Hukum

 Petugas gabungan Polres Ngawi dan Lapas Kelas II B Ngawi saat menjukkan hasil razia narapidana yang digelar di lapas setempat. (Istimewa)

 

Ngawi (KoranTransparansi.com) - Petugas Kepolisian Resor (Polres) Ngawi, Jawa Timur menggelar razia terhadap seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ngawi guna terciptanya kondisi yang kondusif dalam lapas setempat.

Kepala Satuan Sabhara Polres Ngawi AKP Setyo Wiyono, Jumat mengatakan razia yang digelar gabungan dengan petugas lapas setempat tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kerusuhan yang rawan terjadi dalam lapas, seperti halnya insiden di Mako Brimbob, beberapa waktu lalu.

"Kegiatan ini dalam rangka cipta kondisi dan mengantisipasi segala kemungkinan. Kita intensif melakukan patroli, apalagi ini bulan puasa," ujar AKP Setyo kepada wartawan.

Dalam razia tersebut, petugas dari lapas serta Satreskoba, Reskrim, dan Sabhara Polres Ngawi langsung menyisir ke dalam blok-blok ruang tahanan. Sebelum dilakukan pemeriksaan di dalam sel, para narapidana terlebih dahulu diperiksa satu per satu.

Terdapat empat blok dan 23 sel tahanan di lapas setempat dengan jumlah warga binaan mencapai 250 orang. Semuanya dilakukan razia dan pemeriksaan secara detail oleh petugas.

Kepala Keamanan Lapas Klas IIB Ngawi Irphan Dwi Sandjojo, mengatakan sasaran razia tersebut adalah mewaspadai keberadaan narkoba dalam lapas, senjata tajam, penggunaan HP, dan uang tunai.

Dari sekitar 250 warga binaan, terdapat dua narapidana teroris yang menghuni Lapas Kelas IIB Ngawi sehingga dibutuhkan pengamanan ekstra ketat.

Hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai macam benda milik narapidana. Mulai dari telepon genggam (HP), pisau, korek api, dan uang tunai sejumlah Rp1 juta lebih.

"Sasaran razia ini adalah narkoba, HP, dan senjata tajam. Hasilnya ditemukan HP, senjata tajam, dan sejumlah uang," kata Irphan sebagaimana dilangsir AntaraJatim.com

Guna menjaga keamanan lapas, pihaknya akan rutin menggelar razia serupa. Selain itu, pihaknya juga melibatkan anggota Polres Ngawi untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi gangguan yang berpotensi muncul. (min)

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik tahun anggaran 2011-2012.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 15 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun," tambah hakim Yanto.

Vonis lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar subsider 3 tahun penjara.

Majelis hakim yang terdiri atas Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Sukartono juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.

"Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan," ungkap hakim Yanto.

Hakim pun menolak permohonan Setya Novanto sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) seperti dalam tuntutan JPU KPK.

"Karena jaksa penuntut umum menilai tedakwa belum memenuhi syarat untuk dijadikan saksi pelaku yang bekerja sama maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan permohonan terdakwa," kata hakim Anwar.

Atas putusan itu, Setnov dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. (rom)

 Dokumentasi petugas BNNP Yogyakarta menunjukkan urine usai tes urine para pilot dan pramugari yang diambil di dalam kabin pesawat di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, Sabtu (25/6/2016

Kuta, Bali (Korantransparansi.com) – Kasus awak penerbangan ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan shabu shabu bukan sekali ini saja. Paling gres menimpa  Michelle Merri Loisa (28) seorang pramugari salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia.

Maskapai paling disegani dinegeri ini dengan rute penerbangan  seluruh wilayah  ditahan Kepolisian Sektor Kuta, Kabupaten Badung, Bali, karena menggunakan shabu-shabu dan kokain, pada Juamat (2/3/2018).

"Tersangka ditangkap petugas Reskrim Polsek Kuta karena menyimpan satu paket shabu-shabu seberat 0,12 gram dan dua paket kokain masing masing seberat 0,34 gram dan 0,03 gram serta empat butir dumolid," kata Kepala Polsek Kuta, Komisaris Polisi I Nyoman Wirajaya, didampingi Kanit Reskrim, Inspektur Satu Polisi Ario Seno.

Ia mengatakan, Merri yang sudah delapan tahun bekerja sebagai pramugari penerbangan domestik dan internasional itu ditangkap di rumahnya Aneka House, Jalan Gunung Lumut, Denpasar Barat pada 24 Februari 2018 dan kepada petugas tersangka sudah delapan bulan menjadi penguna narkoba.

