INTERNASIONAL

 ILUSTRASI :Seorang Tentara Nasional Afghanistan berjaga di pos pemeriksaan di Provinsi Logar, Afghanistan, Selasa (16/2).

Kabul (KoranTransparansi.com)  - Sebanyak 15 warga Afghanistan dan 10 anggota komando, yang dikerahkan untuk memperkuat milisi Syiah bertempur melawan Taliban di Provinsi Ghazni, tewas pada Ahad, kata pejabat, sementara bentrokan antarsuku beberapa hari belakangan mengancam berlanjut.

Pertempuran di distrik Jaghori, kawasan dihuni sebagian besar suku Hazara, yang menganut paham Syiah, berlangsung sejak Rabu, ketika petempur Taliban menyerang distrik itu dan pemerintah mengerahkan satuan pasukan khusus membantu pasukan milisi setempat.

Juru bicara kepolisian Ahmad Khan Sirat mengatakan enam anggota pasukan keamanan cedera dan 25 warga dan anggota pasukan komando tewas, demikian Reuters melaporkan.

Pertempuran terjadi sementara utusan khusus Amerika Serikat Zakmay Khalilzad menyiapkan babak baru pertemuan untuk mengajak Taliban ke meja perundingan sebagai usaha menemukan penyelesaian politik atas perang itu, yang sudah berlangsung beberapa dasawarsa di Afghanistan.

Kendati Afghanistan tidak mengalami kekerasan sektarian seperti yang melanda Irak dan Suriah, serangan-serangan bunuh diri atas sasaran-sasaran Syiah selama beberapa tahun belakangan telah menyebabkan kemarahan di antara orang-orang Hazara, minoritas yang menganut paham Syiah.

Taliban, gerakan yang didominasi orang-orang Muslim Sunni dari etnis Pashtun, tidak mempunyai agenda sektarian secara terbuka dan menolak menyasar orang-orang Syiah tetapi banyak orang Hazara menyalahkan orang-orang Pashtun atas serangan-serangan terhadap masjid dan pusat-pusat budaya.

Karena marah apa yang banyak orang lihat pembedaan resmi, orang-orang Hazara telah membentuk kelompok-kelompok milisi sendiri, yang memicu kekhawatiran di antara para pejabat dan diplomat-diplomat Barat terhadap potensi peningkatan kekerasan etnis dan sektarian.

Pertikaian mengenai perimbangan perwakilan antara orang-orang Hazara dan Pashtun, dua kelompok terbesar di Ghazni, Afghanistan tengah, mengarah kepada penundaan pemilihan parlemen bulan lalu di provinsi tersebut.

Sebaliknya di bagian utara negara itu, di Provinsi Baghlan, sedikitnya 14 anggota pasukan keamanan Afghanistan dan warga sipil tewas dan delapan lainnya luka-luka dalam serangan-serangan Taliban, kata Gubernur Abdulhai Nemati.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam pernyataan mengatakan pihaknya membunuh 36 anggota pasukan Afghanistan dan menguasai pangkalan militer dan lima tempat pemeriksaan keamanan di Ghazni dan Baghlan.(*/kh)

 

Mantan Ibu Negara Filipina dan anggota kongres Imelda Marcos menghadiri rapat ketiga dan terakhir mengenai RUU hukuman mati di gedung DPR di kota Quezon, metro Manila, Filipina, Selasa (7/3/2017).

Filipina (KoranTransparansi.com)- Pengadilan antikorupsi Filipina pada Jumat memerintahkan penangkapan mantan ibu negara Imelda Marcos setelah menyatakannya bersalah atas tujuh tuduhan korupsi selama dua dasawarsa kekuasaan suaminya, Ferdinand Marcos.

 

Tapi, Imelda, 89, yang terkenal dengan simpanan sepatu, perhiasan dan karya seninya, yang sangat banyak, dapat menghindari penangkapan dan tetap bebas jika ia mengajukan banding atas putusan itu dan jika ditolak, ia dapat menantangnya di Mahkamah Agung.

Dalam pernyataannya, Imelda mengatakan pengacaranya "mempelajari putusan itu dan ia menyarankan mengajukan peninjauan ulang".

Janda mendiang penguasa itu menghadapi belasan perkara korupsi berkepanjangan, yang memburunya sejak keluarganya digulingkan dalam pemberontakan rakyat dukungan tentara pada 1986.

Pengadilan memerintahkan Imelda, anggota kongres, menjalani hukuman enam hingga 11 tahun penjara untuk masing-masing dari tujuh tuduhan korupsi itu. Ia dituduh membuat tujuh pengalihan uang lewat bank senilai 200 juta dolar ke yayasan Swiss selama masa jabatannya sebagai gubernur Manila.

Putusan pengadilan itu keluar hampir tiga dasawarsa sesudah perkara tersebut diajukan.

Di bawah aturan Sandiganbayan, sang mantan ibu negara memiliki 15 hari sejak pengumuman putusan itu untuk mengajukan banding dan pengadilan antikorupsi memiliki 30 hari untuk memutuskannya. Imelda juga dapat langsung ke Mahkamah Agung untuk meminta keringanan. Ia juga dapat mengajukan permohonan untuk jaminan.

