INTERNASIONAL

 Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom memberikan keterangan pers terkait pertemuan Intra-Korea antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang beberapa hari lalu, Jakarta

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom mengatakan masyarakat di negaranya menanggapi positif pertemuan tingkat tinggi Intra-Korea yang baru saja diadakan di Pyongyang.

Pertemuan yang diselenggarakan pada 19 September 2018 di ibu kota Korea Utara itu menjadi pertemuan ketiga antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dalam upaya kedua negara mencapai kesepakatan damai.

"Lebih dari 70 persen masyarakat Korea Selatan merespons positif pertemuan ini," kata Dubes Kim kepada sejumlah media di Jakarta, Jumat.

Pertemuan tersebut juga telah meningkatkan penerimaan masyarakat Korea Selatan terhadap kinerja Presiden Moon yang dilantik pada Mei 2017.

Kunjungan Moon adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang kepala negara Korea Selatan ke Pyongyang dalam 11 tahun terakhir. Ia dan Kim sebelumnya bertemu dua kali dalam tahun ini.

Pertemuan pertama mereka terjadi pada April, yang menghasilkan Deklarasi Panmunjom.

Melalui deklarasi itu, kedua pemimpin menyatakan komitmen terhadap "penghapusan senjata nuklir di Semenanjung Korea" dan menyepakati berbagai langkah untuk menurunkan ketegangan militer di semenanjung.

Masyarakat Korea Selatan, menurut Dubes Kim, berharap proses penyatuan kembali kedua Korea bisa dilanjutkan dan sangat menunggu kunjungan Kim Jong-un di Korea Selatan.

Korea Utara dan Korea Selatan, melalui Deklarasi Pyongyang, telah menyepakati langkah-langkah untuk mewujudkan Semenanjung Korea yang "damai dan bebas dari senjata maupun ancaman nuklir".

Sebagai upaya denuklirisasi, Kim Jong-un telah setuju untuk menutup salah satu fasilitas uji coba dan peluncuran rudal Korea Utara, Tongchang-ri.

Kim juga menerima undangan Presiden Moon untuk mengunjungi Korea Selatan dalam waktu dekat. (ant/min)

 

 Perdana Menteri Malaysia Najib Razak

Kuala Lumpur,  (KoranTransparnsi.com) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan didakwa pada Rabu berdasarkan undang-undang pencucian uang, menurut lembaga anti korupsi, terkait dengan skandal miliaran dolar di 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib, 65 tahun, dan keluarganya telah menghadapi pemeriksaan ketat sejak Mei, ketika hasil pemilihan di Malaysia membawa Mahathir Mohamad, mantan mentor yang jadi musuh, kembali naik ke tampuk kekuasaan.

Mahathir, 93 tahun, dengan cepat membuka kembali penyelidikan atas 1MDB dan melarang Najib beserta istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara itu.

Bulan lalu, Najib ditangkap dan didakwa menyalahgunakan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan terkait dengan dugaan transfer dana senilai 42 juta ringgit (10,31 juta dolar AS) ke rekening bank pribadnya dari SRC International, bekas unit dari 1MDB.

Ia telah mengaku tak bersalah atas dakwaan-dakwaan tersebut dan dibebaskan setelah memberikan uang jaminan.

Pada Selasa, ia dipanggil ke kantor Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), sehari sebelum pemeriksaan menjelang peradilannya di pengadilan.

Najib diperiksa sekitar 45 menit. Dalam sebuah pernyataan segera setelah Najib meninggalkan kantor MACC, komisi itu mengatakan ia akan didakwa berdasarkan undang-undang anti pencucian uang.

"Dakwaan-dakwaan tersebut terkait perkara SRC International," demikian kata MACC dalam satu pernyataan.

1MDB sedang diselidiki sedikitnya enam negara, termasuk Singapura, Swiss dan Amerika Serikat, terkait dugaan pencucian uang dan korupsi.

Departemen Kehakiman AS mengatakan, diperkirakan dana senilai 4,5 miliar dolar dari 1MDB telah disalahgunakan para pejabat tinggi dan orang-orang dekatnya.(min)

 

 Dokumen foto rakyat Sudan Selatan mencari ikan di sungai. Organisasi Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat negara kaya minyak di Afrika itu selama enam tahun ini rawan pangan akibat konflik elit politik berkepanjangan. (fao.org/south-sudan)

Kairo (KoranTransparansi.com) - Presiden Sudan Selatan dan kepala kelompok pemberontak utama negara itu menandatangani perjanjian gencatan senjata akhir dan pembagian kekuasaan pada Minggu serta memuji masa perdamaian baru, yang dirindukan di negara tersebut.

"Saya mengimbau siapa saja, sebagai pemimpin Sudan Selatan, bahwa persetujuan yang kita tandatangani hari ini hendaknya akhir dari perang dan pertikaian di negara kita," kata Presiden Salva Kiir.

