SIDOARJO (KoranTranspaansi.com) - Dalam sepekan terhitung dari tanggal 8-15 April 2018 Satreskoba Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 11 tersangka dari 10 kasus. Dengan barang bukti ganja 1,88 gr, Sabu 17,79 gr, HP 9 buah serta uang tunai 410.000. 

Akan tetapi dalam penangkapan tersebut ada hal yang memilukan karena dari total 11 tersangka ada 2 oknum PNS lingkup Kabupaten Sidoarjo yang di amankan Satreskoba Polresta Sidoarjo, yang satu oknum PNS aktif dan yang satunya pensiunan PNS, mereka berdua sama-sama dari Dinas Perhubungan Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan pihaknya telah melakukan 10 ungkap kasus Narkoba di beberapa wilayah diantaranya Gedangan 2 kasus, Sidoarjo 2 kasus, Tanggulangin 2 kasus, Buduran 2 kasus, Jabon 1 kasus dan Pasuruan 1 kasus.

“Tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 11 orang dalam kurun waktu seminggu ini,”ungkap Kapolresta Sidoarjo saat melakukan rilis di halaman Mapolresta Sidoarjo,Senin (16/4/2018).

 Himawan menjelaskan pihaknya mengaku sangat prihatin karena dari 11 tersangka yang ditangkap, diketahui ada satu tersangka yang berprofesi sebagai PNS aktif dari dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan satu tersangka lagi merupakan pensiunan PNS. 

Dua pelaku pelaku tersebut yakni  DHN (37) dari Magersari Sidoarjo masih aktif sebagai staf di Dishub Kab. Sidoarjo  dan DS (62) warga Tanggulangin, sudah pensiun dari dinas yang sama. Keduanya ditangkap jadi satu TKP dan barang bukti yang diamankan dari keduanya 0,56 gram.

“Kami akan melakukan pengembangan tentang asal muasal barang haram  yang dikonsumsi oleh kedua pelaku ini ,” katanya.

Masih Kata Himawan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan dinas-dinas untuk melakukan penyuluhan agar nantinya tidak semakin banyak pemakai narkoba dari kalangan abdi negara ini.

“Kita tetap akan mengedepankan pencegahan baru kita lakukan penindakan,”tegasnya.

Kepada para tersangka atas perbuatannya akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (eka/med)

SIDOARJO (KoranTransparansi.com) - Kesadaran warga Sidoarjo akan bersih lingkungan dinilai masih sangat memperihatinkan. Hal tersebut dibuktikan dengan makin keruhnya air sungai dan penuh sampah. Jika ini dibiarkann akanb menimbulkannbanyak persoalan Kota. Sungai bukan tempat pembuangan sampah 

Pada acara pembukaan Sosialisasi Sidoarjo Peduli Sungai di Sun City Sidoarjo , Wakil Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Cak Nur mengatakan "Sungai menjadi salah satu parameter kemajuan suatu bangsa karena  ini wujud keberadaban masyarakat, kalau negaranya maju dan bagus pasti kondisi sungainya juga bagus, “ katanya" .Selasa (27/4/2018).

Kepedulian masyarakat yang kita tumbuhkan, terutama perlakuan yang bijak terhadap sungai ini bukan saja untuk kelestarian lingkungan kita pada saat ini, tapi untuk anak cucu kita kelak. Kalau sungai terpelihara dengan baik  maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Ir. Sigit Setyawan, ST selaku leading sector kegiatan Sidoarjo Peduli Sungai ini mengungkapkan bahwa kegiatan ini melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Kegiatan Sidoarjo Peduli Sungai ini bersinergi dengan DLHK dengan program Zero Waste Academy, dan BPBD dengan program Sekolah Sungai diharapkan akan mampu untuk mengatasi permasalahan sampah dan banjir  di Kabupaten Sidoarjo.

Dan untuk sosialisasi kegiatan di hadiri Kepala Bappeda, Pimpinan OPD terkait, praktisi akademisi selaku  narasumber, dengan peserta dari kepala kelurahan/ Desa terkait dan tokoh masyarakat kecamatan Tanggulangin, Krian, Jabon, Krembung dan Porong.

