BANYUWANGI (KT)  –  Pemerintak Kabuaten Banyuwangi mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp75 miliar dari Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2018. Jumlah tersebut naik drastis dari tahun sebelumnya yang hanya Rp7,5 miliar.

“Ini perolehan luar biasa bagi daerah seperti Banyuwangi. Kami berterima kasih ke pemerintah pusat. Tentunya dana ini didedikasikan sepenuhnya untuk mendukung pembangunan daerah guna menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin mengatakan, DID yang diterima Banyuwangi sebesar RP 75 miliar terdiri atas dana insentif dasar Rp7,5 miliar dan dana insentif kinerja daerah Rp 67,5 miliar.

“Untuk dana insentif dasar, semua daerah yang mencapai WTP tiga kali berturut-turut besarnya sama, tapi untuk kinerja daerah berbeda-beda. Alhamdulillah Banyuwangi dinilai kinerjanya sangat baik,” kata Samsudin.

Artinya, sambung Samsudin, kriterianya bukan hanya soal administrasi pengelolaan keuangan daerah, tapi juga kinerja daerah dalam peningkatan pelayanan publik dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Anas mengatakan, selama ini Banyuwangi terus melakukan berbagai inovasi demi kemajuan daerah. Mulai inovasi bidang pelayanan publik, pemerintahan, hingga yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dari sisi pelayanan publik, ada inovasi program Samrt Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan pelayanan. Program itu ditopang e-village budgeting dan e-monitoring system. Ada pula Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan.

Program pengembangan ekonomi juga dipacu melalui pariwisata, pertanian, dan UMKM. Hasilnya, pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun. Kemiskinan bisa ditekan signifikan hingga level 8,79 persen, relatif jauh di bawah rata-rata Jatim dan nasional.

Anas menekankan, inovasi-inovasi itu tidak kemudian mengabaikan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

“Dulu banyak yang mengkhawatirkan ide-ide baru semacam Banyuwangi Festival dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan akan menghalangi pelaporan keuangan daerah yang tertib dan baik. Tapi berkat kepatuhan dan ketelitian dalam menyusun laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan negara, alhamdulillah kita bisa melakukannya,” ujarnya. (ifr)

Tuesday, 12 December 2017 11:28

Lawan Korupsi dengan memperkuat intergritas

SURABAYA (KT) - Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyengsarakan rakyat. Untuk mencegahnya,salah satu diantaranya seluruh elemen mulai dari pejabat hingga masyarakat memperkuat integritas.

Dari segi sistem Teknologi Informasi/TI, provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun kendala yang dihadapai menyangkut soal integritas. Jadi intergirtas ini harus diperkuat. Gubernur Jatim Soekarwo ketika menjadi pemimpin upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/12), mengatakan,semangat anti korupsi harus terus kita kibarkan dan semoga kemakmuran akan terealisasi.

Pakde Karwo sepakat dan mendukung proses transparansi. Melalui sistem tersebut, suatu proses bisa ditrekking dan sekaligus mengantisipasi munculnya praktek-praktek korupsi. 

Nilai-nilai integritas yang mencakup perilaku jujur, etis, transparan, dan bertanggungjawab harus terus dipegang. Nilai integritas ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin terlebih tahun 2018 Jatim akan melaksanakan pemilukada serentak di 18 bupati/walikota dan satu gubernur.

“Tolong tahun depan saat Pilkada dicek betul integritas para calon pemimpin ini, kalau perlu mereka suruh memaparkan visi misinya,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Untuk mencegah korupsi, lanjutnya, perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, salah satunya dengan memperkuat pendidikan etika, moral dan agama. Kepada anak-anak, Gubernur asal Madiun itu berpesan, untuk belajar integritas dan kejujuran sejak sekolah.  “Kalau jajan di kantin, beli pisang goreng tiga jangan ngaku ambil dua, harus jujur,” pesannya disambut tepuk tangan para hadirin.

Lalu Pakde mencontohkan kasus Operasi Tangkap Tangan/OTT di Jatim beberapa waktu lalu adalah soal integritas yakni pemerasan antar kelembagaan. Namun, di masyarakat sendiri sistemnya sudah baik. Hal ini terbukti dari hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 yang menobatkan Jatim sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia.

