Hukum

Poisi Mojokerto temukan korban meninggal yang sekujur tubuhnya gosong disemah semak kebun tebu
Mojokerto (KoranTransparansi) - Mayat pria gosong yang ditemukan di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto terus diidentifikasi. Dari kesimpulan polisi, mayat itu merupakan korban pembunuhan.
 
"Kami pastikan mayat itu merupakan korban pembunuhan," kata Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Ade Warokka, Selasa (14/5/2019) dinihari.
 
Kepastian yang disampaikan Ade itu sangat relevan dengan hasil autopsi sementara terhadap mayat pria tersebut. Sebab saat proses autopsi, ditemukan sejumlah luka pada mayat.
 
Menurut Ade, luka itu ditemukan pada bagian kepala, dagu dan perut yang agak terbuka. Namun Ade masih belum bisa memastikan luka tersebut apakah akibat benda tumpul atau tajam.
 
"Kami masih bekerja," sambung mantan Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya ini.
 
Terkait identitas korban, Ade mengaku belum berhasil mengungkapnya. Sebab kondisi sidik jari korban rusak karena terbakar.
 
"Untuk itu, identifikasi dengan cara-cara lain masih ditempuh Tim Forensik di RS Bhayangkara Polda Jatim," bebernya.
 
Mayat pria itu ditemukan sekitar pukul 07.00 oleh pemilik lahan dalam keadaan terbakar. Saat mengevakuasi jasad korban, Tim Inafis Polres Mojokerto Kota mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, termasuk kaos bertuliskan polisi yang tertindih di tubuh korban.
 
Terkait temuan kaos bertuliskan polisi itu, Ade juga belum bisa menyimpulkannya. Sebab dirinya dan tim masih fokus untuk mengungkap identitas mayat.(rin) 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers sa pemanggian Sekretari DPW PPP Jatim.

 

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama RI. 

Untuk itu, lembaga antirasuah memanggil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Norman Zein Nahdi untuk diperiksa pada Kamis (25/4/2019). 

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY [Romahurmuziy, Ketua Umum PPP]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulis pada Kamis (25/4/2019). 

Selain itu, penyidik KPK turut memanggil Wakil Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama, Mohammad Farid Wadjdi. 

Ia pun akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy. Kasus ini bermula ketika KPK berhasil membongkar dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama Republik Indonesia lewat operasi tangkap tangan pada Jumat (15/3/2019). 

Sehari berselang, lembaga anti rasuah ini menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mohammad Romahurmuziy sebagai tersangka. 

Selain Romi, lembaga anti-rasuah itu pun menjerat 2 orang pejabat di Kementerian Agama yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik yaitu Muh Muafaq Wirahadi. 

Diduga Romy menerima uang total ratusan juta dari 2 orang tersebut. Uang itu diberikan agar Romy membantu keduanya mendapat jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. KPK menyangka Romahurmuziy melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. 

Sementara itu, Haris Hasanuddin melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Sementara itu, Muh Muafaq Wirahadi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (rom)

 

Setya Novanto berusahaa membayar uang pengganti dalamkasus e-KTP dan masih menunggu penjulasan aset asetnya.

Jakarta (KoranTransparansi) - Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku terus berusaha membayar uang pengganti terkait kasus korupsi e-KTP. Novanto pun menagih utang kepada pengusaha Riza Chalid, yang membeli pesawat pribadinya.

"Ya saya berusaha terbaik kepada KPK, tapi saya berusaha menjual aset-aset dan juga beberapa di antaranya dengan Riza Chalid sudah ada penjualan pesawat sampai sekarang belum dibayar, padahal untuk cicilan saya," kata Novanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Novanto hari ini menjadi saksi kasus proyek PLTU Riau-1. Sebagai saksi, Novanto dimintai keterangan untuk terdakwa eks Menteri Sosial Idrus Marham. 

Novanto mengatakan saat ini sedang mencari Riza Chalid untuk membayar utang pembelian pesawat itu. Dia juga mengatakan akan melaporkan kepada KPK untuk mengetahui hal tersebut.

"Tapi saya mencari dia untuk membayar. Nanti saya laporkanlah (ke KPK)," tutur dia, dikuti detiknews

Novanto divonis bersalah dalam kasus korupsi e-KTP dan dihukum 15 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, hak politik mantan Ketua Umum Golkar tersebut dicabut selama 5 tahun.

Dia juga dihukum membayar uang pengganti USD 7,3 juta. Novanto telah mencicil sebanyak 5 kali dengan rincian:

- Rp 5 miliar dititipkan saat penyidikan

- USD 100 ribu

- Rp 1,1 miliar disita dari rekening Novanto

- Rp 862 juta disita dari rekening Novanto

- Rp 6,4 miliar dari pembayaran ganti rugi tanah di Jatiwaringin. (jon)

Polrestabes Surabaya merilis kasus prostitusi yang dikelola oleh pelaku pasangan suami-istri, Senin (17/9).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menangkap pasangan suami-istri yang terindikasi menjalankan bisnis prostitusi berkedok layanan panti pijat di kawasan Jalan Lebak Jaya II Tengah Surabaya, Jatim.

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi Ruth Yeni kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengungkap pasangan suami-istri tersebut masing-masing berinisial YS, usia 34 tahun, dan FT, usia 35 tahun, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Keduanya mengontrak sebuah rumah di Jalan Lebak Jaya II Tengah Surabaya untuk menjalankan bisnis prostitusi berkedok layanan panti pijat," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pasangan suami-istri ini mempekerjakan dua orang perempuan yang masih di bawah umur Ruth menyebut kedua perempuan di bawah umur yang dipekerjakan itu sebagai korbannya.

