Perlu data yang valid

Terhadap keberhasilan Gubernur Jawa Timur  Soekarwo dibidang peternakan tersebut anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Pranaya Yudha mengakui bahwa Jawa Timur menjadi barometer peternakan secara nasional. Produksisapi dan daging sapi melimpah.

“Cukup beralasan kalau kemudian Gubernur mengeluarkan statemen penolakan terhadap daging impor. Stok sapi Jawa Timur melimpah. Itu saya sepakat,” tegas Yudha panggilan akrapnya ketika dikonfirmasi di kantornya Jalan Indrapura Surabaya.

Keberpihakaan kita harus jelas. Artinya, gubernur harus  memikirkan rakyatnya. Bulan ramadhan, lebaran, tahun baru dan Idul Qurban adalah hari baik bagi peternak Jawa Timur. Saatnya mereka menikmati keuntungan.

Selain itu, program nasional Upsus Siwab harus menjadi pemicu sekaligus memperkokoh posisi Jawa Timur secara nasional."Opsus Siwab bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak di Jawa Timur," 

Anggota DPRD paling muda ini menyatakan,  kendala yang selalu ada adalah pendataan yang kurang valid antara data jumlah populasi ternak (populasi surplus) dan data jumlah ternak siap potong. Data pemotongan di RPH sekarang ini trennya menurun sejak tahun 2012 meski dalam skala nasional masih yang tertinggi dan tebaik.

Temuan kami dilapangan banyak faktor mengapa cenderung menurun. Penyebabnya adalah jumlah populasi mayoritas milik rojokoyo, perlu adanya pengendalian pemotongan ternak betina produktif sekaligus solusinya agar peternak rojokoyo bisa hidup tanpa harus memotong ternak betina produktif.

Dan faktor ketiga, perlunya diadakan kebijakan inovatif jangka panjang seperti mengoptimalkan RPH RPH yang sudah ada untuk mengelola bisnis penggemukan sapi siap potong.

Disnak Jawa Timur, perlu serius mengkonsep dan menjalankan BUMD yang fokus masalah pembibitan ternak untuk ketersediaan jumlah ternak siap potong dan stabilitas harga daging.

Menjawab pertanyaan perlunya subsidi angkutan untuk menekan tingginya harga daging, Prana Yudha mengatakan, eksekutif dan legislatif memang perlu mendiskusikan ini.

Sepanjang itu benar benar memberikan manfaat untuk untuk masyarakat Jawa Timur, bisa dilakukan. Sebab jangan sampai angkutannya disubsidi, tapi sapinya dibawa keluar provinsi. Jadi yang disubsidi hanya yang beredar di Jawa Timur saja.

Subsidi angkutan itu bisa dilakukan kalau untuk antar Kota/Kabupaten dalam provinsi. Karena dananya bersumber dari APBD, maka peruntukannya juga untuk rakyat Jawa Timur. Namun yang paling urgen untuk saat ini adalah pendataan yang harus benar benar valid.

Pendataan dan penataan itu mulai dari jumlah sapinya, pembuntingan setiap tahunnya, dasar pembentukan BUMD,RPH. Semuanya harus ada dasar hukumnya. kata Yudha. (Amin Istighfarin)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Drs. H Akhmad Munir mendapat dukungan penuh dari para ketua PWI Kabupaten/Kota di Jatim untuk maju sebagai calon ketua umum PWI Pusat yang akan dihelat di Solo 27-30 September 2018 nanti.

Sebanyak 22 ketua PWI Kabupaten/Kota itu menilai Munir memiliki kapasitas untuk menjadi Ketum PWI Pusat. “Kami sepakat mendukung Pak Munir menjadi Ketum PWI karena kami melihat Pak Munir sukses memimpin PWI Jatim seperti sekarang ini,” kata Ahmad Rivai, Ketua PWI Sumenep, Jumat (14/9/2019).

Selain mendapat dukungan dari Ketua PWI Kabupaten/Kota di Jatim, Munir juga mendapat dukungan penuh dari pengurus harian PWI Jatim.