Sigit menerangkat selama ini, Dinas PUPR setiap tahunnya selalu melakukan normalisasi sungai dan membersihkan sampah dari sungai, namun jika tidak tidak ada dukungan penuh dari masyarakat usaha yang kita lakukan tidak akan ada hasilnya.

“Ayolah kita semua bersama – sama memiliki kepedulian terhadap sungai agar tidak terjadi banjir dan sungai bisa berfungsi dengan baik,” tegasnya". (eka)

 

Sumenep (Korantransparansi.com) - Sejumlah bangunas liar yang berdiri diatas lahan milik Dinas PU Pengairan sumenep di Jl. KH.  Zainal Arifin, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, segera ditertibkan menyusul keluhan warga sekitar.

Banguna bangunan liar tersebut diduga sengaja didirikan oleh oknum masyarakat setempat untuk keperluan tertentu. Namun mereka melawan hukum. Selain tidak memiliki ijin, areal tersebut bukan kawasan bisnis.

Kepala Desa Pandian Moh Budianto enggan dimintai keterangan terkait bangunan liar yang dibangun di atas tanah milik Dinas PU Pengairan itu.

"Silahkan konfirmasi langsung ke Dinas PU Pengairan, karena disana yang punyak tanah itu" katanya pada media ini, Selasa (17/4/2018).*

Sementara Kepala Dinas PU. Pengairan sumenep, Eri Susanto saat hendak dikonfirmasi melalu WA dengan alasan masih diluar kota sampai bulan agustus (fidz).

Surabaya - Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap kinerja Dewan Pers, karena melakukan kinerja yang salah dan melanggar UU Pers.

Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari sesuai dengan Keppres 5/1985, bahwa penghargaan atas perjuangan wartawan sebelum dan sesudah kemerdekaan, termasuk di masa reformasi, maka sangat perlu menguatkan HPN pada tanggal 9 Februari.

“Tanggal 9 Februari itu merupakan kebersamaan seluruh media dan organisasi wartawan yang berbeda, menyatakan sikap tanggal 9 Februari sebagai hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946,” kata Lutfil Hakim, selaku juru bicara.

Oleh karena itu, lanjut Lutfil, pemerintah harus mengembalikan kinerja Dewan Pers sesuai dengan UU Pers, yang sama sekali tidak mengatur mengenai perubahan HPN. 

Bahkan, menurut Lutfil, verifikasi perusahaan pers sesuai dengan UU Pers, harus dikembalikan ke organisasi perusahaan pers dan Dewan Pers hanya berfungsi mendata. “Demikian juga dalam melakukan Kompetensi wartawan, harus diserahkan sepenuhnya kepada organisasi kewartawanan yang profesional dan bertanggung jawab. Sedangkan Dewan Pers hanya menerima data, bukan memverifikasi,” tandasnya.

Lutfil menegaskan, meminta pemerintah  bertindak tegas, untuk menjaga NKRI dari berbagai upaya memecah belah dan menghilangkan sejarah yang sifatnya justru tidak mendukung pers bebas yang bertanggung jawab.

Menurutnya, Pengubahan HPN dengan memandang sebelah perjuangan organisasi wartawan sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta mempunyai sejarah perjuangan sangat panjang, sama dengan mengubur perjuangan wartawan Indonesia masa lalu.

Senyampang mengembalikan kinerja Dewan Pers sesuai dengan UU Pers, ujar Lutfil, maka rekrutmen Dewan Pers harus proporsional sesuai dengan jumlah anggota wartawan yang profesional, dan jumlah perusahaan pers yang sesuai dengan UU Pers. 

Sebab, tandas Lutfil, verifikasi yang tidak profesional dari Dewan Pers, justru melanggar pasal 28 UUD, menyumbat aspirasi masyarakat pers. Sementara aspirasi masyarakat saja diberi hak asasi. (jt)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo optimis Jatim berada pada jalur yang tepat atau on the track untuk mencapai perekonomian yang inklusif. Hal itu berdasarkan kinerja pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, penurunan kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim yang kian membaik di Tahun 2017.

