JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Komisi III DPR RI mengunjungi Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana persiapan dan strategi pengamanan menghadapi event internasional Asian Games 2018 yang akan dibuka pada 18 Agustus mendatang.
 
Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir saat menggelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya dan jajarannya serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (09/7/2018).
 
“Kami meminta penjelasan kepada Kapolda Metro Jaya secara komprehensif mengenai berbagai persiapan, kebijakan pengamanan, dan kendala yang dihadapi,” imbuh Kahar, saat memimpin pertemuan.
 
Politisi Partai Golkar ini juga menekankan perlunya berbagai operasi cipta kondisi sejak dini untuk menekan potensi gangguan keamanan jelang perhelatan akbar Asian Games di Ibu Kota Jakarta.
 
“Maraknya kasus jambret di Jakarta beberapa waktu lalu perlu direspon secara serius, agar tidak mencoreng citra keamanan Ibu Kota selaku tuan rumah Asian Games,” pinta legislator asal Dapil Sumatera Selatan I.
 
Menanggapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah Polda Metro Jaya menjelang event Asian Games harus terjaga dengan baik dan  menjadi fokus utama jajarannya.
 
“Sejak 4 Juli sudah dilakukan operasi cipta kondisi  dan diamankan 387 pelaku kriminal seperti preman, jambret, begal dan lain-lain. Ini salah satu upaya serius kami mengamankan ibu kota,” jelas Kapolda Metro Jaya dalam paparannya.
 
Sementara terkait kelancaran lalu lintas, pihaknya juga tengah gencar melakukan sosialisasi penerapan ganjil-genap yang diperluas wilayahnya dan diperpanjang masa berlakunya.
 
“Untuk itu kami juga memohon pengertian masyarakat atas ketidaknyamanan terkait kebijakan ganjil-genap demi mensukseskan event Asian Games,” pungkas Kapolda.
 
Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, serta sejumlah Anggota Komisi III DPR RI diantaranya Masinton Pasaribu, Risa Mariska, Adies Kadir, Bambang Heri Purnama, Muhammad Syafei, Hinca I.P Panjaitan, Muslim Ayub, Mohammad Toha, Aboe Bakar Al Habsy, Aditya Mufti Arifin, Ahmad Sahroni, Sarifuddin Sudding. (nov)
JAKARTA (KoranTrasparansi.com)  - Mengantisipasi cuaca panas selama musim haji mendatang , Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah perlengkapan yang akan dibagikan kepada jemaah haji reguler Indonesia. Perlengkapan ini disiapkan salah satunya untuk mengantisipasi cuaca panas di Arab Saudi. 
 
Kepala Pusat Kesehatan Haji Eka Jusuf Singka mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini bertepatan dengan musim panas di Saudi. Suhu udara di sana nantinya bisa mencapai 53 derajat celsius. 
 
"Untuk menghadapi risiko gangguan kesehatan, kami telah menyiapkan satu set perlengkapan, terdiri dari kacamata ultraviolet, payung, topi, botol minum, masker, dan semprotan untuk muka," terang Eka di Jakarta.
 
Dalam release yang diterima korantransparnsi.com Senin disebutkan kacamata hitam sebagai pelindung diri dari debu dan cuaca panas, masker alat pelindung diri juga," sambungnya.
 
Menurut Eka,  sebagian perlengkapan akan dibagikan saat jemaah di embarkasi Tanah Air. Misalnya, botol air minum dan semprotan air. "Saat di embarkasi,  kami juga akan membagikan cream atau balsem penghilang rasa pegal," tuturnya.
 
Sedang sebagian perlengkapan lainnya,  akan dibagikan di hotel jemaah,  Makkah atau Madinah,  saat kegiatan penyuluhan kesehatan. "Kami juga siapkan doorprize bagi jemaah saat kegiatan penyuluhan di hotel," terangnya.  
 
Selain itu, Kemenkes juga telah menyiapkan 20.400 sandal. Sandal ini akan diberikan kepada jemaah yang kehilangan sandal saat di masjid, baik Masjidil Haram maupun Nabawi.
 