“Saya pikir Pak Munir harus kita dukung untuk menjadi ketua PWI Pusat periode lima tahun ke depan. Dia bisa dan kami di sini sudah melihat kinerjanya. Apalahi sekarang Pak Munir berkarir di Jakarta sebagai salah satu direktur di LKBN Antara,” kata Lutfil Hakim, Wakil Ketua Bindang Kerjasama, PWI Jatim, Jumat.

Untuk menyukseskan Munir sebagai ketua umum PWI Pusat ini, salah satu tim sukses, Ainur Rohim yang juga Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Pendidikan, menceritakan ihwal munculnya keinginan PWI Jatim untuk mengusung maju dalam kongres PWI di Solo nanti.

Menurut Ainur, nama Munir akan mampu membawa PWI menjadi lebih baik lagi sebagai organisasi profesi wartawan di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Organisasi, Machmud Suhermono menjelaskan, Munir maju dalam pemilihan ketua umum PWI Pusat tanpa sebuah deklarasi layaknya dukung-dukungan. “Namun, kami memiliki strategi bagaimana menjadikan Munir sebagai Ketum PWI Pusat,” kata Machmud.

Akhmad Munir menyatakan siap maju dalam pemilihan Ketua Umum PWI setelah melihat begitu besar dukungan dari teman-temannya sesama wartawan. Menurutnya, PWI sebagai wadah profesi wartawan terbesar di Indonesia, PWI semakin diperhitungkan dunia internasional.

Ia mengakui sangat banyak yang perlu dibenahi terkait dengan organisasi PWI dari pusat sampai daerah, termasuk kesejahteraan dan perlindungan bagi wartawan.  “Karena itu, saya menerima dukungan teman-teman dari PWI Provinsi lain, untuk maju dalam kongres nanti,” katanya. (mat)

Friday, 14 September 2018 05:49

Pendampingan WNI Wajib Digalakkan

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Seiring mencuatnya pemberitaan mengenai pencabutan vonis Warga Negara Indonesia (WNI) di bawah umur yang dibui di penjara orang dewasa di Australia, Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Ali menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri harus selalu sigap untuk bertindak memberikan pendampingan. 

Politisi Partai NasDem ini menyatakan, dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 tegas bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia di manapun mereka berada. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa apabila ada rakyat Indonesia diperlakukan tidak pantas maka negara harus hadir.

“Kejadian di Australia ini saya harap cepat atau lambat, Kementerian Luar Negeri harus merespons secara formal. Ini kejadian yang sudah seringkali terjadi dan saya rasa Kemenlu wajib bertindak secara proaktif terhadap Pemerintah Australia,” ujarnya saat ditemui Parlementaria seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TVRI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Politisi dapil Aceh ini bahkan mengecam tindakan aparat Australia yang selama ini memperlakukan WNI di bawah umur secara tidak layak. Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang dipublikasikan oleh Komnas Hak Asasi Australia, bahwa terjadi kesalahan prosedur memenjarakan anak-anak Indonesia bersama penjahat dewasa. 

“Yang jelas harus kita kecam satu tindakan terhadap satu tindakan kepada WNI kita yang diperlakukan dengan tidak betul. Saya yakin jika kita bisa bertindak tegas, maka Pemerintah Australia juga akan bertindak terhadap aparatnya yang semena-mena. Saya pikir itu harus dijadikan catatan oleh Kemlu,” tegas mantan Dubes Indonesia untuk Mesir tersebut.

Beberapa hari terakhir heboh pemberitaan mengenai Pemerintah Indonesia yang dituduh tidak membantu anak-anak Indonesia yang disebut secara tidak sah dijebloskan ke penjara dewasa di Australia bersama para penjahat kelas kakap. 

Colin Singer yang tengah bertugas sebagai pemantau penjara independen di Australia saat itu, kini turut membantu warga Indonesia yang dipenjara secara tidak sah antara 2008 dan 2011 itu untuk mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Australia.(sam/rom)

 

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menyampaikan, pihaknya mendukung penuh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk masuk dalam jajaran Top 500 World Class University. 

Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak menyamakan pengelolaan keuangan PTN-BH dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar PTN-BH dapat mengembangkan aset baik akademik ataupun non akademik untuk menjadi world class university.

Hal ini ia sampaikan ketika memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Universitas Arilangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur (13/9/2018).

“Jadi perlu ditekankan, PTN itu bukanlah profit center, ini adalah lembaga pendidikan yang berbadan hokum, jadi jangan disamakan dengan BUMN. Kita ingin keuangannya dikelola secara professional, sehingga bisa menarik investasi ke dunia pendidikan. Tapi kalau investasinya sudah diterima, ya jangan dialihkan ke tempat yang lain,” kata Djoko.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu adanya aturan atau regulasi yang tidak terlalu mengikat kepada PTN-BH, jika negara ini serius ingin membuat PTN-BH yang ada di Indonesia menjadi world class university. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini dosen-dosennya harus berkualitas.

“Dan yang kedua, sarana dan prasarananya terutama di bidang riset. Karena kita ini sangat kecil sekali anggaran di riset. Kalau kita mau mencapai itu, benahi dulu tenaga pengajarnya, sarana prasarananya, dan kesiapan pada universitasnya secara kelembagaan. Dan akreditasinya semua harus diatas A,” tegas Djoko.

Terkait usulan untuk adanya lisensi mengajar untuk tenaga pengajar di Indonesia, ia berpendapat saat ini usulan lisensi mengajar belum bisa diterapkan. Perlu ada kajian secara mendalam, mengingat saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga pengajar. Sehingga jika aturan lisensi diterapkan maka, Indonesia akan semakin kekurangan tenaga pengajar.

Namun politisi dapil Jawa Tengah itu menekankan, untuk tahap pertama sertifikasi kompetensi mengajar dinilai sudah cukup dan mendorong para pengajar untuk bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi, sehingga mampu mencetak generasi yang bisa membawa Tanah Air menjadi lebih baik.

“Mestinya untuk tahap pertama itu sertifikasi saja cukup, karena belum semua dosen-dosen kita bersertifikat. Tapi yang paling penting adalah kita harus menyiapkan dosen-dosen yang berkualitas. Beri pendidikan yang baik, beri beasiswa kepada mereka untuk pendidikan di luar negeri. Kalau masalah tuntutan untuk lisensi mengajar, sertifikasi mengajar sudah cukup dulu,” tutup Djoko. (sam)

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Masyarakat Jatim jatuh cinta dengan pendekatan humanis yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Drs. H. Machfud Arifin. Sebab selama kepemimpinannya, selalu mendahulukan azas manfaat yang humanis bagi masyarakat Jatim.

“Irjen Pol. Machfud Arifin memberikan tidak hanya kepastian hukum, keadilan, tetapi azas manfaat yang diutamakan bagi Jatim,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Malam Kenal Pamit Kapolda Jatim dari Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H. kepada Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (12/9) malam.

Selain itu, sosok Irjen Pol. Machfud Arifin, lanjut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, terus menjaga keharmonisan dengan Pemprov Jatim, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan Jatim yang aman dan nyaman.

Sehingga Masyarakat Jatim bisa ikut merasakan energi dari pola hubungan TNI Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Ada tradisi yang luar biasa di Jatim. Kekhasan Jatim itu egaliter, tidak ada jarak antara kita. TNI Polri sangat kompak dalam menjaga Jatim,” katanya sambil berharap kepada Kapolda Jatim yang baru Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si agar terus melanjutkan hal tersebut bagi Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, dengan jalinan komunikasi yang erat di kalangan Forkopimda Jatim, maka berbagai persoalan yang terjadi di Jatim bisa dicarikan jalan keluar terbaik.

