Ekbis

 Foto  : ILustrasi : Bank Indonesia mengantiiapasi peredaran uang pada tahun politik 2018 yang di prediksi bakal naik 10-12 persen.

Jakarta (Koran Trnsparansi) - Jumlah uang yang diedarkan pada 2018 diperkirakan naik 10-12 persen dibanding 2017 yang sebesar Rp694,8 triliun karena banyaknya agenda politik yang akan menstimulus kegiatan ekonomi khususnya konsumsi, kata pejabat Bank Indonesia.

 
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi di Jakarta, Jumat, mengatakan rata-rata pertumbuhan tahunan uang yang diedarkan (uyd) adalah 10 persen. 
 
Tahun dengan banyaknya agenda politik seperti 2018 bisa meningkatkan jumlah uang beredar, tetapi tetap bergantung pada akselerasi kegiatan ekonomi yang diciptakan,
 
"Kami perkirakan di rentang 10-12 persen, tapi kami akan lihat terus karena semuanya bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
 
Suhaedi meyakini kegiatan ekonomi akan bergerak lebih cepat pada 2018 dibanding 2017. Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan berada pada 5,1-5,5 persen (yoy).
 
Terdapat tiga faktor yang akan mendorong pertumbuhan uang yang diedarkan, yakni daya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Suhaedi mengatakan ketiga parameter itu menunjukkan perbaikan pada 2018.
 
Selain itu, kata Suhaedi, secara spasial, pertumbuhan ekonomi di daerah juga meningkat dan mendorong pertumbuhan uang beredar.
 
Jika merujuk pada realisasi 2017, pertumbuhan uang yang diedarkan telah mencapai 13,4 persen menjadi Rp694,8 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
 
BI juga melihat terdapat faktor sentimen masyarakat yang ingin menukarkan uangnya dengan uang emisi terbaru yang dikeluarkan pada akhir 2016.
 
"Itu juga mendorong permintaan uang kartal," ujar dia.
 
Namun, masih tingginya pertumbuhan uang kartal menimbulkan spekulasi mengenai penetrasi cara pembayaran nontunai di masyarakat. Suhaedi melihat justru pembayaran nontunai dan tunai sama-sama bertumbuh. Artinya, pembayaran nontunai belum menggerus secara signifikan cara pembayaran tunai, kecuali pembayaran dengan uang logam.
 
Suhaedi mengatakan permintaan uang logam menurun drastis setelah gencarnya sosialisasi pembayaran nontunai untuk jasa transportasi.
 
"Namun, faktor lainnya karena didorong kegiatan ekonomi," ujarnya. (sam)
Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya mlegalkan Taxi Online meski sebelumnya terus menjadi polemik karna dianggap menggeser posisi Taxi tradisonal.

SURABAYA (Koran Transparansi) - Keberadaan Taxi Online yang belakangan dinilai sangat meresahkan karena dianggap mencaplok reziki taxi tradisional, posisinya malah makin kokoh. Ini setelah Dishub Jawa Timur merekomendasi dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (4/1/2018) melounching taxi online di gedung negara Grahadi Surabaya.

Meski taxi online sudah resmi operasi di Surabaya, namun jumlahnya masih sangat terbatas hanya 113 kendaraaan yang mendapat ijin. Untuk mengenali kenaraan resmi online, kenaraan di dielngkapi dengan stempek Dishub. Jadi ada tanda tanda khusus.

Gubernur Soekarwo mengatakan peresmian ini sebagai manifestasi titik akhir dari semua kesepakatan dan kerukunan antara angkutan online dan non online/konvensional.

“Bagaimanapun teknologi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari. Jadi peresmian ini sebagai bentuk pemerintah memfasilitasi hal ini,” jelasnya dengan raut wajah bahagia.

Sbelum aturan itu dikeluarkan ada namanya proses panjang mulai dari perumusan hingga menemukan titik akhir. Setelah tiga kali pembahasan di Grahadi, akhirnya disepakati peraturan terakhir yang tentunya menyerap aspirasi masyarakat online dan non online. Dalam setiap perumusan termasuk pergub, dua pihak ini juga selalu dilibatkan.

“Proses ini menggambarkan bahwa antara online dan non online pandangan hidupnya sama, yakni ingin berdampingan secara damai dan saling kompromi mencari titik tengah, ini patut dihargai,” terangnya.

Menurutnya, sikap dan pandangan Pemprov Jatim jelas. Dimana yang besar difasilitasi melalui peraturan, dan yang kecil harus dibantu agar tak kalah dalam pertarungan. Efisiensi adalah tuntutan jaman, tapi yang tidak efisien tak boleh kalah sehingga pemerintah harus membantu untuk memfasilitasi.

Pemerintahan yang baik, lanjutnya, tak bisa membiarkan yang kalah itu mati sehingga bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan angkutan online sebagai bentuk kegotongroyongan dan kepedulian terhadap yang kecil.