Mantan Wakil Presiden Sudan Selatan dan pemimpin pemberontak Riek Machar mengatakan setelah penandatangan itu, "Hari ini kita rayakan, bukan hanya di Sudan Selatan, tetapi di seluruh dunia."

Sudan Selatan merdeka dari Sudan pada 2011, tetapi perang saudara pecah dua tahun kemudian antara pemerintah, yang dipimpin Kiir, dan gerakan pemberontak pimpinan Machar.

Perang itu, yang disulut persaingan pribadi dan suku, membunuh puluhan ribu orang, mengakibatkan sekitar seperempat penduduk Sudan Selatan, yang berjumlah 12 juta jiwa, mengungsi dan menghancurkan ekonominya, yang sangat bergantung pada produksi minyak mentah.

"Sebuah perjanjian mengenai isu-isu menonjol telah ditandatangani dan perjanjian ini menunjukkan komitmen dari semua pihak kepada gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Sudan Al-Dirdiri Mohamed di televisi negara Sudan.

Sudan membantu menjadi penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perjanjian tersebut.

Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan pada Minggu, minyak akan dipompa dari kawasan Wahda di Sudan Selatan ke Sudan mulai 1 September.

"Akan ada keuntungan saudara Salva ... salah satu tujuan kita ialah kebutuhan menyelamatkan ekonomi Sudan Selatan karena telah mencapai level keruntuhan," kata dia di TV negara Sudan.

Perjanjian-perjanjian perdamaian yang diadakan sebelumnya hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pertempuran para pihak yang konflik mulai kembali. Kiir telah menyalahkan pengaruh asing di balik konflik tersebut.

"Pemerintah saya dan saya tahu konflik di Sudan Selatan telah mengakibatkan beban keuangan dan politik," ujar Kiir yang dikutip Reuters.

"Kita harus menerima bahwa perang di dalam negeri tak punya arti apa-apa dan mengakibatkan penderitaan atas kita dan keluarga kita serta telah membunuh ratusan anak-anak muda, menghancurkan ekonomi kami dan membuat kita terpecah-pecah."

Machar mengatakan, "Tidak ada pilihan selain perdamaian. Kita harus fokus setelah tahap ini mengenai pelaksanaan perjanjian, bahwa jika kita semua tidak melaksanakan, kita akan mengalami kegagalan." (ant/ais)

 Ilustrasi (istimewa)

Meksiko City (KoranTransparansi.com) - Seorang wartawan tewas ditembak di kota pesisir wisata Playa del Carmen, Meksiko, kata kejaksaan setempat pada Selasa.

Insiden tersebut memperpanjang daftar kematian wartawan di negara yang sekarang dikenal sangat tidak bersahabat bagi pekerja media.

Sekelompok orang bersenjata menembak Ruben Pat, pendiri laman berita Playa News, pada Selasa pagi waktu setempat di depan sebuah bar lokal dekat pantai, kata kejaksaan negara bagian Quintana Roo dalam pernyataan tertulis.

Kurang dari sebulan lalu, seorang wartawan lain dari Playa News juga menjadi korban tewas di negara bagian yang sama.

Pat selama ini sering menulis berita terkait persoalan keamanan dan telah menerima banyak ancaman selama enam bulan terakhir, kata seorang rekan kerjanya yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Quintana Roo, tempat kota wisata Cancun berada, sudah sejak lama dianggap sebagai salah satu negara bagian teraman di Meksiko. Namun keamanan di sana semakin memburuk akhir-akhir ini akibat peperangan antar-geng yang memperebutkan pasar narkoba.

Sedikitnya tujuh orang wartawan lain telah tewas akibat kekerasan di Meksiko sepanjang tahun ini, demikian data dari sejumlah organisasi non-pemerintah, demikian Reuters.(ant/min)

Gestur Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di sela-sela penyampaian konfereni pers bersama seusai pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia, Senin (16/7/2018). (REUTERS)

Washington (KoranTransparansi.com) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu mengaku yakin Rusia sudah berhenti mencampuri pemilihan umum di negaranya.

Pernyataan itu bertolak belakang dengan kesimpulan gabungan badan intelijen Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa Moskow masih terus berupaya memengaruhi hasil pemilihan umum Amerika Serikat.

Sebelumnya pada Selasa, Trump nampak berusaha meralat ucapannya bahwa ia lebih mempercayai Presiden Rusia Vladimir Putin dibandingkan dengan para kepala intelijen Amerika soal campur tangan Rusia dalam pemilihan 2016. Trump mengaku salah bicara satu hari sebelumnya, setelah melakukan pertemuan dengan Putin di Helsinki.

Lalu pada Rabu saat ditanya sejumlah wartawan apakah Rusia masih mengincar Amerika Serikat, Trump menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak."