Optimisme itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memberikan Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Jatim, Selasa (17/4).

Pakde Karwo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Tahun 2017 mencapai 5,45% atau berada diatas nasional yang tercatat sebesar 5,07%. Sementara tingkat inflasi di Jatim pada tahun yang sama mencapai 4,04%. Lebih tingginya pertumbuhan ekonomi dibandingkan tingkat inflasi mengindikasikan distribusi barang dan jasa di Jatim sangat lancar. “Kemudian, bisa diartikan pula bahwa daya beli masyarakat semakin tinggi” katanya. 

Tumbuhnya ekonomi ini, imbuh Pakde Karwo, juga memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja penurunan kemiskinan di Jatim, dimana tahun 2017 kemiskinan di Jatim tinggal sebesar 11,20%, menurun dari tahun 2016 yang tercatat sebesar 11,85%. Sedangkan TPT di Jatim juga menurun, pada Tahun 2017 tinggal sebesar 4%, sedangkan pada tahun 2016 masih sebesar 4,21%. 

Ditambahkan, korelasi positf pertumbuhan ekonomi di Jatim dengan pembangunan manusianya tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM di Jatim naik dari 69,74% pada Tahun 2016 menjadi 70,27% pada tahun 2017. Atas capaian-capaian positif tersebut, Pakde Karwo yakin Jatim sudah on the track untuk menuju perekonomian inklusif.

“Kinerja pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan TPT, serta rendahnya inflasi menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim on the track inklusif, dan stabilitas bisa tertangani dengan baik, makro ekonomi kita sangat bagus. Faktor inilah  yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, termasuk masyarakat menengah kebawah” tambahnya.

Dalam kesempatan sama , Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim terhadap kinerja pemerintahan daerah pada tahun 2017 mencapai 81,33 persen. Capaian ini menandakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan publik di Jatim.

“Ini hampir tidak ditemukan di tempat lain, masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan, baik pemerintah maupun DPRD hingga mencapai 81,33%. Ini sangat baik, karena di tingkat nasional, persepsi politik itu rendah, yakni dibawah 50. Tapi di Jatim bisa mencapai 81,33%, terima kasih kepada pemerintah dan seluruh anggota DPRD” katanya.‎

Rapat paripurna DPRD kali ini membahas empat agenda. Pertama, Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017, dan kedua, Tanggapan dan atau Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Jatim.

Agenda ketiga terbagi atas 3 sesi, yaitu  penjelasan eksekutif terkait raperda tentang perubahan atas Perda No 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jatim, Raperda tentang PT Jatim Farma Utama, Raperda tentang Perubahan ke-3 atas Perda No 1 Tahun 2006 tentang PT. Petrogas Jatim Utama. Sementaranitu, agenda terakhir adalah pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya atas usul prakarsa raperda tentang pembentukan produk hukum daerah.

Hadir dalam kesempatan ini, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi dan para kepala OPD di jajaran Pemprov Jatim. (den)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ada dua pekerjaan besar di depan mata masyarakat pers nasional. Dua pekerjaan besar itu adalah memastikan bahwa setiap wartawan yang bekerja di perusahaan pers memiliki kompetensi, dan setiap perusahaan pers yang melayani kebutuhan informasi publik bekerja dengan standar profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua hal itu memiliki arti yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menjadi, yang di sisi lain digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan disharmoni di tengah kehidupan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan pendiri Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa saat dimintai pandangannya mengenai keinginan sementara pihak mengubah tanggal Hari Pers Nasional (HPN) dari tanggal 9 Februari menjadi 23 September.

Menurut Teguh, perdebatan mengenai perubahan tanggal itu tidak lebih penting daripada menyelesaikan kedua pekerjaan besar yang sudah disebutnya di atas.

