Ekbis

Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen

JAKARTA (KoranTrasparansi.com) - Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen. 

Potensi itu ditopang oleh perkembangan pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ditopang secara seimbang oleh empat mesin pertumbuhan, yaitu konsumsi, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya di hadapan Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). 

Pidato tersebut  merupakan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi sebelumnya terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019. Menurut Menkeu, selama tiga tahun terakhir, inflasi ada pada kisaran 3,5 persen. Ini lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir yang mencapai 5,6 persen.

“Perkembangan harga domestik dan laju inflasi telah mengalami penurunan dan semakin stabil merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat,” papar Menkeu. Sementara itu, investasi diakui Menkeu, mulai pulih kembali. 

Ini ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal. Selain itu, pulihnya iklim investasi juga ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan meningkatnya daya saing usaha termasuk investasi Indonesia sendiri.

Pada bagian lain, kinerja ekspor mulai pula menunjukkan peningkatan sejak 2017. Padahal, sebelumnya selalu mengalami kontraksi. “Capaian-capaian ini telah mampu membawa perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi di Indonesia dan membawa dampak positif untuk mendorong minat investor pada pasar dalam negeri,” ungkap Menkeu lebih lanjut.

Ditambahkan Menkeu, pada sisi produksi (supply side), pertumbuhan sektoral cukup merata baik sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang semuanya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global. 

Yang juga memengaruhi pertumbuhan sektoral adalah bergeraknya manufaktur, konstruksi, telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran, dan sektor jasa keuangan. “Faktor-faktor tersebut merupakan landasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuh Menkeu. (sam)

 

Kurtubi Dukung Program BBM Satu Harga

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendukung kebijakan pemerintah terkait program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat sesuai dengan kehendak konstitusi negara. Selain itu, ia menilai ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat terpencil dapat diatasi

“BBM merupakan produk yang dikuasai pemerintah untuk mensejahterakan hajat hidup orang banyak. Jadi wajar saja BBM dibuat satu harga sesuai dengan nilai Pancasila,” ujarnya sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan bahwa kritikan beberapa pihak terkait kerugian soal mahalnya biaya distribusi  yang harus ditanggung Pertamina lebih baik disikapi dengan cara positif.

Menurut Kurtubi, cara  untuk menanggulangi mahalnya biaya distribusi adalah dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah terpencil.

"Program BBM satu harga merupakan rangkaian program pemerintah untuk menciptakan keadilan yang merata di seluruh negeri. Program BBM satu harga menjadi satu capaian upaya dalam mewujudkan energi berkeadilan jadi harus kita dukung bersama,” tutup politisi dapil Nusa Tenggara Barat ini. (sam)

Kemenag keluarkan izin impor gula mentah 635.000 ton

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Persetujuan Impor (PI) gula mentah atau raw sugar sebanyak 635.000 ton, yang nantinya akan diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) atau gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa impor gula mentah tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi antarinstansi di kantor Kementerian Perekonomian pada Maret 2018.

"Iya, PI sudah diterbitkan untuk 635 ribu ton," kata Oke, saat dikonfirmasi Antara melalui sambungan telepon, Selasa.

Keputusa dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian tersebut menyetujui adanya importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula konsumsi sebanyak 1,1 juta ton. Namun, hingga saat ini, total persetujuan impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan baru sebanyak 635.000 ton.

Berdasar catatan, produksi gula nasional kurang lebih berkisar pada angka 2,2 juta ton. Sementara kebutuhan gula nasional mencapai 2,9 juta ton, dengan rata-rata kebutuhan gula per bulan berkisar antara 200.000-225.000 ton. Khusus pada Ramadhan, kebutuhan gula tersebut diperkirakan naik kurang lebih sebanyak 20 persen.

