INTERNASIONAL

Kapal induk pasukan Angkatan Laut Bela DIri Jepang Izumo meninggalkan pangkalan laut Yokosuka (latar belakang) di Perfektur Kanagawa, barat daya Tokyo, Senin (1/5/2017).

Tokyo (Korantransparansi.com) - Angkatan Laut Jepang pada Selasa mengangkat wanita pertama untuk memimpin armada kapal perang, termasuk kapal induk Izumo, sebagai percobaan untuk memancing lebih banyak perempuan ambil bagian di tengah kekurangan pria dalam penugasan.

Ryoko Azuma akan memimpin empat kapal dengan awak gabungan berjumlah sekitar 1.000 orang, yang hanya 30 di antaranya wanita, serta membentuk Divisi Pengawalan Pertama Pasukan Bela Diri Laut Jepang (MSDF), sebutan resmi untuk angkatan laut negara tersebut.

"Saya tidak berpikir menjadi wanita. Saya akan memusatkan tenaga untuk memenuhi tugas saya sebagai komandan," kata Azuma, 44 tahun, dalam upacara pergantian komandan, yang dihadiri 400 pelaut di kapal Izumo, yang berlabuh di galangan di Yokohama, dekat Tokyo, untuk perbaikan.

Ketika dia bergabung dengan MSDF pada 1996, wanita dilarang bertugas di kapal perang. Peraturan itu dihapuskan angkatan laut sepuluh tahun lalu. Namun, kapal selam masih hanya diawaki laki-laki.

Militer Jepang, seperti halnya sektor ekonomi yang lebih luas, mulai mengalihkan perhatiannya ke perempuan untuk mengatasi kekurangan personil karena populasi usia kerja nasional mengalami penyusutan.

Hal ini merupakan dampak dari menurunnya angka kelahiran. Jumlah orang berusia antara 18 dan 26 tahun diperkirakan oleh pemerintah akan menyusut menjadi tujuh juta orang pada tahun 2065, dari 11 juta tahun lalu.

Tidak seperti perusahaan komersial, militer Jepang tidak dapat memindahkan unit ke luar negeri atau mempekerjakan orang asing untuk melengkapi staf Jepang mereka.

Pada tahun2030, Pasukan Bela Diri Jepang berencana untuk meningkatkan jumlah gabungan wanita yang bertugas di Angkatan Laut, Darat, dan Udara udara sampai sembilan persen dari total saat ini enam persen, atau 14.000 personel pada jumlah sekarang. Selain Azuma, perwira wanita senior lainnya di MSDF mencakup empat kapten dan seorang laksamana muda yang bertanggung jawab atas logistik.

"Saya ingin mencurahkan diri untuk menjadi orang, yang akan mengilhami orang lain," kata Azuma saat ditanya apakah dia ingin berperan sebagai teladan bagi wanita lain.(*/kh)

Perdamaian Semenanjung Korea

Jakarta Korantransparansi.com) - Tanda-tanda ke arah perdamaian di Semenanjung Korea semakin dekat. Pertemuan pemimpin tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea Kim Jong Un dengan utusan khusus Presiden Republik Korea Moon Jae-in bagai hujan turun di musim panas yang panjang.

Begitu disampaikan Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa, menyikapi pembicaraan damai di ibukota Korea Utara, Pyongyang. Dalam pembicaraan itu, utusan khusus Presiden Korsel Moon Jaein yang dipimpin Kepala Keamanan Nasional Chung Eui-yong. 

"Sudah beberapa bulan terakhir ini dunia mengkhawatirkan situasi di Semenanjung Korea akan memburuk. Pertemuan antara Kim Jong Un dan utusan khusus Presiden Moon Jae-in memperbesar harapan semoga perdamaian bisa segera terwujud di Semenanjung Korea," ujar Teguh Santosa dalam keterangan yang diterima redaksi. 

Teguh mengatakan, sejak awal dirinya sudah memperkirakan bahwa ketegangan di Semenanjung Korea akan mereda di era pemerintahan Moon Jae-in. Namun, situasi di Semenanjung Korea sempat terganggu oleh provokasi pihak lain, dalam hal ini Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dan beberapa anasir eksternal yang kelihatannya ingin mempertahankan ketegangan bertahan di Semenanjung Korea. 

Merujuk catatan sejarah pembicaraan damai kedua Korea pasca Perang Korea 1950-1953, Teguh mengatakan, ini bukan kali pertama pemimpin Korea Utara menerima pejabat tinggi Korea Selatan. 

Di tahun 2000 pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Il bertemu Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung di Pyongyang. Begitu juga di tahun 2007 giliran pengganti Kim Dae-jung, Presiden Roh Moo-hyun yang bertemu dengan Kim Jong Il, juga di Pyongyang. 

