UNTUK pertama kali dalam beberapa tahun terakhir dua mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

JAKARTA (KT) - Upacara peringatan pengibaran bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta tahun ini terlihat berbeda dibanding sebelumnya.

Tuesday, 22 August 2017 22:46

BPKH Harus Transparan

Kepala Negara berharap,Anggota BPKH bisa melihat peluang yang ada dalam menginvestasikan dana haji. Jokowi juga meminta Anggota BPKH mencontoh negara-negara lain yang sudah terlebih dulu sukses dalam mengelola dana haji.

Tuesday, 22 August 2017 22:44

Dana Haji Dihantui Korupsi

Dana Haji yang ada di rekening pemerintah hingga akhir tahun 2017 ini sudah mencapai sekitar Rp 100 Trilyunan. Pemerintahpun berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji dan publik menyambut positif. Meski demikian, praktik penyelewengan atau korupsi dana haji tetap menghantui publik.

Kuala Lumpur (KT) - Cabang olahraga menembak akhirnya mengakhiri paceklik emas ketika M Naufal Mahardika yang turun pada nomor 10 m air refile meraih hasil terbaik pada SEA Games 2017 di National Shooting Range Centre, Subang, Malaysia, Selasa.

Kuala Lumpur (KT) - Karateka putri Indonesia Srunita Sari Sukatendel mempersembahkan emas pertama bagi cabang karate di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.

Kuala Lumpur (KT) - Tim bulutangkis putra Indonesia melangkah ke semifinal setelah tampil gemilang menghadapi Kamboja di babak perempat final SEA Games 2017 di Axiata Arema Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.

Jakarta (KT) - Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan DPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan parlemen dalam RAPBN 2018 senilai Rp600 miliar, dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

MALANG (KT) - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang tengah fokus meningkatkan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ini dilakukan agar kepesertaan program jaminan kesehatan lebih luas.

Kepala BPJS Kantor Cabang Malang, Hendry Wahjuni menyatakan, hingga Semester I 2017 jumlah peserta JKN-KIS masih sebesar 51 persen dari total populasi. Angka tersebut berada dibawah capaian peserta BPJS Kesehatan secara nasional sebesar 70 persen.

"Memang kalau di BPJS Kantor Cabang Malang dibandingkan jumlah penduduk masih 51 persen," ujarnya, Selasa (22/8/2017).

Namun, capaian tersebut tidak merata di tiga wilayah kerja BPJS Kantor Cabang Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Menurutnya, cakupan peserta JKN-KIS yang masih sedikit hanya pada Kabupaten Malang.

"Kabupaten Malang capaiannya paling sedikit padahal dari segi populasi paling besar. Kalau dari target sudah mencapai 87 persen, tetapi kalau dari populasi baru 47 persen," imbuh Wahjuni.

Capaian kurang maksimal tersebut, diakuinya bukan tanpa sebab. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kinerja BPJS dalam mencapai target optimal. Selain masih banyaknya jumlah badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya, kondisi geografis Kabupaten Malang juga dinilai cukup memberikan tantangan tersendiri.

"Beberapa badan usaha yang sudah kami temui memang beralasan masih terkendala anggaran. Ada juga yang masih dikoordinasikan di internal perusahaan atau juga karena banyaknya pegawai kontrak," paparnya.

Untuk itu pihaknya kini tengah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan daya jangkau program jaminan layanan kesehatan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendekatan preventif dan represif.

"Kita ingatkan terus kepada perusahaan agar mendaftarkan karyawannya, karena itu kewajiban dan sudah diatur Undang-undang," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga intens menjalin koordinasi untuk sinergi dengan Dinas terkait. Seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Kita mengupayakan untuk meneken kerjasama atau MoU dan juga koordinasi terkait NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan Disdukcapil. Kemudian pendekatan dengan pihak Kecamatan sampai RT/RW," Tukasnya. (Dayat)

BANYUWANGI (KT) – Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia melakukan benchmarking pelaksanaan beberapa program yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Benchmarking  ini dilakukan untuk mencari masukan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kami bersama Kemendagri sedang merumuskan RPP mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Kami juga tengah menyusun RPP pengembangan UMKM. Kami mengetahui jika Banyuwangi telah melaksanakan hal tersebut  lebih advance dibanding daerah lain, makanya kesini untuk melihat secara langsung,” kata Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan , Selasa (22/8).

Tim dari Kemenko Perekonomian tersebut mendapatkan penjelasan terkait kemudahan investasi oleh tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi. Salah satunya Banyuwangi telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Selain itu, Banyuwangi juga telah mengoneksikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) DPMPTSP dengan berbagai instansi yang menjadi stakeholder dalam bidang penanaman modal salah satunya perbankkan.

“Ini sangat luar biasa, perbankkan bisa melihat latar belakang legalitas formal perijinan sebuah usaha saat mengajukan kredit melalui sistem yang terkoneksi tersebut. Bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain,” kata Ferry.

Pihak Kementrian juga terkesan dengan proteksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM ditengah gencarnya upaya menggaet investor. Salah satunya adanya Perda pembatasan mini market retail berjejaring. Banyuwangi juga memiliki Perda No 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM. Dimana salah satu isinya pemerintah daerah berkomitmen melakukan pengembangan usaha UMKM dan mempermudah perizinannya.

“kami akan membawa apa yang kami dapatkan dari Banyuwangi dalam rapat bersama jajaran Kementrian di Jakarta. Apa yang kami temui disini sangat menginspirasi,” kata Ferry.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan Banyuwangi memang memberikan sejumlah insentif dan kemudahan bagi investor. Di antaranya berpotensi mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak daerah dan pembangunan infrastruktur penunjang. Namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelumnya.
“Kriteria investor yang bisa mendapatkan insentif antara lain, memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, menggunakan sumber daya lokal, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, bermitra dengan UMKM atau koperasi, dan memberi nilai tambah bagi produk lokal,” beber Anas. (jam)

Page 1 of 328
banner