Ekbis

Salah satu kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur memberikan pemahaman tentang pentignya membayar pajak

Jakarta (Koran Transparansi) - Pemerintah dalam APBN 2018 telah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau sekitar 91 persen dari target APBN-P sebesar Rp1.472,7 triliun.

Namun, penerimaan pajak nonmigas hanya tercatat sebesar Rp1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target sebesar Rp1.241,8 triliun. 

Bagaimana cara pemerintah memenuhi target pajak pada 2018?

Data dari otoritas pajak negara menjadi modal bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk mengejar target itu. "Ke depan, kami akan melakukan inventarisasi data perpajakan kita," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Data yang dia maksud antara lain yang diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) yang berjalan mulai pertengahan 2018.

Selain itu, institusi pajak akan menyelaraskan data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kepabenan.

"Kami akan melakukan pelapisan informasi data wajib pajak dengan data kepabeanan agar terjadi konsistensi. Kalau ada wajib pajak yang masih punya tiga-empat versi laporan keuangan, kami rapikan," jelasnya. 

Kemudian, juga akan dilakukan kajian untuk mengurangi beban dari masing-masing kantor pelayanan pajak agar bisa fokus dalam mengamankan penerimaan pajak.

Saat ini, beban kerja dari kantor pelayanan pajak meningkat dan tidak seimbang seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak.

Peninjauan  terhadap KPP dan basis data, mereka bisa bergerak lebih sistematis, terorganisir dan tidak ngawur. Jadi tidak semua dikejar-kejar dengan data yang tidak ada," ujar Mulyani. 

Dia juga mengharapkan sistem insentif yang diberikan pegawai otoritas pajak dapat ikut menjadi pemicu dalam peningkatan penerimaan pajak.

Terakhir, kata dia, upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak pada 2018 adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Dia optimistis berbagai upaya itu serta target penerimaan pajak di 2018 yang lebih realistis bisa mendukung pencapaian pendapatan dari sektor pajak.

"Kami tidak mau dalam situasi ekonomi tertekan, mengejar pajak justru makin membuat kontraksi. Jadi kami perlu berhati-hati menciptakan ruang bernafas ekonomi untuk tumbuh," katanya. (rin)

 Direktur Utama Bank Jatim  R.Soeroso  melantik tiga direktur  yaitu Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Management Resiko, Rizyana Mirda, serta  Direktur Kepatuhan dan Humas Capital, Hadi Santoso, pada Jumat lalu.

SURABAYA (KoranTransparansi) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyaksikan penandatangan Pakta Integritas  tiga direktur baru Bank Jatim di Ruang Bromo Lt. V Bank Jatim, Basuki Rahmad Surabaya, Jumat.

Sebelumnya, di tempat yang sama, tiga direktur  dilantik oleh Direktur Utama Bank Jatim  R.Soeroso. Ketiga direktur yang dilantik, yaitu Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Management Resiko, Rizyana Mirda, serta  Direktur Kepatuhan dan Humas Capital, Hadi Santoso.

Selain Gubernur Jatim Pakde Karwo, penandatanganan pakta Integritas ini juga disaksikan  Kepala  Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Jatim, Heru Cahyono, Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi PT Bank Jatim.

Beberapa pejabat Pemprov Jatim juga hadir di acara tersebut. Diantaranya, Sekdaprov. Jatim Akhmad Sukardi yang sekaligus komisaris PT. Bank Jatim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Fatah Yasin, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah  Bobby Soemiarsono. (min)

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA (KoranTransparansi) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kementerian/lembaga berinovasi untuk mengurangi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam menjalankan program prioritas dan strategis nasional.

"Kementerian/lembaga kami minta untuk juga berinovasi dan berkreasi untuk bisa tetap menjalankan program prioritas nasional namun tidak sepenuhnya dibiayai langsung melalui APBN atau alokasi anggaran," kata Ani, sapaan akrab Menkeu dalam penandatanganan sindikasi kredit 12 perbankan dengan KAI untuk LRT Jabodebek di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini pembiayaan proyek prioritas sudah bisa dilakukan melalui kombinasi anggaran kementerian, anggaran di penanaman modal negara di BUMN, subsidi dan penjaminan hingga sejumlah instrumen yang disiapkan Kementerian Keuangan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek LRT Jabodebek sendiri, lanjut Ani, memiliki struktur pembiayaan yabg rumit karena tidak hanya menggunakan uang negara untuk kontrak proyek tahun jamak (multiyears).

Proyek senilai Rp29,9 triliun itu juga menggunakan APBN dalam sejumlah instrumen yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada investor dan kontraktor proyek yakni KAI dan Adhi Karya sebesar Rp9 triliun, jaminan pemerintah serta subsidi tiket.

Ani meminta seluruh pihak yang terlibat bisa ikut menjaga dan mengawasi proyek tersebut hingga rampung pada 2019 mendatang.

"Dengan semakin banyak yang mengawasi, kita harapAdhi Karya bisa melaksanakan fungsi kontraktor secara baik, efisien, mutu tidak dikompromikan. Tidak ada korupsi. Kemudian KAI juga bisa mengelola proyek dengan efisien, baik, tidak korupsi dan pinjaman bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil (KPK)," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut hadir dalam acara itu mengakui proyek LRT Jabodebek menjadi terobosan baru dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak lagi mengandalkan APBN.

