LBH Maritim

Published in LBH Maritim

Kemenhub Bentuk Pengadilan Maritim

Dec 11, 2016 Publish by 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kementerian Perhubungan akan membentuk Pengadilan Maritim di bawah Mahkamah Pelayaran untuk lebih memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di bidang maritim.


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya pada "Perlunya Peradilan Maritim sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman di Indonesia" di Jakarta, Senin, menilai selama ini Indonesia belum memiliki sistem penegakan hukum yang kuat di bidang maritim.

Hal itu, lanjut dia, ditandai dengan banyaknya kecelakaan kapal yang jumlahnya terus meningkat karena kurangnya disiplin dalam melakukan penegakan hukum.

Budi menyebutkan 88 persen kecelakaan kapal disebabkan karena kesalahan manusia (human error).

"Kita harus memberikan tekanan-tekanan, apa yang diperbuat oleh oknum-oknum itu harus kita berikan cara baru, mau tidak mau harus menyentuh sumber daya manusianya," katanya.

Menurut Budi, Pengadilan Maritim di negara-negara maju merupakan standar umum, seperti halnya Jerman dan Denmark yang dikenal sebagai negara maritim yang besar.

"Negara-negara dengan luas mungkin hanya satu per 10 dari luas negara kita tetapi jadi pemain dunia, kita dipermainkan dunia," katanya.

Untuk itu, dia menilai harus dimulai dari penegakan hukum, namun saat ini kewenangan Mahkamah Pelayaran hanya berada di ranah administrasi.

"Karena itu, pengadilan maritim di Indonesia cukup relevan untuk dibentuk dengan kecenderungan bahwa di era yang sudah modern, kita harus meningkatkan fungsi kompetensi agar mampu bersaing di dunia internasional," katanya.

Dia menuturkan Pengadilan Maritim tersebut nantinya diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan, seperti kasus kecelakaan kapal, pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Namun, lanjut dia, dalam hal penegakan hukum administrasi juga harus lebih tegas mengingat saat ini sudah tercatat 156 kecelakaan kapal.

"Karena itu, teman-teman di Mahkamah harus lebih lugas melihat kegiatan hukum, karena kita punya tugas-tugas-tugas baru yang memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan legitimasi baru bagi kemaritiman Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan Pengadilan Maritim nantinya masih berada di ranah eksekutif karena masih dibawah Mahkamah Pelayaran dan Kemenhub.

"Mahkamah Pelayaran boleh bertransformasi sebagai pengadilan maritim karena telah diakui secara histologis mahkamah itu bukan pada ranah yuridis. Ini memang ada mahkamah yang ranahnya eksekutif. Jadi kita mau menegakkan hukum, tapi bukan pada ranah yudikatif," katanya.

Budi menambahkan Pengadilan Maritim dapat menjadi harapan baru dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang selama ini dinilai banyak toleransi dan kurang disiplin.

Namun, dia mengatakan, tidak hanya memberikan hukuman bagi pihak yang melanggar, tetapi juga akan memberikan penghargaan bagi insan pelayaran yang patuh.

Lagi, Kecelakaan Kapal
Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INSA menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan kapal laut yang kembali terjadi di Perairan Ketapang, Sampang, Jawa Timur, Senin (5/12).

"Kami sangat berduka dengan terjadinya kecelakaan kapal tersebut dan DPP INSA berharap agar tidak ada korban jiwa dan kalaupun ada mereka cepat ditemukan," kata Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto di Jakarta, Selasa (6/12).‎

DPP INSA juga menyayangkan kebanyakan insiden kecelakaan kapal diberitakan penyebab kecelakaan adalah cuaca buruk, dihantam badai, gelombang besar dan fenomena alam lainnya.

"Karenanya keterbukaan akan hasil Root Cause Analysis sebaiknya bisa cepat di berikan pada pihak yang berkepentingan agar bisa menjadi referensi pencegahan dikemudian hari," harap Carmelita.

Carmelita ‎mengatakan sebagai langkah kongkrit, DPP INSA siap bekerjasama dengan Badan Diklat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ataupun Asosiasi Pelaut yg kredibel untuk meningkatkan mutu pelaut dan selanjutnya mempertahankan pada level yang seharusnya.

DPP INSA, katanya, juga berharap agar ada fungsi pengontrol dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ‎agar kapal benar- benar aman sebelum diberikan izin berlayar.

"Satu hal yang menjadi permasalahan adalah apabila perusahaan pelayaran tersebut tidak ada dalam keanggotaan INSA maka akan sulit bagi INSA untuk bisa membantu secara langsung karena tidak adanya akses," katanya.(Ant/bbs)
 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...