Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sebanyak 2/3 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menyumbangkan kaum intelektual di Jawa Timur. Kaum intelektual tersebut berasal para mahasiswa maupun lulusan mahasiswa dari universitas sehingga melahirkan masyarakat Jatim yang cerdas dan berakhlak mulia

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan sambutan dihadapan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Pembukaan Rakernas Lembaga Pendidikan PGRI  di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis (6/9). 

Dikatakannya, kaum intelektual di Jatim telah memberikan warna positif bagi pembangunan di Jatim. Saat ini jumlah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jatim sebanyak 10 universitas sedangkan jumlah PTS sebanyak 326 universitas.

Dari jumlah itu, lanjut Pakde Karwo jumlah mahasiswa di Jatim sebanyak 721.682 orang terdiri dari mahasiswa PTN sebanyak 209.463 orang dan PTS sebanyak 512.219. "Kehadiran Bapak Presiden di Jatim sangatlah tepat untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, karena sebanyak 2/3 kaum intelektual berasal dari PTS di Jatim," ujarnya.

Tingkatkan Kualitas dengan IT

Sementara itu, dihadapan ribuan mahasiswa yang hadir, Presiden Jokowi mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT). Terlebih, saat ini telah terjadi Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri 4.0, tambahnya merupakan perpaduan antara teknologi, ilmu pengetahuan yang mengedepankan akses dan kecepatan. Maka, generasi muda harus segera untuk menyesuaikan diri. "Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapi Revolusi Industri ke 4.0. Apakah kita ditinggal ataukah melompat jauh seiring dengan perkembangan itu," terangnya.

Diakhir arahannya, Kepala Negara menegaskan, bahwa meskipun teknologi tumbuh secara cepat namun generasi muda tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa yang besar. "Sebagai kaum intelektual mahasiswa harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seiring dengan era teknologi.  Kita harus sadar bahwa Indonesia adalah negara besar yang mempunyai potensi maupun kekuatan yang luar biasa," tegasnya. 

Terkait PGRI, Presiden menyatakan, bahwa PGRI lahir dari perjuangan Bangsa Indonesia. Peranan PGRI sangatlah strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden berharap, PGRI terus mampu menjadi organisasi yang dapat mencetak kaum intelektual.  Terutama, mencetak generasi muda kader anak didik bangsa.  "Terima Kaaih PGRI teruslah berjuang dan isi kemerdekaan melalui pendidikan nasional," tutupnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifudin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Timur. (min)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Warga Kaliploso, Kecamatan Cluring, Banyuwangi punya cara unik untuk mengangkat potensi desanya. Mereka menggelar Kaliploso Horti Carnival (KHC) dengan mengarak hasil panen buah, pada Senin (10/9/2018).

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melepas karnaval unik tersebut. Setiap Rukun Warga (RW) menampilkan kreasinya, mengarak gunungan yang berisi hasil bumi serta memperagakan pakaian-pakaian karnaval yang didesain dari aneka bahan dari hasil pertanian.

Buah-buahan seperti jeruk, buah naga, wortel, tomat, jagung, labu, nanas, pisang, dan pepaya, hingga aneka sayuran seperti terong, bunga kol, kacang panjang dijadikan aksesoris pakaian para peserta.

Ada juga busana dari pelepah daun kelapa yang dikombinasikan dengan aksesoris unik dari cabai merah yang dirangkai apik menjadi kalung.

Ada juga yang mengkreasikan busana dari daun nangka yang dilipat dan ditata rapi yang dikombinasikan dengan topi dari bunga dan dedaunan. 

Sebagian peserta mengarak hasil bumi dengan tandu, sementara sebagian yang lain mengaraknya menggunakan mobil hias. "Semua busana dan gunungan yang ditampilkan hari ini adalah murni hasil kreativitas warga desa. Menariknya, ini adalah swadaya warga yang bergotong royong membuat gunungan dan kreasi busana berbahan buah dan sayuran," kata Kepala Desa Kaliploso, Rudi Hartono.

Sementara itu, Bupati Anas mengaku sangat bangga dengan kreativitas warga Kaliploso. "Mengangkat potensi hortikultura dalam sebuah karnaval, ini baru pertama di Banyuwangi. Apalagi ini hasil gotong royong dan swadaya warga. Saya sangat mengapresiasi warga Kaliploso," kata Anas. 

