Surabaya (KoranTransparansi.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Alhidayah Kota Surabaya , organisasi dibawah naungan Golkar, kini mulai bergerak untuk mengenalkan Ketua Umumnya Hj, Harbiyah Salahudin, MSI, Calon Anggota DPD RI nomor urut 35, kepada masyarakat Surabaya.

Mengawali gerakan itu, DPD Alhidayah Surabya mengundang Hj Harbiyah Salahudin, untuk memaparkan visi dan misinya yang diusung, kepada jajaran struktural mulai pengurus DPD ll, Kecamatan dan Kelurahan, di kantor Golkar Jalan Adityawarman, Sabtu (15/12/2018).

“ Kami berkewajiban menyokseskan Hj. Harbiyah Salahudin,”  ucap Ketua DPD ll Alhidayah Surabaya  Erna Windhihati Waspadani usai pertemuan.

Dia menceritakan sosok Hj. Harbiayah Salahudin tidak diragukan lagi dalam percaturan politik regional Jawa Timur dan nasional.  Di era orde baru sampai reformasi setidaknya tiga kali menjadi anggota DPRD Jawa Timur, sebelum akhirnya maju sebagai Caleg DPR RI dan terpilih. Beliau ada di Komisi X.

Menjadi Ketua umum Alhidayah menggantikan Hj. Aisyah Hamid Baidhowi dalam Rakernas di Surabaya tahun 2010. Jadi, pengalaman berorganisasinya sangat bagus dan tidak pernah cidera. ungkap Bu Erna memuji.

Secara kelembagaan, bu Harbiyah juga sudah  mundur dari partai Golkar untuk memenuhi ketentuan undang undang.

Calon legislator ini sejak dua bulan terakhir terus blusukan di Surabaya mengenalkan dirinya, bersama tim.

“Intinya kami ingin agar kaum perempuan lebih berdaya. Bukan saja berdaya secara ekonomi namun juga terhindar dari diskriminasi. Kami datang dengan konsep pemberdayaan kaum perempuan,” kata Harbiyah Salahudin singkat. (fir)

Malang (KoranTransparansi.com)  - Pengembangan vokasi yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan empat tahap. Pengembangan tersebut tujuannya untuk meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan berdaya saing. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim  Soekarwo saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution saat melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 4 Malang, Kamis (13/12).

Ia menjelaskan, empat tahap yang dimaksud yakni pertama, mengubah komposisi antara sekolah umum dengan SMK. Yang semula berkomposisi 31 persen SMK dan 69 persen SMU, maka pada tahun 2023 mendatang ditarget menjadi 70 persen SMK dan 30 persen SMU. Sedangkan posisi saat ini 65 persen SMK dan 35 persen SMU.

Kedua, yakni dengan membuat SMK Mini yang junlahnya mencapai 270 SMK di seluruh Jatim. Program tersebut dikembangkan di pondok pesantren, daerah terpencil dan daerah khusus. 

Selama enam bulan, lulusan SD diberikan tambahan pelatihan vokasional, ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, tahap ketiga yakni menyelenggarakan program dual track. Untuk SMA, Madrasah Aliyah, Ula, dan Wusto dalam pendidikan Diniyah Salafiyah juga diberikan pendidikan vokasional atau keterampilan. Sebab, apabila tidak dikembangkan program tersebut, maka dikawatirkan semua lulusan SMA akan menjadi unskill. Program dual track secara tidak langsung mengurangi kelompok unskill, katanya.

Sedangkan untuk tahap keempat, Pemprov Jatim mengubah beberapa SMK di Jatim berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, sudah terdapat 20 SMK yang telah berubah statusnya menjadi BLUD. 

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang berusaha serius menyiapkan SDM. Bukti keseriusannya yakni dengan menyiapkan APBN tahun 2019 memuat pengembangan pendidikan vokasi. 

Saat ini bulan-bulan kita mendesain seperti apa. Kalau kurikulum strukturnya seperti apa, modulnya apa saja yang bisa diambil. Jangan sampai memilih yang justru nanti digusur oleh ekonomi digital, jelasnya.

Menurutnya, ini senada dengan permintaan Presiden RI untuk menyiapkan konsep peningkatan SDM, utamanya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SMK Negeri 4 Malang, Drs. H. Wadib Suudi, MM mengapresiasi program yang digagas Pakde karwo dengan mendorong SMKN 4 menjadi BLUD. Karena, menurutnya, program yang dikembangkan Pakde Karwo tersebut membuat setiap sekolah mampu berkembang dengan baik. 

Dalam kunjungannya, Pakde Karwo dan Menko Bidang Perekonomian meninjau industry class, technopark, dan perpustakaan SMKN 4 Malang.  Pakde Karwo Dampingi Menko Perekonomian Jadi Pembicara Kuliah Umum di UMM 

Sementara itu, setelah melakukan kunjungan kerja ke SMKN 4 untuk melihat hasil karya siswa SMK, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution menjadi pembicara dalam Kuliah Umum Kesiapan Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Dome Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis, (13/12). 

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan memfokuskan untuk pengembangan SDM pada Tahun 2019. Ditahun sebelumnya, pemerintah secara besar besaran meningkatkan infrastruktur fisik mulai pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, irigasi sampai fasilitas umum bagi rakyat sehingga dapat tercipta konektivitas yang optimal antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. 

Menurutnya, peningkatan SDM dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan vokasi yang merupakan strategi besar pemerintah di tahun mendatang. "Tanpa SDM yang baik kita tidak bisa masuk pada industri yang baik. Tanpa kualitas SDM yang baik pula kita tidak bisa bersaing dengan negara lain. Ini yang kami namakan reformasi besar besaran melalui pendidikan Vokasi," ungkapnya. 

