Surabaya KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta persiapan atlet serta pelatih dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 Tahun 2020 di Papua mendatang ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar capaian Jatim juara umum yang ditargetkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jatim bisa tercapai. 

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kondisi ibukota masih belum memperlihatkan tanda-tanda pemulihan setelah terjadinya kericuhan yang terjadi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat, Rabu dini hari (22/5).

Sejumlah layanan transportasi umum seperti Moda Raya Terpadu serta bus Trans Jakarta yang melintas di sekitar Jalan MH Thamrin tidak dapat beroperasi optimal.

Pusat perbelanjaan di wilayah ini juga tidak bisa memberikan layanan yang baik kepada pengunjung karena hanya sebagian kecil toko yang buka dan beroperasi seperti biasa.

Kericuhan ini terus meluas hingga mengarah ke wilayah Petamburan dan Pasar Slipi, Jakarta Barat, yang sempat membuat aparat keamanan kewalahan dalam membubarkan massa.

Perlawanan massa tersebut membuat aparat keamanan bekerja ekstra keras, apalagi aksi itu ditandai dengan pembakaran ban dan sejumlah benda di jalan maupun blokade jalan.

Aparat keamanan bahkan menggunakan helikopter yang terpantau berlalu lalang membawa kantong air untuk dijatuhkan di beberapa titik lokasi kerusuhan yang terdapat pembakaran sejumlah benda di jalanan.

Berdasarkan pantauan di sekitar perempatan Jalan KS Tubun, Jalan Jati Baru Raya, dan Jalan Slipi I Jakarta Barat, Rabu siang, helikopter berulang kali menjatuhkan air di lokasi pembakaran pada perempatan jalan tersebut.

Sementara itu, aksi massa di depan Kantor Banwaslu masih berlangsung damai, hingga Rabu sore, usai waktu berbuka puasa.

Namun, kondisi berubah 180 derajat, ketika massa yang berada di perempatan Bawaslu dan Mandiri Tower, mulai melakukan provokasi tepat sebelum pasukan Brimob yang berjaga di depan Bawaslu, akan melakukan pergantian barisan depan sekitar Pukul 20.30 WIB.

Pelemparan batu, botol petasan, dan bom molotov diarahkan ke arah aparat keamanan. Massa juga menyalakan kembang api ke arah polisi sehingga asap memenuhi sekitar lokasi.

Kembang api diarahkan dari massa yang berada di perempatan Jalan Thamrin dan Jalan Wahid Hasyim serta massa yang berada di lantai atas Gedung Sarinah.

"Teman-teman di Sarinah untuk turun semua, keluar. Yang ada di Sarinah untuk segera turun," kata pihak kepolisian mengimbau massa.

Pihak kepolisian juga terus diingatkan untuk tidak terprovokasi oleh tindakan massa yang menyalakan kembang api tersebut, dan hanya memanfaatkan tameng yang ada untuk melindungi diri.

Penetapan tersangka

Hampir bersamaan dengan kericuhan yang mulai di depan Kantor Bawaslu, Kepolisian Daerah Metro Jaya menggelar jumpa pers terkait penangkapan 257 tersangka yang telah berbuat ricuh pada Rabu dini hari.

Sebanyak 257 tersangka terdiri dari 72 tersangka diamankan di depan Bawaslu, 156 orang di lokasi kerusuhan Petamburan, dan 29 tersangka di Gambir.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengungkapkan para pelaku kericuhan di Bawaslu RI, Petamburan, dan Gambir disuruh dan dibayar oleh seseorang.

"Pelaku datang dari Jawa Barat ke Sunda Kelapa, bertemu seseorang (yang menyuruh sebelum ke TKP) di sana, dan sekarang lagi kita gali," ujarnya.

Hal itu terbukti dengan adanya pembicaraan lewat grup WA menyebarkan ajakan penyerangan dan juga melaporkan situasi kerusuhan.

Di tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah uang yang ada di dalam amplop yang sudah bertuliskan nama-nama yang diduga pelaku kerusuhan.

Kericuhan juga sudah terencana dengan matang, karena peralatan yang dipakai untuk menyerang petugas, disiapkan oleh yang merencanakan kerusuhan bukan orang-orang yang terlibat bentrok.

Selain mengamankan sejumlah uang, kepolisian juga mengamankan clurit, batu, mercon, petasan dan busur panah.

