INTERNASIONAL

 F-35 Lighting II buatan Lockheed Martin. Dia merupakan pesawat tempur taktis multi peran yang didedikasikan untuk dioperasikan Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, dan Korps Marinir Amerika Serikat. (lockheedmartin.com)

Washington (KoranTransparansi.com) - Amerika Serikat, Kamis (20/6), menyerahkan pengiriman pertama pesawat tempur silumannya F-35 Lightning II kepada Turki, meskipun ada ketegangan dengan negara tersebut dan penentangan anggota Senat.

Raksasa pertahanan Amerika Serikat, Lockheed Martin, menyerahkan secara resmi kepemilikan pesawat tempur pertama dengan teknologi tak kasat mata alias stealth itu, kepada para pejabat Turki dalam upacara di Fort Worth, Texas.

Pesawat kedua dijadwalkan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang dan kedua pesawat tersebut nantinya akan dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat Luke di Arizona, tempat pilot dan awak pemeliharaan Turki menjalani pelatihan, kata juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Mike Andrews.

Para senator Amerika Serikat menentang pengiriman tersebut menyusul rencana Ankara untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia.

Dalam rancangan undang-undang anggaran pertahanan yang disetujui Selasa, Senat menuntut agar penjualan F-35 Lighting II dibatalkan jika Turki tetap membeli sistem pertahanan Rusia.

“Setiap upaya pemerintah Turki untuk semakin meningkatkan hubungan mereka dengan Rusia akan mengganggu keamanan umum aliansi NATO, dan negara-negara anggota NATO, serta melemahkan interoperabilitas aliansi,” bunyi rancangan undang-undang tersebut.

Jika kedua majelis Kongres Amerika Serikat menyetujui versi RUU itu, pemerintahan Donald Trump akan berkewajiban untuk mengecualikan Turki dari program F-35 Lightning II, mencopot semua suku cadang yang dibuat di Turki dari pesawat itu dan melarang F-35 Turki meninggalkan wilayah Amerika Serikat.

Turki telah menjadi mitra dalam konsorsium internasional yang mendanai F-35 Lightning II sejak 2002. 

Seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat menekankan, setelah pesawat terbang itu diproduksi, pemerintah Amerika Serikat mempertahankan hak asuh pesawat sampai pemeliharaannya diserahkan kepada mitra-mitranya.

"Ini biasanya terjadi setelah proses panjang pelatihan mitra asing selesai (satu hingga dua tahun)," pejabat itu menambahkan.

Hubungan antara kedua sekutu NATO telah tegang sejak Turki melancarkan serangan terhadap milisi Kurdi di timur laut Syia, Unit Perlindungan Rakyat, bahwa Amerika Serikat mendukung memerangi kelompok ISIS tetapi yang dianggap Ankara sebagai kelompok teror.

Diluncurkan pada awal 1990-an, F-35 Lightning II dianggap sebagai sistem senjata paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat, dengan perkiraan biaya sekitar 400 miliar dolar AS dan menargetkan untuk memproduksi 2.500 pesawat di tahun-tahun mendatang. Demikian dilansir Kantor Berita AFP.

Sedangkan jika dilihat harga perunit, maka F-22 Raptor yang juga dibuat Lockheed Martin, merupakan pesawat tempur paling mahal hingga saat ini di dunia. (ant/sam)

Indonesia Keluar dari Daftar Larangan Terbang Uni Eropa

Brussels, Belgia (KoranTransparansi.com) - Kabar gembira datang dari Uni Eropa untuk dunia penerbangan Indonesia. Melalui siaran pers tertanggal 14 Juni 2018, secara resmi Uni Eropa telah mengeluarkan Indonesia dari EU Flight Safety List. Hal ini berarti all remaining air carriers Indonesia yang berjumlah sebanyak 55 maskapai telah dapat terbang ke Uni Eropa.

Dalam siaran pers tersebut, Violeta Bulc, EU Commissioner for Transport menyatakan:

"The EU Air Safety List is one of our main instruments to continuously offer the highest level of air safety to Europeans. I am particularly glad that after years of work, we are today able to clear all air carriers from Indonesia. It shows that hard work and close cooperation pay off. I am also satisfied that we now have a new warning system to prevent unsafe aircraft from entering European airspace."

