Hukum

Polrestabes Surabaya merilis kasus prostitusi yang dikelola oleh pelaku pasangan suami-istri, Senin (17/9).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menangkap pasangan suami-istri yang terindikasi menjalankan bisnis prostitusi berkedok layanan panti pijat di kawasan Jalan Lebak Jaya II Tengah Surabaya, Jatim.

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi Ruth Yeni kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengungkap pasangan suami-istri tersebut masing-masing berinisial YS, usia 34 tahun, dan FT, usia 35 tahun, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Keduanya mengontrak sebuah rumah di Jalan Lebak Jaya II Tengah Surabaya untuk menjalankan bisnis prostitusi berkedok layanan panti pijat," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pasangan suami-istri ini mempekerjakan dua orang perempuan yang masih di bawah umur Ruth menyebut kedua perempuan di bawah umur yang dipekerjakan itu sebagai korbannya.

Berdasarkan penyelidikan polisi, kedua korban dibandrol seharga Rp700 ribu untuk melayani seksual kepada setiap lelaki yang menggunakan jasanya.

Masing-masing korban dijanjikan mendapat bagian Rp300 ribu setiap melayani seksual tamunya, yang dibayarkan secara kumulatif setiap bulan.

Ruth memaparkan kedua korban ini dipasarkan melalui media sosial. "Yang aktif memasarkan di meda sosial adalah tersangka YS," ujarnya.

Sedangkan istrinya, yaitu tersangka FT, rajin mencatat setiap tamu yang datang pada sebuah buku. Buku tamu tersebut kini diamankan oleh petugas Polrestabes Surabaya, selain juga mengamankan "lotion" atau minyak untuk pijat, serta sejumlah kondom sebagai barang bukti.

Ruth menandaskan, aktivitas prostitusi berkedok layanan panti pijat ini seluruhnya berlangsung di salah satu kamar rumah yang dikontrak oleh pasangan suami-istri itu sejak bulan Desember 2017. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, karena menyediakan tempat serta mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, polisi juga menjerat tersangka YS dan FY dengan Pasal 296 dan 507 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ancaman hukuman dari berbagai pasal yang disangkakan tersebut maksimal 15 tahun pidana penjara.(jon) 

Kemana Fuad Amin dan Wawan Saat KPK Datangi Sukamiskin Bandung ?

Jakarta (KOranTransparansi.com) - Lalu kemana perginya dua tahanan yang harusnya mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung ? Ketika wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjenguk di Sel Sukamiskin, Fuad Amin dan Wawan, tidak ada ditempat. Informasinya ke rumah sakit. Tapi setelah di cari di rumah sakit  juga tidak ada.

Bukan hanya Fuad yang tidak ada di Sel. Namun Fuad Amin dan adik Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) tak ada di sel Lapas Sukamiskin saat OTT KPK terkait Kalapas Sukamiskin. 

"Pak Saut (Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) mengatakan bahwa katanya sakit, dicek ke rumah sakitnya nggak ada. Di kamarnya dia nggak ada, jadi di mana dia kita nggak tahu," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7/2018). 

Syarif mengatakan, Wawan dan Fuad Amin bukan bagian dari OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah. Tapi KPK tak menemukan Wawan dan Fuad Amin saat datang ke Lapas Sukamiskin.

"Yang 2 orang lagi itu kan sebenarnya bukan bagian dari kasus ini. Tapi ketika kita lihat bagian dari interest of KPK, ketika kita lihat di kamarnya nggak ada ternyata masih keluar," sambung Syarif.

Terkait OTT ini KPK menetapkan 4 orang tersangka yakni Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, staf Wahid Husen, Hendry Saputra, suami Inneke, Fahmi Darmawansyah napi koruspi dan Andi Rahmat narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping Fahmi.

KPK mengamankan barang bukti suap fasilitas sel mewah dan izin napi di Lapas Sukamiskin yakni uang total Rp 279.920.000 dan USD 1.410. Selain itu, ada dua mobil Wahid yang diamankan KPK karena diduga terkait suap, yaitu Mistubishi Triton Exceed berwarna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar berwarna hitam. 

"Dalam proses penanganan perkara ini juga ditemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (guh)

Komisi lll DPR RI meminta Mahkamah  rekrutmen lagi untuk calon Hakim Agung

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Mahkamah Agung (MA) masih memerlukan banyak hakim agung untuk ditempatkan di kamar-kamar perkara guna percepatan penyelesaian perkara yang menumpuk di lembaga peradilan tertinggi itu, kata anggota Komisi III DPR RI Mulyadi.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, untuk ditempatkan di Kamar Agama dan Kamar Perdata di MA, di Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa

"Komisi III menerima usulan dua nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR RI, sehingga melakukan uji keyakan dan kepatutan terhadap dua calon tersebut," katanya.

Oleh karena calonnya hanya dua dan untuk ditempatkan di dua kamar, menurut dia, maka pilihannya adalah menerima atau tidak menerima.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa MA sebenarnya masih membutuhkan banyak hakim agung untuk ditempatkan di sejumlah kamar perkara untuk percepatan penyelesaian berbagai perkara yang menumpuk di MA.

"Karena hanya dua nama calon yang diusulkan, maka kami selenggarakan uji kelayakan dan kepatutan," katanya.

Mulyadi menyatakan, DPR RI tidak bisa meminta usulan calon hakim agung karena prosesnya ada pada Komisi Yudisial.

"DPR cuma mengimbau, agar Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi calon hakim agung lagi," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan pihaknya mengirimkan dua nama calon hakim agung ke DPR RI, yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, setelah dinilai keduanya layak untuk diusulkan.