Berdasar data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata gula pasir di pasar tradisional berada pada kisaran Rp12.400 per kilogram di wilayah Kalimantan Barat, dan Rp17.100 per kilogram di Papua.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk gula pasir sebesar Rp12.500 per kilogram. Langkah tersebut tercatat efektif khususnya untuk ritel-ritel modern yang tidak memiliki rantai distribusi panjang dalam penyaluran komoditas tersebut. (guh)

 Soekarwo saat menerima kunjungan kerja GM Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Ibnu Choldum di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (22/5).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Pertamina serius mengawal kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) di 

Jatim. Terlebih menghadapi libur Lebaran dan sekolah

Alasannya, keterlambatan BBM di daerah pada musim liburan hingga mudik lebaran akan memberi dampak luar biasa bagi pengguna jalan maupun masyarakat lainnya. Untuk itu, distribusi kelancaran BBM harus terus diperkuat, terutama pada periode waktu tersebut.

Kemampuan Pertamina mengawal kelancaran BBM dan LPG pada periode ini, lanjut Pakde Karwo, merupakan keberhasilan mengantisipasi kebutuhan, menyiapkan kondisi, dan memberikan kemudahan sesuai harapan masyarakat. ujarnya usai menerima kunjungan kerja GM Pertamina di ruang kerja Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa.

Pakde Karwo mengingatkan perhatian hendaknya juga dilakukan di titik titik seperti daerah kawasan macet yang berjauhan dengan SPBU. Juga, daerah tujuan wisata seperti Malang Raya, Lamongan, dan Banyuwangi memiliki potensi peningkatan konsumi BBM. 

Selain itu, juga dipandang perlu menambah distribusi BBM di titik titik jalan tol baru, terutama yang masih dalam tahap fungsional. 

Terkait kelancaran distribusi LPG, Pakde Karwo berharap Pertamina untuk menambah stok LPG di Jatim karena masyarakat Jatim sebagian besar adalah UMKM. Artinya, kebutuhan produksi UMKM  akan meningkat selama bulan puasa dan lebaran mendatang. 

“Selain untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti memasak, LPG terutama dipergunakan untuk kebutuhan produksi. Masyarakat yang awalnya menjual pisang, saat ini mengolah menjadi kripik pisang ” ujarnya. 

Dalam pertemuan ini, GM Pertamina Ibnu Choldum memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG di Jatim aman. Sebab, pihaknya menambah stok 15-25 persen BBM, baik premium, pertalite, pertamax dan solar selama libur panjang sekolah hingga Hari Raya Idul Fitri 2018.  

Selain memberikan perhatian terhadap titik titik kemacetan dan daerah tujuan wisata  sebagaimana disarankan Gubernur Pakde Karwo melalui  penyiagaan mobil-mobil tangki pertamina, lanjutnya, Pertamina juga akan menempatkan tangki di rest area jalan tol. “Petugas kami, akan menjemput pengguna kendaraan yang mogok di jalan raya akibat kekurangan BBM,” ujarnya sambil menambahkan megenai LPG, Pertamina MOR V  akan menambah stok sebanyak 12 persen. 

Turut mendampingi Gubernur Pakde Karwo dalam acara ini, yakni Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Kepala Dinas ESDM Prov. Jatim dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim.  (min)

 

Jangan dinyatakan toilet gratis, tapi petugasnya minta uang kepada konsumen."

 

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pihak terkait untuk mengaudit keandalan tempat istirahat (rest area) sebagai persiapan mudik Lebaran 2018.

 terkait di sini adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas Mabes Polri, pengelola jalan tol dan dinas perhubungan setempat," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, terbangunnya Tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya pada Idul Fitri 1439 Hijriyah ini akan mengakibatkan bangkitan lalu lintas signifikan di jalan tol.

"Sangat mungkin kemacetan di jalan tol akan lebih parah daripada kemacetan mudik Lebaran tahun sebelumnya. Pemudik akan bereforia menggunakan jalan tol Transjawa sebagai jalur utama, apalagi diberikan diskon tarif tol," katanya sebagaiamana di langsir Antara

Oleh karena itu, Tulus mengemukakan, bisa jadi salah satu pemicu kemacetan di jalan tol karena keberadaan rest area, sehingga diperlukan manajemen lalu lintas lebih cerdas dan kreatif agar hal itu tidak terjadi.

Tulus menyebut, beberapa hal yang perlu diaudit pada tempat istirahat di sepanjang jalan tol adalah terkait akses air bersih, pengelolaan toilet, tempat ibadah, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga harga makanan di area itu.