Pihaknya menerangkan, polisi menemukan barang haram itu ditempel tersangka pada pernak-pernik hiasan di kamarnya. "Tersangka mengaku empat kali membeli kokain dan shabu-shabu dengan harga Rp2,5 juta per gram," kata mantan Kapolsek Ubud ini.

Penangkapan Merri, berdasarkan hasil pengembangan kasus tersangka Fahmi (37) yang merupakan kekasihnya yang terlebih dahulu ditangkap pada 24 Februari 2018, Pukul 20.40 wita di Area Central Parkir Kuta.

Tersangka Merry ditangkap di rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan shabu-shabu, kokain dan alat isap yang dia akui barang haram itu digunakan untuk diri sendiri bersama kekasihnya itu.

Kepada petugas, Merry menggunakan barang haram itu sejak empat bulan. Sementara itu, polisi mengintrogasi Fahmi dan mengaku mendapat barang haram itu dari Beny. (ais)

Notaris Lutfi Afandi SH. M. kn, Pudji Lestari SE, MM selaku saksi korban dan ahli waris sertifikat nomor 64 Desa Gebang, Sidoarjo.

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (15/02) menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus penggelapan dan penipuan sesuai berkas perkara No 103/Pid.B/2018/PN SBY tanggal register 16 Januari 2018.

Hadir sebagai terdakwa Notaris Lutfi Afandi SH. M. kn, Pudji Lestari SE, MM selaku saksi korban dan ahli waris sertifikat nomor 64 Desa Gebang, Sidoarjo.

 Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Darma Lahang SH di sidang sebelumnya disebutkan, terdakwa diduga melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi korban yang mengaku menderita kerugian Rp4,2 Miliar.

Kasus itu sendiri mencuat ke permukaan setelah Hj. Pudji Lestari melaporkan Notaris Lutfi Afandi ke polisi karena merasa telah menjadi korban penipuan dan penggelapan atas pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tanah berstatus Sertifikat nomor 64 di Desa Gebang Kabupaten Sidoarjo seluas 34 hektar.

 Tanah seluas itu diketahui milik enam orang, dua diantaranya memiliki tanah 10 hektar yang tidak dijual. Sedangkan 24 hektar lagi milik empat orang yang kini lahannya telah disewakan meski pembayarannya belum dilunasi oleh saksi korban kepada ahli waris. Selanjutnya saksi korban datang ke kantor terdakwa untuk mengurus AJB sekaligus APHB.

Mengingat prinsip dasar pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah dan bangunan haruslah memenuhi kesesuaian teknis dan yuridis, terdakwa lantas melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. 
 
Hasilnya, pembuatan AJB atas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena warkah dari sertifikat itu tidak ada di kantor pertanahan Sidoarjo. Warkah baru akan dapat dimunculkan jika telah melalui proses pengukuran lahan terlebih dulu, sedangkan terdakwa belum melakukan pengukurannya.

 “Pengukuran atas sertifikat no 64 di Desa Gebang Sidoarjo belum dilaksanakan, jadi tidak muncul warkah baru di kantor pertanahan. Warkah itu dijadikan salah satu dasar untuk proses pengurusan AJB dan APHB. Saya juga tidak menerima biaya apapun baik dari pihak penjual dan pembeli.
 
Ini jelas ada upaya kriminalisasi terhadap saya selaku notaris. Semua bukti termasuk tanda terima asli ada pada saya. Mengherankan jika saudari Pudji sampai mengalami kerugian sebesar Rp4,2 miliar, dari mana perhitungannya?” ujar terdakwa.

Saksi pelapor sendiri mengaku telah menguasai lahan itu sejak tahun 2011 meski pembayarannya belum lunas. Diakuinya pula, transaksi pembelian tanah itu dilakukan langsung kepada penjual. Keterangan ini disampaikan dalam persidangan Kamis (15/02). ”Sejak tahun 2011 sampai sekarang saya berhak menguasai lahan itu,” ujarnya.

Sementara itu, H Choiron salah satu dari enam ahli waris lahan tersebut mengatakan, sertifikat dimaksud ada pada dirinya. Ia juga tidak pernah merasa menjual lahan miliknya kepada saksi korban. 
 
“Saya yang ambil sertifikat itu di notaris Lutfi Afandi karena tidak berniat untuk menjualnya. Sertifikat itu saya amankan karena lahannya memang masih satu hamparan,” katanya.

 Hal senada juga terlontar dari Rusianto salah satu ahli waris lahan tersebut. Kepada Ketua Majelis Hakim ia mengatakan, pembayaran lahan yang jadi bagiannya hingga kini tak kunjung dilunasi. 
 