Bupati Anas menambahkan, dengan kemasan yang terus ditingkatkan, ajang ini bisa menjadi daya tarik wisata baru di Banyuwangi. "Jika Kaliploso Horti Carnival ini digelar dengan jadwal yang teratur, bisa jadi atraksi yang menarik bagi wisatawan. Tidak menutup kemungkinan ke depan kita masukkan dalam agenda Banyuwangi Festival," kata Anas. 

KHC diikuti ratusan warga Desa Kaliploso dari segala usia. Mulai anak-anak hingga orang tua terlihat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut.

Salah satu warga, Soleh mengaku senang dengan kegiatan tersebut karena bisa memperkuat kebersamaan, sekaligus memacu dia berkreasi.

"Saat membuat gunungan, kita mikir bareng-bareng modelnya. Sayur dan buah apa yang pas untuk ditata. Seru. Lalu kita menatanya bareng-bareng. Belum lagi kita mikir pakaian kita, jadinya senang ada acara ini," kata Soleh. (def)

Monday, 10 September 2018 20:53

Fadli Zon Terima Siswa MAN 2 Bogor

Jakarta - Sebanyak 350 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Senin (10/9/2018). Kehadiran para siswa ini, selain ingin mengetahui mekanisme kerja di parlemen, sekaligus juga ingin mengenal lebih jauh sosok Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Bertempat di Ruang KK 2 Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Fadli menerima para siswa dengan bahagia dan hangat. Bercerita tentang masa kecilnya tinggal di Bogor sampai berkarir di DPR RI jadi cerita penuh inspiratif bagi para siswa MAN 2 Bogor.

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan seputar Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan komisi-komisi yang ada di DPR RI dengan wilayah kerjanya masing-masing. Tiga fungsi yang dimiliki DPR RI juga tak luput dijelaskan Fadli kepada para siswa kelas 12 MAN 2 tersebut.

Dipaparkan Fadli, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Tapi, untuk soal pemilihan Presiden langsung, Indonesia menjadi kampiunnya di dunia. Penjelasan soal politik dan ruang lingkup DPR RI menjadi penambah wawasan bagi para siswa yang kelak mungkin akan terjun ke dunia politik

Dan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti, akan serempak dilakukan antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Para siswa MAN diimbau Fadli harus mengerti perkembangan politik terkini di Tanah Air. Selain itu, Fadli juga bercerita tentang perjalanan hidupnya yang sangat menggugah para siswa. Sebagai anak yatim sejak duduk di SMP, ia harus membiayai hidupnya sendiri

Prestasi akademiknya juga mentereng hingga ia ikut pertukaran pelajar di Amerika. Kisah gemilang Fadli itu selalu mendapat tepuk tangan para siswa yang kagum. Hingga akhirnya ia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus mewakili masyarakat Kabupaten Bogor yang merupakan daerah pemilihannya sendiri.

Monday, 10 September 2018 20:45

Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh Kementerian dan Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membacakan salah satu kesimpulan rapat konsultasi DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2019).

Fahri menambahkan, pihaknya juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan kepemimpinan yang lebih solid. “Yang memastikan keterpaduan data, keterpaduan rencana penanganan dan keterpaduan didukung pembiayaan penanganan dampak gempa,” jelasnya.

Kemudian, DPR RI juga meminta agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. “Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek  sampai dengan jangka panjang,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Lebih lanjut, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembanguna hunian sementara (Huntara) dan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah dapat mengatur agar huntaran menjadi rumah tumbuh yang  pada waktunya menjadi permanen.

Terakhir, DPR RI meminta agar dana bantuan stimulan segera ditransfer sementara yang sudah ditransfer ke masyarakat dapat segera digunakan secara swakelola. “Sehingga tidak tersimpan lama di rekening. Dapat menjadi modal masyarakat untuk membangun tempat tinggalnya,” tutup politisidapil NTB itu.(sam)

Malang (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar semua calon legislatif dicek bobot, bibit, dan bebetnya. 

Ini penting dilakukan untuk mengetahui detail historinya termasuk asal pendapatan yang diperoleh, seperti yang diterapkan di negara-negara maju.