"Pelaku disangkakan melanggar pasal 170 KUHP dan 212, 214, 218, dan untuk Petamburan dikenakan juga pasal 187 terkait pembakaran," ujarnya.

Korban bentrok

Hingga Pukul 22.30 WIB, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan Jakarta telah merawat 161 korban bentrok di sekitar Jalan Thamrin, Tanah Abang maupun Petamburan, Jakarta Pusat.

Kepala Bagian Umum dan Pemasaran RSUD Tarakan Reggy S Sobari mengatakan beberapa korban bentrok antara massa dengan aparat keamanan mengalami luka akibat peluru karet.

"Ada beberapa korban yang membawa peluru karet itu saat dibawa ke RSUD Tarakan. Ada beberapa yang kami bantu mengeluarkan peluru karet itu dari tubuhnya," ungkapnya.

Reggy mengatakan tidak ada korban yang terluka akibat peluru tajam. Beberapa korban yang sudah diperbolehkan pulang malah meminta proyektil peluru karet yang mengenai tubuhnya untuk dibawa.

Dari jumlah tersebut, menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang datang untuk menjenguk, sebanyak 140 korban di RSUD Tarakan sudah diperbolehkan pulang.

"Ada dua orang yang meninggal. Itu tadi pagi, bernama Adam (17) dan Widianto (18). Kemudian, ada 17 orang yang dirawat inap, perlu perhatian khusus. Yang 140 orang sudah pulang," jelasnya.

Kehadiran Fadli ke RSUD Tarakan itu merupakan bagian dari tugas pengawasan DPR untuk pendataan jumlah korban bentrok.

Sementara itu, korban bentrokan yang tercatat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mencapai 24 orang yang hampir semuanya mengalami sesak nafas karena menghirup gas air mata.

Beberapa korban bentrokan bahkan harus dibawa ke ruang dekontaminasi agar tidak membawa residu gas air mata ke dalam ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Sebagai antisipasi, pihak RSCM juga menyediakan sebuah tenda khusus untuk merawat korban bentrokan.

Pada saat yang sama, Rumah Sakit Budi Kemuliaan juga tercatat telah menerima sebanyak 177 korban terluka ringan maupun berat.

Terpantau aman

Meski massa bergerak mundur sambil membakar warung sate dan pos polisi di persimpangan Jalan Wahid Hasyim menuju Jalan H Agus Salim, suasana mulai terkendali pada Kamis (23/5) Pukul 01.00 WIB.

Kondisi mulai berangsur pulih di sekitar wilayah Thamrin seiring dengan upaya gigih aparat keamanan yang terus menerus menembakkan gas air mata.

Kepala Satuan (Kasat) Binmas Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Syarif Hidayat ikut memastikan situasi di depan bundaran Hotel Indonesia (HI) telah aman terkendali.

"Silahkan dilihat langsung sejak kemarin massa hanya terkonsentrasi di depan Gedung Bawaslu saja. Tidak sampai ke sini," ujarnya.

Puluhan personel polisi anti huru-hara yang dikerahkan di kawasan bundaran HI pun sudah tampak beristirahat setelah pembubaran massa aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu.

Meski demikian, menurut Syarif, polisi tetap akan bersiaga di ruas jalan mengantisipasi adanya situasi tak diduga.

Lokasi lainnya di Jakarta juga terpantau aman, termasuk di berbagai tempat wisata, salah satunya kawasan Kota Tua yang selalu ramai dikunjungi masyarakat.

Kepala Unit Pelaksana Kerja (UPK) Kota Tua Jakarta Norviadi S Husodo memastikan lokasi wisata Kota Tua aman dikunjungi meski ricuh unjukrasa berlangsung.

"Kalau di area Taman Fatahillah bisa dikatakan cukup kondusif, karena malam hari masih ada yang datang ke sana, teman komunitas juga beraktivitas," ujar Norviadi.

Terkait pengamanan, Kota Tua mendapat dukungan keamanan 50 personel TNI dan 100 personel Polri khusus di area Taman Fatahillah.

Wilayah sekitar Glodok hingga Kota Tua telah mendapatkan penebalan personel keamanan sebanyak 1.100 orang untuk membatasi pendemo melewati kawasan Kota Tua.