Sebagaimana diketahui, Uni Eropa telah menerapkan flight ban terhadap seluruh maskapai penerbangan Indonesia sejak tahun 2007 lalu.

Keputusan ini merupakan hasil dari rangkaian upaya panjang Pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Uni Eropa telah secara bertahap mengeluarkan beberapa maskapai Indonesia dari EU Flight Safety List yakni pada 2009, 2011 dan 2016. Sebelum keputusan ini diambil Uni Eropa telah melaksanakan EU Assessment Visit ke Indonesia pada 12-21 Maret 2018.

Hasil evaluasi menyeluruh tersebut juga dibahas dalam pertemuan Air Safety Committee di Brussel pada 30 Mei 2018 yang dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan tiga maskapai dari tanah air yaitu Wings Air, Sriwijaya Air, dan Susi Air.

Sebagai negara dengan potensi industri penerbangan yang sangat besar, keputusan Uni Eropa ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap otoritas penerbangan dan maskapai penerbangan Indonesia.

Keputusan ini juga sejalan dengan opini berbagai badan penerbangan internasional seperti Federal Aviation Administration (FAA) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) yang mencatat upaya perbaikan signifikan yang dilakukan Indonesia.

Dubes Indonesia untuk Uni Eropa, Yuri O. Thamrin menyambut baik pencabutan larangan terbang tersebut. “Pencabutan larangan terbang bagi seluruh maskapai Indonesia merupakan bentuk pengakuan Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keselamatan penerbangan di tanah air.

Keputusan Uni Eropa ini diharapkan menjadi pendorong untuk terus meningkatkan keselamatan penerbangan termasuk dalam mendukung industri pariwisata di seluruh wilayah Indonesia” ujar Dubes Yuri.

Dalam semangat kemitraan, Pemerintah Indonesia juga menyambut baik tawaran kerja sama yang disampaikan oleh Uni Eropa dan beberapa negara anggota Uni Eropa untuk senantiasa meningkatkan keselamatan penerbangan di tanah air. (KBRI Brussels)

  Dokumentasi seorang tentara Korea Selatan mengambil posisi saat latihan militer, yang menjadi bagian dari pelatihan militer gabungan tahunan "Kunci Resolusi" Korea Selatan dan Amerika Serikat, di dekat Pangkalan Udara Amerika Serikat di Pyeongtaek, Korea Selatan, Kamis (14/3).

Seoul (KoranTransparansi.com) - Korea Selatan dan Amerika Serikat diperkirakan akan mengumumkan penangguhan "latihan militer berskala besar" minggu ini, dengan ketentuan bahwa mereka akan memulai kembali jika Korea Utara gagal memenuhi janjinya untuk denuklirisasi, demikian Kantor Berita Yonhap, Minggu.

Mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya, Kantor Berita Yonhap mengatakan, penangguhan itu kemungkinan hanya mempengaruhi latihan gabungan, bukan lagi pelatihan militer rutin.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengejutkan para pejabat di Seoul dan Washington ketika dia berjanji untuk mengakhiri "permainan perang" setelah pertemuan puncaknya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, di Singapura pekan lalu.

Segera setelah pengumuman itu, pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan mengatakan, mereka tidak menerima petunjuk untuk menghentikan latihan apa pun, dan para pejabat Korea Selatan mengatakan, mereka mencoba untuk mencari tahu latihan militer mana yang dimaksud Trump.

Namun, dalam tanda Seoul mungkin terbuka untuk menangguhkan latihan, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, Kamis, mengatakan, pemerintahannya akan perlu fleksibel ketika waktunya tiba untuk menerapkan tekanan militer pada Korea Utara, jika pihak Korea Utara tulus tentang denuklirisasi.

Moon mengatakan Korea Selatan akan mempertimbangkan secara hati-hati latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan dia meminta para pejabatnya untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat mengenai masalah itu, demikian pernyataan kantornya pada saat itu.