"Semoga pertemuan yang terjadi sejak kemarin dan hari ini akan segera disusul dengan pertemuan antara Kim Jong Un dan Moon Jae-in," sambung Teguh yang juga dosen Asia Timur di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Teguh juga berharap pembicaraan damai yang sedang terjadi di Pyongyang bisa membuka mata dunia dan mengubah persepsi banyak pihak yang sudah kadung dibentuk oleh kabar-kabar bohong dan cerita fantasi tentang Korea Utara. (kh)

Arsip Foto. Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan teropong saat menonton pertunjukan udara MAKS 2017 di Zhukovsky, luar Moskow, Rusia,
 
Arsip Foto. Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan teropong saat menonton pertunjukan udara MAKS 2017 di Zhukovsky, luar Moskow, Rusia, 
 
Moskow - Presiden Vladimir Putin sesumbar bahwa Rusia telah mengembangkan generasi baru rudal hipersonik dalam pidato kenegaraannya pada Kamis (3/1), memperingatkan negara-negara adidaya bahwa mereka sekarang harus memperhitungkan keperkasaan militer Moskow.
 
Putin mengutip pidato yang dia sampaikan tahun 2004 bahwa Rusia akan mengembangkan generasi baru persenjataan, janji yang menurut dia sekarang telah terpenuhi.
 
"Pada dasarnya tidak ada yang benar-benar ingin berbicara kepada kami. Tidak ada yang mendengarkan kami saat itu. Dengarkan kami sekarang," kata Putin.
 
Putin menunjukkan pengujian satu tipe rudal rumit baru yang menurut dia tidak dimiliki oleh negara lain, sistem rudal hipersonik yang bisa terbang 20 kali kecepatan suara dan bermanuver naik turun.
 
"Ini menjadikannya benar-benar tak terkalahkan untuk segala jenis pertahanan udara dan rudal," kata Putin, membanggakannya sebagai "senjata ideal."
 
Rusia juga mulai menggunakan sistem rudal berpeluncur udara kecil baru yang disebut Kinzhal, atau Dagger (Belati), yang terbang 10 kali kecepatan suara dengan lintasan tak terduga menuju sasarannya, kata Putin.
 
Ini memungkinkannya untuk "mengatasi semua yang ada dan saya pikir, sistem pertahanan udara dan rudal," kata Putin sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
 
Selain itu, Rusia mengembangkan perangkat bawah air tak berawak yang bergerak lebih cepat dari kapal selam dan torpedo dan bisa membawa hulu ledak nuklir, kata Putin, menambahkan: "Ini fantastis!"
 
Dia juga menunjukkan pengujian-pengujian rudal jelajah baru dan rudal balistik antar-benua kompleks yang disebut Sarmat serta rekaman video sistem senjata laser, sebelum mengatakan kepada para pemirsa: "Itu cukup untuk hari ini."
 
Putin memuji generasi baru ilmuwan muda yang menghasilkan persenjataan semacam itu, menyebut mereka "pahlawan-pahlawan masa kita" (reuters)
Arsip Foto. Presiden Iran Hassan Rouhani saat menyampaikan kesimpulan di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-69 di markas PBB di New York, Amerika Serikat. (REUTERS)

Teheran (Korfantransparansi.com) - Presiden Hassan Rouhani pada Rabu (28/2) mengatakan Iran siap mendiskusikan isu keamanan regional dengan negara tetangganya di Teluk Persia sepanjang kekuasaan asing tidak ikut campur dalam semua perundingan potensial.

"Kita tidak membutuhkan orang asing untuk menjamin keamanan di kawasan kita," kata Rouhani dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi pemerintah.

"Untuk urusan pengaturan keamanan regional, kami siap berunding dengan negara tetangga dan teman-teman kami, tanpa kehadiran pihak asing," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Kami, selalu dan akan selalu menjadi tetangga yang baik," ujar Rouhani, menyapa negara-negara Teluk Persia termasuk rival regional Iran, Arab Saudi.

Rouhani berbicara di kota pelabuhan Bandar Abbas yang menghadap ke Teluk – titik nyala ketegangan antara Iran dan Arab Saudi.

ataan Rouhani itu datang sehari setelah Amerika Serikat dan tiga sekutu Eropanya mengecam Iran setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapati Teheran melanggar embargo senjata di Yaman dengan kegagalan memblokir pasokan rudal dan drone ke pemberontak Houthi. 

Kedua negara yang hubungan diplomatiknya memburuk pada Januari 2016 itu berada di pihak yang berlawanan dalam perang Suriah dan Yaman.