"Kedua nama tersebut dinyatakan lulus secara musyawarah mufakat pada penetapan kelulusan dalam rapat pleno KY," katanya.

Kedua calon yang diajukan KY, diungkapkannya, memang tidak memenuhi kebutuhan yang diminta MA, yaitu sebanyak delapan jabatan hakim agung, yakni seorang di kamar agama, tiga orang di kamar perdata, seorang di kamar pidana, dua orang di kamar militer dan seorang di kamar tata usaha negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Khusus di kamar TUN, ia menambahkan, tidak ada calon yang lulus seleksi kualitas sehingga tidak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya, kemudian di kamar pidana dari dua orang calon yang menjalani wawancara terbuka, KY menyatakan keduanya tidak memenuhi syarat diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.(rom)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono

Jakarta (KoranTransparansi.com) – Petugas Polda Metro Jaya, meringkus oknum anggota TNI Pratu HT yang diduga berkomplot dengan sindikat pembobolan kantor cabang pegadaian di Bekasi dan Depok, Jawa Barat.

“Salah satu pelaku oknum TNI diserahkan ke internal TNI,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (25/5).

Selain itu, anggota Subdirektorat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap tersangka I dan AS, kemudian menembak R yang diduga sebagai pemimpin sindikat kejahatan tersebut.

Argo menjelaskan R berperan sebagai pembobol tembok kantor pegadaian, AS bertugas mengebor tembok, I menjalankan tugas membobol brankas, D memantau situasi, sedangkan HT tidak diungkap peranannya.

Komplotan tersebut menjalankan modus mengontrak rumah toko samping kantor pegadaian kemudian membobol tembok.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan, 10 peluru kaliber 9 mm, lima tabung oksigen, satu tabung gas elpiji, 10 obeng panjang, satu tangga aluminium, satu tangga tali, dua mesin bor, delapan linggis besi, gergaji kayu, golok, dan beberapa bongkahan besi bekas brankas yang telah dihancurkan.

Pelaku telah membobol satu kantor cabang perusahaan pegadaian di wilayah Kota Bekasi dan dua kantor cabang di daerah Depok.

“Kerugiam materil seluruhnya sekitar Rp2 miliar,” ungkap Argo.

Ketiga pembobolan kantor cabang pegadaian itu terjadi pada kurun waktu akhir Februari hingga awal Mei 2018.(rom)

 

 Petugas gabungan Polres Ngawi dan Lapas Kelas II B Ngawi saat menjukkan hasil razia narapidana yang digelar di lapas setempat. (Istimewa)

 

Ngawi (KoranTransparansi.com) - Petugas Kepolisian Resor (Polres) Ngawi, Jawa Timur menggelar razia terhadap seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ngawi guna terciptanya kondisi yang kondusif dalam lapas setempat.

Kepala Satuan Sabhara Polres Ngawi AKP Setyo Wiyono, Jumat mengatakan razia yang digelar gabungan dengan petugas lapas setempat tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kerusuhan yang rawan terjadi dalam lapas, seperti halnya insiden di Mako Brimbob, beberapa waktu lalu.

"Kegiatan ini dalam rangka cipta kondisi dan mengantisipasi segala kemungkinan. Kita intensif melakukan patroli, apalagi ini bulan puasa," ujar AKP Setyo kepada wartawan.

Dalam razia tersebut, petugas dari lapas serta Satreskoba, Reskrim, dan Sabhara Polres Ngawi langsung menyisir ke dalam blok-blok ruang tahanan. Sebelum dilakukan pemeriksaan di dalam sel, para narapidana terlebih dahulu diperiksa satu per satu.

Terdapat empat blok dan 23 sel tahanan di lapas setempat dengan jumlah warga binaan mencapai 250 orang. Semuanya dilakukan razia dan pemeriksaan secara detail oleh petugas.

Kepala Keamanan Lapas Klas IIB Ngawi Irphan Dwi Sandjojo, mengatakan sasaran razia tersebut adalah mewaspadai keberadaan narkoba dalam lapas, senjata tajam, penggunaan HP, dan uang tunai.

Dari sekitar 250 warga binaan, terdapat dua narapidana teroris yang menghuni Lapas Kelas IIB Ngawi sehingga dibutuhkan pengamanan ekstra ketat.

Hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai macam benda milik narapidana. Mulai dari telepon genggam (HP), pisau, korek api, dan uang tunai sejumlah Rp1 juta lebih.

"Sasaran razia ini adalah narkoba, HP, dan senjata tajam. Hasilnya ditemukan HP, senjata tajam, dan sejumlah uang," kata Irphan sebagaimana dilangsir AntaraJatim.com

Guna menjaga keamanan lapas, pihaknya akan rutin menggelar razia serupa. Selain itu, pihaknya juga melibatkan anggota Polres Ngawi untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi gangguan yang berpotensi muncul. (min)

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik tahun anggaran 2011-2012.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 15 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun," tambah hakim Yanto.

Vonis lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar subsider 3 tahun penjara.

Majelis hakim yang terdiri atas Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Sukartono juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.

"Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan," ungkap hakim Yanto.

Hakim pun menolak permohonan Setya Novanto sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) seperti dalam tuntutan JPU KPK.

"Karena jaksa penuntut umum menilai tedakwa belum memenuhi syarat untuk dijadikan saksi pelaku yang bekerja sama maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan permohonan terdakwa," kata hakim Anwar.

Atas putusan itu, Setnov dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. (rom)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...