Yonhap, Minggu, juga melaporkan, selama pembicaraan militer antara kedua Korea pada Kamis, pejabat Korea Selatan meminta rekan-rekan mereka di Korea Utara untuk merelokasi artileri yang berjarak 30 hingga 40 kilometer jauhnya dari garis demarkasi militer, yang dijaga ketat yang membagi kedua negara.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan membantah telah membuat permintaan seperti itu, kata Yonhap.

Pembicaraan itu, yang pertama dalam lebih dari satu dekade, diadakan di desa perbatasan Panmunjom (zona demiliterisasi), menyusul pertemuan puncak antar Korea pada April di mana para pemimpin kedua Korea sepakat untuk meredakan ketegangan dan menghentikan "semua tindakan bermusuhan".

Korea Utara dan Korea Selatan gagal mencapai kesepakatan konkrit selama pembicaraan itu, kata para pejabat.

Korea Utara mengusulkan pada Seoul untuk melucuti senjata, pada basis latihan, Daerah Keamanan Bersama di Panmunjom, satu-satunya tempat di zona demiliterisasi di mana tentara kedua negara "berdiri hampir berhadap-hadapan, kata juru bicara kepresidenan Korea Selatan, Jumat.

Sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Korea Selatan, sebagai "warisan" Perang Korea, yang berakhir pada 1953 dengan gencatan senjata yang menyebabkan kedua Korea secara teknis masih berperang.

Dalam sidang Senat pada Kamis, calon Trump untuk duta besar Korea Selatan, purnawirawan Laksamana Harry Harris (terakhir panglima Komando Pasifik Amerika Serikat), mendukung gagasan "jeda" dalam latihan militer besar.

Harris mengatakan, dalam pemahamannya, penangguhan hanya akan melibatkan latihan militer besar dan bahwa pelatihan reguler pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan akan berlanjut, meskipun keputusan akhir tergantung pada Departemen Pertahanan.

Kalender latihan Amerika Serikat-Korea Selatan mencapai titik tertingi setiap tahun dengan pelatihan militer Foal Eagle dan Max Thunder, yang keduanya selesai pada bulan lalu.

Latihan besar berikutnya, Freedom Guardian, direncanakan untuk akhir musim panas.

Tahun lalu, 17.500 tentara Amerika Serikat dan lebih dari 50.000 tentara Korea Selatan berpartisi dalam latihan Ulchi Freedom Guardian, meski latihan itu kebanyakan difokuskan pada simulasi komputer ketimbang latihan lapangan langsung yang menggunakan senjata, tank atau pesawat terbang. (ant)

   Bendera Papua Nugini

Sydney (KoranTransparansi.com) - Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat, membekukan pemerintah provinsi dan mengirim pasukan ke dataran tinggi berbatu untuk memulihkan ketertiban setelah perusuh terus mengamuk dan membakar, kata pemerintah setempat.

iSeperti dikutip dari Reuters, kekerasan sering merusak pedalaman terpencil negara Pasifik kaya sumber daya itu, tempat perselisihan suku dan tanah membebani politik daerah.

Kerumunan bersenjata, yang marah atas kegagalan tentangan pengadilan terhadap pemilihan gubernur, membakar pesawat terbang, menjarah gudang dan membakar gedung di Mendi, ibu kota Provinsi Southern Highlands, minggu ini.

Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat sembilan bulan di provinsi itu dan menghentikan sementara pemerintahnya, kata Perdana Menteri Peter O`Neill pada Jumat.

"Tindakan orang-orang yang sembrono merusak properti di Mendi telah membuat jijik bangsa," kata O`Neill di lamannya.

"Polisi akan menyelidiki setiap penghasut, dan setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan," tambahnya.

Thmas Eluh, seorang mantan polisi dan yang bertindak sebagai pengelola di provinsi tersebut, telah diberikan kekuatan darurat konstitusional.

Polisi, termasuk regu mobil, segera dikerahkan, bersama dengan penyelidik kriminal, tambah O`Neill .

Lebih dari 200 tentara Pasukan Pertahanan Papua Nugini akan diterbangkan ke Kota Mount Hagen pada Sabtu sebelum melakukan perjalanan ke Mendi, kata media Loop PNG.