"Kedua hal itu adalah ekspresi yang paling pas untuk memperlihatkan kepedulian menciptakan pers berkualitas dan di saat bersamaan merupakan sumbangan kita untuk demokrasi yang dewasa di Indonesia," ujar Teguh yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.

Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu pun mengingatkan, bahwa pers nasional memiliki sejarah yang panjang, sepanjang sejarah perjuangan membangun pondasi kebangsaan dan merebut kemerdekaan Indonesia.

"Pers nasional kita adalah pers perjuangan. Lahir bersama keinginan menciptakan satu bangsa yang berdaulat. Dalam konteks kebangsaan dan perjuangan itulah pejuang dan wartawan berkumpul di Solo pada 9 Februari 1946 untuk menegaskan kesatuan jiwa mereka," ujarnya.

Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL ini khawatir keinginan mengubah tanggal Hari Pers Nasional didasarkan pertimbangan egoisme pihak tertentu. 

"Saran saya, lebih baik kita fokus membantu publik mendapatkan gambaran yang pas mengenai posisi negara ini di tengah percaturan global," demikian Teguh. (mat)

Sumenep (Korantransparansi.com) - Program wajib sekolah Diniyah bagi siswa-siswi SD yang dianggarkan Pemkab Sumenep Madura tahun 2016 lalu sebesar Rp 1 Milyar, program itu untuk pengembangan pendidikan yang selama ini dianggap kurang dalam kurikulum pendidikan agamanya, maka Diknas diberikan program wajib belajar diniyah pada sore harinya dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabuparten Sumenep Drs. Fajarisman, MH, kepada media ini menerangkan, selasa,17/04/2018 diruangannya sekira jam 9.00 pagi.

Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan di tingkat SD di Kecamatan Kota Sumenep sudah terlaksana dengan baik.

"Alhamdulillah untuk yang ula/SD sudah berjalan dengan lancar, artinya sudah melakukan program wajib belajar diniyah" tuturnya kepada korantransparansi.com.

Fajarisman menambahkan, program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah tersebut dikembangkan di sekolah SD di sejumlah Kecamatan kota Sumenep, diantaranya SD Bangselok, pabian, pajagalan, pangarangan, kebunan.

Disinggung untuk pengembangan wajib diniyah di pedesaan, Fajarisman mengatakan kalau dipedesaan itu sudah ada sebagaimana yang sudah berjalan.

"Kita hanya menyempurnaka penguasaan pengetahuan keagamaan anak-anak kita, artinya fokus ke-Madrasah" jelasnya.

Kata Fajarisman, sesuai petunjuk Bupati pelaksanaan program itu dimulai ada hari Senin, selasa dan rabu, dan pihaknya berharap agar tidak ada les atau tugas dari guru sekolah asalnya, sehingga tidak mengganggu wajib diniyah.

Disinggung petunjuk teknis program tersebut sudah ada dan dinas pendidikan sudah memberikan pada tenaga pengajarnya.

"Petunjuk teknis itu kan bentuknya arahan, perbupnya ada, disdik sudah memberikan dalam bentuk edaran, namun petunjuk teknis yang sempurna masih saya godok" katanya.

Ditanya buku panduan wajib belajar diniyah, buku panduan masih proses, tetapi buku yang ada disekolah diniyah itu masih nyambung.

"Karena ini program pemerintah maka kita masih mengusahakan, dan tahun 2018 ini insyaallah akan terujud" paparnya.

Dan untuk tenaga pengajar program Wajib Diniyah tingkat SD itu ustad dan ustda yang diberi gaji  sekitar 134 ribu perbulannya (fidz).

Sidoarjo (Korantransparansi.com) - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkomitmen memajukan industri mebel Jawa Timur. Industri mebel mayoritas padat karya, jika sektor ini maju maka tenaga kerja yang terserap akan semakin banyak.

"Perusahaan furnitur harus bisa lebih maju agar bisa menyedot tenaga kerja," kata Gus Ipul saat mengunjungi perushaan furniture PT Integra Group Sidoarjo, Rabu (17/4) siang.