Harga tanah itu pada tahun 2011 dihargai Rp19.500 per meter. “Banyak biaya yang muncul dibebankan kepada kami termasuk biaya pengukuran yang tidak pernah kami sepakati,” jelasnya. (den)
 
 
Barang bukti yang berhasil disita BNN. Perang melawan Narkoba terus dilancarkan. Bahkan jika perlu petuigas akan melakukan tembak ditempat

Surabaya (Koran Transparansi)- Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur melumpuhkan seorang gembong narkoba dan sejumlah anggota komplotannya, setelah melalui kejar-kejaran mengendarai mobil dengan petugas di Surabaya, Jumat (5/1) malam. 

Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Wisnu Chandra kepada wartawan, di sela memimpin penangkapan, menyebutkan bahwa gembong narkoba tersebut berinisial HMD, akhirnya berhasil dilumpuhkan di Jalan Pacar Kembang Gang 5 Surabaya, Jumat sekitar pukul 21.30 WIB. 

"Kami melakukan pengejaran mulai dari kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," ujarnya.

Menurut dia, HMD adalah otak pelaku peredaran narkoba yang dikirim dari Malaysia menuju ke Jawa Timur melalui Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

"Dia semua yang mengendalikan distribusi atau pergerakan narkoba dari Malaysia menuju ke Banjarmasin, yang kemudian dikirim ke Jawa Timur melalui jalur laut menggunakan kapal ferry sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," katanya. 

Petugas BNN Provinsi Jawa Timur seluruhnya menangkap empat orang pelaku yang mengedarkan narkoba asal Malaysia melalui jalur laut tersebut.

"Dua di antaranya kami tangkap di Pelabuhan Tanjung Perak setelah turun dari kapal pada sekitar pukul 20.00 WIB tadi malam," ujarnya. Namun dua lainnya, yaitu HMD bersama seorang rekannya, berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Honda CRV nomor polisi M 806 HA, yang segera dikejar oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur.

Menurut Wisnu, dalam pelariannya, mobil Honda CRV tersebut sempat menabrak salah seorang anggotanya. Sehingga dia memerintahkan anggotanya untuk melakukan upaya paksa penangkapan. 

"Beberapa kali kami melepaskan tembakan ke arah mobil pelaku saat pengejaran," katanya. 

Petugas juga memblokade Jambatan Suramadu untuk mengantisipasi seandainya pelaku melarikan diri ke arah Pulau Madura.

Namun ternyata pelaku malah berbelok ke Jalan Pacar Kembang Gang V Surabaya. 

Di Jalan Pacar Kembang Gang V, lanjut Wisnu, mobil CRV yang dikemudikan pelaku menabrak salah seorang warga setempat. Kejadian itu memicu warga lainnya yang langsung spontan beramai-ramai mengepungnya sambil berupaya merusak mobil CRV yang dikendarai pelaku.

Di sanalah petugas BNN Provinsi Jawa Timur menyergap kedua pelaku.

"Barang bukti sementara yang berhasil kami amankan dari para pelaku malam ini adalah narkoba jenis sabu-sabu seberat 7 kilogram," ucapnya.(sjn)

Pengungkapan diskotek ini terbilang cukup alot untuk mengetahui jika tempat tersebut melakukan transaksi dan pembuatan narkotika. Selain manajemen yang cukup ketat, sehingga membuat petugas kesulitan mendapatkan informasinya.

JAKARTA (KT)- Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Irjen Pol Arman Depari mengatakan bahwa sistem transaksi penjualan yang dilakukan oleh Diskotek MG Internasioal Club'One Stop Service'. Bagaimana tidak, pembuatan dan sistem transaksinya dilakukan di club tersebut.

Bahkan, untuk mendapatkan barang haram tersebut terbilang cukup ketat dan tidak sembarangan orang bisa membeli. Hanya orang-orang tertentu saja yang hanya memiliki member card.

"Ketika masuk, maka tamu yang berminat menggunakan narkoba tidak bisa langsung membeli, tapi mereka yang beli itu harus menujukkan member club," kata Arman Depari di BNN Cawang, Kamis (21/12/2017). Dalam sistem pembuatan member card, Arman mengakui bahwa tidak mudah begitu saja.

Setiap pengunjung harus melalui sesi wawancara hal tersebutlah yang dilakukan Awang (32). Ia sebagai koordinator peredaran narkotika. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengujung yang akan menjadi member bukan seorang anggota.

Bahkan, saat ini, sudah terdapat 700 orang yang menjadi member Diskotek MG Internasioal Club. "Prosesnya wawancara menujukan ktp elektronik, kalo ada tamu mau berminat akan menemui dia (Awang). Nanti di-interview, selanjutnya mambayar 600 ribu," katanya. (fir)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...