Agar industri mau untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait vokasi, pemerintah sedang merumuskan pengurangan pajak bagi perusahaan yang mau menerima magang dan membantu hingga di pasar kerja.  "Ini salah satu langkah guna menghadapi revolusi industri 4.0," tutupnya. (min)

 

Jakarta (KoranTrasparansi.com) - Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya menyambut baik rencana gelaran Hari Pers Nasional tahun 2019. Gelaran kali ini, memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Arif saat menerima kunjungan delegasi panitia HPN 2019 di Ruang Kerja Menteri Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (12/12).

Penanggungjawab HPN 2019, Margiono menjelaskan acara kali ini mengangkat tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital". Margiono dalam pertemuan tersebut didampingi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal S Depari.

"Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo yang memang lagi menata digitalisasi ekonomi. Nantinya, sentra-sentra ekonomi UMKM akan disentuh dengan teknologi  digital," ujar Margiono.

Mendapat penjelasan tersebut, Menteri Arif pun menyambut baik. Menurutnya, sektor ekonomi kerakyatan adalah penopang utama dari ramainya wisata.

Dia sebutkan juga banyak potensi wisata tersebar di Jawa Timur. Wisata ini bahkan beberapa diantaranya sudah dikenal publik.

"Banyak wisata populer di Jawa Timur, yang dekat itu ada Jawa Timur Park di Malang, kalau yang agak jauh kan ada Banyuwangi," ungkapnya.

Margiono pun menambahkan bahwa acara HPN 2019 juga akan memberikan tamasya kepada seluruh peserta yang tidak lain adalah wartawan dari Sabang hingga Merauke.

Hal ini pun kembali diapresiasi Menteri Arif. Dia berharap tamasya wartawan di HPN 2019 dapat membantu mengeksplorasi dan mengenalkan potensi wisata Jawa Timur.

"Nanti bisa  kita laksanakan, itu bagus karena kan yang hadir adalah wartawan jadi kita buat semacam film trip wisata," demikian Menteri Arif. (ais)

Sunday, 09 December 2018 11:03

Presiden Senam Tera Bersama 20.000 Peserta

Bogor (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo melakukan Senam Tera Indonesia bersama 20 ribu peserta dari 26 provinsi di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Minggu.

 

Kegiatan itu dalam rangka Hari Tera Indonesia (HATERA) ke-33, berhasil memecahkan record Original Indonesia untuk kategori Senam Tera Terbanyak Seluruh Indonesia.

Presiden mengucapkan kebanggaannya karena bisa bergabung bersama para Terawan dan Terawati untuk Senam Tera bersama.

"Saya sangat bangga dan bahagia bisa bergabung dalam Senam Tera Indonesia, yang terpenting tetap sehat," kata presiden

Presiden mengucapkan selamat melakukan Senam Tera dan tetap menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani.

"Dengan mengucap bismillahirohmanirohim saya buka Senam Tera Indonesia," kata presiden saat membuka Senam Tera Indonesia.

Presiden menggenakan jaket warna hitam dan celana hitam, sepatu sneaker, berbaur bersama puluhan ribu peserta Senam Tera Indonesia yang datang dari 26 provinsi di Indonesia di lapangan Astrid Kebun Raya Bogor.

Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah Senam Tera Indonesia ke-33 dan Kota Bogor sebagai tempat penyelengara, dan pada 2020 HATERA akan digelar di Jawa Tengah.

Senam Tera Indonesia merupakan latihan phisik dan mental, memadukan gerakan bagian-bagian tubuh dengan teknik dan irama pernapasan melalui pemusatan pemikiran yang dilaksanakan secara teratur, serasi, benar dan berkesinambungan.

Senam ini bersumber dari senam pernapasan Tai Chi yaitu senam yang mepunyai dasar pernapasan dipadukan seni bela diri, yang di Indonesia dikombinasikan dengan gerak peregangan dan persendian jadilah sebagai olah raga kesehatan.

"Tera" berasal dari kata "terapi" yang mempunyai arti penyembuhan atau pengobatan. Dalam praktek Senam Tera bukan saja mempunyai manfaat pengobataan (kuratif) tetapi bersifat pencegahan (preventif) dan mempunyai sifat penyembuhan sakit.

Senam ini dimulai dari pukul 07.45 WIB diawali dengan pelepasan balon ke udara oleh Presiden Joko Widodo

Seluruh peserta senam yang disebut Terawan kompak memakai pakaian koas merah dan celana putih. Suasana Kebun Raya Bogor berubah merah putih. (sam)

Sunday, 09 December 2018 10:43

Koruptor Penjelmaan ’’Tuhan Baru’’

Oleh : Djoko Tetuko

Pemimpin Redaksi Transparansi

PADA tanggal 9 Desember nanti, seluruh umat manusia se dunia, akan memperingati Hari Anti Korupsi, sangat menarik diperingati seluruh dunia karena korupsi memang menghancurkan tatanan kehidupan di masyarakat, bahkan tidak berlebihan menjadikan para koruptor dari kalangan pejabat negara maupun komunitas lain, bahkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, bisa menjadi ’’Tuhan Baru’’ gara-gara terpeleset gelimang harta benda.

Mereka (para koruptor) dengan kekuasaan dan kewenangan, tidak menjalankan amanat sebagaimana mestinya, dengan rendah diri dan rendah hati, memperjuangkan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang sejahtera dan makmur. Namun sudah mengatur semua perilakunya untuk berkhianat serta jauh dari pengabdian.

Mengapa koruptor sebagai ’’Tuhan Baru’’? Tidak berlebihan menyatakan bahwa koruptor adalah sebagai ’’Tuhan Baru’’, mengingat dengan kekuasaan dan kewenangan yang mereka milik, mengatur sesuatu yang ditugaskan dan diamanatkan, guna menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran umat manusia, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Menumpuk kekayaan, dan memperbudak diri dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda. Hanya untuk menguatkan kekuasaan dan jati diri sebagai pengatur segala urusan.

Padahal, hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini, sesungguhnya adalah amanat dari Allah SWT, untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh, dan penuh dengan  amanat. Merasa dan menyatakan dapat mengatur segala urusan dunia dengan menumpuk harta kekayaan, apalagi dari hasil korupsi, menyelewengkan uang negara dan memakan hak rakyat, maka itu sudah merupakan jelmaan diri sang koruptor seakan-akan sebagai ’’Tuhan Baru’’.

