatan dan status sosialnya."

Vonis itu membuat marah banyak anggota BNP, yang beberapa di antaranya mulai menangis dalam persidangan. 

Sejumlah kekerasan, intimidasi dan bentrokan antara para pendukung BNP dan petugas penegak hukuman dilaporkan terjadi berbagai wilayah di Bangladesh.

Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir menuduh bahwa motif utama putusan hakim itu adalah untuk menjauhkan Zia dari pemilihan yang akan datang. 

Menteri Kehakiman Bangladesh, Anisul Haq, mengatakan kepada para wartawan, Zia bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas vonis tersebut. 

Ia mengatakan pengadilan tertinggi itu akan memutuskan apakah Zia bisa mengikuti pemilihan nasional nanti, yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan. 

Menjelang pembacaan vonis, Zia pada Rabu kembali menyatakan tidak bersalah. 

Ia mengatakan permusuhan politik merupakan penyebab kemunculan kasus-kasus yang dituduhan terhadapnya dan putranya.

Zia muncul sebagai wakil ketua BNP pada 1981 setelah suaminya serta mantan presiden Ziaur Rahman terbunuh. 

Iakemudian menjabat sebagai ketua partai tersebut pada 1984 hingga kini. 

Menjelang pembacaan vonis pada Kamis, ribuan pendukungnya turun ke jalan di ibu kota. 

Kepolisian di Dhaka menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa yang bergabung dengan iring-iringan yang membawa Zia ke pengadilan pada Kamis pagi. 

Kepolisian Bangladesh telah memberlakukan larangan sementara bagi warga untuk berkumpul, melakukan arak-arakan serta pawai di ibu kota mulai Minggu petang. 

Partai asal Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Liga Awami (AL), yang muncul ke kekuasaan setelah menyapu kemenangan dalam pemilu pada awal 2009 dan memenangi pemilihan untuk periode kedua pada 2014, sekarang mengincar kemenangan berturut-turut untuk ketiga kalinya. 

AL menghadapi tantangan dari partai pimpinan Zia, BNP, yang memboikot pemilihan 2014. (ant/min)

Arsip Foto. Presiden Venezuela Nicolas Maduro (tengah) berbicara dalam pertemuan dengan pendukungnya di Caracas, Venezuela, Minggu (30/7/2017).

Caracas (Koran Transparansi)) – Dewan pemilu Venezuela telah menetapkan 22 April sebagai tanggal pelaksanaan pemilihan presiden, yang menurut tuduhan oposisi direkayasa Presiden Nicolas Maduro untuk meraih masa jabatan periode kedua.

Kepala Dewan Pemilu Nasional Venezuela Tibisay Lucena menyampaikan pengumuman tersebut pada Rabu waktu setempat, setelah kegagalan perundingan antara pemerintah dan oposisi untuk menetapkan tanggal pemilu.

Dengan koalisi oposisi dihadang mengajukan calon dan beberapa kritikus Maduro dicekal, lawan presiden kiri itu menuduhnya memanipulasi pemilu dini bahkan sebelum digelar menurut siaran kantor berita AFP.

Hanya beberapa menit sebelum pengumuman dewan pemilu, Maduro tampak berseri-seri dalam satu acara kampanye satu taman di Caracas, di mana dia berdansa dan merangkul para pendukungnya.

"Orang-orang sudah memutuskan: Nicolas Maduro adalah presiden republik ini periode 2019-2025," kata bekas supir bus dan pemimpin serikat pekerja berusia 55 tahun itu.

Musuh-musuh Maduro, yang menggelar aksi protes besar tahun lalu untuk memaksa penyelenggaraan pemilu dini, mengatakan enam tahun lagi Maduro menjabat akan memicu krisis kemanusiaan total dan kehancuran ekonomi Venezuela menurut siaran kantor berita Reuters.(ant/min)

 

  Arsip Foto. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein saat berbicara dalam konferensi pers di kantor pusat PBB Eropa di Jenewa, Swiss, Senin (1/5/2017)

Jakarta (Koran Transparansi) - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad Al Hussein menilai undangan pemerintah Indonesia bagi komisi itu menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).