Upacara yang mengambil tema “Tegakkan Integritas, Stop Korupsi untuk Indonesia Hebat” ini diikuti 1.100 peserta yang terdiri dari 700 pelajar dan mahasiswa dan 400 orang yang teridiri dari undur forpimda, SKPD, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya. 

Upacara peringatan ini dilakukan untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan mengingatkan semua elemen untuk bertekad mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari KKN. 

Dalam upacara ini dilakukan pembacaan ikrar anti korupsi oleh para pelajar dari SMA Negeri 1 Surabaya. Ikrar ini berisikan pesan diantaranya korupsi harus dihindari karena bukan budaya bangsa Indonesia, serta membangun tatanan pemerintahan yang  bersih, bebas korupsi dan profesional. (min)

KUALA LUMPUR (KT) - TKI asal Bangkalan, Jatim, Samsul (26) korban kebakaran rumah di Kampung Baru, Sungai Petani, Kedah, Malaysia (7/12) lalu akhirnya dimakamkan di Pekuburan Islam Taman Uda, Lebuhraya, Kedah, Malaysia, Senin pukul 14.25 waktu setempat.

Pemakaman tersebut dihadiri Ahmad Nawardi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Direktur Perlindungan TKI Kemenlu, Lalu Iqbal, Konjen Konsulat Jenderal Penang Iwanshah Wibisono dan istri, staf lokal Konjen dan sejumlah kerabat dan teman almarhum.

Sebelum di makamkan janazah diberangkatkan dari kamar mayat Hospital Sultanah Bahiyah Kedah kemudian di-shalatkan di Masjid Taman Udah dan dibacakan doa serta tahlil.

Nawardi menyatakan sangat sedih dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian korban.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Menlu dan Dubes RI di Malaysia yang memberikan simpati dan mengurus semua kebutuhan pemakaman.

"Tentu saya mewakili warga Jawa Timur khususnya keluarga almarhum di Madura mengucapkan terima kasih kepada Menlu dan Dubes RI untuk Malaysia," kata Senator kelahiran Madura ini.

Menurutnya, hari ini baru satu jenazah dari enam janazah korban kebakaran yang dapat dimakamkan, sedangkan lima janazah yang lain termasuk istri almarhum Samsul, Toyibah, belum bisa di makamkan, karena pihak pemerintah Malaysia masih melakukan pencocokan profiling DNA korban dari polisi Indonesia oleh polisi Malaysia.

Konjen sudah maksimal berkomunikasi dengan pihak polisi Malaysia agar janazah ini secepatnya di makamkan sesuai dengan permintaan pemerintah RI dan keluarga korban.

"Namun, pemakaman tidak bisa cepat karena prosedur dan proses identifikasi korban musibah di Malaysia berlangsung ketat. Sehingga pihak RI tidak bisa mengintervensi termasuk lewat diplomasi," katanya.

Direktur Perlindungan TKI, Lalu Iqbal menambahkan pemerintah Malaysia berjanji dalam waktu dekat lima jenazah lainnya akan segera di makamkan.

Bahkan Konjen telah meminta janazah dimakamkan di kuburan Islam di daerah Kampung Baru, Sungai Petani, Kedah.

"Sehingga sewaktu waktu kerabat korban dapat berziarah ke makam almarhum. Ini juga permintaan kerabat almarhum," ucapnya. (guh)

BANYUWANGI (KT) - Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman mengatakan, pergeseran maupun rotasi merupakan hal yang rutin, dan ini bagian dari dinamika kepolisian untuk meningkatkan kinerja sekaligus profesionalisme agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Jadi pergeseran ini suatu hal yg wajar, karena yang bersangkutan perlu ada penyegaran. Dengan adanya pergeseran ini, Insya Allah kinerja kita bisa lebih meningkat," tandas Donny kepada pers usai memimpin jalannya Sertijab jajaran Kapolsek dilingkungan Polres Banyuwangi kemarin.