Sebab merasa dengan kekayaannya itu dapat mengatur semua urusan duniawi. Padahal, Allah SWT berfirman, ’’Dan kepunyaan Allah kepemilikan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan’’ (Surat Ali Imran, ayat 109).

Oleh karena itu, ketika koruptor sudah tutup mata, tutup telinga, tutup hati, tutup keilmuan tentang kebenaran dan kesalahan, yang hak dan yang batil, maka secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa semua urusan dunia, semua keberhasilan, semua kesuksesan, terutama dalam hal penyimpangan sampai melakukan korupsi, maka ketika semua itulah seakan-akan karena dirinya, ketika itu pulalh sudah terpeleset syirik terhadap berbagai urusan yang diakui sebagai kesuksesan atas kemampuan dirinya. Inilah sebuah penguatan bahwa koruptor adalah penjelmaan ’’Tuhan Baru’’. Karena syirik dengan kekuasaannya, syirik dengan harta benda atau kekayaan, apalagi melalui hasil korupsi (yang sudah menumpuk-numpuk dosa), juga syirik dengan kewenangan mengatur berbagai urusan. 

Allah Ta’ala berfirman, ’’Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan Yang Esa”. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya’’ (Al-Kahfi : 110).

Peringatan Allah SWT dalam surat Al Kahfi di atas mempertegas bahwa bekerja adalah ibadah, hidup dan kehiduapan sebagai apa saja adalah pengabdian, maka mempersekutukan seorangpun dalam beribadah atau dalam mengabdi dilarang, apalagi para koruptor dengan menghalalkan segala cara, dengan uang hasil korupsi, seakan-akan mengatur semua kehidupan melalui kekuassan dirinya. Perbuatan itu, sama saja dengan menjadikan dirinya, ’’Tuhan Baru’’, sesembahan baru untuk dirinya, Padahal, Allah SWT dalam surat Adz Dzariyat 56 jelas mengingatkan, ’’Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku (saja)” 

Kembali Jalankan Amanat

Ketika menyaksikan dialog antartokoh umat beragama di salah satu stasiun televisi di Surabaya, dengan membahas masalah merayakan perbedaan beragama, secara garis besar mereka menyindir kondsi riil di Indonesia, bahwa sebagai negara dengan umat beragama, bahkan umat Islam terbanyak. Tetapi masih belum mampu menjalankan perintah agama, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan bernegara.

Refleksi dalam memperingati Hari Anti Korupsi se dunia, bahwa di Indonesia dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2018 telah menciptakan rekor Kepala Daerah (Gububernur, Bupati, Walikota) dan anggota DPR dan DPRD, tertangkap melakukan tindak pidana korupsi, maka semakin menguatkan bahwa para pejabat dan penguasa di daerah-daerah, rela menanggalkan baju kebesaran sebagai pemimpin untuk membela dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan, menjadi pemimpin yang berkuasa dan berwenang walau harus melanggar aturan, walau harus melakukan penyelewengan, walau harus melakukan penyimpangan.

Para pemimpin yang tertangkap maupun yang tidak tertangkap KPK, dalam melakukan korupsi karena kekuasaan dan kewenangannya, merupakan upaya untuk menjadikan dirinya ’’Tuhan Baru’’. Sekaligus mengingatkan bahwa perbuatan yang sudah melakukan sikap dan perilaku bisa mengatur dan memutusakan semuanya. Juga mengakui bahwa tindakan itu karena kekuasaannya dan kewenangannya, bukan menjalankan kekuasaan dan kewenangan atas amanat dari Allah SWT, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, maupun amanat melalui kepercayaan dari umat, merupakan jalan yang bengkok, jalan ke arah syirik. 

Koruptor sebagai ’’Tuhan Baru’’, dengan memperkuat kekuasaan dan kewenangan, dengan menumpuk-numpuk harta kekayaan, merupakan perbuatan syirik atas dirinya, dan itu sangatlah merugikan untuk kehidupan di akherat kelak, kehidupan setelah wafat, yang pasti jauh lebih nyata daripada sekedar kehidupan di dunia yang hanya mampir sementara. Allah menggambarkan dalam surat Al-Imran sebagai contoh bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin dan juga wajib diikuti pemimpin di komunitas apa pun, apalagi memimpin negara atau pemerintahan.

’’Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya’’. ( Ali-‘Imran : 161).

Bahkan mempertegas larangan pemimpin melakukan penyelewengan dan penyimpangan karena memggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengambil hak orang lain, mengambil hak negara dan bangsa, dalam hal melakukan korupsi. Rasulullah SAW pernah bersabda: ’’Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara dhalim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh lapis bumi’’. (HR Al-Bukhari dan Muslim) Pada hadits lain, ’

’Barangsiapa di antaramu kami minta mengerjakan sesuatu untuk kami, kemudian ia menyembunyikan satu alat jahit (jarum) atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ghulul (korupsi) harus dipertanggung jawabkan nanti pada Hari Kiamat’’. (HR. Muslim).

Ancaman neraka dengan berbagai model siksaan terhadap seseorang apalagi pemimpin, yang dengan berani melakukan korupsi dan menghalalkan segala cara, sekaligus hanya karena ingin memguatkan kekuasaannya dan kewenangan, seakan-akan berkuasa dan berwenang seperti seorang Tuhan, maka semua jabatan sang pemimpin, sesungguhnya hanya kerugian semata, sehingga semua persoalan keduniaan justru menjebloskan pemimpin sengsara di dunia dan terancam sengsara di akherat. Maka jauh lebih elok jika kembali ke jalan Allah SWT, kembali menjalankan amanat sesuai dengan harapan umat dan harapan jagad raya.

