Ekbis

Foto : Direkur  Eksekutif Bank Indonsia Agusman

Jakarta (Koran Transparansi) - Bank Indonesia memperingatkan bahwa mata uang digital termasuk bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

 
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Sabtu, Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan Rupiah.
 
"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab," katanya.
 
Selain itu, kata Agusman, transaksi menggunakan mata uang digital juga tidak ada administratur resminya, tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital, dan nilai perdagangan jenis mata uang itu yang sangat fluktuatif.
 
Kondisi yang demikian membuat pembayaran menggunakan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan, serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 
"Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital," ujarnya.
 
Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yakni prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank mau pun Lembaga.
 
Selain Bank memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang digital sesuai Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam Peraturan BI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (sam)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) bersama Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo (tengah) dan Kepala Perum Bulog Drive DKI Jakarta Mansur (kiri) memeriksa kualitas beras saat meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (27/12/2017)

Jakarta  - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menengarai beras impor dari Vietnam akan masuk ke Jakarta.

"Saya mendapat laporan, 500 ribu ton, yang akan diimpor. Masuk 100 ribu sampai 120 ribu itu besar sekali ke DKI, berarti nanti ada distorsi harga yang kami khawatirkan," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat.

Dia menengarai hal itu ada karena minimnya suplai dan distribusi beras yang tidak lancar. Sandiaga ingin Pemerintah Provinsi DKI  bisa memastikan suplai cukup dan distribusi lancar.

"Kita ingin dilibatkan, Pemprov DKI dan BUMD DKI ingin dilibatkan. Karena kita tidak jingin membanjirnya suplai yang rencananya masuk ke Jakarta 100 ribu ton, akan mengakibatkan distorsi harga," kata dia.

Sandiaga menginginkan harga beras pada tingkat masyarakat stabil demi melindungi petani dan pedagang beras dari gejolak harga.

"Kita berharap kepada Menteri Perdagangan, bahwa Food Station dan PD Pasar Jaya dilibatkan. Karena nanti ini outletnya juga melewati Pak Arief (Dirut Food Station). Jadi kalau kita enggak ada koordinasi akan susah. Ini yang kita sampaikan, jangan hanya kita dipakai sebagai `bumper` di depan," kata Sandiaga.

Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Kita sudah kontak juga dengan menteri perdagangan. Kita tunggu langkah-langkah menteri perdagangan, untuk merangkul kami. Karena ini butuh sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Sandiaga.

Prioritas Sandiaga adalah warga Jakarta mendapatkan pangan dengan harga terjangkau dan memastikan inflasi Jakarta stabil.

"Yang kami harapkan, jangan sampai kita tidak berkoordinasi, jangan sampai kita memberatkan warga dan pedagang kecil," tutup Sandiaga. (sam)

Foto  : Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Jakarta (Koran Transparansi) - Pemerintah berupaya melakukan penetrasi dan intervensi harga beras medium melalui Operasi Pasar (OP) beras di seluruh wilayah Indonesia, dimana rata-rata harga nasional untuk komoditas tersebut sebesar Rp11.131 per kilogram atau di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

 
Menteri Perdagangan Enggartiiasto Lukita mengatakan bahwa pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan Operasi Pasar selama diperlukan dan akan langsung diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaannya.
 
"Kita penetrasi harga terlebih dahulu. Berapapun kebutuhannya akan kita gelontorkan, yang penting beras kualitas medium tersedia di pedagang pasar," kata Enggartiasto, di Jakarta, Senin.
 
Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium dalam dua hari terakhir tercatat mengalami kenaikan. Pada Minggu (7/1), harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp11.041, sementara pada Senin (8/1) mengalami kenaikan menjadi Rp11.131 per kilogram.
 
Sementara berdasar data dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dalam satu pekan terakhir harga beras jenis IR-64 II berkisar dari Rp11.100-Rp11.675 per kilogram. Sedangkan untuk jenis IR-64 III berkisar dari Rp7.800-Rp8.800 per kilogram.
 
Bahkan, pada Desember 2017 lalu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), beras memberikan andil terhadap inflasi 0,08 persen.
 
Sesungguhnya pemerintah telah melakukan Operasi Pasar sejak Oktober 2017, namun langkah tersebut masih belum bisa menahan laju kenaikan harga beras kualitas medium karena volume yang digelontorkan terbilang kurang. Cadangan Beras Pemerintah yang dimiliki oleh Perum Bulog, tercatat sekitar 260.000 ton.
 
Enggartiasto menambahkan, Operasi Pasar yang dilakukan oleh Perum Bulog tersebut nantinya akan dipasok kepada para pedagang beras. Para pedagang tersebut diberikan margin yang cukup, namun tidak diperbolehkan menjual melebihi ketentuan HET beras yang sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa.
 
"Mulai besok (Selasa 9/1), seluruh pasar tradisional sudah masuk beras Bulog jenis medium, dengan harga tidak boleh lebih tinggi dari HET. Pedagang itu nanti diberikan margin yang cukup," kata Enggartiasto.
 
Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa terkait dengan adanya praktik pengoplosan beras medium Bulog dengan beras lokal di Kalimantan Selatan, diharapkan tidak menyebabkan gangguan pada mekanisme pasar perberasan.
 
"Penegakan hukkum terkait beras oplosan tetap berjalan, tetapi jangan sampai penegakan hukum tersebut membuat masyarakat dan pelaku usaha menjadi takut, dan menyebabkan gangguan pada mekanisme pasar," ujar Tito.
 
Tito menambahkan, para pelaku usaha perberasan tidak perlu khawatir dengan proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, selama berusaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penimbunan bahan pokok penting.
 
Kenaikan harga beras khususnya kualitas medium tersebut sesungguhnya sudah terlihat dari laporan BPS yang menyebutkan bahwa bahwa harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,66 persen atau menjadi Rp9.526 per kilogram.
 
Kenaikan rata-rata harga beras tersebut bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium saja. Namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen dan rata-rata harga beras kualitas rendah juga naik sebesar 2,98 persen atau menjadi Rp9.309,00 per kilogram. (sam)
 Foto  : ILustrasi : Bank Indonesia mengantiiapasi peredaran uang pada tahun politik 2018 yang di prediksi bakal naik 10-12 persen.

Jakarta (Koran Trnsparansi) - Jumlah uang yang diedarkan pada 2018 diperkirakan naik 10-12 persen dibanding 2017 yang sebesar Rp694,8 triliun karena banyaknya agenda politik yang akan menstimulus kegiatan ekonomi khususnya konsumsi, kata pejabat Bank Indonesia.

 
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi di Jakarta, Jumat, mengatakan rata-rata pertumbuhan tahunan uang yang diedarkan (uyd) adalah 10 persen. 
 
Tahun dengan banyaknya agenda politik seperti 2018 bisa meningkatkan jumlah uang beredar, tetapi tetap bergantung pada akselerasi kegiatan ekonomi yang diciptakan,
 
"Kami perkirakan di rentang 10-12 persen, tapi kami akan lihat terus karena semuanya bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
 
Suhaedi meyakini kegiatan ekonomi akan bergerak lebih cepat pada 2018 dibanding 2017. Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan berada pada 5,1-5,5 persen (yoy).
 
Terdapat tiga faktor yang akan mendorong pertumbuhan uang yang diedarkan, yakni daya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Suhaedi mengatakan ketiga parameter itu menunjukkan perbaikan pada 2018.
 
Selain itu, kata Suhaedi, secara spasial, pertumbuhan ekonomi di daerah juga meningkat dan mendorong pertumbuhan uang beredar.
 
Jika merujuk pada realisasi 2017, pertumbuhan uang yang diedarkan telah mencapai 13,4 persen menjadi Rp694,8 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
 
BI juga melihat terdapat faktor sentimen masyarakat yang ingin menukarkan uangnya dengan uang emisi terbaru yang dikeluarkan pada akhir 2016.
 
"Itu juga mendorong permintaan uang kartal," ujar dia.
 
Namun, masih tingginya pertumbuhan uang kartal menimbulkan spekulasi mengenai penetrasi cara pembayaran nontunai di masyarakat. Suhaedi melihat justru pembayaran nontunai dan tunai sama-sama bertumbuh. Artinya, pembayaran nontunai belum menggerus secara signifikan cara pembayaran tunai, kecuali pembayaran dengan uang logam.
 
Suhaedi mengatakan permintaan uang logam menurun drastis setelah gencarnya sosialisasi pembayaran nontunai untuk jasa transportasi.
 
"Namun, faktor lainnya karena didorong kegiatan ekonomi," ujarnya. (sam)
Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya mlegalkan Taxi Online meski sebelumnya terus menjadi polemik karna dianggap menggeser posisi Taxi tradisonal.

SURABAYA (Koran Transparansi) - Keberadaan Taxi Online yang belakangan dinilai sangat meresahkan karena dianggap mencaplok reziki taxi tradisional, posisinya malah makin kokoh. Ini setelah Dishub Jawa Timur merekomendasi dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis (4/1/2018) melounching taxi online di gedung negara Grahadi Surabaya.

Meski taxi online sudah resmi operasi di Surabaya, namun jumlahnya masih sangat terbatas hanya 113 kendaraaan yang mendapat ijin. Untuk mengenali kenaraan resmi online, kenaraan di dielngkapi dengan stempek Dishub. Jadi ada tanda tanda khusus.

Gubernur Soekarwo mengatakan peresmian ini sebagai manifestasi titik akhir dari semua kesepakatan dan kerukunan antara angkutan online dan non online/konvensional.

“Bagaimanapun teknologi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari. Jadi peresmian ini sebagai bentuk pemerintah memfasilitasi hal ini,” jelasnya dengan raut wajah bahagia.

Sbelum aturan itu dikeluarkan ada namanya proses panjang mulai dari perumusan hingga menemukan titik akhir. Setelah tiga kali pembahasan di Grahadi, akhirnya disepakati peraturan terakhir yang tentunya menyerap aspirasi masyarakat online dan non online. Dalam setiap perumusan termasuk pergub, dua pihak ini juga selalu dilibatkan.