"Ada yang kehilangan sandal di masjid pulangnya nggak pakai alas kaki apa-apa, jalan di aspal yang panas, ya melepuh kakinya," cerita Eka.
 
Eka menambahkan,  tim kesehatan haji 2018 akan menyediakan 70 ton obat-obatan dari berbagai macam jenis penyakit untuk mengantisipasi jika jamaah haji mengalami gangguan kesehatan.
 
"Obat-obatan saluran pernapasan, flu, batuk, obat jantung ada, hipertensi ada. Pengganti cairan juga ada. Semua yang dibutuhkan oleh jemaah haji, yang diperlukan untuk semua penyakit," tandasnya. 
 
Ditambahkan Eka, Kemenkes saat ini juga tengag menyiapkan layanan Klinkk Kesehatan Haji Indonesia di Bandara Jeddah. Saat ini,  layanan tersebut masih dikoordinasikan dengan Kantor Urusan Haji (KUH)  KJRI di Jeddah.(min)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Setiap bakal calon legislatif (bacaleg)  diwajibkan untuk memeriksakan kesehatanya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan, Banyuwangi.

SUARABAYA (KoranTransparansi.com) - Penerapan e-Government di Kota Surabaya ternyata menjadi perhatian Kabupaten/Kota di Indonesia. Hari ini Pemkot juga mendapat kunjungan dari Benchmarking Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan 110 Badan Pengembangan SDM Provinsi DKI Jakarta.

Rombongan Diklat Kepemimpinan DKI Jakarta  terdiri 15 diterima Kominfo Pemkot Surabaya. 

Cahyo Utomo, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, mengatakan, dalam E-Government paling utama adalah ketersediaan infrastruktur jaringan dan proses perizinan sangat diminati masyarakat. 

Masyarakat bisa mengakses langsung melalui Surabaya Single Window (SSW) di ssw.surabaya.go.id. Melalui aplikasi tersebut, segala perijinan bisa diakses dengan mudah, masyarakat juga bisa memonitor sendiri sampai di mana progres perizinannya.

Dalam menjalin komunikasi dengan publik, Cahyo menambahkan Pemkot Surabaya memiliki inovasi yakni media center, warga dapat memberikan masukan, kritik dan saran melalui berbagai saluran baik telepon, sms maupun portal media sosial.

Pemkot Surabaya juga memiliki layanan tanggap darurat 112, Pemkot dapat secara cepat menangani laporan bencanadengan layanan tanggap darurat 112. Command Center 112 juga dapat diakses kapan saja dan bebas pulsa. Masyarakat dapat melaporkan segala jenis keluhan dari Kebakaran, Banjir, serta bencana tidak terduga lainnya. Laporan kejadian bencana tersebut akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan respon time 7,4 menit.(den)

Jakarta (KoranTransparansi.com) -  Kalau tidak memiliki uang yang cukup, pemerintah provinsi tidak perlu mengajukan menjadi tuan rumah  Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasioanal. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan ada tiga parameter yang harus dipenuhi jika ingin daerahnya ditunjuk penyelenggara MTQ.

Ada tiga parameter untuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2020 yaitu kesiapan sarana prasarana, daya dukung pendanaan dari Pemda dan Pemprov, dan kapan terakhir kali menjadi tuan rumah. Demikian Menteri Agama di Jakarta.

Untuk penyelenggaraan tahun 2018 sudah dipastikan di Medan. Sementara untuk MTQ berikutnya  ada empat calon tuan rumah,  yaitu  Kalteng, Kalsel,  Riau,  dan Sumbar. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dari empat provinsi yang mengajukan diakuinya belum ditentukan provinsi mana yang menjadi tuan rumah. Intinya, provinsi yang belum mendapat kesempatan menjadi prioritas. "Semakin lama semakin diprioritaskan,” kata Menag saat menerima Wakil Gubernur Sumatera Barat di Jakarta

Ditegaskan Menag Lukman, penetuan tuan rumah MTQ Nasional tahun 2020 akan dilakukan dan diumumkan pada MTQ XVII di Medan. Bagi provinsi yang sudah siap menjadi tuan rumah, Menag Lukman mempersilahkan untuk mengajukannya dan berbicara teknis detailnya dengan Dirjen Bimas Islam dan Karo Umum Kementerian Agama.