"Bagi kami ini adalah satu era baru di mana satu infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN, kita berhasil tembus celah itu, agar dapat didanai swasta," katanya.

Budi berharap penandatanganan kontrak sindikasi kredit dari 12 perbankan untuk proyek moda transportasi baru itu dapat memberikan kepastian penyelesaian proyek. "Juga menjawab keraguan beberapa pihak atas kelanjutan proyek ini," pungkasnya. (guh) 

 Dokumentasi--Pekerja berada dalam proyek pembangunan di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Sabtu (25/11/2017). Stasiun tersebut dibangun untuk pemberhentian Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta

Jakarta (KT) - Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta mulai beroperasi pada Selasa (26/12) dengan jadwal keberangkatan pertama pada 03.47 WIB dari Stasiun Sudirman Baru (BNI City) dengan tarif promo Rp30.000.

"Besok akan dilakukan uji coba berbayar Rp30.000, jadi sudah bisa beroperasi secara komersial," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa. 

Edi mengatakan harga promo Rp30.000 karena masih dalam tahap uji coba serta agar masyarakat juga memberi masukan untuk pengoperasian penuh pada Januari 2018.

Pada tahap awal uji coba operasional 26 Desember 2017-1 Januari 2018 diberlakukan tarif promosi Rp30.000, sedangkan mulai 2 Januari 2018 bisa ditetapkan tarif Rp70.000.

"Ini masih dalam prinsip, sebagai pelayanan publik kami harus kompetitif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas," katanya. 

Edi mengatakan kereta bandara terdiri dari enam kereta per rangkaian yang bisa menampung 272 penumpang dan 42 perjalanan. 

Pada pengoperasian awal ini, dia mengatakan, KA Bandara baru akan beroperasi atau menaikturunkan penumpang di tiga stasiun, yaitu Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Soekarno-Hatta. 

"Seharusnya dari Manggarai karena Manggarai masih ada pengerjaan, jadi kita doakan mudah-mudahan cepat selesai," katanya. 

Edi mengatakan KA Bandara akan langsung tersambung ke kereta layang (Skytrain) yang akan terhubung ke Terminal 1,2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. 

"Tiket bisa didapatkan di stasiun, karena kami menyediakan untuk pembelian `go show`, mobile aplikasi atau `vending machine`," ujarnya. 

Adapun, jadwal keberangkatan KA Bandara Soekarno-Hatta dimulai pada pukul 03.40 rute Sudirman Baru (BNI City) sampai dengan Soekarno-Hatta dan 06.10-23.10 rute Soekarno-Hatta sampai dengan Sudirman Baru. (jn)

 Sejumlah pramugari maskapai Xpress Air melambaikan tangan sebelum naik pesawat

NUNUKAN (Koran Transparansi) - Maskapai Xpress Air yang menggantikan Kalstar Aviation untuk melayani penerbangan di wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara belum mengantongi izin operasi dari Kementerian Perhubungan RI.

"Izin operasi belum dikeluarkan Kemenhub (RI) maka belum bisa kami melayani penerbangan sesuai rute yang disepakati," ujar Penanggung Jawab Perwakilan Xpress Air di Nunukan, Novenri, Minggu.

Sehubungan dengan kendala ini, dia menyatakan, masih menunggu izin rute tersebut dari Ditjen Perhubungan Udara baru melayani penerbangan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.

Novenri mengutarakan, sebelum izin operasi diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesiapan bandara yang akan disinggahi termasuk Bandara Nunukan. 

Pengecekan sejumlah bandara oleh Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub RI itu diperkirakan rampung akhir Desember 2017 sehingga penerbangan perdana juga segera dimulai. 

Ia memastikan, penerbangan perdana rute Nunukan-Tarakan dimulai dilakukan pada Januari 2018. "Maskapai Xpress Air dipastikan beroperasi di Nunukan karena kantor perwaklan sudah ada. Pengadaan pesawat pun siudah rampung," ujar Novenri. (MIN)

 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

 

BALI (KT) - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memproyeksikan laju inflasi hingga minggu ketiga Desember 2017 berada pada kisaran 0,42 persen.

"Desember ini minggu ketiga ada di kisaran 0,42 persen," kata Agus saat ditemui di Bali, Sabtu.

Agus mengatakan laju inflasi pada periode ini masih disumbangkan oleh kenaikan harga-harga makanan seperti telur ayam dan cabai.

Meski laju inflasi meningkat jelang akhir tahun, namun Agus menyakini tingkat inflasi nasional sepanjang 2017 berada pada kisaran 3,0 hingga 3,5 persen.

"Secara setahun masih ada di bawah 3,5 persen, sejalan dengan inflasi yang kita perkirakan 3,0 hingga 3,5 persen," ujarnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada November 2017 sebesar 0,20 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah dan beras.

Dengan demikian, tingkat inflasi tahun kalender Januari-November 2017 mencapai 2,87 persen dan inflasi tahunan (year on year) sebesar 3,3 persen.

Laju inflasi sepanjang 2017 ini masih berada di bawah asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam APBNP 2017 sebesar 4,3 persen.

Sementara itu, laju inflasi pada Desember 2016 tercatat sebesar 0,42 persen atau yang terendah sejak 2010 dalam periode yang sama. (kh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...