“Budaya tanding seperti demonstrasi itu melelahkan. Kita tidak membutuhkan budaya tanding tapi kebersamaan,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Peresmian ini, tambahnya, merupakan bentuk dialog antara kedua belah pihak. Sehingga, bila sudah dirumuskan tidak ada lagi yang tidak sependapat karena semua sudah dilibatkan. Terkait pengaturan bagi kendaraan online roda dua, akan diatur  lebih lanjut.

Berdasarkan Pergub Jatim nomor. 188/375/KPTS/103/2017, kuota angkutan sewa khusus di Jatim berjumlah 4.445 kendaraan meliputi wilayah Gerbangkertasusila sebanyak 3.000 kendaraan dan Malang Raya sebanyak 225 kendaraan. Pembatasan kuota ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan online tersebut agar tidak bangkrut.

“Bila kuota bertambah akan bangkrut, karena demand dan supply tidak sesuai, jadi ini tugas pemerintah untuk mengatur agar kehidupan masyarakat teratur,” jelasnya.

Ditambahkannya, berdasarkan data perkembangan proses izin hingga 03 Januari 2018 di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, terdapat 9 perusahaan yang telah memperoleh ijin dari 31 perusahaan yg mengajukan, dengan jumlah persetujuan prinsip terhadap kendaraan  sebanyak 2.418 unit kendaraan. Sedangkan yang sudah memperoleh ijin operasional sebanyak 113 kendaraan. 

Untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus ini dibagi menjadi delapan wilayah sesuai Perda Jatim nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Delapan wilayah ini meliputi Germakertosusila Plus, Malang Raya, Madiun dan sekitarnya, serta Kediri dan sekitarnya. Juga, Probolinggo-Lumajang, Blitar, Jember dan sekitarnya dan Banyuwangi. 

Mengenai tarif kendaraan on line ini, tambahnya, mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan besaran tarif angkutan sewa khusus di Jatim adalah Rp. 6.000; per km batas atas dan Rp. 3.500; per km batas bawah. (min)

Salah satu kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur memberikan pemahaman tentang pentignya membayar pajak

Jakarta (Koran Transparansi) - Pemerintah dalam APBN 2018 telah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau sekitar 91 persen dari target APBN-P sebesar Rp1.472,7 triliun.

Namun, penerimaan pajak nonmigas hanya tercatat sebesar Rp1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target sebesar Rp1.241,8 triliun. 

Bagaimana cara pemerintah memenuhi target pajak pada 2018?

Data dari otoritas pajak negara menjadi modal bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk mengejar target itu. "Ke depan, kami akan melakukan inventarisasi data perpajakan kita," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Data yang dia maksud antara lain yang diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) yang berjalan mulai pertengahan 2018.

Selain itu, institusi pajak akan menyelaraskan data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kepabenan.

"Kami akan melakukan pelapisan informasi data wajib pajak dengan data kepabeanan agar terjadi konsistensi. Kalau ada wajib pajak yang masih punya tiga-empat versi laporan keuangan, kami rapikan," jelasnya. 

Kemudian, juga akan dilakukan kajian untuk mengurangi beban dari masing-masing kantor pelayanan pajak agar bisa fokus dalam mengamankan penerimaan pajak.

Saat ini, beban kerja dari kantor pelayanan pajak meningkat dan tidak seimbang seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak.

Peninjauan  terhadap KPP dan basis data, mereka bisa bergerak lebih sistematis, terorganisir dan tidak ngawur. Jadi tidak semua dikejar-kejar dengan data yang tidak ada," ujar Mulyani. 

Dia juga mengharapkan sistem insentif yang diberikan pegawai otoritas pajak dapat ikut menjadi pemicu dalam peningkatan penerimaan pajak.

Terakhir, kata dia, upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak pada 2018 adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Dia optimistis berbagai upaya itu serta target penerimaan pajak di 2018 yang lebih realistis bisa mendukung pencapaian pendapatan dari sektor pajak.

"Kami tidak mau dalam situasi ekonomi tertekan, mengejar pajak justru makin membuat kontraksi. Jadi kami perlu berhati-hati menciptakan ruang bernafas ekonomi untuk tumbuh," katanya. (rin)

 Direktur Utama Bank Jatim  R.Soeroso  melantik tiga direktur  yaitu Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Management Resiko, Rizyana Mirda, serta  Direktur Kepatuhan dan Humas Capital, Hadi Santoso, pada Jumat lalu.

SURABAYA (KoranTransparansi) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyaksikan penandatangan Pakta Integritas  tiga direktur baru Bank Jatim di Ruang Bromo Lt. V Bank Jatim, Basuki Rahmad Surabaya, Jumat.

Sebelumnya, di tempat yang sama, tiga direktur  dilantik oleh Direktur Utama Bank Jatim  R.Soeroso. Ketiga direktur yang dilantik, yaitu Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Management Resiko, Rizyana Mirda, serta  Direktur Kepatuhan dan Humas Capital, Hadi Santoso.