Dalam kunjungan itu, Gus Ipul bertemu langsung dengan para buruh perusahaan yang berjumlah sekitar 7 ribu. Para buruh bersorak dan yel-yel menyanyikan 'Kabeh Sedulur' melihat kedatangan keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. Mereka tak ragu mengajak Gus Ipul selfie.

Gus Ipul mengaku kagum, perusahaan yang dipimpin oleh Halim Rusli ini dapat menembus pasar ekspor. Dimulai dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Sehingga, perusahaan furnitur ini harus bisa dijaga dan dipertahankan.

Gus Ipul melihat masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan guna menggenjot produktivitas industri mebel Jawa Timur. Dimulai dari pengoptimalan penggunaan teknologi terkini dengan peremajaan alat dan teknologi industri. Masih banyak produsen mebel dalam negeri yang masih menggunakan teknologi yang sangat manual.

Selain itu, ketersediaan bahan baku log (kayu  gelondongan) dan rotan yang semakin menipis juga harus menjadi perhatian serius. Juga masalah distribusi logistik bahan baku dan produk jadi yang dinilai menelan ongkos yang tinggi. 

"Selain itu, para pengusaha banyak yang mengusulkan agar ekspor bahan baku dipermudah. Ini yang perlu didiskusikan lebih lanjut bersama pemerintah pusat,' jelasnya.

Ditambah, perlu ada perluasan pasar. Selama ini, tujuan ekspor masih terbatas ke negara-negara tradisional, seperti Amerika dan Eropa. Diketahui, kedua kawasan ini mengalami kelesuan ekonomi dalam beberapa tahun. "Kalau bisa diekspor ke negara tetangga," ujarnya.

Sementara itu pemilik perusahaan Halim Rusli, mengharapkan bila terpilih nanti Gus Ipul mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif terutama di sektor mebel Jawa Timur. Seperti menjembatani antara kepentingan pengusaha dan buruh. "Harus imbang, jangan karena kepentingan politik, pengusaha dikorbankan. Begitu juga sebaliknya," kata dia.

"Saya lihat dengan modal dua periode sebagai Wagub, Gus Ipul dapat menangkap apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai pengusaha di Jawa Timur," pungkas Halim.(min)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengakui ada dukungan dan harapan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Untuk itu, Komisi VIII DPR minta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk melakukan kajian yang mendalam dari aspek sosiologis, filosofis, politis juga aspek legalitasnya.

“Perlu kehati-hatian dalam membahas regulasi itu karena banyak juga masyarakat yang mengaku resistensi terhadap perubahan UU. Sementara masih ada yang menganggap UU itu masih relevan untuk dijadikan acuan dalam rangka mengatur nikah, talak, rujuk,” kata Ali Taher usai memimpin Raker Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana Yambise di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap, kajian mendalam itu dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan lain. Jadi lanjutnya, tidak hanya Kemen PPPA, tapi juga Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian terkait lainnya

“Ada beberapa ketentuan tentang batas usia anak. Dalam UU Perkawinan batas usia perempuan 16 tahun, laki-laki 17 tahun atau yang sudah menikah. Namun faktanya, ada yang setelah menstruasi, sudah bisa nikah,” imbub Ali Taher.

Karena itu pula, perlu dikaji secara mendalam dari aspek sosiologis. UU lahir menurut Ali Taher dalam teorinya ada dua, karena kebutuhan akan perlu jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum, tetapi di sisi lain juga bisa sebagai rekayasa politik, meski hal itu wajar.

“Hanya seberapa jauh kebutuhan itu harus dikaji dengan topangan dari riset-riset kementerian terkait. Idealnya berapa untuk pernikahan dini, kalau pengertian wanita dewasa itu ada yang 18 tahun ada yang 19 tahun dan perdata 21 tahun. Karena itu yang mau disoroti dari sisi apa, karena anak bagi konsep sosiologi Indonesia itu  anak bisa menjadi potensi ekonomi,” paparnya.