Iran yang mayoritas penduduknya pengikut Syiah merupakan pendukung regional utama pemerintahan Presiden Suriah Bashar al Assad dalam melawan pemberontak Sunni yang didukung oleh Arab Saudi.

Di Yaman, koalisi pimpinan Arab Saudi sejak 2015 membombardir pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran yang melawan pemerintahan yang diakui internasional. (KH)

Polri dan FBI Sita Kapal Pesiar Mewah Senilai Rp3,5 triliun

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Sebuah kapal yang diduga pembangunanya dari hasil pencucian uang telah disita Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri bersama FBI menyita kapal Equanimity.

Kapal mewah tersebut ditaksir senilai 250 juta dolar AS atau setara Rp3,5 triliun, di Tanjung Benoa, Bali. 

"Hari ini Bareskrim Polri menyita kapal Equanimity di Pelabuhan Benoa, Bali," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya ketika dikonfirmasi, Rabu malam.

Menurut Agung, kapal tersebut merupakan barang bukti yang diduga hasil kejahatan pencucian uang di Amerika Serikat.

Agung mengatakan, pihaknya menerima surat dari FBI pada 21 Februari 2018 yang isinya meminta bantuan Polri mencari keberadaan kapal tersebut.

"Kapal ini kami sita terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Amerika Serikat. Kasusnya sedang diselidiki oleh FBI. Kapal ini sudah dicari beberapa tahun yang lalu dan ternyata ada di Benoa hari ini, lalu kami sita" katanya pula.

Superyacht tersebut diketahui masuk ke wilayah perairan Indonesia pada November 2017. Mengetahui hal itu, FBI selanjutnya berkoordinasi Polri untuk melakukan penyitaan.

"Jadi, FBI AS melakukan joint investigation dengan Bareskrim. Kami membantu," kata Agung.

Diketahui bahwa pihak FBI telah memburu kapal tersebut selama empat tahun.

Agung menambahkan, pengungkapan bukti kejahatan tersebut merupakan yang terbesar sepanjang pengungkapan kasus yang dilakukan jajarannya. 

Menurut dia, saat ini kasus tersebut sudah diputus di pengadilan di Amerika Serikat, dan barang bukti super yacht itu dinyatakan sebagai hasil kejahatan pencucian uang yang melibatkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Swiss, Malaysia, dan Singapura.

"Tim Bareskrim Polri bersama FBI dan Ditpol Air Polda Bali masih melakukan pengecekan ke dalam kapal pesiar tersebut," kata dia pula.(rom)

ilustrasi Bendera Maroko
Rabat (KoranTransparansi.com)  - Parlemen Maroko mengesahkan undang-undang yang disusun lima tahun lalu untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, setelah perdebatan sengit selama berbulan-bulan.
 
“Alhamdulillah!” tulis Hassima Hakkaoui, menteri urusan keluarga, perempuan dan solidaritas di laman Facebook-nya, setelah undang-undang yang disusun pada 2013 itu diratifikasi dengan 112 banding 55 suara dan satu abstain.
 
Kementeriannya mengatakan bahwa undang-undang tersebut, untuk pertama kalinya di Maroko, mengkriminalkan tindakan yang dianggap sebagai bentuk pelecehan, agresi, eksploitasi seksual atau perlakuan buruk terhadap perempuan.
 
Komentator di jejaring sosial memerhatikan bahwa undang-undang itu akhirnya disahkan di Hari Kasih Sayang.
 
Di tengah masyarakat yang sebagian konservatif dan sebagian lagi progresif, kekerasan terhadap perempuan, terutama di depan umum, sering muncul di media dan oleh kelompok hak asasi manusia.
 
Masalah itu menjadi perbincangan hangat pada Agustus lalu setelah sebuah video yang diunggah di internet menunjukkan seorang perempuan muda dilecehkan di bus oleh sekelompok pria, sementara sopir dan para penumpang lainnya tidak menanggapi permintaan bantuannya.
 
Organisasi pembela perempuan mengatakan undang-undang yang disahkan pada Rabu (14/2) tersebut masih belum cukup.
 
Undang-undang tersebut tidak menyebutkan masalah perkosaan dalam pernikahan, demikian disampaikan sebuah asosiasi Maroko yang berkampanye untuk melindungi perempuan.
 
Lebih dari 40 persen perempuan yang tinggal di kota dan berusia antara 18 hingga 64 tahun yang berpartisipasi dalam sebuah survei yang digelar Komisi Tinggi Perencanaan Maroko mengatakan bahwa mereka pernah menjadi korban tindak kekerasan setidaknya satu kali. Demikian AFP.
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...