“Proses ini menggambarkan bahwa antara online dan non online pandangan hidupnya sama, yakni ingin berdampingan secara damai dan saling kompromi mencari titik tengah, ini patut dihargai,” terangnya.

Menurutnya, sikap dan pandangan Pemprov Jatim jelas. Dimana yang besar difasilitasi melalui peraturan, dan yang kecil harus dibantu agar tak kalah dalam pertarungan. Efisiensi adalah tuntutan jaman, tapi yang tidak efisien tak boleh kalah sehingga pemerintah harus membantu untuk memfasilitasi.

Pemerintahan yang baik, lanjutnya, tak bisa membiarkan yang kalah itu mati sehingga bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan angkutan online sebagai bentuk kegotongroyongan dan kepedulian terhadap yang kecil.

“Budaya tanding seperti demonstrasi itu melelahkan. Kita tidak membutuhkan budaya tanding tapi kebersamaan,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Peresmian ini, tambahnya, merupakan bentuk dialog antara kedua belah pihak. Sehingga, bila sudah dirumuskan tidak ada lagi yang tidak sependapat karena semua sudah dilibatkan. Terkait pengaturan bagi kendaraan online roda dua, akan diatur  lebih lanjut.

Berdasarkan Pergub Jatim nomor. 188/375/KPTS/103/2017, kuota angkutan sewa khusus di Jatim berjumlah 4.445 kendaraan meliputi wilayah Gerbangkertasusila sebanyak 3.000 kendaraan dan Malang Raya sebanyak 225 kendaraan. Pembatasan kuota ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan online tersebut agar tidak bangkrut.

“Bila kuota bertambah akan bangkrut, karena demand dan supply tidak sesuai, jadi ini tugas pemerintah untuk mengatur agar kehidupan masyarakat teratur,” jelasnya.

Ditambahkannya, berdasarkan data perkembangan proses izin hingga 03 Januari 2018 di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, terdapat 9 perusahaan yang telah memperoleh ijin dari 31 perusahaan yg mengajukan, dengan jumlah persetujuan prinsip terhadap kendaraan  sebanyak 2.418 unit kendaraan. Sedangkan yang sudah memperoleh ijin operasional sebanyak 113 kendaraan. 

Untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus ini dibagi menjadi delapan wilayah sesuai Perda Jatim nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Delapan wilayah ini meliputi Germakertosusila Plus, Malang Raya, Madiun dan sekitarnya, serta Kediri dan sekitarnya. Juga, Probolinggo-Lumajang, Blitar, Jember dan sekitarnya dan Banyuwangi. 

Mengenai tarif kendaraan on line ini, tambahnya, mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan besaran tarif angkutan sewa khusus di Jatim adalah Rp. 6.000; per km batas atas dan Rp. 3.500; per km batas bawah. (min)

Salah satu kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur memberikan pemahaman tentang pentignya membayar pajak

Jakarta (Koran Transparansi) - Pemerintah dalam APBN 2018 telah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau sekitar 91 persen dari target APBN-P sebesar Rp1.472,7 triliun.

Namun, penerimaan pajak nonmigas hanya tercatat sebesar Rp1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target sebesar Rp1.241,8 triliun. 

Bagaimana cara pemerintah memenuhi target pajak pada 2018?

Data dari otoritas pajak negara menjadi modal bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk mengejar target itu. "Ke depan, kami akan melakukan inventarisasi data perpajakan kita," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Data yang dia maksud antara lain yang diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) yang berjalan mulai pertengahan 2018.

Selain itu, institusi pajak akan menyelaraskan data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kepabenan.

"Kami akan melakukan pelapisan informasi data wajib pajak dengan data kepabeanan agar terjadi konsistensi. Kalau ada wajib pajak yang masih punya tiga-empat versi laporan keuangan, kami rapikan," jelasnya. 

Kemudian, juga akan dilakukan kajian untuk mengurangi beban dari masing-masing kantor pelayanan pajak agar bisa fokus dalam mengamankan penerimaan pajak.

Saat ini, beban kerja dari kantor pelayanan pajak meningkat dan tidak seimbang seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak.

Peninjauan  terhadap KPP dan basis data, mereka bisa bergerak lebih sistematis, terorganisir dan tidak ngawur. Jadi tidak semua dikejar-kejar dengan data yang tidak ada," ujar Mulyani. 

Dia juga mengharapkan sistem insentif yang diberikan pegawai otoritas pajak dapat ikut menjadi pemicu dalam peningkatan penerimaan pajak.

Terakhir, kata dia, upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak pada 2018 adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Dia optimistis berbagai upaya itu serta target penerimaan pajak di 2018 yang lebih realistis bisa mendukung pencapaian pendapatan dari sektor pajak.

"Kami tidak mau dalam situasi ekonomi tertekan, mengejar pajak justru makin membuat kontraksi. Jadi kami perlu berhati-hati menciptakan ruang bernafas ekonomi untuk tumbuh," katanya. (rin)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...