Kalau para pimpinan masyarakat, baik di tingkat formal maupun non formal bersama-sama masyarakat ke arah yang tenang, damai dan sejuk, pasti menghasilkan sesuatu hal yang sangat positif dan bisa menjamin bahwa momentum pembangunan bisa berjalan baik dan lancar.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H. menyampaikan terima kasih kepada Pakde Karwo dan TNI yang ikut menjaga keamanan di Jatim. Bahkan kondisi tersebut dapat mewujudkan deflasi di Jatim saat Bulan Ramadhan dan Lebaran.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim yang baru Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si berharap bisa melanjutkan prestasi yang sudah diraih oleh Kapolda yang sebelumnya. (med)

 

 

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo dapat dibangun tanpa menggunakan  dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Konsepnya menggunakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Konsep tersebut mendapat dukungan pihak Toyo University Jepang.  Siang tadi, Direktur Asia Public Private Partnership (PPP) Toyo University, Prof. Sam Tabuchi datang menemui Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di pendopo Delta Wibawa, Rabu malam, (12/9). 

Prof. Sam Tabuchi yang datang bersama beberapa mahasiswanya juga memaparkan skema tersebut. Ia katakan skema tersebut telah diterapkan Negara-negara di dunia. Skema KPBU cocok diterapkan di negara berkembang. Seperti yang akan diterapkan oleh salah satu daerah di Indonesia yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Prof Sam Tabuchi katakan pihaknya akan membantu Kabupaten Sidoarjo melanjutkan skema tersebut. Toyo University akan memberikan kajian-kajian tentang keuntungan menerapkan skema KPBU. 

"Universitas Toyo ini bekerja keras supaya salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini akan menerapkan sistem KPBU yang sudah umum di terapkan dunia-dunia internasional,"ucap Prof Sam Tabuchi melalui penterjemahnya.

Ia melanjutkan pelaksanaan skema KPBU dikerjakan JICA (Japan International Cooperation Agency). JICA merupakan institusi bantuan luar negeri Pemerintah Jepang. JICA akan membantu membangun proyek gedung dengan skema KPBU bila terlaksana.

"Skema KPU itu prinsipnya tanpa mengeluarkan dana dari APBD bisa membuat infrastruktur atau bangunan dengan memanfaatkan dana swasta,"ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menyambut baik dukungan pihak Toyo University. Dihadapan Prof Sam Tabuchi ia jelaskan bahwa pembangunan gedung terpadu masih terkendala ijin DPRD Sidoarjo. Begitu pula dengan  pembangunan rumah sakit wilayah Barat yang menggunakan skema KPBU. 

DPRD Sidoarjo belum memberikan ijin terkait rencana tersebut meski telah dijelaskannya. Bahkan ia katakan ketua DPRD Sidoarjo pernah diajaknya langsung ke Negara Jepang untuk mengetahui secara jelas penerapan skema tersebut.

Ia berharap dengan kajian-kajian dari Toyo University nantinya, skema KPBU mendapat persetujuan anggota DPRD Sidoarjo. Pasalnya melalui skema tersebut pembangunan gedung terpadu maupun rumah sakit wilayah Barat dapat terlaksana. Ia katakan pembangunan tersebut semata mata untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Dengan pembangunan tersebut pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal. (med)

 

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya diskresi kebijakan yakni dengan memasukkan kasus suap dan pemerasan dalam kategori pungutan liar atau pungli. 

Usulan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

 Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, kasus suap dan pemerasan merupakan masalah kriminal serius dan sangat marak akhir-akhir ini. Dalam kasus ini, lanjutnya, ada pihak yang memiliki otoritas seperti DPRD yang memiliki kewenangan menyetujui peraturan daerah, mengganggu pihak lainnya dalam hal ini kepala daerah.

“Masalahnya kepala daerahnya juga mau, sehingga saya mengusulkan diskresi peraturan saber pungli ini agar korban lain tidak berjatuhan,” katanya.

Perlunya diskresi ini, lanjutnya, agar ke depan permasalahan suap dan pemerasan bisa diselesaikan oleh tim UPP di daerah, tidak perlu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syaratnya, diskresi kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mampu mengisi kekosongan hukum.

Pakde Karwo mengatakan, masalah pungli ini sangat penting karena mempengaruhi daya saing suatu daerah dan berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau investasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan surplus perdagangan dan investasi.