Secara keseluruhan, wilayah lain di Jakarta sepanjang Rabu juga terpantau kondisi aman, meski kondisi lalu lintas di berbagai ruas utama tidak seramai biasanya. (jon)

Sidoarjo (KoranTransparansi) - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, stok bahan pangan menjelang dan pasca lebaran sangat aman dan cukup di Jatim. Bahan-bahan tersebut seperti beras, gula, minyak goreng, daging, ayam, dan telur.

 

“Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama masyarakat Jatim bahan pangan pokok kita aman menjelang sampai dengan selesai lebaran,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Porong Sidoarjo, Rabu (22/5).

 

Ia menjelaskan, setiap melakukan sidak ke pasar, pemerintah selalu menanyakan harga dan kondisi stok kepada para penjual. Selain itu, pihaknya juga terus memonitor dan memantau ketersediaan bahan pangan di pasar-pasar yang menjadi titik pantau Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim. Terdapat 25 titik pasar dari 8 kabupaten/kota di Jatim yang menjadi titik pantau BPS. 

 

“Sebagai contoh tadi pagi telah melakukan sidak ke satu pasar di Madiun. Pasar itu menjadi titik pantau BPS,” kata orang nomor satu di Jatim itu.

 

Salah satu yang ia pantau adalah harga cabai. Kondisi bahan pokok tersebut sempat anjlok karena over supply. Dari kebutuhan untuk memenuhi pasar Jatim cukup 2.700 Ha, tetapi terdapat 5.000 Ha yang ditanami cabai, sehingga terjadi over supply.

 

Beberapa rekomendasi pun disampaikannya terkait hal tersebut. Salah satunya yakni pengusaha yang menggunakan bahan baku cabai diundang dan diminta untuk tidak menggunakan cabai kering impor. 

 

“Lebih baik gunakan cabai yang diproduksi petani cabai Jatim. Kita juga minta kepada bupati/walikota pada saat harga cabai anjlok, saya minta tolong agar mereka melakukan aksi borong cabai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar,” jelasnya.

 

Ia juga menjelaskan, langkah jangka panjang yang akan dilakukan yakni Puspa Agro bisa menjadi BUMD Pangan. Sehingga dapat melakukan fungsi stabilisasi. 

 

“Dengan Bulog, kami juga melakukan koordinasi ketika serapan gabah cukup rendah. Kami koordinasi dan ternyata memang ada kekurangan gudang misalnya. Untuk bisa menyerap seluruh produk petani,” jelasnya.

 

Sementara itu, Mentan RI Amran Sulaiman mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur Khofifah untuk membuat harga bahan pokok menjadi stabil menjelang dan pasca lebaran.

 

“Hari ini kita lihat pasar bersama Ibu Gubernur. Seperti diketahui Ibu Gubernur sangat luar biasa. Baru menjabat beberapa bulan, harga sudah stabil. Bahkan harga cabai di bawah HPP (harga pokok penjualan),” katanya. 

 

Amran menjelaskan, bahan pangan selama Bulan Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri stoknya cukup, harganya stabil dan bahkan dibawah HPP. Dirinya meminta agar Bulog membeli langsung hasil pertanian saat over supply. Bulog harus segera melakukan serapan hasil pertanian tersebut.

 

“Sekali lagi kami minta ke Bulog agar nanti menyerap cabai petani dengan harga minimal Rp. 8.000 per kg. Sekarang ini harganya Rp. 5.000 per kg. Begitu juga dengan beras dan gabah, agar para petani tetap berproduksi. 

 

Kita harus jaga petani kita agar mereka terus berproduksi,” pungkasnya sambil menjelaskan bahwa dengan harga di bawah HPP, maka petani bisa merugi dan berhenti berproduksi. (jon)

Jakarta (KoranTransparansi) - Provinsi Jatim kembali menorehkan prestasi, dengan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik tim terpadu (Timdu) tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019. Penghargaan ini diperoleh Provinsi Jatim atas keberhasilannya mampu menjaga stabilitas dan keamanan yang kondusif pasca Pilkada Serentak 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pada acara Rakornas Timdu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019, di Hotel Grand Paragon, Jl. Gajah Mada No. 126, Jakarta Barat, Kamis (16/05).

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, penghargaan ini juga bentuk keberhasilan Timdu penanganan konflik sosial di Jatim. Timdu tersebut yaitu Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, penghargaan ini juga merupakan wujud strong partnership dan harmonious partnership yang telah dibangun selama ini.