Terkait penandatanganan pakta integritas yang dilakukan para Kapolsek, pamen kelahiran Surabaya ini menegaskan, kalau hal itu dilakukan untuk mengikat seseorang atau pejabat tertentu supaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik secara norma hukum, norma sosial, norma agama, maupun norma kemasyarakatan. "Semua terkait, termasuk persoalan Saber Pungli," bebernya. 

Untuk percepatan kerja para Kapolsek, mantan Kasatresnarkoba Polrestabes Surabaya ini menginstruksikan kepada jajarannya agar melakukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang semuanya berangkat dari kepedulian. 

"Karena tanpa adanya kepedulian, tidak mungkin bisa melakukan segala hal terutama berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dan ini yang harus kita terus ikuti, karena tidak mungkin masyarakat hanya berdiam stagnan. Artinya, kita terus mengikuti kebutuhan masyarakat seperti apa, kita harus layani dan mencoba menjadi pelindung, pengayom serta melayani masyarakat dengan baik," ungkap mantan Kapolres Trenggalek itu.. 

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin Nomor 2405 tertanggal 27 November 2017, Kompol Toha Choiri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rogojampi menggeser Kompol Agus Dwi Jatmiko selaku Kapolsek Muncar. Sedangkan Agus DJ menempati kursi sebagai Kapolsek Genteng yang berstatus urban. Sementara Kabagops Polres Situbondo Kompol Suharyono datang menggantikan Kompol Toha Choiri.

Selanjutnya Kompol Sumartono pasca digantikan oleh rekan sejawatnya, Kompol Agus DJ menempati posisi baru selaku Kabagops Polres Situbondo. AKP Bakin yang kurang lebih satu tahun menjabat Kasubag Humas Polres Banyuwangi menjadi Kapolsek Songgon yang ditinggalkan AKP Suwanto Barri karena memasuki masa pensiun. Perwira pengganti posisinya sebagai corong institusi kepolisian dikabarkan adalah Iptu Joko Jepang. 

Kasubag Hukum Polres Banyuwangi AKP Abdul Jabbar mendapat kesempatan menjabat sebagai Kapolsek Kalibaru.  Sementara AKP Bambang Suprapto yang meninggalkan Kalibaru mendapat jatah kursi Kapolsek Tegalsari menggantikan AKP Suhardi yang pindah ke Polsek Sempu. Dan, Kapolsek Sempu AKP Jaenur Holiq menduduki posisi Kasubag Hukum Polres Banyuwangi.

AKP Sudarsono selaku Kapolsek Pesanggaran akhirnya pulang kampung dengan menempati jabatan Kasubag Binops Bagops Polres Situbondo. Kursi yang dia tingggalkan diisi oleh AKP Heri Purnomo yang selama beberapa tahun sebagai Kapolsek Tegaldlimo. Jabatan yang ditinggal Heri Purnomo ditempati perwira yang sebelumnya menjabat Kasubag Dalops Bagops Polres Banyuwangi, AKP Mohammad Munir.

Kapolsek Kalipuro AKP Supriyadi masuk sebagai penggantinya. Sedangkan perwira dari Polres Probolinggo, AKP I Ketut Wijaya Kesuma, mengisi kursi yang ditinggalkan AKP Supriyadi. ((ari)

 

SURABAYA (KT) - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin menegaskan pihaknya sudah siap dalam mengahadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayah itu pada tahun 2018.

Kapolda saat audensi dengan Perum LKBN Antara Biro Jatim di Mapolda di Surabaya, Senin mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kegiatan untuk menghadapi Pilkada 2018. 

"Beberapa waktu lalu, Polda mengumpulkan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Rektor Universitas Narotama untuk bersama-sama membantu dalam mengamankan Pilkada, terutama terkait menindak berita hoax," kata dia.

Machfud menjelaskan, ada 1.000 lebih akun medsos yang terlibat "black campaign" atau kampanye hitam akhir-akhir ini.

"Untuk itu siber patrol harus berjalan. Ujaran kebencian akan disanksi," ujar Machfud.

Selain AMSI dan akademisi, Polda juga sudah mengumpulkan pemimpin media beserta para konsulat jenderal (konjen) negara sahabat yang ada di Surabaya dan Jatim untuk meyakinkan bahwa Jatim aman.