“Imbauan Presiden ini harus kita tindaklanjuti dengan memberikan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di daerah, sekaligus menindaklanjuti kegelisahan pemerintah agar ekspor kita naik, neraca berjalan kita surplus dan kemudahan berbisnis kita baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ditambahkannya, menurut hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) pada tahun 2017, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia. Hasil ini berdasarkan tiga kategori penilaian yakni daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif. 

“Mohon Pak Kapolda dan Kajati melakukan langkah diskresi dalam rangka menanggapi keluhan Presiden dalam krisis ini. Semoga ini menjadi bagian dari kinerja baru kita untuk ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si mengatakan pungli merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyebabkan high cost economy sehingga menghambat pembangunan dan investasi. 

Menurutnya, sejak terbentuk pada tanggal 4 November 2016 lalu, hingga saat ini UPP Polda Jatim dan jajaran polres di wilayah Jatim telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 133 kasus. Jumlah tersangka sendiri sebanyak 229 orang, dengan rincian 112 PNS, 14 honorer, 69 pihak swasta dan 34 staf pemerintahan. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan diantaranya uang tunai sebesar empat miliar rupiah lebih, sertifikat tanah, mobil, sepeda motor dan laptop.

Kapolda menjelaskan, berbagai modus operandi yang dilakukan seperti pemotongan alokasi dana desa, meminta imbalan pelayanan publik dan pemerasan. OTT yang berhasil diungkap terdiri dari enam kategori, seperti pemotongan dana desa, prona, pengurusan surat tanah, perizinan, pemerasan dan masalah SK jabatan PNS.

Atas kerja keras ini, lanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017 Polda Jatim berhasil mendapat ranking satu dalam penyelesaian perkara. Ke depan, ia berharap UPP tingkat provinsi dan daerah dapat saling bersinergi untuk menjaga pembangunan dan iklim investasi di Jatim agar kondusif.

Acara Rakor dan Anev ini diikuti oleh 344 orang yang terdiri dari unsur Forkopimda Jatim, para pejabat utama Polda Jatim, Wakapolres/Polresta/Polrestabes se-Jatim, Jajaran PJU Polda Jatim, serta anggota UPP dari kab/kota se-Jatim. (ais)

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Memperingati Tahun baru Islam, 1440 Hijriyah, Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Muharram dengan Pawai Taaruf. Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko melepas ribuan peserta di depan kantor Pemkab Banyuwangi, pada Kamis (13/9/2018).

Ribuan murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengikuti pawai taaruf dengan memakai atribut bernuansa Islami, seperti peci, sarung, sorban, hingga baju ihrom.

Salah satunya adalah Wulan Chandra Ramdani (10). Siswi MI Raudlatul Falah, Cluring tersebut mengaku sangat senang bisa mengikuti pawai taaruf. 

“Saya bangga bisa mewakili sekolah untuk tampil di festival ini, apalagi dalam bulan Muharram. Sangat bahagia bisa memperingatinya,” kata murid kelas IV tersebut. 

Total ada 2.400 murid dari MI yang ada di 25 kecamatan se Kabupaten Banyuwangi. Masing-masing kecamatan mengirimkan satu kafilah atau kelompok barisan yang berjumlah sekitar 100 murid. 

Selain itu, kegiatan itu juga dimeriahkan oleh 80 grup drumband yang mengiringi setiap kafilah.

Wabup Yusuf Widyatmoko tak lupa mengucapkan rasa terima kasih dan memberi apresiasinya kepada seluruh peserta.

“Pawai taaruf ini sangat bagus sekali dan perlu ditumbuhkan terus menerus  untuk memupuk rasa cinta terhadap budaya-budaya yang Islami. Masyarakat akan lebih mengenal budaya Islam yang sesungguhnya. Ada banyak pelajaran Islam yang bisa dilihat dalam pawai ini. Ini juga bisa menumbuhkan ketaqwaan dan keimanan anak-anak terhadap Islam,” kata Wabup Yusuf.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki makna penting bagi pelajar. Dengan gelaran festival muharram bisa menguatkan tali silaturahmi.