Parabadan Baru Keterbukaan Informasi 

Dalam berbagai kesempatan dan berbagai tulisan, selalu menyampaikan bahwa ketika pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ketika itu pulalah, sebuah peradabatan baru sesungguhnya dimulai. Sebuah upaya menyelamatkan memimpin bangsa sampai pemimpin rumah tangga serta pemimpin dirinya sendiri atau pemimpin atas jiwa dan jasadnya sendiri, telah datang. Perubahan sekaligus peradaban baru itu bernama Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam  pasal 3 UU KIP ditegaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk: a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu, yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan hajat hidup orang banyak; g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Intisari dari tujuan UU KIP dalam Keterbukaan Informsi Publik sudah jelas bahwa menjamin sekurang-kurang 3 (tiga) hal pokok; Pertama, semua kebijakan publik menjadi hak masyarakat untuk mengetahui, kemudian mempunyai hak berpartisipasi aktif dalam proses penmgambilkan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik.

Kedua, semua penyelenggara negara atau penyelanggara organisasi nonpemerintah, yang menggunakan uang publik, wajib menyanpaikan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Ketiga, ada kewajiban yang mempunyai program dan anggaran itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi pelayanan informasi yang baik dan berkualitas, terutama terkait hajat hidup orang banyak harus disampaikan secara terang benderang.

Mengapa Keterbukaan Informasi Publik sebuah peradaban baru di dunia modern, apalagi memasuki jaman now, jaman 4.0? Mengingat pada saat perkembangan teknologi dengan menyajikan berbagai media sangat spektakuler, memanjakan siapa saja untuk menuangkan berbagai karya tulis maupun karya-karya yang lain, melalui media berbasis teknologi dengan jaringan internet, justru para pemimpin, para pemegang amanat rakyat dan umat, para penguasa, lebih memilih menyelewengkan jabatan dan menyimpang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Mareka memilih tidak mempublikasikan informasi publik sebagai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Sikap dan perilaku yang bertentangan dengan UU KIP inilah, menjadi sebab musabab banyak pemimpin keblinger masuk jurang kenistaan, terpeleset sebagai koruptor, disebab iming-iming menjadi ’’Tuhan Baru’’,  yang seakan-akan dengan harta kekayaan hasil korupsi, akan mengekalkan kekuasaan itu, bahkan akan menjadi kekuatan atas kewenangan dalam banyak hal.

Padahal, menentang atau berlawanan dengan menutup informasi, itulah awal menjadikan kuburan dan neraka baru. Oleh karena itu, menyampaikan publikasi kepada masyarakat luas, semua program dan pengeluaran keuangan, merupakan jalan terbaik untuk menjauhkan diri dari perbuatan penyimpangan yang memudahkan melakukan penyelewengan.

Sekedar mengingatkan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berbagai slogan, sepanjang seorang atau pemimpin masih mimpi menjadi ’’Tuhan Baru’’, maka akan mendapatkan perlawnan dengan sikap maupun perilaku lebih konyol dan sangat tidak beradab.  Refleksi dari Hari Anti Koruosi se dunia, sekedar mencontoh negara-negara maju atau berkembang, yang sudah menganggap bahwa tanggung jawab keberhasihan, tanggung jawab keuangan, tanggung jawab hidup dan mati, tanggung jawab menjaga negara dan bangsa, juga tanggung jawab mensejahterakan sesama manusia, adalah sudah membudaya dan melekat patut menjadi contoh dan teladan.

Sekedar sebagai sebuah refleksi di Hari Anti Korupsi se dunia, melakukan sikap dan perilaku berbuat baik dan baik (dalam bahasa Al-Quran amal sholeh), adalah hakiki atau intisari dari ibadah sesungguhnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. InsyaAllah dengan penguatan ibadah akan menjadikan hidup dan kehidupan sebagaimana mestinya, semua akan memperoleh hak sesuai dengan kebutuhannya, dan akan mampu berbuat sabar karena sudah menjadi penganut agama yang mampu menjaga ibadah dengan berbuat nyata secara sah atau benar.  ’’Siapakah yang dapat memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki” (Surah Al-Mulk, ayat 21).

’’Dan kepunyaan Allah kepemilikan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan’’. (Surat Ali Imran, ayat 109).

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi tech-savvy menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.

 

Untuk mendukung ekonomi digital, sambungnya, saat ini pemerintah tengah membangun satelit dalam rangka meng-cover konektivitas di seluruh Indonesia.

“Tren bisnis mulai berubah. Banyak perusahaan konvensional itu pindah atau mengembangkan aspek digital, sehingga, kami terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan, seperti retail biasa atau market place digital untuk mendapatkan masukan mengenai bisnis model mereka dan apa yang perlu di-adjust dari perpajakan,” ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/12).

Dari sisi pajak, lanjutnya, kelompok bisnis usaha konvensional menganggap para pelaku usaha digital tidak dikenai pajak.

“Padahal, tidak. Mereka tetap membayar pajak. Para pendiri platform pun juga memiliki pesaing di antara mereka. Kalau pelaku usaha platform ini ditekan, mereka akan pindah ke Facebook atau Instagram,” imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, transaksi kini semakin individual. Kendati begitu, pendeteksian transaksi di dunia itu mudah dilakukan.

“Berhadapan dengan kasus tax avoidance, misalnya, dunia berkesempatan mencegah terjadinya profit shifting. Negara lain pun tidak rela. Digital economy is going to be here, to stay, bahkan on growing,” tuturnya.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak hanya soal pajak saja, tapi juga permasalahan yang dihadapi di masa depan, antara lain super correction, money laundry, terrorism financing dan sebagainya. 

“Pemerintah tetap mendukung inovasi dan memberikan pelindungan terhadap sektor ekonomi digital,” tandasnya, dikutip dari Antaranews.

Ia melanjutkan bahwa Indonesia memiliki 4 unicorn. Bisnis rintisan yang bernilai di atas sartu miliar dolar AS atau sekitar Rp13,5 triliun, seperti Go-Jek Traveloka, Buka Lapak, dan Tokopedia.