"Undangan kepada kami dengan sendirinya membuktikan keseriusan sebuah negara dalam memenuhi kewajibannya atas hak asasi manusi," kata Zeid Ra'ad Al Hussein dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu.

Undangan pemerintah Indonesia untuk Komisi HAM PBB, ia melanjutkan, juga menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk melakukan dialog dan membangun kemauan untuk bekerja sama guna memastikan dukungan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.

"Semua negara memiliki kewajiban HAM dan banyak negara yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Meskipun demikian, semua negara, tanpa terkecuali memiliki tantangan-tantangan HAM yang harus mereka hadapi," ujar dia.

Zeid Ra'ad Al Hussein juga mengemukakan bahwa selama kunjungannya, dia telah banyak mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, lembaga HAM nasional dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu singkat dan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang paling progresif di kawasan dalam hal pemajuan HAM saat ini.

"Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan," ucapnya.

Komisi Tinggi HAM PBB juga menyoroti capaian Indonesia dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan universal.

Pemerintah Indonesia juga dinilai telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM nasional yang kuat dan independen.

"Saya menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini diimplementasikan," demikian Zeid Ra'ad Al Hussein.(ant)

Warga Indonesia Siti Aisyah yang menjalani sidang pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mendapat pengawalan saat meninggalkan Departemen Kimia di Petaling Jaya, dekat Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (9/10/2017).

Kuala Lumpur (Koran Transparansi) - WNI bernama Siti Aisyah yang dituduh membunuh Kim Jong-nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, telah disewa untuk acara reality-show iseng televisi sebulan sebelum pembunuhan terjadi, kata pengacaranya kepada hakim pengadilan seperti dikutip Reuters.

Siti Aisyah bersama Doan Thi Huong dari Vietnam dituduh membunuh Kim Jong Nam dengan mengoleskan VX, racun kimia terlarang di bandara Kuala Lumpur pada 13 Februari tahun lalu.

Pengacara mengatakan bahwa kedua wanita mengira tengah mengisi reality-show iseng televisi dan sama sekali tak tahu mereka sedang meracuni Kim. 

Jika dakwaan ini terbukti kedua wanita terancam hukuman mati.

Menurut pengacaranya, Gooi Soon Seng, pada 5 Januari tahun lalu, Siti Aisyah didekati seorang pengemudi taksi Malaysia di sebuah kelab malam, yang menawari dia memainkan peran dalam sebuah acara video lucu-lucuan untuk televisi Jepang. Kalimat ini dia sampaikan di pengadilan saat menanyai saksi penyidik kasu ini, Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz.

Keesokan pagi si pengemudi taksi bernama Kamaruddin Masiod yang juga dipanggil John, mengenalkan Siti Aisyah kepada Ri Ji U, seorang pria Korea Utara yang bertindak seolah lelaki Jepang bernama James di sebuah mal di pusat kota Kuala Lumpur, sambung Gooi.

Setelah Siti Aisyah menerima tawaran itu, dia menonton acara sering televisi yang dimainkan oleh seorang wanita tak dikenal, sebelum kemudian bergabung.

Dia sudah mengisengi tiga orang dekat sebuah air mancur di luar pintu masuk mal itu dan dibayar 400 ringgit oleh Ri pada hari yang sama, kata Gooi.

Wan Azirul, sang saksi polisi, tak bisa memastikan di mana acara iseng itu dilakukan.

"Saya membenarkan Kamaruddin adalah orang yang mengenalkan pihak pertama (Siti Aisyah) kepada James, tetapi hari dan tempatnya, saya tak ingat," kata Wan Azirul.

Pertemuan antara Siti Aisyah, Ri dan Kamaruddin tertangkap kamera di pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur itu, kata Gooi.

Foto dalam kamera mal itu kemudian disebarkan ke wartawan seusai sidang Selasa ini.