Sebelumnya, Wagub Sumbar Nasrul Abit menyampaikan maksud kunjungannya untuk memaparkan kesiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah MTQ nasional tahun 2020.

“Sumatera Barat (Sumbar) sudah memiliki hotel-hotel kurang lebih sebanyak 4000 kamar. Masjid raya sudah selesai, sebagai pusat MTQ nya nanti,” kata Nasrul Abit.

Bahkan, lanjut Nasrul Abit, Perguruan Tinggi yang ada di Sumbar juga mempunyai masjid-masjid yang bagus. Ada 20 masjid di kota Padang, dan semua ada 636 masjid di Sumbar yang reresentatif untuk dijadikan tempat perhelatan MTQ.

“Mulai tahun 2019 ini, sudah kita anggarkan untuk biaya MTQ tahun 2020,” tambah Nasrul Abit.

Objek wisata di Sumbar juga banyak,  lebih dari 20 lokasi. Nantinya, pemerintah akan mempersiapkan semua kendaraan untuk berkunjung, seperti ke Pantai Mande, Harau, Kamang. Di Sumbar, peserta MTQ juga bisa menikmati sate dango-dango.

Tampak mendampingi Wagub Sumbar, Kanwil Sumbar H Hendri, Ketua MTQ Sumbar Damri Tanjong, Kasi MTQ Sumbar Yusran L.(rom)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Ratusan pejabat eselon dua dan tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS), melaporkan harta kekayaan mereka pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/7).

Mulai dari kepala bidang (kabid), kepala bagian (kabag), camat, dan kepala Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan kekayaan mereka. 

Bertempat di kantor  Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) terdapat 204 pejabat, dengan rincian 23 kepala SKPD, 25 camat, 9 kabag, dan 147 pejabat eselon 3 non kepala SKPD. Mereka melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). 

"Saat ini berdasarkan undang-undang, semua pejabat eselon tiga dan dua, wajib melaporkan harta kekayaan pada KPK. Baik itu harta benda bergerak maupun tidak bergerak," kata Sih Wahyudi, Kepala BKD Banyuwangi. 

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pada KPK saat ini melalui sistem online e-LHKPN. Selain harta kekayaan juga wajib dilaporkan, gaji, honor, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). "Semua laporan harus rinci dilampirkan bukti-bukti administrasi. Misalnya rumah atau tanah harus dilampirkan sertifikat. Demikian juga laporan lainnya," papar Sih Wahyudi. 

Sih Wahyudi mengatakan, untuk tahun ini mekanisme pelaporan berbeda dari tahun sebelumnya. Apabila tahun sebelumnya menggunakan cara manual, kini melalui e-LHKPN. "Semuanya terhubung langsung ke KPK. Tiap pelapor akan diberikan username dan passoword dari KPK. Setelah itu muncul form-form yang harus diisi," jelas Sih Wahyudi. 

Nilai harta kekayaan ini bersifat rahasia. Hanya pelapor dan KPK saja yang tahu. Meski rahasia, para pejabat wajib mengisi sesuai dengan kenyataan. "Harus diisi seuai dengan kekayaan yang dimiliki. Kalau tidak sesuai resiko tanggung penumpang, karena hanya KPK dan pelapor yang tahu. Saya saja tidak tahu berapa nilai kekayaan masing-masing pejabat," ungkap Sih. 

Pelaporan LHKPN dilakukan pada tiga kali. Pertama saat pertama kali menjabat jabatan baru. Kedua, laporan tahunan yang dilaporkan setiap tahun meliputi penambahan dan pengurangan kekayaan, atau tetap. Ketiga, laporan menjelang pensiun. 