"Indonesia mampu men-create company sekaliber global. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain digital untuk datang ke Indonesia. Karena itu, kami memperbaiki dari sisi policy, yakni kami memberikan insentif dan berkomunikasi dengan mereka agar terus memberikan nilai tambah,” pungkasnya. (guh)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat merupakan wujud dari working ideology Pancasila. 

Bila ini diterapkan maka akan terwujud kesejahteran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ungkapnyaketika  membuka Seminar Internasional Pancasila di Surabaya, Senin (3/12/2018).

Perwujudan kesejahteraan sosial ini, lanjut Pakde Karwo, tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dalam mewujudkan kesejahteraan ini tugas negara ada dua. Pertama harus menjadi  Welfare State, dimana negara wajib mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi. Kedua, Verzorging State atau konsep negara harus hadir mengurus kepentingan rakyatnya melalui kebijakannya. 

Disinilah negara mengatur, mengendalikan, mendistribusikan dan memfasilitasi. “Inilah yang dilakukan di Jatim, bila tidak ada policy afirmatif terhadap yang kalah dalam pertarungan, mereka akan habis. 

Tidak bisa yang besar, menengah dan kecil dibiarkan bertarung atas nama efisiensi, pemerintah harus memberi intervensi. Yang besar difasilitasi, yang menengah diberikan stimulasi dan yang kecil dibantu,” kata Pakde Karwo.

Menurutnya, di era saat ini, Pancasila dan globalisasi dapat saling merangkul dan memberi manfaat. Pancasila tidak boleh ekslusif tetapi harus inklusi, yakni merangkul semua. Bila ada kelompok yang tidak setuju harus dibawa satu meja untuk berdiskusi. Termasuk soal ekonomi kerakyatan, dimana negara tidak boleh membiarkan yang kecil kalah dan mati dalam pertarungan.

Lebih lanjut menurutnya, salah satu model ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Jatim yakni melalui konsep Jatimnomics. Model ini mengedepankan tiga aspek utama. Pertama, produksinya fokus meningkatkan SDM untuk menjamin keberlanjutan penghidupan yang layak. 

Kedua, strategi pembiayaan, serta ketiga adalah aspek pemasaran dimana pasar didesain untuk memperkuat pasar domestik sehingga tercipta kemandirian ekonomi.

“Jatimnomics ini didukung pondasi harmonisasi kultur dan religi, sinergitas tiga pilar dan regulasi. Konsep ini dilakukan agar ekonomi Jatim tumbuh inklusif dan berkeadilan.,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ruang publik yang deliberatif, agar tidak ada kegaduhan dan keributan di bidang politik yang mampu mengganggu investasi. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Selain itu, perlu adanya pendekatan partisipatoris, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan.

“Jadi perintah budaya kita adalah musyawarah mufakat, bukan struktural. Sehingga bila ada struktural kecuali TNI dan Polri sebaiknya kembali ke jalan yang benar karena itu menjadikan eksklusif. Semua harus dirangkul, itulah kekuatan musyawarah mufakat,” katanya.

Semetara itu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. Hariyono, M.Pd mengatakan, seperti yang disampaikan Bung Karno, eksistensi Pancasila tidak hanya relevan dalam menyatukan kebhinekaan bangsa, namun sekaligus menjadi bintang penuntun atau yang disebut dengan “Leitstar Dinamis” dalam mengarungi kehidupan masa depan Indonesia.

Menurutnya, Pancasila digali dan dirumuskan Bung Karno pada masa dan suasana kolonial. Namun, Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi energi positif kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak diwarnai oleh dendam, kemarahan serta kebencian. 

Pancasila berbasis pada “power with” kekuasaan bersama untuk saling kerjasama, membantu dan tumbuh bersama menggapai kebahagiaan. Dan bukan “power over” atau kekuasaan yang eksploitatif dan manipulatif terhadap pihak lain. (fir)

 

Monday, 03 December 2018 11:12

GURU

Guru

SETIAP tanggal 25 November, selalu diperingati sebagai Hari Guru Nasional, tentu saja bukan sekedar menetapkan, tetapi ada sejarah panjang perjalanan guru di bangsa dan negara Indonesia ini. 

 

 

Menurut sejarah singkat, bermula dari organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman penjajahan Belanda yang berdiri pada tahun 1912, Organisasi tersebut bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang beranggotakan dari berbagai guru dengan latar pendidikan yang berbeda-beda.

 

Dengan berkembangnya PGHB, kemudian muncullah organisasi-organisasi guru yang lain. Masing-masing terdiri dari Persatuan Guru Bantu (PGUB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachtsschool (PGAS), Peserikatan Normaalschool (PNS), Hogere Kweekschool Bond (HKSB), dan masih banyak lagi..

 

Tahun 1932 PGHB duubah menjadi Perstauan Guru Indonesia (PGI). Tidak ada catatan negatif dari guru-guru di jaman penjajahan maupun Orde Lama, kecuali hanya mengajar dan mengajar dengan niat berjuang, murni sebagai seorang guru.

 

Pemerintah Indonesia pada jaman Orde Baru, secara politis mempersatukan guru dengan mengumpulkan dalam Persatuan Guru Republik Indonedia (PGRI), yang secara kebetulan menetapkan tanggal 25 November sebagai kelahiran organisasi guru itu, sehingga untuk memperkuat kekompakan guru, maka tanggal kelahiran PGRI ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional.

 

Penetapan Hari Guru Nasional, tentu saja berbau ada muatan politis untuk memperkuat Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah yang berkuasa, dengan 2 (dua) oposisi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

 

Pertimbangan dalam Peraturan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional menyebutkan bahwa  (1) guru memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalampelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; (2)bahwa tanggal 25 November selama ini telah diperingati sebagai hari ulangtahun Persatuan Guru Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk mewujudkanpenghormatan kepada guru, dipandang perlu menetapkan tanggal 25 Novembertersebut sebagai Hari Guru Nasional;

 

Menteri Pendidikan Muhadjir Effend mengatakan, saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah guru secara nasional sekitar 3,017 juta orang, jumlah tersebut meliputi guru dengan status PNS dan honorer baik di sekolah negeri maupun swasta.Guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu, guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu.