Selain Gubernur Jatim Pakde Karwo, penandatanganan pakta Integritas ini juga disaksikan  Kepala  Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Jatim, Heru Cahyono, Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi PT Bank Jatim.

Beberapa pejabat Pemprov Jatim juga hadir di acara tersebut. Diantaranya, Sekdaprov. Jatim Akhmad Sukardi yang sekaligus komisaris PT. Bank Jatim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Fatah Yasin, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah  Bobby Soemiarsono. (min)

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA (KoranTransparansi) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kementerian/lembaga berinovasi untuk mengurangi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam menjalankan program prioritas dan strategis nasional.

"Kementerian/lembaga kami minta untuk juga berinovasi dan berkreasi untuk bisa tetap menjalankan program prioritas nasional namun tidak sepenuhnya dibiayai langsung melalui APBN atau alokasi anggaran," kata Ani, sapaan akrab Menkeu dalam penandatanganan sindikasi kredit 12 perbankan dengan KAI untuk LRT Jabodebek di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini pembiayaan proyek prioritas sudah bisa dilakukan melalui kombinasi anggaran kementerian, anggaran di penanaman modal negara di BUMN, subsidi dan penjaminan hingga sejumlah instrumen yang disiapkan Kementerian Keuangan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek LRT Jabodebek sendiri, lanjut Ani, memiliki struktur pembiayaan yabg rumit karena tidak hanya menggunakan uang negara untuk kontrak proyek tahun jamak (multiyears).

Proyek senilai Rp29,9 triliun itu juga menggunakan APBN dalam sejumlah instrumen yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada investor dan kontraktor proyek yakni KAI dan Adhi Karya sebesar Rp9 triliun, jaminan pemerintah serta subsidi tiket.

Ani meminta seluruh pihak yang terlibat bisa ikut menjaga dan mengawasi proyek tersebut hingga rampung pada 2019 mendatang.

"Dengan semakin banyak yang mengawasi, kita harapAdhi Karya bisa melaksanakan fungsi kontraktor secara baik, efisien, mutu tidak dikompromikan. Tidak ada korupsi. Kemudian KAI juga bisa mengelola proyek dengan efisien, baik, tidak korupsi dan pinjaman bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil (KPK)," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut hadir dalam acara itu mengakui proyek LRT Jabodebek menjadi terobosan baru dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak lagi mengandalkan APBN.

"Bagi kami ini adalah satu era baru di mana satu infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN, kita berhasil tembus celah itu, agar dapat didanai swasta," katanya.

Budi berharap penandatanganan kontrak sindikasi kredit dari 12 perbankan untuk proyek moda transportasi baru itu dapat memberikan kepastian penyelesaian proyek. "Juga menjawab keraguan beberapa pihak atas kelanjutan proyek ini," pungkasnya. (guh) 

 Dokumentasi--Pekerja berada dalam proyek pembangunan di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Sabtu (25/11/2017). Stasiun tersebut dibangun untuk pemberhentian Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta

Jakarta (KT) - Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta mulai beroperasi pada Selasa (26/12) dengan jadwal keberangkatan pertama pada 03.47 WIB dari Stasiun Sudirman Baru (BNI City) dengan tarif promo Rp30.000.

"Besok akan dilakukan uji coba berbayar Rp30.000, jadi sudah bisa beroperasi secara komersial," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa. 

Edi mengatakan harga promo Rp30.000 karena masih dalam tahap uji coba serta agar masyarakat juga memberi masukan untuk pengoperasian penuh pada Januari 2018.

Pada tahap awal uji coba operasional 26 Desember 2017-1 Januari 2018 diberlakukan tarif promosi Rp30.000, sedangkan mulai 2 Januari 2018 bisa ditetapkan tarif Rp70.000.

"Ini masih dalam prinsip, sebagai pelayanan publik kami harus kompetitif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas," katanya. 

Edi mengatakan kereta bandara terdiri dari enam kereta per rangkaian yang bisa menampung 272 penumpang dan 42 perjalanan. 

Pada pengoperasian awal ini, dia mengatakan, KA Bandara baru akan beroperasi atau menaikturunkan penumpang di tiga stasiun, yaitu Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Soekarno-Hatta. 

"Seharusnya dari Manggarai karena Manggarai masih ada pengerjaan, jadi kita doakan mudah-mudahan cepat selesai," katanya. 

Edi mengatakan KA Bandara akan langsung tersambung ke kereta layang (Skytrain) yang akan terhubung ke Terminal 1,2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. 

"Tiket bisa didapatkan di stasiun, karena kami menyediakan untuk pembelian `go show`, mobile aplikasi atau `vending machine`," ujarnya. 

Adapun, jadwal keberangkatan KA Bandara Soekarno-Hatta dimulai pada pukul 03.40 rute Sudirman Baru (BNI City) sampai dengan Soekarno-Hatta dan 06.10-23.10 rute Soekarno-Hatta sampai dengan Sudirman Baru. (jn)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...