Hukum

Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta..

JAKARTA (KT) - Hakim dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat memutuskan bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) tidak sah.

Putusan sidang mengenai praperadilan yang diajukan Setya Novanto itu dibacakan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar. Dan dengan demikian status tersangka Setya Novanto dalam kasus itu telah dibatalkan oleh putusan praperadilan tersebut.

KPK pada 17 Juli lalu menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Setya Novanto diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan KTP-e yang sekitar Rp5,9 triliun.(ant/yon)

KPK Serahkan Bukti Komunikasi Novanto Kasus KTP-E

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan beberapa alat atau bukti elektronik berupa komunikasi antara Setya Novanto dengan berbagai pihak terkait kasus proyek KTP-elektronik (KTP-e) pada sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI itu.

ilustrasi

Jakarta (KT) - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengkritisi wacana KPK yang ingin membentuk unit berbasis wilayah.

Ilustrasi

Jakarta (KT) - Ida Jaka Mulyana, anggota tim kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto menyebutkan penetapan tersangka terhadap kliennya terkait kasus proyek KTP elektronik (KTP-e) itu tidak sah.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty .

Jakarta (KT) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menetapkan Kepala BKKBN berinisial SCS sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun anggaran 2014-2015.

DPR Harapkan Ada Kepastian Hasil Kerja Pansus

Jakarta (KT) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap segera ada kepastian hasil kerja yang dilakukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK, sehingga kalau dinilai belum cukup waktu maka bisa mengajukan perpanjangan masa kerja di Rapat Paripurna.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...