 

Total guru bukan PNS 1,5 juta, sementara total guru PNS di sekolah negeri dan swasta 1,4 juta. Oleh karena itu, sektor pendidikan kekurangan guru PNS di sekolah negeri sebanyak 988.133. Mengingat jumlah guru PNS yang telah pensiun mencapai 295.779.

 

Guru dengan tugas mulia dan utama menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik (murid/SD, pelajar/SMP, siswa/SMA dan mahasiswa/perguruan tinggi ), menjadi kunci apakah para guru dengan jumlah mencapai 3 juta atau hanya sekitar 1 persen dari jumlah penduduk di negeri ini, berniat menjadi pendidikan sejati atau, atau para guru sudah mengubah niat menjadi pekerja murni, bukan pendidik apalagi guru.

 

Mengapa niat menjadi guru merupakan kata kunci? Sebab jika berniat menjadi guru dan pendidik sejati, maka insysAllah dunianya akan mendapatkan rejeli sesuai dengan janji Allah SWT, sekaligus derajat.

 

Tetapi, jika berniat menjadi pekerja murni dan mengajar, mendidik, memberi contoh hanya tuntutan pekerjaan, maka hanya akan mendapatkan dunia belaka, tanpa catatan perjuangan, tanpa catatan pengabdian, apalagi ibadah.

 

Sekedar mengingatkan para guru, bersamaan dengan masih tergiang momentum peringatan Hari Guru Nasional, bahwa niat menjadi kunci, sebab dengan niat masih menjadi penentu, apakah guru masih bagian dari pejuang dan selalu berjuang bersama jaman, atau sudah luntur hanya menjadi pekerja tanpa mau peduli dengan pendewasaan dan budi pekerti para anak didik.

 

Dan itulah yang sangat membahayakan, banyak anak didik berpendidikan tinggi, tetapi ilmunya kurang manfaat.

 

Islam membagi derajat, marwah atau martabat guru atau pendidik ada 4 (empat); Pertama, Mudarris (mengajar) dimana guru : hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka saja. Kedua, Mu’allim (mengamalkan ilmu), dimana:  guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran mereka tetapi turut menyampaikan/mengalamkan ilmu-ilmu lain. Ketiga, Mursyid (menuntun dan menunjukkan jalan kebenaran), dimana guru yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar.

 

Keempat, Murabbi (mengasuh dan memimpin), dimana guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiyyah anak didiknya  menjadi manusia yang berilmu, sebagai pimpinan yang bertaqwa dan beramal soleh.

 

Oleh karena itu, peringatan Hari Guru Nasional, sesungguhnya bukan sekedar peringatan dengan upacara dan pidato-pidato semata. Tetapi hakikinya mengembalikan posisi dan peran guru sebagai pendidik sejati, mendewasakan dengan menggabungkan keilmuan para guru menjadi, mudarris, mu’allim, mursyid, dan murabbi.

 

Dengan niat mendewasakan anak didik sepanjang masa secara totalitas, insyaAllah guru akan selalu mendapat derajat mulia di dunia maupun di akherat kelak. Juga ilmunya akan bermanfaat. (jt)

Sunday, 02 December 2018 19:50

PWI Jatim Kembali Gelar Piala Prapanca

Surabaya (KoranTransparansi.com)  - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim kembali menggelar lomba karya tulis, karya foto, karya jurnalistik radio, dan karya jurnalistik televisi Piala Prapanca 2019.

 
Kegiatan ini dihelat dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2019 dan HUT PWI ke-73. Hal itu dikatakan Ketua Panitia HPN tingkat Jatim, Lutfil Hakim, di Surabaya, Minggu (2/12/2018).
"Lomba ini untuk karya jurnalistik mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2018," kata Lutfil, yang juga Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Kerja Sama.

Lutfil mengutarakan, ada 4 kategori karya jurnalistik yang dilombakan, yakni lomba karya tulis, lomba karta foto, lomba karya jurnalistik radio, dan lomba karya jurnalistik televisi. "Untuk tahun ini yang diambil 1 pemenang di masing-masing kategori," ujarnya.

Karya jurnalistik yang dilombakan adalah karya yang diproduksi dan dipublikasikan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Karena itu, calon peserta masih ada waktu sekitar sebulan untuk merencanakan dan memproduksi berita jenis feature, indepth reporting, dan investigation reporting untuk diikutkan dalam lomba. Tema berita bersifat umum atau multiperspektif.

"Yang dilombakan bukan karya jurnalistik berita straight news atau hard news," jelasnya.

Lomba karya jurnalistik ini terbuka bagi semua wartawan, baik anggota PWI maupun belum/bukan anggota PWI. Yang penting, lembaga media massa di mana karya jurnalistik itu dipublikasikan adalah lembaga media massa berbadan hukum dan memenuhi ketentuan regulasi tentang perusahaan media massa di Indonesia.

Lutfi mengutarakan, tiap peserta hanya boleh mengikuti maksimal masing-masing 3 karya tulis, 3 karya foto, 3 karya jurnalistik radio, dan 3 karya jurnalistik televisi.

"Karya jurnalistik peserta dikirimkan ke panitia lomba dengan alamat PWI Jatim di Jalan Taman Apsari Nomor 15-17 Surabaya, sejak 1 Desember 2018 sampai 2 Januari 2019," jelas Lutfil Hakim. (ais)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menunjuk Ketua Fraksi Sahat Tua P Simanjuntak,SH, sebagai juru bicara pada penyampaian  pendapat akhir  terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019, dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Fraksi Golkar melihat akhir tahun 2018 merupakan momen penting bagi Provinsi Jawa Timur. Selain tahun terakhir masa kepemimpinan Kepala Daerah, yang mewajibkan penyiapan dua dokumen APBD sebagai pertanggungjawaban akhir masa jabatan maupun Rancangan APBD Th.Anggaran 2019 yang pembahasannya dalam bulan yang hampir bersamaan.

