Hukum

Komisi lll DPR RI meminta Mahkamah  rekrutmen lagi untuk calon Hakim Agung

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Mahkamah Agung (MA) masih memerlukan banyak hakim agung untuk ditempatkan di kamar-kamar perkara guna percepatan penyelesaian perkara yang menumpuk di lembaga peradilan tertinggi itu, kata anggota Komisi III DPR RI Mulyadi.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, untuk ditempatkan di Kamar Agama dan Kamar Perdata di MA, di Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa

"Komisi III menerima usulan dua nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR RI, sehingga melakukan uji keyakan dan kepatutan terhadap dua calon tersebut," katanya.

Oleh karena calonnya hanya dua dan untuk ditempatkan di dua kamar, menurut dia, maka pilihannya adalah menerima atau tidak menerima.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa MA sebenarnya masih membutuhkan banyak hakim agung untuk ditempatkan di sejumlah kamar perkara untuk percepatan penyelesaian berbagai perkara yang menumpuk di MA.

"Karena hanya dua nama calon yang diusulkan, maka kami selenggarakan uji kelayakan dan kepatutan," katanya.

Mulyadi menyatakan, DPR RI tidak bisa meminta usulan calon hakim agung karena prosesnya ada pada Komisi Yudisial.

"DPR cuma mengimbau, agar Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi calon hakim agung lagi," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan pihaknya mengirimkan dua nama calon hakim agung ke DPR RI, yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, setelah dinilai keduanya layak untuk diusulkan.

"Kedua nama tersebut dinyatakan lulus secara musyawarah mufakat pada penetapan kelulusan dalam rapat pleno KY," katanya.

Kedua calon yang diajukan KY, diungkapkannya, memang tidak memenuhi kebutuhan yang diminta MA, yaitu sebanyak delapan jabatan hakim agung, yakni seorang di kamar agama, tiga orang di kamar perdata, seorang di kamar pidana, dua orang di kamar militer dan seorang di kamar tata usaha negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Khusus di kamar TUN, ia menambahkan, tidak ada calon yang lulus seleksi kualitas sehingga tidak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya, kemudian di kamar pidana dari dua orang calon yang menjalani wawancara terbuka, KY menyatakan keduanya tidak memenuhi syarat diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.(rom)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono

Jakarta (KoranTransparansi.com) – Petugas Polda Metro Jaya, meringkus oknum anggota TNI Pratu HT yang diduga berkomplot dengan sindikat pembobolan kantor cabang pegadaian di Bekasi dan Depok, Jawa Barat.

“Salah satu pelaku oknum TNI diserahkan ke internal TNI,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (25/5).

Selain itu, anggota Subdirektorat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tersangka I dan AS, kemudian menembak R yang diduga sebagai pemimpin sindikat kejahatan tersebut.

Argo menjelaskan R berperan sebagai pembobol tembok kantor pegadaian, AS bertugas mengebor tembok, I menjalankan tugas membobol brankas, D memantau situasi, sedangkan HT tidak diungkap peranannya.

Komplotan tersebut menjalankan modus mengontrak rumah toko samping kantor pegadaian kemudian membobol tembok.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan, 10 peluru kaliber 9 mm, lima tabung oksigen, satu tabung gas elpiji, 10 obeng panjang, satu tangga aluminium, satu tangga tali, dua mesin bor, delapan linggis besi, gergaji kayu, golok, dan beberapa bongkahan besi bekas brankas yang telah dihancurkan.

Pelaku telah membobol satu kantor cabang perusahaan pegadaian di wilayah Kota Bekasi dan dua kantor cabang di daerah Depok.

“Kerugiam materil seluruhnya sekitar Rp2 miliar,” ungkap Argo.

Ketiga pembobolan kantor cabang pegadaian itu terjadi pada kurun waktu akhir Februari hingga awal Mei 2018.(rom)

 

 Petugas gabungan Polres Ngawi dan Lapas Kelas II B Ngawi saat menjukkan hasil razia narapidana yang digelar di lapas setempat. (Istimewa)

 

Ngawi (KoranTransparansi.com) - Petugas Kepolisian Resor (Polres) Ngawi, Jawa Timur menggelar razia terhadap seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ngawi guna terciptanya kondisi yang kondusif dalam lapas setempat.

Kepala Satuan Sabhara Polres Ngawi AKP Setyo Wiyono, Jumat mengatakan razia yang digelar gabungan dengan petugas lapas setempat tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kerusuhan yang rawan terjadi dalam lapas, seperti halnya insiden di Mako Brimbob, beberapa waktu lalu.