“Saya rasa ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat yang bisa mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan ini,” tutur orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini. 

Gubernur Khofifah menjelaskan, terkait Pilkada Serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya telah selesai sejak dua hari lalu. Karenanya, seluruh hasil penghitungan baik untuk DPD tingkat I dan II, provinsi, DPR RI, hingga pilpres telah diketahui hasilnya.

“Proses penghitungan hasil Pilkada Serentak di Jatim juga telah disampaikan di KPU Pusat. Dalam menyikapinya saya percaya masyarakat Jatim bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam penanganan konflik sosial di Jatim berbagai upaya telah dilakukan. Selain itu, sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda terus diperkuat. Dicontohkannya, pada saat jelang Pilkada serentak lalu pihaknya bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya aktif melakukan dialog interaktif di beberapa media, tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada. 

Selain itu, saat pelaksanaan may day pada awal Mei lalu melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dengan dukungan penuh dari Kapolda Jatim.

“Kami membuat kopilaborasi sehingga sambil ngopi bareng kita berkolaborasi apa saja sebenarnya yang buruh inginkan. Sehingga pada tanggal 1 Mei kami bisa berorasi dengan sangat bersahabat,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini sembari mengimbuhkan tidak semua tuntutan buruh terpenuhi, akan tetapi akan ditindaklanjuti melalui tim yang telah dibentuk.

Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar SOP dari tiap lembaga. Akan tetapi, action dengan ikut turun ke lapangan diperlukan sehingga akan tercipta mutual understanding. Lewat  mutual understanding maka ketika terjadi dinamika atas sesuatu akan memunculkan respect dan trust.

“Sekali lagi terimakasih atas apresiasi dari Kemendagri yang diberikan pada Provinsi Jatim ini, dan terimakasih bagi seluruh elemen masyarakat Jatim yang sudah ikut menjaga Jawa Timur aman dan damai,” pungkasnya.

Seluruh Pimpinan Nasional dan Daerah Harus Jaga Persatuan

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto saat membuka Rakornas tersebut mengajak mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik sosial. Oleh sebab itu,konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya pasca Pemilu 2019.

"Rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah, semua kementrian dan lembaga, TNI dan pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk sinergitas atas hal-hal negatif yang berujung konflik sosial,” ujarnya.

Selain itu, Polri dan TNI telah menunjukkan etikat yang luar biasa dengan bersatu padu untuk melakukan pengamanan secara maksimal. Pihaknya juga sangat berharap semua pihak dapat menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada tanggl 22 Mei nanti dengan legowo.

Selain Provinsi Jatim, penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi secara nasional secara berturut-turut juga diperoleh Provinsi DIY, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Lampung dan Provinsi Aceh. Sedangkan penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten secara berturut-turut diberikan kepada Kab. Lamongan, Kab. Gunung Kidul, Kota Tidore, Kota Lampung Selatan, dan Kota Banda Aceh.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Aceh, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, Gubenur Maluku Utara, Gubernur Riau, serta beberapa bupati dan walikota di Indonesia. (min)

Jakarta (KoranTransparansi) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan  kesiapannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPAI) atau Australia Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) Oktober 2019 hingga 2020 mendatang.

Kesiapan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Asrorun Ni’am Sholeh di Kantor Badan Penghubung Jawa Timur, Jl. Pasuruan No. 16-20 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis(16/5).

Gubernur Khofifah mengatakan, rencana penyelenggaraan PPAI tersebut akan melibatkan 18 pemuda Indonesia dan 18 pemuda Australia. Pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilainya bisa ikut mempromosikan potensi Jatim. Apalagi, Jatim memiliki keindahan alam yang sangat menarik dan patut dikunjungi.

“Kegiatan ini sangat baik sebab semakin banyak yang mempromosikan akan makin baik bagi Jatim,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu wilayah yang bisa dijadikan alternatif penyelenggaraan kegiatan PPAI yaitu di Malang Raya. Pasalnya wilayah tersebut terdiri 3 wilayah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Apalagi wilayah tersebut terkenal dengan pariwisata dan didukung pesantren di sekitarnya.

“Malang ini three in one yang memiliki potensi pendidikan dan pariwisata yang indah. Bahkan di Kota Batu juga memiliki museum Madame Tussauds versi Indonesia yang tak kalah cantik dengan luar negeri,” terang orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini.