“Permasalahan di DPRD Kota Malang ini di sisi integritas. Karena itu saya akan diskusi dengan Korsup KPK dan pimpinan partai untuk melakukan pengecekan histori pada tiap calon legislatif,” ungkap Pakde Karwo pada acara Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa Keanggotaan 2014-2019 di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (10/09).

Pakde Karwo menjelaskan, permasalahan integritas tidak bisa diganti dengan sistem teknologi informasi. Oleh sebab itu, tokoh agama dan ulama perlu dilibatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. 

“Selain tokoh agama, media sebagai pilar keempat demokrasi juga harus mampu memberikan apraisal atas calon yang diajukan di legislatif,” terang orang nomor satu di Jatim ini.

Terkait kasus yang terjadi di DPRD Kota Malang, Pakde Karwo merasa prihatin karena berdampak  pada penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Apalagi, bekerjanya anggota DPRD ditentukan oleh pemenuhan “quorum” yang dihitung dari keseluruhan jumlah anggota DPRD yang ada. 

“Tidak terpenuhinya quorum di DPRD Kota Malang ini menimbulkan stagnasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk mengurangi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan di Pemkot alang maka dilakukan percepatan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang. Hal ini sesuai dengan arahan Mendagri yang merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014. 

“Pelantikan hari ini berjalan dengan baik berkat kerja keras satgas PAW yang terdiri dari pimpinan partai, KPU, jajaran Pemkot Malang, dan Pemprov Jatim,” tukas Pakde Karwo.

Pakde Karwo berharap, para anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik segera melakukan tugas dan fungsinya. Khususnya dalam penetapan rancangan peraturan daerah P-APBD 2018 dan APBD Tahun 2019. 

“Saya minta anggora DPRD Kota Malang yang baru bisa memberikan kepercayaaan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terutama dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.

Mendagri Apresiasi Kinerja Gubernur Jatim

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri/Mendagri RI Tjahjo Kumolo SH mengpresiasi kinerja Gubernur Jatim Pakde Karwo dalam mengatasi kasus DPRD Kota Malang. Apalagi, konsolidasi dengan partai politik, KPU dan pemda terkait dilakukan dalam waktu yang singkat dan efektif.

“Atas nama Kemendagri saya memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim khususnya pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani kasus ini,” ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, PAW anggota DPRD Kota Malang penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, untuk mempercepat pengambilan keputusan politik pembangunan Kota Malang. 

“Pemda dan DPRD itu satu kotak yang bertugas menyusun perda-perda fungsi pengawasan dan dalam mengorganisir aspirasi masyarakat,” terangnya.

Mendagri berpesan, agar semua anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik memahami pengarahan Gubernur Jatim Pakde Karwo. 

Disamping itu, juga harus mengerti tentang area rawan korupsi. Area tersebut diantaranya menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah bansos, penerimaan retribusi dan pajak dan pengadaan barang dan jasa. 

“Pemerintah dan anggota dewan harus saling mengisi, mengawasi dan bersama-sama memperjuangkan aspirasi daerah,” imbuhnya.

Dalam rangka memerangi korupsi, Mendagri Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi. 

Hal ini penting dilakukan karena jika sampai terulang kasus yang sama maka banyak pihak dirugikan termasuk diri yang bersangkutan, keluarga, masyarakat, pemerintah dan partainya. 

“Intinya kembali ke diri kita karena secara sistem semua sudah diatur dengan baik. Karena itu masyarakat termasuk media harus ikut mengawasi,” tegasnya.(ko/med)

 

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo masih akan berakhir pada 12 Februari 2019.

“Banyak kalangan yang bertanya sampai kapan Gubernur Jatim Soekarwo bersama pasangannya, Saifullah Yusuf menjabat sehingga perlu dijelaskan,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Bahkan, lima bulan menjelang masa jabatannya berakhir, aktivitas Gubernur Jatim justru semakin meningkat, termasuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Begitu juga dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang mendampinginya selama dua periode (10 tahun) bersama-sama membagi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Jatim.

Beberapa kegiatan akhir pekan ini, kata dia, tidak pernah berhenti setiap harinya, seperti mendampingi Presiden RI Joko Widodo di Surabaya pada Kamis (6/9), kemudian keesokan harinya sudah berada di Aceh untuk memberangkatkan Tim Ekspedisi Jalur Darat bersama Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lalu, pada Sabtu (8/9), Gubernur Jatim menandatangani dan menyerahkan langsung SK PAW 40 anggota DPRD Kota Malang sehingga bisa dilakukan proses pelantikan yang dijadwalkan Senin (10/9).