"Kegiatan ini dalam rangka cipta kondisi dan mengantisipasi segala kemungkinan. Kita intensif melakukan patroli, apalagi ini bulan puasa," ujar AKP Setyo kepada wartawan.

Dalam razia tersebut, petugas dari lapas serta Satreskoba, Reskrim, dan Sabhara Polres Ngawi langsung menyisir ke dalam blok-blok ruang tahanan. Sebelum dilakukan pemeriksaan di dalam sel, para narapidana terlebih dahulu diperiksa satu per satu.

Terdapat empat blok dan 23 sel tahanan di lapas setempat dengan jumlah warga binaan mencapai 250 orang. Semuanya dilakukan razia dan pemeriksaan secara detail oleh petugas.

Kepala Keamanan Lapas Klas IIB Ngawi Irphan Dwi Sandjojo, mengatakan sasaran razia tersebut adalah mewaspadai keberadaan narkoba dalam lapas, senjata tajam, penggunaan HP, dan uang tunai.

Dari sekitar 250 warga binaan, terdapat dua narapidana teroris yang menghuni Lapas Kelas IIB Ngawi sehingga dibutuhkan pengamanan ekstra ketat.

Hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai macam benda milik narapidana. Mulai dari telepon genggam (HP), pisau, korek api, dan uang tunai sejumlah Rp1 juta lebih.

"Sasaran razia ini adalah narkoba, HP, dan senjata tajam. Hasilnya ditemukan HP, senjata tajam, dan sejumlah uang," kata Irphan sebagaimana dilangsir AntaraJatim.com

Guna menjaga keamanan lapas, pihaknya akan rutin menggelar razia serupa. Selain itu, pihaknya juga melibatkan anggota Polres Ngawi untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi gangguan yang berpotensi muncul. (min)

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik tahun anggaran 2011-2012.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 15 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun," tambah hakim Yanto.

Vonis lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar subsider 3 tahun penjara.

Majelis hakim yang terdiri atas Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Sukartono juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.

"Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan," ungkap hakim Yanto.

Hakim pun menolak permohonan Setya Novanto sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) seperti dalam tuntutan JPU KPK.

"Karena jaksa penuntut umum menilai tedakwa belum memenuhi syarat untuk dijadikan saksi pelaku yang bekerja sama maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan permohonan terdakwa," kata hakim Anwar.

Atas putusan itu, Setnov dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. (rom)

 Dokumentasi petugas BNNP Yogyakarta menunjukkan urine usai tes urine para pilot dan pramugari yang diambil di dalam kabin pesawat di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, Sabtu (25/6/2016

Kuta, Bali (Korantransparansi.com) – Kasus awak penerbangan ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan shabu shabu bukan sekali ini saja. Paling gres menimpa  Michelle Merri Loisa (28) seorang pramugari salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia.

Maskapai paling disegani dinegeri ini dengan rute penerbangan  seluruh wilayah  ditahan Kepolisian Sektor Kuta, Kabupaten Badung, Bali, karena menggunakan shabu-shabu dan kokain, pada Juamat (2/3/2018).

"Tersangka ditangkap petugas Reskrim Polsek Kuta karena menyimpan satu paket shabu-shabu seberat 0,12 gram dan dua paket kokain masing masing seberat 0,34 gram dan 0,03 gram serta empat butir dumolid," kata Kepala Polsek Kuta, Komisaris Polisi I Nyoman Wirajaya, didampingi Kanit Reskrim, Inspektur Satu Polisi Ario Seno.

Ia mengatakan, Merri yang sudah delapan tahun bekerja sebagai pramugari penerbangan domestik dan internasional itu ditangkap di rumahnya Aneka House, Jalan Gunung Lumut, Denpasar Barat pada 24 Februari 2018 dan kepada petugas tersangka sudah delapan bulan menjadi penguna narkoba.

Pihaknya menerangkan, polisi menemukan barang haram itu ditempel tersangka pada pernak-pernik hiasan di kamarnya. "Tersangka mengaku empat kali membeli kokain dan shabu-shabu dengan harga Rp2,5 juta per gram," kata mantan Kapolsek Ubud ini.

Penangkapan Merri, berdasarkan hasil pengembangan kasus tersangka Fahmi (37) yang merupakan kekasihnya yang terlebih dahulu ditangkap pada 24 Februari 2018, Pukul 20.40 wita di Area Central Parkir Kuta.