Ri diumumkan oleh polisi Malaysia sebagai tersangka beberapa saat setelah pembunuhan Kim Jong Nam dan fotonya disebarluaskan ke media massa.

Pengacara menegaskan bahwa pembunuhan itu bermotif politik karena semua saksi kunci terkait dengan kedutaan besar Korea Utara di Malaysia. Dia juga menyatakan kedua wanita dari Indonesia dan Vietnam hanyalah pion.

Korea Utara sendiri membantah tudingan Korea Selatan dan Amerika Serikat bahwa rezim Kim Jong-un berada di balik pembunuhan itu.

Peradilan kasus ini akan dilanjutkan 8 Februari nanti, demikian Reuters.

 Foto  : Warga Istambul Turki mesti hati hati memainkan media sosialnya. Pemerintah itu telah menangkap sedikitnya 150 orang karena diduga menyebarkan propaganda teroris.

Istanbul-Turki (Koran Transparansi) - Turki menahan total 150 orang karena "menyebarkan propaganda teroris" di media sosial tentang kampanye militernya melawan milisi Kurdi di Suriah sejak operasi dimulai pada akhir pekan, kata media pemerintah, Rabu.

Serangan tersebut menargetkan YPG Suriah Kurdi yang didukung Amerika Serikat, yang dipandang oleh Ankara sebagai kelompok teroris dan perpanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan perlawanan di tenggara Turki yang mayoritas dihuni etnis Kurdi sejak 1984.

Politisi, wartawan dan pegiat termasuk di antara mereka yang telah ditangkap karena pernyataan di media sosial mereka, menurut Partai Demokratik Rakyat Kurdistan (HDP), partai oposisi terbesar kedua di parlemen.

Polisi telah melakukan operasi di 31 provinsi, dengan 11 tersangka ditahan dalam tahanan saat persidangan ditunda dan tujuh orang dibebaskan, kata kantor berita pemerintah Anadolu, mengutip pejabat polisi. Pemeriksaan terhadap 132 yang lain terus berlanjut, katanya.

"Pejabat polisi mengatakan bahwa akun media sosial dipantau tanpa henti dan bahwa semua pengguna yang menyebarkan propaganda kelompok teror akan diadili," kata Anadolu.

Ankara telah memberlakukan tindakan keras sejak sebuah kudeta yang gagal pada tahun 2016 yang menurut para kritikus telah secara tidak adil menargetkan politisi pro-Kurdi.

Beberapa anggota parlemen HDP telah dipenjara karena tuduhan terorisme, yang mereka bantah.

Secara total, lebih dari 50.000 orang telah dipenjara dan diadili sejak upaya kudeta yang gagal dan 150.000 telah dipecat atau diskors dari pekerjaan mereka. Pemerintah mengatakan langkah itu diperlukan mengingat ancaman keamanan yang dihadapi Turki.

Sementara itu Presiden Erdogan pada Minggu memperingatkan pendukung HDP, partai terbesar ketiga parlemen, untuk tidak menunjukkan menentang operasi militer tersebut, dengan mengatakan bahwa pasukan keamanan akan mengawasi mereka jika mereka melakukannya.

Pada Senin, kantor gubernur Ankara mengatakan bahwa pihaknya melarang semua demonstrasi, pertemuan, konser dan perkumpulan serupa di seluruh penjuru ibu kota, selama "Operasi Cabang Zaitun" sedang berlangsung.

Lebih dari 50.000 orang telah ditangkap sejak kudeta yang gagal pada Juli 2016, dan 150.000 telah dipecat atau diskors dari pekerjaan mereka. Pemerintah mengatakan langkah itu diperlukan mengingat ancaman keamanan yang dihadapi Turki.

Freedom House, badan pengawas berpusat di Washington, menurunkan peringkat Turki menjadi "tidak bebas" dari "sebagian bebas" dalam laporan tahunan pada bulan ini, demikian Reuters melaporkan. (ant/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...