Imelda, anggota kongres tiga masa jabatan, mendaftar sebagai calon untuk pemilihan umum pada Mei untuk menggantikan putrinya, Imee Marcos, 62, sebagai gubernur Ilocos Utara, kubu keluarga Marcos.

Imee mencalonkan diri untuk senat Filipina pada 2019.

"Saya berharap putusan itu berguna sebagai panduan penting pemilihan umum bagi pemilih kami pada pemilihan mendatang," kata pernyataan oposisi Senator Risa Hontiveros.

Ferdinand Marcos memerintah Filipina selama dua dasawarsa, memberlakukan keadaan darurat pada 1972, dengan ribuan penentangnya dipenjarakan, dibunuh atau dihilangkan (ant/kh)

CSOM KTT APEC 2017 Polisi melakukan koordinasi saat pengamanan pertemuan tingkat pejabat tinggi (CSOM) KTT APEC 2017 di Furama Resort Da Nang, Vietnam, Senin (6/11/2017). Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) yang akan berlangsung 6-11 November 2017 di Kota Danang, Vietnam tersebut diikuti 21 negara anggota APEC.

Hanoi  (KoranTransparnsi.com) - Pengadilan di Vietnam memenjarakan 15 orang pada Rabu mulai dari dua hingga empat setengah tahun setelah mereka ditangkap pada Juni saat unjuk rasa besar menentang rencana untuk wilayah ekonomi khusus, kata media pemerintah.

Meskipun melakukan reformasi besar-besaran, Vietnam -yang dikuasai komunis- hanya sedikit menenggang perbedaan pendapat, dengan unjuk rasa sering dibubarkan polisi, meskipun undang-undang dasar membolehkan kebebasan berkumpul.

Negara Asia tenggara itu memenjarakan belasan pengunjuk rasa, yang dipicu kekhawatiran bahwa pemodal asal China akan menguasai sewa lahan selama 99 tahun untuk pembangunan di wilayah tersebut, demikian Reuters melaporkan.

Pada persidangan satu hari, pengadilan di provinsi Binh Thuan, Vietnam tengah, mengamar ke-15 orang itu, berusia 18 hingga 33 tahun, berdasarkan atas tuduhan menyebabkan gangguan umum, kata Radio Suara Vietnam.

"Pelanggaran mereka secara berarti memengaruhi keamanan dan keselamatan daerah setempat, yang mengancam masyarakat," katanya mengutip pernyataan juri. Mereka mengaku bersalah dan mengungkapkan penyesalan di persidangan, katanya dikutip dari Antaranews

Menurut dakwaan itu, pengunjuk rasa tersebut kedapatan melemparkan batu bata, tongkat dan bom bensin ke polisi dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, tambahnya. Pengacara pengunjuk rasa itu tidak dapat dihubungi untuk memberi tanggapan. (kh)

 Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom memberikan keterangan pers terkait pertemuan Intra-Korea antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang beberapa hari lalu, Jakarta

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom mengatakan masyarakat di negaranya menanggapi positif pertemuan tingkat tinggi Intra-Korea yang baru saja diadakan di Pyongyang.

Pertemuan yang diselenggarakan pada 19 September 2018 di ibu kota Korea Utara itu menjadi pertemuan ketiga antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dalam upaya kedua negara mencapai kesepakatan damai.

"Lebih dari 70 persen masyarakat Korea Selatan merespons positif pertemuan ini," kata Dubes Kim kepada sejumlah media di Jakarta, Jumat.

Pertemuan tersebut juga telah meningkatkan penerimaan masyarakat Korea Selatan terhadap kinerja Presiden Moon yang dilantik pada Mei 2017.

Kunjungan Moon adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang kepala negara Korea Selatan ke Pyongyang dalam 11 tahun terakhir. Ia dan Kim sebelumnya bertemu dua kali dalam tahun ini.

Pertemuan pertama mereka terjadi pada April, yang menghasilkan Deklarasi Panmunjom.

Melalui deklarasi itu, kedua pemimpin menyatakan komitmen terhadap "penghapusan senjata nuklir di Semenanjung Korea" dan menyepakati berbagai langkah untuk menurunkan ketegangan militer di semenanjung.

Masyarakat Korea Selatan, menurut Dubes Kim, berharap proses penyatuan kembali kedua Korea bisa dilanjutkan dan sangat menunggu kunjungan Kim Jong-un di Korea Selatan.

Korea Utara dan Korea Selatan, melalui Deklarasi Pyongyang, telah menyepakati langkah-langkah untuk mewujudkan Semenanjung Korea yang "damai dan bebas dari senjata maupun ancaman nuklir".

Sebagai upaya denuklirisasi, Kim Jong-un telah setuju untuk menutup salah satu fasilitas uji coba dan peluncuran rudal Korea Utara, Tongchang-ri.