Berdasarkan penyelidikan polisi, kedua korban dibandrol seharga Rp700 ribu untuk melayani seksual kepada setiap lelaki yang menggunakan jasanya.

Masing-masing korban dijanjikan mendapat bagian Rp300 ribu setiap melayani seksual tamunya, yang dibayarkan secara kumulatif setiap bulan.

Ruth memaparkan kedua korban ini dipasarkan melalui media sosial. "Yang aktif memasarkan di meda sosial adalah tersangka YS," ujarnya.

Sedangkan istrinya, yaitu tersangka FT, rajin mencatat setiap tamu yang datang pada sebuah buku. Buku tamu tersebut kini diamankan oleh petugas Polrestabes Surabaya, selain juga mengamankan "lotion" atau minyak untuk pijat, serta sejumlah kondom sebagai barang bukti.

Ruth menandaskan, aktivitas prostitusi berkedok layanan panti pijat ini seluruhnya berlangsung di salah satu kamar rumah yang dikontrak oleh pasangan suami-istri itu sejak bulan Desember 2017. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, karena menyediakan tempat serta mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, polisi juga menjerat tersangka YS dan FY dengan Pasal 296 dan 507 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ancaman hukuman dari berbagai pasal yang disangkakan tersebut maksimal 15 tahun pidana penjara.(jon) 

Kemana Fuad Amin dan Wawan Saat KPK Datangi Sukamiskin Bandung ?

Jakarta (KOranTransparansi.com) - Lalu kemana perginya dua tahanan yang harusnya mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung ? Ketika wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjenguk di Sel Sukamiskin, Fuad Amin dan Wawan, tidak ada ditempat. Informasinya ke rumah sakit. Tapi setelah di cari di rumah sakit  juga tidak ada.

Bukan hanya Fuad yang tidak ada di Sel. Namun Fuad Amin dan adik Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) tak ada di sel Lapas Sukamiskin saat OTT KPK terkait Kalapas Sukamiskin. 

"Pak Saut (Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) mengatakan bahwa katanya sakit, dicek ke rumah sakitnya nggak ada. Di kamarnya dia nggak ada, jadi di mana dia kita nggak tahu," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7/2018). 

Syarif mengatakan, Wawan dan Fuad Amin bukan bagian dari OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah. Tapi KPK tak menemukan Wawan dan Fuad Amin saat datang ke Lapas Sukamiskin.

"Yang 2 orang lagi itu kan sebenarnya bukan bagian dari kasus ini. Tapi ketika kita lihat bagian dari interest of KPK, ketika kita lihat di kamarnya nggak ada ternyata masih keluar," sambung Syarif.

Terkait OTT ini KPK menetapkan 4 orang tersangka yakni Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, staf Wahid Husen, Hendry Saputra, suami Inneke, Fahmi Darmawansyah napi koruspi dan Andi Rahmat narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping Fahmi.

KPK mengamankan barang bukti suap fasilitas sel mewah dan izin napi di Lapas Sukamiskin yakni uang total Rp 279.920.000 dan USD 1.410. Selain itu, ada dua mobil Wahid yang diamankan KPK karena diduga terkait suap, yaitu Mistubishi Triton Exceed berwarna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar berwarna hitam. 

"Dalam proses penanganan perkara ini juga ditemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (guh)

Komisi lll DPR RI meminta Mahkamah  rekrutmen lagi untuk calon Hakim Agung

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Mahkamah Agung (MA) masih memerlukan banyak hakim agung untuk ditempatkan di kamar-kamar perkara guna percepatan penyelesaian perkara yang menumpuk di lembaga peradilan tertinggi itu, kata anggota Komisi III DPR RI Mulyadi.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, untuk ditempatkan di Kamar Agama dan Kamar Perdata di MA, di Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa

"Komisi III menerima usulan dua nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR RI, sehingga melakukan uji keyakan dan kepatutan terhadap dua calon tersebut," katanya.

Oleh karena calonnya hanya dua dan untuk ditempatkan di dua kamar, menurut dia, maka pilihannya adalah menerima atau tidak menerima.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa MA sebenarnya masih membutuhkan banyak hakim agung untuk ditempatkan di sejumlah kamar perkara untuk percepatan penyelesaian berbagai perkara yang menumpuk di MA.

"Karena hanya dua nama calon yang diusulkan, maka kami selenggarakan uji kelayakan dan kepatutan," katanya.

Mulyadi menyatakan, DPR RI tidak bisa meminta usulan calon hakim agung karena prosesnya ada pada Komisi Yudisial.

"DPR cuma mengimbau, agar Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi calon hakim agung lagi," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan pihaknya mengirimkan dua nama calon hakim agung ke DPR RI, yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, setelah dinilai keduanya layak untuk diusulkan.

"Kedua nama tersebut dinyatakan lulus secara musyawarah mufakat pada penetapan kelulusan dalam rapat pleno KY," katanya.

Kedua calon yang diajukan KY, diungkapkannya, memang tidak memenuhi kebutuhan yang diminta MA, yaitu sebanyak delapan jabatan hakim agung, yakni seorang di kamar agama, tiga orang di kamar perdata, seorang di kamar pidana, dua orang di kamar militer dan seorang di kamar tata usaha negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Khusus di kamar TUN, ia menambahkan, tidak ada calon yang lulus seleksi kualitas sehingga tidak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya, kemudian di kamar pidana dari dua orang calon yang menjalani wawancara terbuka, KY menyatakan keduanya tidak memenuhi syarat diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.(rom)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...