Hukum

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mojokerto, Fathurrohman. menyebut perobohan sub Terminal Pohjejer atas persetujuan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

MOJOKERTO (KT)  - Kejaksaan Negeri (kejari) Kanbupaten Mojokerto  menahan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Achmad Rifai dalam kasus pemusnahan Sub Terminal Pohjejer. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara Rp 641 juta.

Terpidana Amir Co terpidana yang mengendalikan barang haram dari balikjeruji.

MAKASAR (KT) - Terpidana mati kasus narkoba Amir Aco yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar itu diduga mengendalikan peredaran narkoba di Sulawesi Selatan dengan memesan ekstasi dari Belanda.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

JAKARTA (KT) - Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait dengan Pemilu Anggota DPD RI.

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Mahkamah menilai bahwa para pemohon dari uji materi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Adapun para pemohon dari uji materi adalah peserta Pemilihan Umum 2014 melalui jalur perseorangan atau calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur.

Para pemohon sebelumnya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 telah menimbulkan merugikan hak konstitusional para pemohon karena penafsiran atas ketentuan dimaksud mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemilu anggota DPD untuk Provinsi Kalimantan Utara pada 2014, sehingga para pemohon terhalang untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2019.

Atas dalil para pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun pada 2014 tidak dilaksanakan Pemilu Anggota DPD RI periode 2014-2019 dari Provinsi Kalimantan Utara, bukan berarti penduduk Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki wakil dalam DPD RI.

Selain itu, Mahkamah berpendapat secara logika perolehan suara para pemohon tentu berasal dari para pemilih yang tersebar di seluruh daerah pilihan Provinsi Kalimantan Timur dan bukan hanya berasal dari para pemilih di daerah pilihan yang kemudian menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

"Keikutsertaan para pemohon sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 menunjukkan bahwa para pemohon sejak awal menerima ketiadaan pemilu tersebut dan berkeinginan untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur," ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Selain itu, permohonan UU a quo pun diajukan jauh setelah pelaksanaan pemilu, terlebih lagi setelah para pemohon melakukan kalkulasi dan menemukan hasil peringkat perolehan suara para pemohon yang semula peringkat 7, 8, 9, dan 11 menjadi naik peringkat 5, 6, 7, dan 8.

"Dengan perolehan yang demikian tersebut, para pemohon memiliki peluang menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 sesuai dengan urutan peringkat," kata Maria Farida.(ant)

MA: "whistleblower" tidak miliki kekebalan hukum

JAKARTA (KT) - Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Humas dan Hukum MA Abdullah mengatakan hukum di Indonesia tidak memberikan kekebalan hukuman bagi pelapor tindak pidana atau "whistleblower".

"MA hanya memberikan keringan hukuman namun tidak memberikan kekebalan hukum bagi pelapor tindak pidana atau saksi yang bekerja sama dalam kasus pidana," kata Abdullah di Gedung MA Jakarta, Jumat.

Abdullah mengatakan hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 bertanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator).

Dalam SEMA No.4 Tahun 2011 tertulis bahwa para hakim diperkenankan memberikan perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan atau perlindungan, namun bukan kekebalan hukum.

Keringanan pidana bagi pelapor tindak pidana dan saksi atau pelaku yang bekerja sama dapat diberikan oleh hakim dalam bentuk pidana percobaan bersyarat khusus atau hukuman penjara yang paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lain dalam perkara yang sama.

"Pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat," kata Abdullah.

Hal ini dikatakan Abdullah memang berbeda dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, yang mengatur tentang kewajiban negara peserta konvensi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman bahkan kekebalan hukum dari penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

Penuntut umum dalam tuntutannya harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, kata Abdullah.

"Namun semua berpulang kepada penuntut umum untuk menyebutkan dalam surat tuntutan atau tidak," pungkas Abdullah.

Sebelumnya agen khusus FBI Jonathan Holden dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi kunci perkara kasus KTP-elektronik, Johannes Marliem, dalam wawancara terakhirnya di KJRI pada tanggal 6 Juli 2017 memberikan pernyataan tertulis bahwa Marliem akan memberikan seluruh bukti fisik dan elektronik kepada KPK dengan imbalan berupa kekebalan dari tuntutan.(ant)

Yusril Ihza Mahendra.

JAKARTA (KT) - Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan berlakunya Pasal 162 KUHAP tentang keterangan saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan, yang dia nilai sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini.

"Apa pasal ini perlu dipertahankan, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Seharusnya bisa dihadirkan saksinya, didengar melalui telekonferensi," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan oleh Yusril selaku kuasa hukum dari mantan anggota DPR Emir Moeis yang mengajukan uji materi Pasal 162 KUHAP di MK.

Lebih lanjut Yusril mengatakan bahwa pada saat ini transmisi elektronik sudah diakui sebagai suatu alat bukti di persidangan.

Yusril juga meminta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat memberikan suatu arahan bahwa penerapan suatu pasal dapat disesuaikan dengan tingkat kemajuan teknologi komunikasi.

Dalam sidang uji materi, Yusril juga menceritakan kasus yang menimpa Emir selaku pemohon akibat penerapan pasal tersebut.

Pemohon menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004 lalu dan berkali-kali meminta jaksa penuntut umum serta majelis hakim menghadirkan Direktur Utama Pacific Resources Pirooz Muhammad Sharafih yang berkewarganegaraan asing, namun tidak pernah didatangkan.

"Dia diperiksa di Amerika Serikat, bukan di Kedutaan Indonesia, tidak datang di persidangan, tapi dibacakan keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan), diterima oleh majelis hakim, lalu Pak Emir dipidana," kata Yusril.

Belakang diketahui bahwa tanda tangan dalam surat keterangan tersebut adalah palsu.

Atas kasus yang menjeratnya itu, Emir divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara dan kini meminta agar Majelis Hakim membatalkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. (ant)

Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta..

JAKARTA (KT) - Hakim dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat memutuskan bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) tidak sah.

Putusan sidang mengenai praperadilan yang diajukan Setya Novanto itu dibacakan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar. Dan dengan demikian status tersangka Setya Novanto dalam kasus itu telah dibatalkan oleh putusan praperadilan tersebut.

KPK pada 17 Juli lalu menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Setya Novanto diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan KTP-e yang sekitar Rp5,9 triliun.(ant/yon)

banner