“Beliau (Soekarwo) akan hadir langsung di Malang dalam posisinya sebagai wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi bersama Mentwri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo,” ucapnya.

Tak itu saja, beberapa waktu lalu Gubernur juga menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin atas kontribusinya dalam membangun dan menerapkan SAKIP pada Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim.

Aries yang baru saja dilantik pada 31 Agustus 2018 itu juga menjelaskan, menjelang akhir masa jabatan pada Februari tahun depan, Pakde Karwo masih memiliki tanggungan bersama jajarannya menyiapkan peringatan Hari Pers tingkat Nasional 2019 sebagai tuan rumah.

“Selain beraktivitas seperti biasanya, Gubernur bersama DPRD Jatim sedang menyiapkan APBD 2019 sehingga pada November dapat disahkan untuk mendukung kegiatan Pemprov tahun 2019 dengan Gubernur baru nantinya,” katanya. (ais)

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menyerahkan 40 Surat Keputusan/SK Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang kepada Sekretaris Daerah Kota Malang. SK PAW tersebut untuk 40 anggota DPRD dari 10 partai  yang memasukkan perwakilannya di DPRD Kota Malang, diantaranya PDIP, Gerindra, Hanura, dan Golkar.

“Semua berkas sudah saya tandatangani dan distempel basah. Selanjutnya, pak Plt. Walikota, pak Sekda, pak Sekwan dan para pimpinan dewan untuk menyiapkan mekanisme pelantikannya Senin mendatang,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim usai rapat Konsolidasi PAW DPRD Kota Malang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (08/09).

Ditambahkan, penentuan pimpinan dewan, fraksi,  komisi dan kelengkapan dewan lainnya seperti badan musyawarah akan dilakukan secara mutatis mutandisnya. Dengan demikian, usai pelantikan semua anggota dewan sudah bisa langsung menjalankan tugasnya masing-masing.

Pada saat pelantikan nanti, lanjutnya, para anggota DPRD hasil PAW ini juga akan melakukan penandatanganan pakta integritas. Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 13.00 WIB.

Apresiasi Kinerja Satgas

Atas terselesaikannya 40 SK PAW DPRD Kota Malang, Pakde Karwo menyampaikan apresiasi atas kinerja satgas PAW yang telah dibentuk pada Rabu lalu. Anggota satgas ini terdiri dari pimpinan partai, KPU, jajaran Pemkot Malang, dan Pemprov Jatim. “Terimakasih atas kerja keras semua tim, sehingga dalam waktu tiga hari SK PAW ini bisa terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Pakde Karwo, kinerja cepat tersebut menunjukkan bahwa sistem partai dan birokrasi berjalan dengan sangat baik. Apalagi, usai kegiatan rapat ini, jajaran Pemkot juga terus rapat dengan pimpinan partai dan pimpinan dewan yang ada untuk mempersiapkan acara pelantikan senin lusa. “Semua kerja keras ini dilakukan untuk mempercepat proses sehingga roda pemerintahan bisa berjalan kembali dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” pujinya.

Hadir dalam pertemuan di gedung negara Grahadi ini, antara lain dari jajaran provinsi yakni ketua KPU, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim, dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim. Sementara itu, dari jajaran Kota Malang a.l. Plt Walikota Malang Sutiaji, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Sekda Kota Malang Wasto, MH, Ketua KPU Kota Malang, Kabag. Pemerintahan dan Kabag. Hukum. (kh)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Jaringan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Jangkar Bumi) mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
 
Ketua Umum Jangkar Bumi Ahmad Iman mengatakan dukungan terhadap Jokowi merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja Jokowi selaku petahana dalam rangka perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 
 
"Pak Jokowi selama periode 2014-2019 banyak membuat program yang memihak terhadap TKI," kata Ahmad Iman di depan awak media di Jakarta, Minggu.
 
Misal, kata dia, pengesahan UU Nomor 18 Tahun  2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adanya perlindungan jaminan sosial, program desa migran produktif, ketegasan diplomasi, optimalisasi fungsi BLK, KUR, dan PMI berbunga ringan dan program keberpihakan terhadap buruh migran dan mantan buruh migran.
 