Lebih lanjut Ali Taher menjelaskan, bagi masyarakat pertanian dimana-mana, anak menjadi potensi ekonomi. Seberapa besar kesadaran itu yang perlu dibangun bersama-sama,  maka sebelum itu DPR mendorong Kemenag dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar wajib belajar itu didorong terus menerus, supaya anak-anak bersekolah.

“Itu dulu yang perlu didorong. Ini kan anak-anak enggak sekolah, tidak ada kegiatan. Lalu pikiran orang tuanya cuma satu, dari pada menjadi beban ekonomi, lebih baik dikawinkan saja,” kata Ali Taher menambahkan. (sam)

 

Tuesday, 17 April 2018 05:58

Warga Swiss gelar pameran songket Minang

London (KoranTransparansi.com) - Pasangan suami istri asal Swiss, Bernhard dan Erika Bart serta Trini Tambu, wanita minang asal Koto Gadang, Sumatera Barat, menggelar pameran puluhan kain songket Minangkabau di, Lyssach, Swiss, pada akhir pekan lalu.

Pameran kain songket yang digelar pertama kalinya di Swiss, itu bertajuk "Gold and Silk: the Revitalization of the Songket weaving in West Sumatra", demikian keterangan KBRI Bern yang diterima Antara London, Senin.

Dubes Indonesia untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, Muliaman Dharmansyah Hadad, menyampaikan penghargaan pada Bernhard dan Erika Bart atas upaya melestarikan dan mempromosikan Budaya Indonesia khususnya Songket Minangkabau, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, tapi menjadi jembatan budaya bagi Indonesia dan Swiss.

Bernhard Bart (71), merupakan arsitek Swiss, mendedikasikan lebih dari dua puluh tahun hidupnya merestorasi kembali motif Songket lama Sumatera Barat.

Kecintaannya terhadap Songket dimulai tahun 1996, ketika pertama kali mengunjungi Sumatera Barat belajar Bahasa Indonesia. Bernhard yang acapkali melanglang buana dan menyukai kerajinan tangan, menambatkan hatinya pada tenun Songket Sumatera Barat, khususnya Songket asal Koto Gadang.

Di mata Bernhard, Songket tidak hanya sekedar seulas kain, namun Songket merupakan bagian dari sejarah dan ritual adat masyarakat Minangkabau. Dahulu kala, masyarakat Minangkabau tidak menulis filosofi hidup dan budayanya di atas secarik kertas, namun diturunkan dari generasi ke generasi?melalui karya ukir dan tenun Songket.

"Meneliti Songket merupakan hal menyenangkan, karena Songket dengan motif paling sederhana pun memiliki makna filosofis dan budaya, yang sangat menarik untuk dipelajari," ujar Erika Bart.

Bernhard dan Erika Bart dengan antusias menjelaskan berbagai motif Songket asal Sumatera Barat di depan kurang lebih seratus pengunjung yang menghadiri pembukaan pameran ini.

Pengunjung mayoritas warga Swiss dan juga internasional dengan berbagai latar belakang antara lain pecinta seni, pengamat?fashion dan komunitas diplomatik mengagumi Songket hasil karya Bernhard Bart, yang tidak hanya indah dilihat, namun juga memiliki nilai seni yang tinggi dan memiliki makna sejarah.

Kecintaannya terhadap Songket membuatnya mendirikan studio Songket di Sumatera Barat pada 2005. Bernhard sadar Songket dengan motif dan teknik tradisional akan punah apabila tidak dilestarikan.

Dengan tekun ia mempelajari berbagai motif Songket dan teknik menenun Songket dengan alat tenun tradisional. Baginya, membuat Songket membutuhkan perhitungan yang cermat, layaknya arsitek membuat desain membangun rumah.

Songket karya Bernhard Bart berhasil mendapatkan penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicrafts se-Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Pada 2016, Bernhard mengadakan pameran Songket bertajuk "Queen of Textile: One Root, One Heritage" diadakan di luar Indonesia, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. (kh)

Page 6 of 505
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...