Pertama, dikemukakannya, pastikan akses air bersih yang cukup untuk toilet, khususnya toilet umum untuk perempuan dan tidak ada antrean mengular, sehingga perlu portabel toilet untuk memangkas antrean itu.

"Maksimum antrean di toilet perempuan seharusnya tidak lebih dari lima orang. Antrean panjang itulah yang memicu pemudik menjadi lebih lama berada di rest area," katanya.

Kedua, dinyatakannya, pastikan kondisi toilet bersih dan dengan petugas jaga yang jelas, termasuk apakah gratis atau tidak.

"Konsumen perlu informasi yang jelas dan konsisten terkait hal itu. Jangan dinyatakan toilet gratis, tapi petugasnya minta uang kepada konsumen. Idealnya gratis karena itu bagian dari pelayanan," katanya.

Ketiga, menurut dia, jika perlu sediakan mushala tambahan karena faktanya antrean berjubel bukan hanya di toilet, tapi juga di mushala atau masjid di tempat istirahat jalan tol.

Keempat, dikatakannya, pastikan tidak terjadi antrean panjang saat mengisi BBM di SPBU karena ekor antrean itulah yang biasanya memicu kemacetan hingga badan jalan tol.

Kelima, dikemukakan Tulus, harus dilakukan buka tutup di rest area tertentu bila sudah melebihi kapasitas, termasuk saat jalan tol sekitarnya padat, dan dialihkan ke lokasi berikutnya, sampai kondisi lalu lintas mencair kembali.

Keenam, ditambahkannya, pengelola jalan tol juga harus mengawasi harga makanan dan minuman, agar para pemilik warung tidak menjadikan aji mumpung, menentukan harga bagi konsumen seenaknya.

"Daftar harga harus dicantumkan pada daftar menu," demikian Tulus Abadi.(guh)

 ILUSTRASI - BI (Bank Indonesia).

Mataram (KoranTransparansi) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Achris Sarwani mengatakan keyakinan konsumen menjelang hari raya besar keagamaan dan pemilihan kepala daerah meningkat berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada April 2018.

"Hasil survei menunjukan bahwa indek keyakinan konsumen (IKK) pada April tercatat sebesar 113,17, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 111 persen," kata Achris Sarwani, di Mataram, Selasa.

mum, kata dia, konsumen yakin bahwa kondisi ekonomi saat ini maupun yang akan datang mengalami peningkatan. Hal itu ditopang oleh ekspektasi meningkatnya pengeluaran konsumsi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriah, serta pilkada serentak pada Juni 2018.

Berdasakan hasil survei, indek kondisi ekonomi saat ini pada April 2018 tercatat sebesar 106 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 102,17 persen. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya penghasilan konsumen dan pengeluaran untuk konsumsi barang-barang tahan lama saat ini dibandingkan enam bulan lalu.

Disamping itu, indek ekspektasi konsumen pada April 2018 juga tercatat sebesar 120,33 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 119,83 persen. Hal ini ditopang oleh ekspektasi konsumen akan meningkatnya penghasilan pada enam bulan yang akan datang.

"Menjelang dan selama pelaksanaan Ramadhan, Idul Fitri dan pilkada memang konsumsi biasanya meningkat sebagaimana siklus tahun

Bank Indonesia sendiri memperkirakan bahwa pelaksanaan pilkada 2018 akan berdampak positif terhadap perekonomian NTB dengan sumbangan diperkirakan mencapai sebesar 0,3-0,8 persen terhadap perekonomian.

Meskipun peningkatan konsumsi tersebut akan berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa secara umum (inflasi) selama Ramadhan, Idul Fitri dan pilkada sebagaimana siklus pada tahun-tahun sebelumnya. 

Dan juga hasil survei yang menunjukan bahwa ekspektasi konsumen akan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum pada tiga bulan yang akan, khususnya pada kelompok barang makanan.

Namun Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB dan kabupaten/kota, terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di pasar tradisional.

"Kami memperkirakan laju inflasi sampai dengan Juni 2018 masih berada pada kisaran target inflasi," katanya.(kh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...