Kim juga menerima undangan Presiden Moon untuk mengunjungi Korea Selatan dalam waktu dekat. (ant/min)

 

 Perdana Menteri Malaysia Najib Razak

Kuala Lumpur,  (KoranTransparnsi.com) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akan didakwa pada Rabu berdasarkan undang-undang pencucian uang, menurut lembaga anti korupsi, terkait dengan skandal miliaran dolar di 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Najib, 65 tahun, dan keluarganya telah menghadapi pemeriksaan ketat sejak Mei, ketika hasil pemilihan di Malaysia membawa Mahathir Mohamad, mantan mentor yang jadi musuh, kembali naik ke tampuk kekuasaan.

Mahathir, 93 tahun, dengan cepat membuka kembali penyelidikan atas 1MDB dan melarang Najib beserta istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara itu.

Bulan lalu, Najib ditangkap dan didakwa menyalahgunakan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan terkait dengan dugaan transfer dana senilai 42 juta ringgit (10,31 juta dolar AS) ke rekening bank pribadnya dari SRC International, bekas unit dari 1MDB.

Ia telah mengaku tak bersalah atas dakwaan-dakwaan tersebut dan dibebaskan setelah memberikan uang jaminan.

Pada Selasa, ia dipanggil ke kantor Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), sehari sebelum pemeriksaan menjelang peradilannya di pengadilan.

Najib diperiksa sekitar 45 menit. Dalam sebuah pernyataan segera setelah Najib meninggalkan kantor MACC, komisi itu mengatakan ia akan didakwa berdasarkan undang-undang anti pencucian uang.

"Dakwaan-dakwaan tersebut terkait perkara SRC International," demikian kata MACC dalam satu pernyataan.

1MDB sedang diselidiki sedikitnya enam negara, termasuk Singapura, Swiss dan Amerika Serikat, terkait dugaan pencucian uang dan korupsi.

Departemen Kehakiman AS mengatakan, diperkirakan dana senilai 4,5 miliar dolar dari 1MDB telah disalahgunakan para pejabat tinggi dan orang-orang dekatnya.(min)

 

 Dokumen foto rakyat Sudan Selatan mencari ikan di sungai. Organisasi Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat negara kaya minyak di Afrika itu selama enam tahun ini rawan pangan akibat konflik elit politik berkepanjangan. (fao.org/south-sudan)

Kairo (KoranTransparansi.com) - Presiden Sudan Selatan dan kepala kelompok pemberontak utama negara itu menandatangani perjanjian gencatan senjata akhir dan pembagian kekuasaan pada Minggu serta memuji masa perdamaian baru, yang dirindukan di negara tersebut.

"Saya mengimbau siapa saja, sebagai pemimpin Sudan Selatan, bahwa persetujuan yang kita tandatangani hari ini hendaknya akhir dari perang dan pertikaian di negara kita," kata Presiden Salva Kiir.

Mantan Wakil Presiden Sudan Selatan dan pemimpin pemberontak Riek Machar mengatakan setelah penandatangan itu, "Hari ini kita rayakan, bukan hanya di Sudan Selatan, tetapi di seluruh dunia."

Sudan Selatan merdeka dari Sudan pada 2011, tetapi perang saudara pecah dua tahun kemudian antara pemerintah, yang dipimpin Kiir, dan gerakan pemberontak pimpinan Machar.

Perang itu, yang disulut persaingan pribadi dan suku, membunuh puluhan ribu orang, mengakibatkan sekitar seperempat penduduk Sudan Selatan, yang berjumlah 12 juta jiwa, mengungsi dan menghancurkan ekonominya, yang sangat bergantung pada produksi minyak mentah.

"Sebuah perjanjian mengenai isu-isu menonjol telah ditandatangani dan perjanjian ini menunjukkan komitmen dari semua pihak kepada gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Sudan Al-Dirdiri Mohamed di televisi negara Sudan.

Sudan membantu menjadi penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perjanjian tersebut.

Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan pada Minggu, minyak akan dipompa dari kawasan Wahda di Sudan Selatan ke Sudan mulai 1 September.

"Akan ada keuntungan saudara Salva ... salah satu tujuan kita ialah kebutuhan menyelamatkan ekonomi Sudan Selatan karena telah mencapai level keruntuhan," kata dia di TV negara Sudan.

Perjanjian-perjanjian perdamaian yang diadakan sebelumnya hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pertempuran para pihak yang konflik mulai kembali. Kiir telah menyalahkan pengaruh asing di balik konflik tersebut.

"Pemerintah saya dan saya tahu konflik di Sudan Selatan telah mengakibatkan beban keuangan dan politik," ujar Kiir yang dikutip Reuters.

"Kita harus menerima bahwa perang di dalam negeri tak punya arti apa-apa dan mengakibatkan penderitaan atas kita dan keluarga kita serta telah membunuh ratusan anak-anak muda, menghancurkan ekonomi kami dan membuat kita terpecah-pecah."

Machar mengatakan, "Tidak ada pilihan selain perdamaian. Kita harus fokus setelah tahap ini mengenai pelaksanaan perjanjian, bahwa jika kita semua tidak melaksanakan, kita akan mengalami kegagalan." (ant/ais)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...