Sih Wahyudi menjelaskan, untuk eselon empat, juga wajib melaporkan harta kekayaan. Bedanya, eselon empat mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). "Tapi bedanya, LHKASN ini hanya diberikan pada bupati," tandasnya. (ari)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Upaya untuk pemerataan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi online menggunakan koordinat rumah berbasis geospasial pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Cara ini dilakukan oleh Banyuwangi untuk mempertajam sistem zonasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14/2018 tentang PPDB.

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mengatakan anggota DPR mulai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat hendaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur soal pemanggilan anggota dewan harus melalui rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Meskipun soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 UU MD3 itu sudah melalui berbagai pertimbangan, menurutnya sudah menjadi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak.

“Kita menghormati putusan MK yang menyatakan pemanggilan Anggota DPR hanya dengan izin Presiden, karena memang merupakan kewenangan MK untuk menguji UU apakah bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak," papar Sarmuji, anggota DPR RI dari Dapil Jatim itu dalam rilisnya, Selasa (03/7/2018). 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, putusan MK harus dijalankan. Walaupun menurut dia, soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 itu sudah melalui berbagai pertimbangan dari pihak penyusun UU.

“Pembuat UU tidak bisa berkata lain selain menerima putusan MK, meskipun sewaktu membuat UU sebenarnya sudah memperhitungkan banyak aspek,” jelas Sarmuji.

Atas putusan MK tersebut, maka Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang berbunyi pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum harus lewat izin Presiden dan MKD tak berlaku lagi. Pemanggilan anggota dewan hanya berdasarkan izin Presiden.

“Tidak perlu ada revisi terbatas, karena pasca putusan MK yang berlaku adalah norma putusan MK. Revisi MD3 nanti akan dilakukan tidak secara parsial, melainkan secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan,” papar Sarmuji.(sam)

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tingkat Kabupaten itu, kini dipantau langsung oleh Kepala Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura Jawa Timur AKBP Fadilah Zulkarnain.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni menyampaikan. Bahwa, dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz). 

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim tingkat Kabupaten Sumenep mendapat pengawalan langsung dari Polres Sumenep, Madura.  Kapolres Sumenep AKBP Fadilah Zulkarnain, juga turun lapangan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni mengungkapkan  dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz).

 

Kapolres Sumenep (KoranTransparansi.com) - Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tingkat Kabupaten itu, kini dipantau langsung oleh Kepala Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura Jawa Timur AKBP Fadilah Zulkarnain.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni menyampaikan. Bahwa, dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz). 

Sumenep (KoranTransparansi.com) - Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim tingkat Kabupaten Sumenep mendapat pengawalan langsung dari Polres Sumenep, Madura.  Kapolres Sumenep AKBP Fadilah Zulkarnain, juga turun lapangan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

Kasubag Humas Polres Sumenep, Iptu Joni mengungkapkan  dalam menjaga keamanan rekapitulasi penghitungan suara, Polres Sumenep menerjunkan sedikitnya 210 personel ditambah dengan 55 personel dari Kodim 0827, juga dari Satpol PP dan Dishub setempat.

Kasubag Humas Polres Sumenep menyampaikan, bahwa Personel pengamanan tidak hanya dari polres, tetapi juga dari TNI sebanyak 50 orang. Jadi total pengamanan 265 personel gabungan polisi dan TNI. Itu masih ditambah dengan Satpol PP. Rabu 04/07/2018.

Digelarnya rapat pleno terbuka tersebut, dimulai pukul 08.45 WIB dengan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon yang berlaga pada Pilgub Jatim. penghitungan tersebut bertempat di Jl. Raya lenteng, Islamic Center sumenep.

“sebelum pelaksanaan rekapitulasi manual, pihaknya terlebih dahulu melakukan sterilisasi lokasi. Termasuk di pintu masuk, juga dilakukan penjagaan" tambahnya.

Kami melakukan pengamanan dengan sistem terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dilakukan oleh anggota berseragam, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan anggota tanpa baju dinas” tuturnya.

“dari pantauan di lokasi rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung aman. Sejumlah PPK sudah membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan" tutupnya (fidz).

Page 6 of 570
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...