"Jangan sampai suasana Jakarta dibawa ke Jatim. Jatim harus aman. Peranan media sangat penting. Kalo bisa ngumpul kan enak," tutur Machfud.

Selain Pilkada, Machfud menegaskan pihaknya telah mempersiapkan pengamanan jelang Hari Raya Natal dan malam pergantian Tahun Baru 2018.(kh)

BANYUWANGI (KT) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak para kepala desa (kades) di Banyuwangi untuk menumbuhkan desa-desa sehat. Kepala desa harus mengubah cara berpikir sektor kesehatan, dari paradigma “sakit” menjadi paradigma “sehat”.

SURABAYA (KT) - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dimnta menggunakan tradisi intelektual pada budaya kerja instansi masing-masing. Tradisi intelektual ini merupakan virus yang baik dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian bisa mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Gubernur Jatim menyatakan salah satu bentuk penerapannya yakni mengadakan forum akademis atau pertemuan yang menghadirkan Dewan Riset Daerah/DRD Jatim dan OPD, ujar Pakde Karwo saat pertemuan bersma dewan riset daerh di Surabaya Senin (11/12/2017)

Pembangunan di Jatim tidak lepas dari peran besar DRD  yang secara berkelanjutan memberikan masukan kepada pemprov. Dengan kata lain, DRD Jatim memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Jatim agar bisa mengantisipasi kekurangan yang diperoleh. 

Kontribusi besar tersebut, karena tugas-tugas DRD Jatim yaitu menyusun kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan masukan dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. 

Melihat manfaat penggunaan tradisi intelektual ini, Gubernur Soekarwo meminta Kepala OPD agar merendahkan subyektifitas mengenai instansinya agar bisa menerima obyektifitas dari DRD Jatim.

 “Kepada OPD bisa membiasakan tradisi intelektual dalam bekerja. Ini menularkan virus baik kepada kita, menganalisis setiap permasalahan yang ada kemudian menjadi solusi,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Riset Daerah Jatim Prof. Dr. Hotman Siahaan mengatakan, sepanjang tahun 2017, DRD Jatim yang mempunyai tiga kelompok kerja (pokja) telah menyelenggarakan tujuh seminar dan mengundang para ahli untuk memberikan masukan terhadap beberapa isu di Jatim. 

“Setiap seminar selesai diselenggarakan, DRD Jatim selalu menyerahkan resume dan rekomendasi kepada Bapak Gubernur,” ujarnya. 

Dalam pertemuan itu, beberapa paparan dipresentasikan dan menghasilkan rekomendasi. Diantaranya, revitalisasi kinerja pelayanan publik menuju BLUD yang disampaikan Wahyudi Wibowo menghasilkan empat rekomendasi antara lain pemetaan lanjutan di tingkat OPD dalam tiga kategori. 

Diantaranya pembentukan tim pendampingan lintas kedinasan untuk memberi asistensi teknis dan mendorong perubahan internal, pemprov mengkoordinasikan solusi perihal pembagian kewenangan dan bagi hasil dengan pemkab/pemkot, serta reregulasi tata kelola kelembagaan administrasi.

Selain itu, ancaman terhadap radikalisme dan intoleransi semakin masif, telah membuat DRD Jatim mementingkan membangun strategi kebudayaan untuk menangkal radikalisme. 

Dalam strategi tersebut,  paling tidak harus mempunyai konten dan ditujukan untuk beberapa OPD Pemprov Jatim seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Administrasi Perekonomian, Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. ( min )

Monday, 11 December 2017 15:28

Partai Gerindra Rekom La Nyalla bersarat

SURABAYA (KT) - Ketua umum Partai Gerindra Parbawo Subianto merekomendasi La  Nyalla Mahmud Mattaliti maju pilgub Jawa Timur Juni 2018. Rekom Partai Gerindra tertuang dala surat keputusan nomer surat 12-0036/B/DPP-GERINDRA/ Pilkada/2017. Surat tersebut ditandatangani pada  tanggal 10 Desember 2017 dan berstempel partai.