“Dengan pawai taaruf ini bisa kuatkan silaturahmi dan konsolidasi antar Madrasah. Lewat ajang ini pula madrasah akan tumbuh inovasi dan kreasi,” kata Yusuf. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyuwangi, Selamet, menambahkan, pawai taaruf ini merupakan agenda rutin Kemenag dalam memperingati  pergantian penanggalan kalender Islam. 

“Karena tujuan kita sama untuk syiar Islam, maka festival ini kita masukkan dalam agenda Banyuwangi Festival,” ujarnya.

Dengan cara ini, Selamet berharap masyarakat akan selalu mengingat kekayaan budaya-budaya Islam dan memperkuat Iman dan taqwanya. (def)

 

 

20 Tahun Bergelut Dengan Sapi

Kabupaten Malang menjadi  salah satu daerah yang memiliki populasi sapi terbesar dalam skala daerah baik sapi potong dan sapi perah.

Bukan hanya sapi potong yang berkembang, tapi juga sapi perah, kambing PE, dan unggas baik berbasis daging potong dan petelur. Khusus untuk persapian  Bupati Malang Rendra Krena  mengaku sudah cukup lama bergelut dengan sapi yaitu sejak dirinya masih anggota DPRD Kabupaten Malang sampai pimpinan DPRD dan  bupati 2 periode. Hampir 20 tahun. Jadi saya paham betul," tandasnya.

Saat ini, diwilayah kerjanya tersedia 230.000 ekor sapi. Setiap tahunnya lahir anak sapi (pedet) 60.000 ekor lebih. Harga pedet antara sudah diatas Rp 8,5 juta atau diatas Rp 500 milliar.

Sedangkan untuk sapi perah tersedia  90.000 ekor lebih. Jadi untuk ketersediaan daging,  Jawa Timur plus dengan daerah lainya sangat  terpenuhi, bahkan lebih. Jadi kalau Pak Gubernur Pakde Karwo menolak daging impor, salah satunya alasanya ini. Pak Gubernur berfikir rakyatnya harus sejahtera dulu.

Dari peternakan saja, sumbangsih untuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Malang kisaran 2 sampa 3 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun lebih. PDRB Kabupaten Malang pada tahun 2017 sekitar Rp 8,27 triliun 

Tapi PDRB itu sumbernya tidak saja pertanakan, melainkan dari industri olahan, pertanian, perdagangan, perkebunan dan lainya.

Lalu apa yang membedakan Kabupaten Malang dengan daerahnya lainnya di Jawa Timur, Rendra Kresna mengatakan, pertama karena masyarakat senang bertenak. Minatnya memang sudah ada.

Kedua eksistensi, pemerintah serius menfasilitasi peternak. Dan tidak kalah pentingnya adalah peran pejuang pejuang peternakan yang kita sebut ensiminator yang ada di desa desa. Mereka bukan pegawai negeri, bukan pegawai daerah.

Tapi mereka berkomitmen dan pemberintah memberikan fasilitas, memberikan pelatihan dan keperluan hanya mereka butuhkan. Pembekalan , ilmu  termasuk insiminasi buatan. Potensi peternakan di Kabupaten Malang tidak mengada-ada.

Tak terkecuali, adalah keberadaan BPIB Singosari yang merupakan hasil sumbangan dari Pemprov Jatim.

Kala itu Gubernur Jatim, Imam Utomo mendatangkan sapi pejantan dari Australia, kini terus dikelola di BPIB sehingga menghasilkan semen beku yang bisa dipesan oleh siapapun, baik untuk semen beku bibit jantan, betina sampai kembar dengan harga murah.

“Setiap tahunnya kita bertemu dengan mereka, peterna maupun insiminatoruntuk diberikan pelatihan. Peserta luar negeri banyak mengikuti pelatihan di BPIB. Kita memiliki 67 petugas inseminator. Mereka memiliki semangat tinggi turun langsung ke para peternak di desa-desa.

Rata-rata anak sapi atau pedet 60 ribu per tahun dari inseminasi BPIB. Jumlah itu belum termasuk yang alami dan baru jenis sapi potong. Jumlah populasi sapi kurang lebih 230 ribu ekor sapi potong dan 90 ribu sapi perah. Itu diluar sapi pabrikan.