Rancangan APBD Thn 2019 disusun berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai derivasi RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2014-2019 tahun terakhir, dalam rangka menjalankan kewenangan dan urusan Pemerintahan berpedoman pada UU No. 23 thn 2014, yang diarahkan untuk mencapai target-target Indek Kinerja Utama (IKU).

Target kinerja tersebut dilaksanakan melalui tema RKPD yakni Pembangunan Sumberdaya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi yang diterjemahkan melalui pokok-pokok kebijakan keuangan dalam APBD tahun 2019. 

Rangkaian pembahasan diawali dengan kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS dilanjutkan dengan disampaikan Nota Penjelasan  Gubernur dan ditanggapi melalui Pendapat Badan Anggaran tentang ketentuan hukum dan kelayakan secara garis besar perangkaan APBD, maka pada tgl 12 Oktober 2019 Fraksi- Fraksi menyampaikan Pemandangan Umum-nya.

Banyak hal dan persoalan yang dipertanyakan oleh Fraksi, termasuk yang dipertanyakan oleh Fraksi Partai Golkar. Namun kesemuanya telah mendapat respon jawaban yang dapat memperjelas pemahaman.

Pada intinya hal-hal yang pertanyakan oleh FPG adalah arah serta strategi kebijakan yang akan dicapai, kapasitas pendapatan dan belanja, berbagai target sasaran program prioritas serta fokus-fokus kebijakan mencapai target IKU utamanya terkait penanggulangan kemiskinan,penyerapan tenaga kerja dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

 Data capaian IKU, secara terukur merupakan keberhasilan yang sebagian besar mampu melampoi target RPJMD 2014-2019 bahkan dengan tingkat nasional dan unggul dibanding Provinsi lain. Prestasi Prov Jawa Timur diakui oleh tingkat nasional dan ditandai dengan diterimanya tidak kurang dari 100 penghargaan penting selama 5 thn terakhir.

Capaian target tersebut dapat digunakan sebagai titik tolak awal bagi Kepemimpinan Provinsi yang akan datang bersama DPRD formasi baru.

Dari laporan akhir Badan Anggaran,bahwa penetapan R-APBD thn 2019 tidak seperti lazimnya tgl 10 November, karena masih ada hal penting yang perlu diselesaikan, demikian pula usulan Komisi untuk tambah/kurang dukungan bagi sejumlah OPD, pada akhirnya penentuannya diserahkan kepada kewenangan Tim Anggaran Provinsi.

Direkomendasi alokasi dana Bantuan Keuangan untuk 9 (sembilan) Kab yang terbelakang, demikian pula untuk Desa tetap disalurkan seperti tahun sebelumnya.  Pemprov dan DPRD bertekad bersama untuk menyongsong tahun terakhir durasi RPJMD 2014-2019 dengan pelaksanaan APBD yang clean and clear.

Badan Anggaran menyatakan bahwa thn 2019 merupakan Gong-nya tahun politik, menghendaki tetap dikuatkan hubungan kebersamaan antara Eksekutif dan DPRD pada posisi sebagai Mitra dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menyangkut soal anggaran, Fraksi Partai Golkar melihat secara garis struktur RAPBD 2019 sesungguhnya sampai saat Sidang penetapan hari ini belum diperoleh perangkaan final perubahan yang dialokasikan kepada setiap OPD, untuk dilampirkan sebagai dokumen penetapan Perda APBD pasca pembahasan oleh Komisi dan Badan Anggaran.

Namun dari hasil rapat kerja Komisi-Komisi, telah dilakukan pendalaman secara detail, disampaikan rekomendasi; dilaporkan secara rinci, sebagai bahan pembahasan selanjutnya. Tentu Fraksi tidak memungkinkan mengulangi semua isi laporan Komisi dimaksud.

Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar, misalnya dari komisi B soal (a) alokasi anggaran Belanja Langsung di sektor Kelautan & Perikanan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan Sub-Sub Sektor secara seimbang, disamping juga ketrampilan sumberdaya manusia serta integrasi dengan sektor Pariwisata.

Program Hulu-Hilir di sektor Perikanan & Kelautan serta Perkebunan hendaknya terus diimplementasikan dengan benar dan terukur.

Kebijakan perdagangan antar pulau perlu terus diintensifkan dengan memerankan KPD, sekaligus menajamkan dan mengevaluasi keberadaan KPD tidak hanya sebatas sebagai media pengumpul tetapi juga pengembangan pasar regional.

Khusus tentang pengembangan Desa Wisata, diperlukan integrasi kebijakan bersama lintas sektor (Disparbud- Koperasi/UKM, Kelautan dan juga Kab/Kota), dibarengi dengan Tatakelola Distinasi melalui pemberdayaan masyarakat.

Diperlukan regulasi yang mampu mengatur sinergitas pelaksanaan program antara pusat ? provinsi dan kab/kota, sekaligus melindungi kapasitas masyarakat lokal untuk memberi manfaat bagi mereka.

Program Perhutanan Sosial yang menjadi fokus thn 2019 termasuk pengembangan Agro Forestry agar dipantau dan dengan capaian yang terukur. Persoalan ini menjadi sangat penting sehingga diperlukan regulasi yang khusus untuk menghindari konflik di lapangan dan menjamin hasil yang lebih optimal, untuk itu diperlukan peran aktif Pemprov mengawal program ini.

Perlunya kebijakan terobosan atas produktifitas tebu rakyat dan tata niaga gula agar petani tidak pada posisi selalu dirugikan.

Sebaliknya dari Komisi-C(Keuangan) terdapat hal penting, yakni pada sisi Pendapatan Asli Daerah, terdapat tambahan sebesar 280 milyar yang diperoleh dari : Bapenda, Badiklat, Dishub, Diparbud, Disnak, Distan & Ketahanan Pangan, serta beberapa BUMD.

