INTERNASIONAL

Arsip. Ribuan jemaah memadati areal tawaf Masjidil Haram.

RIYADH, ARAB SAUDI (KT) - Pemerintah Arab Saudi pada Senin mengumumkan rencana untuk meluncurkan satu perusahaan guna meningkatkan daya tampung Masjidil Haram di Makkah agar bisa menampung jamaah yang diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta sampai 2030.

Pembentukan perusahaan tersebut dilakukan sejalan dengan Visi 2030, yang bertujuan menyediakan kesempatan bagi jumlah orang Muslim yang mungkin paling banyak untuk melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh daan memperkaya serta memperdalam pengalaman mereka melalui pembangunan Masjidil Haram.

Dana Penanaman Modal Masyarakat mengumumkan di dalam satu pernyataan kepada Saudi Press Agency peluncuran perusahaan Rou Al Haram guna mengembangkan daerah di seluruh tempat suci di Makkah dan meningkatkan kualitas layanan di sektor keramahan lokal.

Proyek itu akan menciptakan sebanyak 160.000 lapangan kerja sampai 2030, dengan perkiraan sumbangan tahunan bagi GDP sebanyak 2,1 miliar dolar AS.

Tahap pertama proyek perusahaan tersebut akan mencakup area 854.000 meter persegi, dengan pembuatan 115 bangunan dalam bermacam rancangan arsitektur, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Secara keseluruhan, 70.000 kamar hotel baru akan memungkinkan lokasi tersebut menerima 310.000 pelancong setiap hari. Selain itu, tahap pertama akan menyaksikan pembangunan sebanyak 9.000 unit permukiman, 360.000 meter persegi ruang komersial dan daerah beribadah yang dirancang untuk lebih dari 400.000 orang.

Proyek tersebut hanya akan berjarak kurang dari 1,5 kilometer dari Kabah, tempat paling suci umat Muslim.

Roua Al Haram akan menaikkan tingkat pembangunan di daerah sekitar Masjidil Haram, sehingga menjadikannya termasuk contoh terbaik mengenai pembangunan di seluruh dunia. Tempat itu juga akan mendukung pembentukan lapangan kerja dan penanaman modal sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meragamkan ekonomi nasional.

Pekerjaan persiapan awal saat ini sedang berlangsung, dan pembangunan dijadwalkan dimulai pada 2018. Tahap pertama proyek tersebut diperkirakan diluncurkan pada 2024.(ant)

Bendera Palestina berkibar di samping bendera PBB.

BEIJING (KT) - Interpol pada Rabu (27/9), menerima Palestina sebagai negara anggota organisasi kepolisian internasional tersebut meski mendapatkan penentangan keras dari Israel.

Suasana Sidang OPEC 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.


Abu Dhabi (AFP/KT) - Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of Petroleum Exporting Countries/OPEC) akan membahas perpanjangan pengurangan produksi yang berhasil meningkatkan harga minyak dan memberlakukan kuota produksi pada seluruh anggota kartel dalam pertemuan di Wina pada November, kata menteri Uni Emirat Arab, Senin (25/09).

Rapat anggota Dewan Keamanan PBB.

PBB, Amerika Serikat (AFP/KT) – Prancis, Inggris, Amerika Serikat (AS) dan empat negara lain meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertemu pekan depan guna mendiskusikan kekerasan yang masih terjadi di Myanmar, menurut sebuah permintaan yang dilihat AFP pada Jumat (22/09).

Ketujuh negara itu mencakup Mesir, Kazakhstan, Senegal dan Swedia, yang menginginkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggelar rapat dengan DK PBB mengenai kampanye militer Myanmar terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Ethiopia, yang saat ini memegang kepresidenan di DK PBB, mengatakan mereka akan melakukan konsultasi untuk menentukan waktu pertemuannya.

PBB mengatakan lebih dari 420.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah militer Myanmar melakukan aksi represif di Rakhine, termasuk pemerkosaan dan pembakaran desa.

Operasi militer itu dipicu oleh serangan yang dilancarkan militan Rohingya terhadap pos polisi pada 25 Agustus.(ant) 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir di Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Rabu 20/09/2017.

New York, Amerika Serikat (KT) - Indonesia bersama puluhan negara lain di dunia menandatangani Traktat Pelarangan Senjata Nuklir di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu.

Aung Sang Suu Kyi .

PBB, Amerika Serikat (AFP/KT) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menghubungi pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi pada Selasa (19/09), mendesak pemerintahannya untuk mengatasi “dugaan penyalahgunaan HAM dan pelanggaran yang mengkhawatirkan.”

banner

> BERITA TERKINI lainnya ...