Didampingi Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Pemkab Malang Nurcahyo,SH,M.Hum, Rendra Kresna menyatakan, dalam perkembangannya petani ternak di Malang sudah terbagi dalam klaster klaster.

Ada spesialisasi pedet. Mereka ini hanya bermain kusus pedet usia 0 bulan sampai 6 bulan. Lalu adalagi yang spesialisasinya usia satu sampai dua tahun.

Bagi mereka yang spesialis pedet cenderung membeli yang betina, lalu diikutkan program penggemukan. Jadi keuntungannya berpindah pindah sesuai profesinya. “Mereka itu sudah punya ilmunya,”

Dinas Pertenakan tidak bermain disitu melainkan pada tataran  budidaya dari memelihara indukan, membuntingkan, menjaga sehatan, menjadikan bibit bagus. Kalau harga itu yang menentukan adalah pasar.

Kalau harga pedet atau sapi lagi bagus, ya silahkan saja pembeli nego dengan pemilik ternak. Tugas pemerintah adalah melindungi ternaknya, dagingnya, dan aman untuk di kunsumsi.

Menyingung soal harga daging sapi yang cenderung variatif, Kadis Peternakan Kabupaten Malang Nurcahyo mengatakan, yang membuat mahal bukan harga sapinya melainkan darimana sapi itu didatangkan atau transportasinya.

Untuk orang Malang, harga daging kisaran Rp 100ribu. Tapi sampai di Surabaya, perlu ada tambahan biaya angkutannya. Biaya transportasinya itu menjadikan daging mahal.

Menurutnya, harga daging di Malang kisaran Rp 100ribu. Tapi kedepan daging di Surabaya tidak setinggi sekarang. Kemudahan akses jalan tol akan memperlancar distribusi ternak dari Malang ke Surabaya.

Nurcahyo menjelaskan, meski Malang termasuk penopang sapi di Jatim namun untuk memenuhi kebutuhan susu warga Malang ternyata masih kurang. Penyebabnya karena dari peternak langsung menjual ke Nestle. Dan pasokan dari peternak untuk kebutuhan Nestle masih sangat kurang.

Untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri, Jawa Timu telah melakukan program Upsus Siwab (Usaha Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting).

Ini adalah program nasional Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB).

Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada sapi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2026 mendatang.

Diharapkan melalui Upaya Khusus ini terwujud Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Kepala Disnak Jatim, Drh. Wemmi Niamawati, MMA mengatakan, bila tahun sebelumnya, UPSUS SIWAB dilaksanakan pada sapi potong, tahun ini akan dilaksanakan pada sapi perah. Belum lama ini, Disnak Jawa Timur juga melakukan Rakor (Rapat Koordinasi) Upsus Siwab Sapi Perah.

Koordinasi dilaksanakan dengan pengurus KUD sapi perah, perusahaan sapi perah, GKSI serta perwakilan dinas kabupaten/kota yang memiliki potensi sapi perah.

Populasi sapi perah dan produksi susu sapi di Jawa Timur adalah sebanyak 54% dari nasional.

“Meskipun kontribusi Jawa Timur terhadap nasional cukup tinggi, namun masih perlu dikembangkan lagi karena kebutuhan Industri Pengolah Susu untuk nasional masih kurang sekitar 800 ton per hari”,

Ditambahkannya, biogas perlu terus digalakkan bagi anggota KUD. Kadisnak mengharapkan ternak yang keluar dan masuk ke Jatim, dilaporkan dan atas rekomendasi dinas kabupaten/kota serta mendapatkan izin dari dinas provinsi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga wilayah Jatim dari penyakit hewan menular.

Pada tahun 2018, di Jatim disediakan 245 ribu straw bibit sapi perah Fresien Holstein (FH) bagi peternak. Bagi ternak sapi perah yang bukan anggota KUD dan GKSI, masih bisa diikutkan UPSUS SIWAB seperti pada sapi potong.