Laporan gerakan pasukan tidak dapat dipastikan secara mandiri.

Penjarah menggeledah gudang pasokan bantuan gempa selama kerusuhan Mendi, kata Barclay Tenza, juru bicara bencana provinsi.

"Mereka mengambil semua bahan makanan," katanya melalui telepon dari Port Moresby.

Banyak warga masih menerima bantuan setelah gempa berkekuatan 7,5 Februari menewaskan 100 orang, menguji keuangan dan kemampuan salah satu negara termiskin di dunia itu.(kh)

 Esti Andayani. (kemlu.go.id)

Jakarta (KoranTrabsparansi.com) - Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani mengajak para duta besar negara sahabat yang hadir pada Open House atau halalbihalal di KBRI Roma untuk merasakan nuansa Lebaran di Indonesia.

Ini karena beberapa dubes negara sahabat itu menyebutkan bahwa Idul Fitri tersebut tidak dirayakan secara meriah seperti di Indonesia.

Acara halalbihalal yang diadakan di KBRI Roma menjadi suatu pengalaman tersendiri yang sangat menarik, laporan Pensosbud KBRI Roma, Aisyah M. Allamanda kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Sekitar 200 warga Indonesia yang berada di Roma dan sekitarnya mengikuti serangkaian acara, meski banyak yang tidak dapat hadir karena harus bekerja, perayaan itu tetap berlangsung hangat dan meriah. Panjangnya waktu berpuasa di Roma, sekitar 18 jam per hari, di saat tengah musim panas, menjadikan Idul Fitri lebih terasa sebagai "Hari Kemenangan".

Selepas shalat Idul Fitri berjamaah, Ustad Ikhwani yang menjadi Imam, menyampaikan ceramah Idul Fitri bertajuk "Meneguhkan Perilaku Mulia Pasca Ramadhan". Masyarakat Indonesia yang hadir diajak tetap mengamalkan perilaku mulia, khususnya dalam kehidupan sosial sehari-hari, meski tidak lagi sedang menjalankan ibadah Ramadhan.

Layaknya di Indonesia, perayaan Idul Fitri juga diisi dengan halalbihalal. Antara satu dan yang lain saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan.

Nuansa berlebaran di Indonesia juga dihadirkan dengan berbagai ragam dekorasi ketupat yang menghiasi ruangan bertema klasik Romawi berpadu Jawa-Bali, tidak ketinggalan, berbagai ragam sajian khas Idul Fitri yang biasa dihidangkan ketika lebaran seperti lontong opor ayam dan sambal goreng ati sebagai menu utama.

Masyarakat yang lama tinggal di rantau pun antusias menikmati makanan pengobat rindu kampung halaman tersebut. Begitu pun bagi para Duta Besar negara sahabat yang hadir merasakan nuansa lebaran di Indonesia tersebut menyampaikan bahwa Idul Fitri tidak dirayakan secara meriah seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan halalbihalal di KBRI Roma menjadi suatu pengalaman tersendiri yang sangat menarik. (kh)

Pertemuan Kim-Trump buktikan Putin benar soal Korea Utara

Moskow (KoranTransparansi.com) - Kremlin, Rabu, mengatakan, pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menunjukkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, benar karena menyerukan pembicaraan langsung di antara kedua negara itu.

Seruan itu disampaikan Putin untuk meredakan ketegangan kawasan semenanjung Korea.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan, pertemuan Kim dengan Trump membantu meredakan ketegangan di kawasan Semenanjung Korea.

Namun, dia memperingatkan bahwa persoalan terkait pengembangan peluru kendali dan senjata nuklir Korea Utara tidak bisa diselesaikan pertemuan satu jam.

Walau tidak ada hal spesifik, namun pertemuan bersejarah antara Trump dan Kim berakhir dengan kesepakatan untuk menjalin pembicaraan dan pembahasan lebih lanjut di antara kedua negara demi perdamaian di Semenanjung Korea dan pengakhiran status Perang Korea. (ant/kh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...