Gubernur Khofifah meminta, agar semua kegiatan nantinya harus terjadwal dengan baik. Dicontohkan, peserta bisa diajak untuk dinner dengan Walikota Malang, Bupati Malang, ataupun bertemu dengan pemilik Jatim Park 1, 2 dan 3. Selain itu para peserta juga bisa diajak menikmati nuansa petik apel.

“Kita harus membuat jadwal acara yang padat dan baik, sehingga para peserta merasa betah dan nyaman berada di Jatim. Dan apa yang diperoleh selama di Jatim bisa bermanfaat,” pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, kegiatan pertukaran pemuda Indonesia-Australia merupakan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerinrah Australia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Ia menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui people to people contact, khususnya dalam bidang kepemudaan dan juga untuk meningkatkan kualitas dan wawasan pemuda kedua negara.

“Kegiatan PPAI ini berupa kegiatan partisipatif, kepemimpinan, kewirausahaan, kesukarelaan, dan kepeloporan. Mereka selama disana akan tinggal di homestay dan berbaur dengan warga,” terangnya.

Deputi Asrorun berharap, kegiatan tersebut menjadi bagian ikhtiar untuk meneguhkan persaudaraan. Sehingga ke depan ada kesepahaman bersama dalam membangun komitmen di tingkat antar negara. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Jatim, pihaknya akan mengikuti arahan Gubernur Jatim yaitu di daerah Malang dan Surabaya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Kemenpora Wisler Manalu, Kabid Kemitraan Luar Negeri Kemenpora Abri Eko, Kadispora Provinsi Jawa Timur Supratomo, dan Plt. Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur Hudiono. (jon)

Lausanne, Swiss (KoranTrasparansi) - Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla membahas upaya Indonesia dalam menangani pengungsi saat bertemu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi.

"Ya bagaimana bersama-sama mengatasi pengungsi yang luar biasa sekarang ini, baik di Asia, juga di Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara yang berkonflik. Bagaimana mengatasi hal tersebut," kata Wapres Jusuf Kalla di Lausanne, Swiss pada Kamis.

Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman menangani gelombang pengungsi ke Tanah Air, seperti yang dilakukan di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

JK juga menjelaskan tentang kesiapan Indonesia membantu UNHCR dalam mengatasi persoalan pengungsi.

"Saya bilang kita siap sekali lagi asal kerja sama dengan internasional, jangan Indonesia sendiri," kata dia.

Sementara itu, Filippo menyampaikan apresiasi atas kedatangan Wapres JK ke kantor UNHCR.

"Terima kasih atas kunjungan anda, dan selamat datang di UNHCR," ujar Filippo, dikutip dari antaranews. Pertemuan itu pun berlangsung selama 30 menit.

Selain itu, saat pertemuan dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Peter Maurer, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa dirinya membahas tentang kerja sama di bidang kemanusiaan, seperti program penanggulangan bencana.

Indonesia dengan ICRC juga bekerja sama jika terjadi bencana di suatu daerah.

Selain dengan ICRC, Wapres JK juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Elhadj As Sy di Kantor IFRC di Chemin des Crêts, Jenewa.

"Justru mereka menganggap Indonesia mempunyai sistem yang sangat baik di antara negara-negara Asia," demikian Wapres.(ais)

Surabaya (KoranTransparansi) – Penolakan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 oleh dua komisaris, masing-masing Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (keduanya dari PT Trans Airways), berbuntut panjang.

Harga saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan yang signifikan. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 16 Mei 2019 pukul 14.35 WIB, saham Garuda Indonesia tercatat sebesar Rp414 per lembar.

Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini membuat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan pengusutan dengan meminta masukan dari berbagai pihak, salah satunya Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut dan melayangkan surat keberatan kepada perusahaan.

“Merujuk kepada Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 yang diajukan kepada kami, sesuai dengan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini kami bersikap untuk tidak menandatangani laporan tahunan tersebut,” tulis keduanya dalam surat yang tersebar di kalangan media.

Keberatan Chairal Tanjung dan Dony Oskaria dipicu laporan keuangan Garuda Indonesia bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Negara Nomor 23 lantaran telah mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang. Piutang tersebut berasal dari perjanjian kerjasama antara PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Mahata Aero Teknologi serta PT Citilink Indonesia yang ditandatangani pada 31 Oktober 2018.