Khusus terhadap dua Bank Daerah, menjadi perhatian bahwa nilai NPL-Gross PT.Bank Jatim pada Sept 2018 pada angka 4,25% dan PT.Bank BPR Jatim pada angka 8,19%.

Selanjutnya dari Komisi-D menarik perhatian tentang Kondisi kelistrikan masuk Desa, bahwa Jawa Timur pada posisi terendah se Indonesia dengan data masih terdapat 88 ribu RTM yang belum terakses listrik, sementara itu Provinsi hanya mampu memfasilitasi 200 KK per tahun.

Persoalan tambang rakyat tidak berijin yang sebagian berindikasi membahayakan lingkungan, Dinas ESDM perlu lebih intens memantau wilayah penambangan dengan menerapkan norma yang berlaku. hendaknya dihindari penerapan peraturan tumpang-tindih sehingga membingungkan dan bahkan menjadi saling lempar tanggungjawab.

Disamping itu soal pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri yang hingga tahun ini belum sampai pada tingkat konstruksi, perlu dikawal kelanjutannya.

Pemeliharaan, rehabilitasi & rekonstruksi jalan milik Provinsi memang perlu dana besar (thn 2019 sebesar 212 milyar),  hendaknya tetap dioptimalkan kualitas jalan merupakan bagian dari inklusifitas pertumbuhan.

Berikut catatan penting dari Komisi-E,dari alokasi anggaran 5,87 trilyun, termasuk untuk : Tunjangan profesi Guru 1,185 trlyun ; Belanja pembangunan 1,52 trlyun; dana BOS 1,93 trlyun serta PPK-BLUD 20 SMK 84,165 milyar.

Mulai bulan Juli 2019 Pemprov juga akan menggratiskan SPP untuk Siswa SMA/SMK, serta bantuan insentif untuk GTT & PTT total 228,41 milyar; disamping itu penguatan sarpras untuk Sekolah di Pinggiran dan SMA Khusus.

Dalam hal mendukung operasional BPJS, disamping dari pajak rokok bagian hak Provinsi, juga diback-up dengan dana 30 milyar guna memberi pelayanan Kesehatan di tingkat masyarakat ebawahf.

Dinas Kesehatan diminta untuk lebih memperkuat program kesehatan preventif & promotif seiring dengan program eGermas Hidup Sehatf oleh tingkat Pusat.

Target capaian Tenaga Kerja terampil memerlukan BLK yang memenuhi standar kualitas dan tenaga instruktur yang mumpuni; memerlukan fokus perhatian dan solusi konsisten. Yang juga tidak kalah penting adalah kesiapan proses eLink and matchf bagi para lulusan.

Pemda Provinsi pada thn 2019 menentukan kebijakan alokasi belanja wajib yang masuk pada Belanja Langsung, untuk mendukung kebutuhan yang bersifat tetap (fixed) yakni Gaji Pegawai, Bagi-hasil ke Kab/Kota dan Dana BOS serta dukungan lainnya sesuai per UU-an.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat tidak tetap (unfixed) termasuk Hibah dan Bansos digunakan untuk program prioritas antara lain pembangunan infrastruktur, sektor terkait pelayanan dasar, penguatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi perdesaan didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dasar dan energi serta pemantapan reformasi birokrasi dibidang kebijakan dan pelayanan publik.

Terdapat beberapa sektor penting yang menjadi titik konsentrasi dari Pemprov dalam rangka meningkatkan sumberdaya dan pelayanan publik, yakni Sektor Perhubungan meliputi Transportasi Darat, Laut dan Pelabuhan, Bandar Udara, sektor Pendidikan Tehnis, melalui SMK, Vokasi dan Pelatihan Kerja, Sertifikasi profesi dan juga SMA-Plus; sekaligus memantapkan penerapan PPK-BLUD bagi unit-unit kerja.

Program Indutri Hulu-Hilir Agro Maritim, untuk penguatan nilai tambah produksi, Program Peremajaan Hutan dan Tatakelola Hutan Rakyat. Peningkatan kualitas birokrasi, melalui kebijakan remunerasi.

Meningkatkan Program penanggulangan Kemiskinan melalui 4(empat) strategi yang opersional.

Meningkatkan pelayanan kesehatan di lini depan (UPT) serta mendukung program Jaminan

Kesehatan melalui BPJS (kontribusi dukungan dari pajak rokok bagian hak provinsi). Kesemua tersebut diatas dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia untuk mampu mengungkit pertumbuhan yang inklusi.

Mengiringi penetapan Perda ini Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan

(1). Setelah penetapan APBD-2019 tinggal waktu 1(satu) bln kedepan untuk mengawali Thn anggaran baru 2019, perlu segera persiapan lelang proyek agar realisasinya tidak terlambat.

(2). DPRD mengajak bersama jajaran Eksekutif untuk melakukan tatakelola keuangan yang akuntabel sehingga mengakhiri periode tugas tidak terjadi hal yang menyimpang.

(3). Bahwa alokasi Belanja Langsung pada thn 2019 berkurang dibanding thn 2018, Pemprov berkomitmen tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas,  sehingga tidak akan mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD.

(4). Sejumlah BUMD telah kontribusi signifikan bagi PAD, yang terbesar dari PT. Bank Jatim. Namun manajeman Bank Daerah harus fokus menangani besaran angka NPL-Gross pada PT.Bank Jatim dan PT. Bank BPR Jatim yang melampaui batas.

(5). Bahwa seluruh kebijakan dan strategi yang dirancang dengan baik dan didukung anggaran yang besar, hasilnya akan minimal apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu harus ditangani oleh Pemimpin dengan leadership yang kuat didukung upaya pengawasan internal yang profesional.

Mengakhiri Pendapat Akhir ini,  Fraksi Partai Golkar apresiasi kepada Yth Sdr Gubernur bersama Wakil Gubernur yang telah sukses memimpin Provinsi Jawa Timur, dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama Lembaga DPRD. Semoga Jawa Timur kedepan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif.

Diakhir pandangan umumnya Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (min)

Page 1 of 601
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...