Melalui UPSUS SIWAB, petugas KUD diwajibkan melaporkan hasil IB, PKB dan kelahiran melalui ISIKNAS. Pelatihan pelaporan iSIKHNAS bagi petugas KUD dilakukan oleh dinas kabupaten/kota 

Selain sosialisasi UPSUS SIWAB, juga dilaksanakan sosialisasi asuransi ternak, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta pembebasan brucellosis. Untuk tahun 2018 ini disediakan 20 ribu Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) bagi peternak sapi di Jatim.

Pada tahun 2017, KUD Setia Kawan – Nongko Jajar mendaftarkan 5.000 ekor sapi perah untuk ikut asuransi. Dengan adanya asuransi tersebut, sangat membantu peternak, karena pada tahun tersebut peternak memperoleh biaya asuransi sebanyak 960 juta dari 96 ekor sapi yang mati.

Untuk menuju sukses 2026 , Disnak Jawa Timur telah menetapkan UPSUS SIWAB secara bertahap dan tahun 2018 ini memiliki target : target IB 1.295.600 akseptor, target kebuntingan 1.005.629 ekor, target kelahiran 939.136, penanaman HPT 30 hektar (300.000 stek), dan pngndalian pemotongan produktif 6 lokasi

Sebaliknya kontribusi Upsus Siwak  Jawa Timur untuk nasional tahun 2018 targetnya: insiminasi buatan 1.295.600 (nasional 3.000.000) atau 43,20 persen, kebuntingan 1.005.629 (nasional 2.307.794) atau 43,58 persen dan kelahiran 933.136 dari target nasional 2.148.048 atau 43,72 persen.  (Amin Istighfarin)

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi saat menghadiri The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, 12-13 September 2018, memberikan dorongan agar energi nuklir bisa menjadi topik pembahasan dan bisa diterapkan di setiap negara masing-masing dari anggota parlemen yang hadir. Ide ini dia sampaikan dengan maksud mewujudkan industri hijau di masa yang akan datang. 

“Energi nuklir di samping bersih, juga bisa menghasikan listrik 24 jam. Teknologi nuklir sudah sangat maju, sekarang generasi keempat. Energi nuklir sudah sangat aman.

Saya dari Komisi VII mendorong agar energi nuklir yang merupakan energi baru, masuk dalam pemikiran perlemen dunia, diterapkan di setiap negara masing-masing. Agar betul-betul tercipta industri hijau ke depan,” jelas Kurtubi sesaat setelah pembukaan forum WPFSD ke-2, di Bali, Rabu (12/9/2018). 

Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik sudah sangat aman. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan reaksi atom sebagai sumber energi pembangkitan listrik.

Pembangkit nuklir merupakan jenis pembangkit thermal yang sumber panasnya dari reaktor nuklir. Sama seperti tipe pembangkit thermal lainnya, panas ini digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang kemudian memutar generator. 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak berkontribusi terhadap emisi karbon. Tak ada emisi CO2 yang dikeluarkan oleh PLTN, karenanya PLTN tidak menjadi penyebab global warming. PLTN juga tidak mengeluarkan partikel polutan seperti halnya pembangkit thermal dari bahan fosil. Sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam.

Energi nuklir memiliki intensitas energi yang tertinggi, energi yang sangat besar diproduksi dari jumlah bahan bakar yang sangat sedikit.

Politisi dapil NTB ini juga mengapresiasi forum parlemen yang bertajuk “Kemitraan menuju Energi Berkelanjutan bagi Semua” dengan dihadiri 194 peserta yang berasal dari parlemen 45 negara dan 5 negara observer itu.

“Saya pikir topik dari pertemuan parlemen dunia yang kedua di Bali ini sangat tepat. Ini sejalan juga dengan Paris Agreement, yang Indonesia, DPR di dalamnya juga Komisi VII, ikut meratifikasi menjadi undang-undang. Dimana kita harus konsen untuk mengurangi pemakaian energi kotor yang menimbulkan polusi, yang menghasilkan CO2, karbon dioksida yang besar,” jelas Kurtub. (sam)

Page 6 of 593
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...