Surat  tidak bermeterai. Namun langsung diteken Ketua umum H Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral H Ahmad Muzani, Tembusannya ditujukan DPD Partai Gerindra Jawa Timur dan DPC Partai Gerindra se Jawa Timur.

Dalam surat itu tertera beberapa syarat yang harus dipenuhi La Nyalla, bila ingin maju sebagai calon gubernur dari Partai Geridra.  Diantaranya, memastikan dukungan dari partai lain untuk melengkapi persyaratan pencalonan dan menyiapkan kelengkapan pemenangan. 

Dalam surat  juga memberi batas waktu hingga 20 Desember kepada La Nyalla. Namun, jika pada batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi maka surat tersebut otomatis tidak berlaku.

Ketika di konfirmasi soal ini La Nyalla membenarkan surat. Pria  yang juga ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim ini menyatakan siap untuk memenuhi segala persyaratan yang diberikan Gerindra.  “Iya benar, Insya Allah kami akan menjalankan perintah dalam surat tugas ini dengan baik, dengan sekuat tenaga,” kata La Nyalla, Senin, (11/12).

Untuk memenuhi persyartaan tersebut, pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan  sejumlah partai, seperti Partai Amanat Nasional (PAN). Sejauh ini, dirinya telah melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Dengan PAN komunikasinya sudah cukup baik. Kami membicarakan bagaimana Jatim ke depan harus lebih berkeadilan sosial, masyarakatnya lebih sejahtera dan ketimpangan bisa terus dikurangi,” terang Nyalla.

Sementara untuk kelengkapan pemenangan,  saat ini sudah terbentuk relawan yang tersebar di 38 Kabupaten/kota se- Jatim. Relawan tersebut, sudah siap memenangkan dirinya jika nanti sudah cukup syarat dukungan dari partai.

“Saya sudah berkeliling di seluruh daerah Jatim, alhamdulillah responsnya baik. Sampai sekarang Kami terus bergerak, tim di lapangan sudah on dan tinggal jalan saja,” pungkas Nyalla.(min)

JAKARTA (KT) - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan negara Timur Tengah tak satu suara terhadap pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Kami tak melihat protes keras dari negara-negara Timur Tengah. Ini memang jadi problem," kata Mu'ti dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2017.

Mu'ti memaklumi sikap diam negara Timur Tengah. Karena, negara Timur Tengah sangat bergantung dengan Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat.

Praktis saat ini, negara Timur Tengah yang masih kontra dengan Amerika Serikat tinggal Iran. Seperti diketahui, ada Rusia di balik sikap Iran.

"Ada persoalan di Timur Tengah, praktis hanya yang kontra Amerika Serikat hanya tinggal Iran. Iran di baliknya ada Rusia," ungkap dia.

Namun demikian, Mu'ti menyayangkan sikap Trump yang tidak memperhitungkan dampak perdamaian di Timur Tengah dan dunia atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sikap Trump ini juga bersebrangan dengan presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barrack Obama yang membuka jalan damai atas konflik Palestina-Israel.

Trump dinilai hanya berusaha memenuhi janji-janji kampanyenya tapi tidak membuka jalan damai. Apalagi, di dalam negeri Amerika juga masih terbelah akibat Pemilu Presiden.

"Kelompok yang kontra Trump di Amerika Serikat masih cukup banyak. Sehingga ia hanya ingin mendapatkan dukungan politik dari orang yang memilihnya agar tetap solid," tambahnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu, 6 Desember 2017, menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sekaligus memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pernyataan Trump pun menuai kecaman dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo. Jokowi menilai langkah Trump berbahaya karena mengancam stabilitas dunia.

Jokowi juga mendorong negara-negara anggota OKI dan PBB untuk menggelar sidang khusus. Selain itu, Jokowi meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera meminta penjelasan dari Dubes AS di Indonesia.(kh)

SURABAYA (KT) - Gubernur Jatim Soekarwo meminta agar pejabat eselon tidak sekedar tanda tangan saja . namun juga memhami aturan aturan. Disisi lain pejabat juga menguasai empat hal yaitu anggaran, bencana, bonus demografi dan pilkada.

Page 1 of 411
banner