Sejumlah pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa upaya intervensi pemilu dalam negeri Rusia masih berlanjut. Moskow dikatakan tengah berusaha memengaruhi hasil pemungutan suara pemilu Kongres pada November mendatang.

Trump saat ini tengah susah payah memperbaiki komentar yang dia sampaikan pada Senin, yang dalam kesempatan itu ia menyatakan percaya pada bantahan yang diberikan Putin daripada kesimpulan yang diberikan dinas-dinas intelijen Amerika.

"Kami telah mencapai prestasi yang sangat baik, jika menyangkut Rusia. Tidak pernah ada presiden yang bersikap sekeras saya terhadap Rusia," kata Trump kepada sejumlah wartawan sebelum rapat kabinet di Gedung Putih.

Pada Februari lalu di hadapan sebuah komite kongres, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Dan Coats menyatakan telah mempunyai bukti bahwa Rusia tengah berupaya mencampuri pemilu pada November mendatang -- yang akan menentukan komposisi parlemen dan senat serta jabatan di negara-negara bagian.

Pada Senin, Coats dalam pernyataan tertulis mengatakan bahwa "Kesimpulan kami sudah jelas mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan tahun 2016 dan upaya merasuk yang terus-menerus dari mereka untuk merusak demokrasi kita." (reuters/min)

 Air Force One tengah mengudara. (wikipedia.org)

Washington (KoranTransparansi.com) - Kampiun penerbangan dunia, Boeing Company, telah menerima kontrak 3,9miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun dua pesawat jet 747-8 yang akan digunakan sebagai Air Force One alias pesawat terbang kepresidenan Amerika Serikat.

Kontrak menyatakan, kedua Air Force One itu akan dikirimkan pada Desember 2024 dan dicat warna merah, putih, dan biru, kata para pejabat pada Selasa (17/7).

Pentagon mengumumkan keputusan itu, Selasa (17/7). Mereka mengatakan, Boeing yang berbasis di Seattle sebelumnya telah diberikan kontrak untuk pekerjaan pengembangan yang telah diperluas untuk mencakup desain, modifikasi dan rancang bangun dua pesawat kepresidenan Boeing B-747-8 yang siap untuk misi.

Kontrak itu mengikuti garis besar kesepakatan informal yang dicapai antara Boeing dan Gedung Putih, Februari. Kesepakatan itu datang setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, keberatan dengan banderol harga 4,0 miliar dari kesepakatan Air Force One sebelumnya.

Dia mengeluh di sebuah posting Twitter bahwa "biaya tidak terkendali" dan menambahkan: "Batalkan pesanan!"

Gedung Putih mengatakan pada Februari kesepakatan baru akan menghemat pembayar pajak lebih dari 1,4 miliar dolar AS, tetapi penghematan itu tidak dapat dikonfirmasikan secara independen.

Dokumen anggaran Angkatan Udara Amerika Serikat yang diluncurkan pada Februari untuk tahun fiskal 2019 mengungkapkan biaya 3,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk program dua pesawat. Dokumen anggaran 2018 yang sama, tidak disesuaikan dengan inflasi, menunjukkan harga pada 3,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Boeing B-747-8 dirancang untuk menjadi "Gedung Putih di udara" yang dapat terbang dalam skenario keamanan terburuk, seperti perang nuklir, dan dimodifikasi dengan avionik militer, komunikasi canggih, dan sistem pertahanan diri.

Adapun kedua Air Force One yang dipakai sekarang berbasis Boeing B-747-200 yang sistem kendali penerbangan dan instrumentasinya manual, dengan nomor registrasi 28000 dan 29000. 

Call sign Air Force One sebetulnya diberikan pada wahana udara yang pada saat itu menerbangkan presiden Amerika Serikat. Namun publik terlanjur mengenal pesawat terbang kepresidenan Amerika Serikat itu sebagai Air Force One. 

Seorang pejabat Kongres pada Selasa (17/7) menjelaskan tentang kesepakatan itu menunjukkan bahwa itu sedikit berubah dari kesepakatan informal yang dicapai pada Februari, menyerukan dua pesawat terbang B-747-8 yang akan dibangun seharga 3,9 miliar dolar AS dan dikirimkan pada Desember 2024.

Trump mengatakan kepada CBS dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada Selasa (17/7) bahwa model baru Air Force One akan diperbarui di bagian dalam dan memiliki skema warna eksterior yang berbeda dari putih saat ini dan dua nuansa biru yang telah bertahan sejak pemerintahan Presiden John F Kennedy. 

Namun di antara warna biru dan putih di seluruh fuselage Air Force One, terdapat garis tipis berwarna kuning emas. 

"Merah, putih dan biru," kata Trump. "Air Force One akan menjadi luar biasa. Itu akan menjadi yang teratas, yang teratas di dunia. Dan itu akan menjadi merah, putih dan biru, yang menurut saya tepat," kata dia.(ant/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...