Hukum

Pengungkapan diskotek ini terbilang cukup alot untuk mengetahui jika tempat tersebut melakukan transaksi dan pembuatan narkotika. Selain manajemen yang cukup ketat, sehingga membuat petugas kesulitan mendapatkan informasinya.

JAKARTA (KT)- Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Irjen Pol Arman Depari mengatakan bahwa sistem transaksi penjualan yang dilakukan oleh Diskotek MG Internasioal Club'One Stop Service'. Bagaimana tidak, pembuatan dan sistem transaksinya dilakukan di club tersebut.

Bahkan, untuk mendapatkan barang haram tersebut terbilang cukup ketat dan tidak sembarangan orang bisa membeli. Hanya orang-orang tertentu saja yang hanya memiliki member card.

"Ketika masuk, maka tamu yang berminat menggunakan narkoba tidak bisa langsung membeli, tapi mereka yang beli itu harus menujukkan member club," kata Arman Depari di BNN Cawang, Kamis (21/12/2017). Dalam sistem pembuatan member card, Arman mengakui bahwa tidak mudah begitu saja.

Setiap pengunjung harus melalui sesi wawancara hal tersebutlah yang dilakukan Awang (32). Ia sebagai koordinator peredaran narkotika. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengujung yang akan menjadi member bukan seorang anggota.

Bahkan, saat ini, sudah terdapat 700 orang yang menjadi member Diskotek MG Internasioal Club. "Prosesnya wawancara menujukan ktp elektronik, kalo ada tamu mau berminat akan menemui dia (Awang). Nanti di-interview, selanjutnya mambayar 600 ribu," katanya. (fir)

 Dokumentasi--Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) memeriksa laboratorium pembuatan narkoba saat dilakukan penggerebekan di Diskotek MG, Jalan Tubagus Angke, Jakarta, Minggu (17/12/2017). Dalam penggerebekan tempat diskotek yang didalamnya terdapat laboratorium pembuat narkoba itu petugas BNN mengamankan 120 orang pengunjung diskotek yang terindikasi positif menggunakan narkoba serta sejumlah barang bukti.

JAKARTA (KT) - Koordinator lapangan diskotek MG Club bernama Syamsul Anwar, alias Awank menyerahkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) di Cawang, Jakarta Timur, Rabu sore. 

Bandar Sabu Ditembak Mati di Mojokerto, Proses Penangkapan oleh BNNP Jatim

MOJOKERTO (KT) - Bandar narkotika jenis sabu sabu (SS) jaringan Mojokerto, Bayu Ferdiansyah, 23, yang dikendalikan dari sebuah Lapas di daerah Sidoarjo ditembak mati anggota Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Jatim.

Lelaki asal Prajurit kulon, Kota Mojokerto itu ditembak di sekitar by pass Mojokerto karena berusaha melakukan perlawanan.

Khawatir terjadi apa-apa pada anggota yang lain, akhirnya petugas memuntahkan pelor panas ke arah tersangka.Sebelum tewas, tersangka Bayu dibawa ke RS Bhayangkara, tapi nyawanya tidak tertolong.

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Fatkhurahman, menjelaskan penembakan bandar sabu itu bermula saat timnya menangkap Nanang Sarianto, 37, warga Jalan Nangka, Kelurahan Seruni, Gedangan, Sidoarjo di exit gate Suramadu. 

Penangkapan Nanang itu sendiri berlangsung Kamis (14/12/2017) sekitar pukul 14.47 WIB.

"Penangkapan itu dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terhadap jaringan Mojokerto yang dikendalikan dari Lapas Porong dengan pengendali yang dikenal dengan nama Rafa," ujar Brigjen Fatkhurahman, Jumat (15/12/2017).

Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 kg SS, 3 unit ponsel, dan 1 unit mobil Daihatsu Luxio nomor poisi L 1879 FB.

Ketika diinterogasi di lokasi, tersangka Nanang mengaku akan mengirim barang pada seseorang penerima yang sudah menjadi target operasi (TO) BNNP Jatim.

Sesuai catatan yang ada, Bayu sudah 3 kali menjemput paket narkotika dari jaringan lain melalui jalur Bangkalan-Surabaya-Mojokerto.(guh)

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mojokerto, Fathurrohman. menyebut perobohan sub Terminal Pohjejer atas persetujuan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

MOJOKERTO (KT)  - Kejaksaan Negeri (kejari) Kanbupaten Mojokerto  menahan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Achmad Rifai dalam kasus pemusnahan Sub Terminal Pohjejer. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara Rp 641 juta.

Terpidana Amir Co terpidana yang mengendalikan barang haram dari balikjeruji.

MAKASAR (KT) - Terpidana mati kasus narkoba Amir Aco yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar itu diduga mengendalikan peredaran narkoba di Sulawesi Selatan dengan memesan ekstasi dari Belanda.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

JAKARTA (KT) - Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait dengan Pemilu Anggota DPD RI.

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Mahkamah menilai bahwa para pemohon dari uji materi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Adapun para pemohon dari uji materi adalah peserta Pemilihan Umum 2014 melalui jalur perseorangan atau calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur.

Para pemohon sebelumnya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 telah menimbulkan merugikan hak konstitusional para pemohon karena penafsiran atas ketentuan dimaksud mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemilu anggota DPD untuk Provinsi Kalimantan Utara pada 2014, sehingga para pemohon terhalang untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2019.

Atas dalil para pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun pada 2014 tidak dilaksanakan Pemilu Anggota DPD RI periode 2014-2019 dari Provinsi Kalimantan Utara, bukan berarti penduduk Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki wakil dalam DPD RI.

Selain itu, Mahkamah berpendapat secara logika perolehan suara para pemohon tentu berasal dari para pemilih yang tersebar di seluruh daerah pilihan Provinsi Kalimantan Timur dan bukan hanya berasal dari para pemilih di daerah pilihan yang kemudian menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

"Keikutsertaan para pemohon sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 menunjukkan bahwa para pemohon sejak awal menerima ketiadaan pemilu tersebut dan berkeinginan untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur," ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Selain itu, permohonan UU a quo pun diajukan jauh setelah pelaksanaan pemilu, terlebih lagi setelah para pemohon melakukan kalkulasi dan menemukan hasil peringkat perolehan suara para pemohon yang semula peringkat 7, 8, 9, dan 11 menjadi naik peringkat 5, 6, 7, dan 8.

"Dengan perolehan yang demikian tersebut, para pemohon memiliki peluang menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 sesuai dengan urutan peringkat," kata Maria Farida.(ant)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...