Total piutang tersebut sebesar US$239.940.000 dari PT Mahata Aero Teknologi dengan US$28.000.000 di antaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan pihak Mahata kepada PT Sriwijaya Air.

Dari kerja sama itu Garuda Indonesia memiliki piutang sebesar US$239.940.000.

Namun, manajemen sudah mengakuinya sebagai pendapatan meski pihak Mahata belum membayar piutangnya kepada Garuda Indonesia. Hal itu membuat keuangan Garuda Indonesia berubah 180 derajat. Dari yang rugi sebesar US$216.580.000 juta pada 2017 menjadi laba pada 2018 sebesar US$809.840.

Chairal kepada wartawan seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Garuda Indonesia mengatakan pihaknya menolak laporan keuangan Garuda Indonesia karena akan menyesatkan publik dan dapat menimbulkan beban cash flow perseroan.

Dalam sebuah surat kepada OJK tertanggal 4 April 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar, pihak Garuda Indonesia membeberkan bahwa transaksi perjanjian dengan Mahata telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan BDO.

Kejanggalan ini dimulai dari laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 yang membukukan laba bersih US$ 809.846 pada 2018 atau setara Rp 11,49 miliar (kurs Rp 14.200/US$). Padahal jika ditilik lebih detail, perusahaan yang resmi berdiri pada 21 Desember 1949 dengan nama Garuda Indonesia Airways ini semestinya merugi.

CEO tiket.com George Hendrata mengatakan pihaknya menjalin kerja sama dengan Mahata Group, startup yang menyediakan jasa wi-fi gratis di dalam pesawat Garuda Indonesia Group.

Nilai kesepakatan bisnis tersebut diperkirakan mencapai 500 juta dolar AS atau setara Rp7,25 triliun (kurs Rp14.500). Kendati demikian, bentuk dan skema kerjasama tersebut masih belum dipublikasikan, termasuk kapan mulai dijalankan.

Mahata Group mendapat kesempatan menjadi operator penyedia wi-fi di dalam pesawat yang dioperasikan Citilink Indonesia. Direktur Eksekutif Mahata Group Iwan Setiawan mengatakan kerja sama ini diharapkan mampu membantu Citilink menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi dengan baik.

“Kami akan melakukannya dengan perusahaan digital platform kami serta partner resmi kami tiket.com,” ucapnya kepada wartawan tanpa menjelaskan mengapa memilih berpartner dengan tiket.com

Layanan wi-fi tersebut akan diterapkan pada 50 pesawat milik Citilink sehingga penumpang tetap bisa mengakses internet di ketinggian 35.000 kaki. Sumber Citilink menyebut investasi tersebut mencapai US$40 juta.

Wi-fi gratis di pesawat Citiink tersebut akan diterapkan secara bertahap, yakni 20 pesawat hingga akhir 2019 dan 30 pesawat sisanya akan ditarget selesai pada tahun 2020.

Langkah ini selaras dengan visi Garuda Group yang ingin menjadi maskapai digital. Layanan wi-fi gratis ini nanti juga akan tersedia di 227 pesawat milik Garuda Group, termasuk maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.

Direktur Niaga Citilink Indonesia, Benny Rustanto percaya, kerja sama yang telah dijalin dengan Mahata Group dan tiket.com makin meningkatkan pelayanan maskapai kepada pelangganya.

“Kami sangat bangga melihat keberanian startup lokal seperti Mahata Group dan Tiket.com dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan standar kualitas dari penerbangan nasional” kata Benny. (mat)

 

Mojokerto (KoranTransparansi) - Mayat pria gosong yang ditemukan di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto terus diidentifikasi. Dari kesimpulan polisi, mayat itu merupakan korban pembunuhan.
 
"Kami pastikan mayat itu merupakan korban pembunuhan," kata Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Ade Warokka, Selasa (14/5/2019) dinihari.
 
Kepastian yang disampaikan Ade itu sangat relevan dengan hasil autopsi sementara terhadap mayat pria tersebut. Sebab saat proses autopsi, ditemukan sejumlah luka pada mayat.
 
Menurut Ade, luka itu ditemukan pada bagian kepala, dagu dan perut yang agak terbuka. Namun Ade masih belum bisa memastikan luka tersebut apakah akibat benda tumpul atau tajam.
 