Tersangka Merry ditangkap di rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu, kokain dan alat isap yang dia akui barang haram itu digunakan untuk diri sendiri bersama kekasihnya itu.

Kepada petugas, Merry menggunakan barang haram itu sejak empat bulan. Sementara itu, polisi mengintrogasi Fahmi dan mengaku mendapat barang haram itu dari Beny. (ais)

Notaris Lutfi Afandi SH. M. kn, Pudji Lestari SE, MM selaku saksi korban dan ahli waris sertifikat nomor 64 Desa Gebang, Sidoarjo.

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (15/02) menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus penggelapan dan penipuan sesuai berkas perkara No 103/Pid.B/2018/PN SBY tanggal register 16 Januari 2018.

Hadir sebagai terdakwa Notaris Lutfi Afandi SH. M. kn, Pudji Lestari SE, MM selaku saksi korban dan ahli waris sertifikat nomor 64 Desa Gebang, Sidoarjo.

 Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Darma Lahang SH di sidang sebelumnya disebutkan, terdakwa diduga melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi korban yang mengaku menderita kerugian Rp4,2 Miliar.

Kasus itu sendiri mencuat ke permukaan setelah Hj. Pudji Lestari melaporkan Notaris Lutfi Afandi ke polisi karena merasa telah menjadi korban penipuan dan penggelapan atas pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tanah berstatus Sertifikat nomor 64 di Desa Gebang Kabupaten Sidoarjo seluas 34 hektar.

 Tanah seluas itu diketahui milik enam orang, dua diantaranya memiliki tanah 10 hektar yang tidak dijual. Sedangkan 24 hektar lagi milik empat orang yang kini lahannya telah disewakan meski pembayarannya belum dilunasi oleh saksi korban kepada ahli waris. Selanjutnya saksi korban datang ke kantor terdakwa untuk mengurus AJB sekaligus APHB.

Mengingat prinsip dasar pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah dan bangunan haruslah memenuhi kesesuaian teknis dan yuridis, terdakwa lantas melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. 
 
Hasilnya, pembuatan AJB atas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena warkah dari sertifikat itu tidak ada di kantor pertanahan Sidoarjo. Warkah baru akan dapat dimunculkan jika telah melalui proses pengukuran lahan terlebih dulu, sedangkan terdakwa belum melakukan pengukurannya.

 “Pengukuran atas sertifikat no 64 di Desa Gebang Sidoarjo belum dilaksanakan, jadi tidak muncul warkah baru di kantor pertanahan. Warkah itu dijadikan salah satu dasar untuk proses pengurusan AJB dan APHB. Saya juga tidak menerima biaya apapun baik dari pihak penjual dan pembeli.
 
Ini jelas ada upaya kriminalisasi terhadap saya selaku notaris. Semua bukti termasuk tanda terima asli ada pada saya. Mengherankan jika saudari Pudji sampai mengalami kerugian sebesar Rp4,2 miliar, dari mana perhitungannya?” ujar terdakwa.

Saksi pelapor sendiri mengaku telah menguasai lahan itu sejak tahun 2011 meski pembayarannya belum lunas. Diakuinya pula, transaksi pembelian tanah itu dilakukan langsung kepada penjual. Keterangan ini disampaikan dalam persidangan Kamis (15/02). ”Sejak tahun 2011 sampai sekarang saya berhak menguasai lahan itu,” ujarnya.

Sementara itu, H Choiron salah satu dari enam ahli waris lahan tersebut mengatakan, sertifikat dimaksud ada pada dirinya. Ia juga tidak pernah merasa menjual lahan miliknya kepada saksi korban. 
 
“Saya yang ambil sertifikat itu di notaris Lutfi Afandi karena tidak berniat untuk menjualnya. Sertifikat itu saya amankan karena lahannya memang masih satu hamparan,” katanya.

 Hal senada juga terlontar dari Rusianto salah satu ahli waris lahan tersebut. Kepada Ketua Majelis Hakim ia mengatakan, pembayaran lahan yang jadi bagiannya hingga kini tak kunjung dilunasi. 
 
Harga tanah itu pada tahun 2011 dihargai Rp19.500 per meter. “Banyak biaya yang muncul dibebankan kepada kami termasuk biaya pengukuran yang tidak pernah kami sepakati,” jelasnya. (den)
 
 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...