Menurut Ahmad iman, Jangkar Bumi sudah terbentuk di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri ada di enam wilayah, yakni NTB, Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten.
 
"Di luar negeri kami ada perwakilan di Hongkong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei Darussalam," kata Ahmad Iman sebagaimana dilaporkan oleh AntaraNews
 
Ia berharap jika Jokowi  kembali terpilih bisa lebih memperhatikan kesejahteraan purna TKI dan memperkuat sistem perlindungan TKI di luar negeri. 
 
"Saya berharap ke depannya ada program yang konkret terkait pembinaan para purna TKI sebab biasanya selepas mereka pulang ke Indonesia kondisi ekonomi mereka kembali menurun," katanya.(kh)
Saturday, 08 September 2018 08:24

Jokowi Umumkan Erick Thohir Jadi Ketua Timses

Jakarta (KoranTransparnsi.com) – Meski dibidang politik belum teruji, namun Capres 2019 Joko Widodo-Ma’ruf Amin tetap menunjuk Erick Tohir sebagai ketua tim sukses nasional. Jokowi juga menunjuk Jusuf Kalla sebagai dewan pembina.

Pengumuman kedua tokoh tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi. Jokowi didampingi bakal cawapresnya, KH Ma’ruf Amin, saat menyampaikan pengumuman itu.

“Ketua Tim Kampanye Nasional adalah Bapak Erick Thohir,” ujar Jokowi di Posko Cemara, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018) malam.

Erick sendiri hadir langsung saat pengumuman. Para sekjen partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma’ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hadir.

Nama Erick sebelumnya menjadi yang terdepan untuk mengisi posisi ketua timses Jokowi. Sukses dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 sebagai Ketua Inasgoc jadi salah satu alasan penunjukan Erick.

Erick merupakan pria kelahiran 30 Mei 1970. Dia menempuh studi sarjana dan master di Negeri Paman Sam. Gelar Bachelor of Arts dia dapatkan dari Gelndale University, California, Amerika Serikat. Kemudian gelar Master of Business Administration dari California State University.

Tangan dingin Erick, yang juga dekat dengan dunia kaum milenial, bikin Jokowi kepincut. Kini Erick ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin. (sam/min)

 

Wednesday, 05 September 2018 08:53

Wakil Ketua PWI Jatim Teguh LR "Ngunduh Mantu"

SURABAYA (KoranTransparansi.com)  – Wakil ketua bidang kesejahteraan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Teguh Lulus Rachmadi-Endang Kusumawati menggelar resepsi pernikahan putra bungsu (dua bersaudara) Alvin Havianto (Alvin) di Islamic Center Jalan Dukuh Kupang Surabaya, Selasa
(4/9/2018) malam.

Alvin, panggilan akrap Alvin Havianto mempersunting kekasihnya Lidwina Ni Gusti AP Novianty (Wina) , putri dari pasangan Alex I Gusti Putu Subawa- Claudia Ni Ketut Sekarini.

Resepsi yang dimulai tepat pukul 19.00 tersebut berlangsung sangat meriah dengan iringen musik elektone dan MC Samsi. Hadir pula Kepala Biro Humas & Protokol Pemprov Jawa Timur Aries Agung Paewi lengkap dengan Kabag dan Kasubagnya, Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Pemprov Jatim Supratomo, Sudjono, mantan Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan. Dan beberapa pejabat dilingkungan Pemprov  Jawa Timur.

Selain itu juga sahabat sahabat PWI Hadiaman Santoso, Arifin BH, Ketua Stikosa-AWS DR Ismoyo Herdono, Pimpred Harian Bhirawa Nawang Esti, Sekretaris PWI Jatim Eko Pamudji, Amak Syarifudin, Dosen senior Stikosa AWS  Zainal Arifin dan puluhan wartawan lainnya.

Sedangkan penerima tamu Teguh LR sengaja menempatankan sahabat sahabatnya wartawan Pokja yang biasa ngepos di lingkungan PemprovJatim yang dikoordinasi Fiqih Arvani dan beberapa keluarga mempelai.

Selamat bahagia Mas Alvin-Mbak Wina .. (fir)

Page 9 of 593
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...