"Kami masih bekerja," sambung mantan Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya ini.
 
Terkait identitas korban, Ade mengaku belum berhasil mengungkapnya. Sebab kondisi sidik jari korban rusak karena terbakar.
 
"Untuk itu, identifikasi dengan cara-cara lain masih ditempuh Tim Forensik di RS Bhayangkara Polda Jatim," bebernya.
 
Mayat pria itu ditemukan sekitar pukul 07.00 oleh pemilik lahan dalam keadaan terbakar. Saat mengevakuasi jasad korban, Tim Inafis Polres Mojokerto Kota mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, termasuk kaos bertuliskan polisi yang tertindih di tubuh korban.
 
Terkait temuan kaos bertuliskan polisi itu, Ade juga belum bisa menyimpulkannya. Sebab dirinya dan tim masih fokus untuk mengungkap identitas mayat.(rin) 

Jakarta (KoranTransparansi) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI). Dalam pertemuan tersebut IKB UI mengadukan berbagai macam tragedi yang terjadi pada Pemilu 2019, diantaranya kasus meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan indikasi kecurangan. 

Terkait aduan tersebut Fadli mendesak agar pemerintah segera melakukan investigasi atas tragedi Pemilu 2019.

“Karena itu kita akan mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi terhadap hal ini. Di DPR juga supaya membentuk tim pencari fakta, sebagai partisipasi kita,” ungkap Fadli usai menerima audiensi IKB UI di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah.

Menurut IKB UI, musibah kematian lebih dari 500 petugas KPPS dan sekitar 3800 orang petugas KPPS yang sakit di seluruh Indonesia adalah ironi dalam kegiatan pesta demokrasi Pemilu 2019, dan patut menjadi perhatian serius pemerintah. 

Bahkan menurutnya musibah tersebut bisa melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang HAM, dan Hukum Pidana yang diatur dalam KUHP.

“Saya dalam hal ini mempunyai pandangan yang sama tentang berbagai kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu menyangkut kecurangan Pemilu pada saat dan setelah, kemudian ekses-ekses lain yang luar biasa, terkait dengan meninggalnya petugas KPPS dan juga ada yang sakit di atas 3 ribuan,” papar Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.

 

Terkait dengan usulan pembentukan Pansus Pemilu 2019, Fadli menjelaskan di DPR RI memiliki mekanisme yang panjang. 

“Usulan pembentukan Pansus harus mendapat persetujuan di Rapat Paripurna. Usulan itu diajukan ke Pimpinan, Pimpinan mengagendakan ke Bamus, Bamus mengagendakan dalam Rapat Paripurna. Jadi proses dan porosedurnya cukup panjang," ungkap politisi Partai Gerindra itu. (sam)

Surabaya (KoranTransparanasi) – Hasil rekapitulasi untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur X tak banyak memberikan kejutan. Berdasarkan pembacaan hasil suara pada proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, PKB keluar sebagai predikat teratas perolehan suara Caleg DPR RI dari Dapil yang membawahi Kabupaten Lamongan dan Gresik ini.

Serta, beberapa nama kuat yang dipredisi lolos, akhirnya sukses membawa kursi. Di antaranya adalah tiga petahana dari tiga partai berbeda yang kembali lolos ke DPR RI dengan suara signifikan. Mereka adalah Jazilul Fawaid (PKB), Nasyirul Falah Amru (PDI Perjuangan), dan Khilmi (Gerindra).

Selain ketiga nama itu, ada caleg potensial lainnya, yakni Debby Kurniawan dari Partai Demokrat. Debby Kurniawan merupakan putra dari Bupati Lamongan, Fadeli. Saat ini, Debby juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lamongan.

Selain Debby, ada beberapa caleg baru lain dari dapil ini. Di antaranya adalah Dyah Roro Esti (Golkar) dan Zainuddin Maliki (PAN). Keduanya menggantikan caleg petahana di masing-masing partai.

Dyah Roro Esti menggantikan Eddy Kuntadi, sedangkan Zainuddin Maliki yang sebelumnya Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini menggantikan Viva Yoga Mauladi.

Dengan terisinya enam kursi tersebut maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya memiliki wakil, Iskandar D Syaichu, maka untuk pemilu kali ini harus rela kehilangan kursi. (fir)

 

Page 1 of 609
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...