Ekbis

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Arifin S Ahmad

SULTENG (Korantransparansi.com) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Arifin S Ahmad, menjelaskan, di pilihnya Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Jabar),  sebagai tempat studi banding bagi para pelaku usaha kecil sulteng dibidang coklat, ini sesuai data yang jelas bahwa Garut memiliki pabrik cokelat terbesar diIndonesia.

Apalagi, Garut, Jawa Barat, akan membangun perkampungan "cokelat" yang dikemas sebagai obyek wisata, sehingga para pelaku usaha kecil sulteng dibidang coklat bisa mencoba mengolah serta membuat produk makanan cokelat sendiri. " Seperti yang telah diluncurkan produk "Cocodot" (Cokelat dengan Dodol Garut), yang semakin dikenal di pasaran, katanya Arifin S Ahmad, Senin (9/4/2018) di Palu.

Dia optimis, para pelaku usaha kecil Sulteng dapat mengambil pelajaran dalam kunjungan kerja studi banding ke Garut. " Karena permintaan pelaku usaha kecil untuk bisa difasilitasi dalam pengembangan kualitas produksi coklat. Maka kami lakukan pengecekan daerah yang ada pengelolaan coklatnya. Maka datanya di kabupaten Garut. " Jelasnya.

Kunjungan kerja yang berlangsung pada 28 hingga 30 Maret itu diikuti enam peserta dari pelaku usaha kecil dibidang coklat. 

" Kami disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Begitu juga dengan pihak perusahaan pabrik pengelolah coklat itu. " Ungkapnya.

Pada kunjugan kerja itu juga  Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU).

" Secara geografis sulteng merupakan daerah yang terkena garis wilayah katulistiwa sehingga dengan iklim yang panas sangat diperlukan cara untuk  mensiasati pengembangan dan pengelolaannya cokat. Karena itu, rencananya tahun depan kita akan folowup atau tidak lanjuti dengan mendatangkan struktur dari Jawa Barat untuk bisa memberikan bimbingan disulteng."katanya.

Selain itu, pada 4 hingga 6 April 2018, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, juga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang pemberdayaan usaha koperasi dan mikro kecil menegah.

 " Ini merupakan rutinitas  Kementerian Koperasi jadi pesertanya seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bagi dinas yang menangani koperasi dan usaha mikro kecil, "Jelasny.

Menurutnya, tema yang diangkat terkait sinergi antara pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan koperasi. (rahmad nur)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, program sosial menjadi fokus dalam APBN 2019 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Sekarang fokusnya lebih kepada SDM sehingga program sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), program untuk membantu kelompok miskin, pendidikan, kesehatan itu semuanya harus ditingkatkan dari sisi akselerasi dan eksekusinya. Itu merupakan satu instruksi yang akan kami lakukan," kata Mulyani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu seusai sidang kabinet paripurna tentang ketersediaan anggaran untuk pagu indikatif 2019 dan prioritas nasional 2019.

Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa fokus APBN 2019 adalah untuk pembangunan SDM. Pemilu untuk menentukan kepemimpinan nasional 2019-2024 digelar pada 2019. 

"Untuk 2019 ini, kami akan mendesain APBN pada defisit yang sekarang akan dilakukan kurang dari 2 persen dari PDB. Untuk PDB tahun depan karena nilainya akan meningkat cukup besar yaitu di atas Rp16.000 triliun, kami harus hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu rasio pajaknya maupun defisitnya," kata Mulyani.

Menurut dia, pemerintah akan berusaha mendesain APBN 2019 dapat tetap memberikan stimulus dan dukungan terhadap perekonomian dan perbaikan sosial namun sekaligus tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.

"Karena itu untuk 2019 total penerimaan negara akan ditargetkan meningkat antara 7,6 persen hingga tergantung dari 13 persen. Dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3 persen," kata dia.

Namun semuanya itu masih dalam hitungan pagu indikatif. Dari jumlah itu sekitar Rp823 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga.

"Program yang disebut presiden yaitu pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial akan kami fokuskan dari jumlah itu," kata Mulyani. 

Meski diminta fokus ke SDM, namun dia mengungkapkan, alokasi untuk belanja infrastruktur terutama untuk Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan tetap konstan.(jon)

Ketua Umum DPN UKM-IKM Nusantara Hj Tjandra Manggih Rahayu

SURABAYA (Korantransparansi.com) – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) UKM-IKM Nusantara tengah menyiapkan sebuah pameran besar dalam waktu enam bulan tanpa berhenti dengan melibatkan sedikitnya 1000 pengusaha UKM-IKM dari 24 provinsi se Indonesia pada Agutus 2018 di Jakarta.

Rencananya pameran akbar itu akan dibuka Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPN UKM-IKM Hj Tjanda Manggih Rahayu mengatakan, panitia besar yang difasilitasi Kementerian Koperasi telah menghadap presiden Jokowi dan Pak Presiden menyatakan kesediannya untuk membuka pameran. 

Nantinya, tidak hanya memamekan kuliner saja melainkan juga pariwisata, indusri kerajinan, camilan hasil pertanian, alat pertanian, industri kreatife, dan batik serta apa saja yang dimiliki daerah. 

“Harapan kami 24 provinsi sudah bisa menyiapkan UKM-IKM dengan produk unggulannya yang akan disertakan dalam pameran. Panitia pameran tidak memungut biaya sepeserpun dari peserta. 

Ini memang kerja extra keras dengan harapan usai pameran akan terjadi percepatan dalam ekpor disemua produk kita.

Wanita asal Solo Jawa Tengah ini, Jumat (6/4/2018) datang ke Surabaya bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) UKM-IKM Jawa Timur dan pelaku  UKM-IKM Jawa Timur. 

Dalam pertemuan pers itu Tjandra Manggih Rahayu ditemani beberapa pengurus DPN UKM-IKM Nusantara diantaranya Ari Priyono sebagai dewan penasehat dan Prof Singgih.

Organisasi ini secara tersurat berdiri sejak empat tahun lalu, namun baru mulai kelihatan eksistentinya dua tahun terakhir. Selama ini terus melakukan konsolidasi dengan membentuk DPW DPW. Alhamdulillah sudah 24 provinsi. 

“Expo besar dengan jangka waktu yang panjang dan gratis jarang terjadi. Tapi inilah yang kita akan lakukan,” tandasnya. Targetnya akan terjadi transaksi Rp 500 miliar.

“Ada peluang besar bagi pelaku UKM-IKM Jawa Timur untuk lebih berkembang. Selain DPN memberikan pembinaan dan pendampingan. UKM-IKM Nusantara akan mengucurkan dana dalam jumlah besar dengan kredit lunak 4 persen. Sarat minimal UKM-IKM itu sudah berdiri dua tahun.

“Kami menggandeng Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan karena di dua kementerian ini ada dana parkir dalam jumlah besar yang tidak terserap. Selama ini yang dikeluhkan oleh pelaku UKM-IKM adalah ketatnya persaratan. (min)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberi keterangan kepada wartawan usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin

Jakarta (Korantransparansi.com) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia akan meluncurkan peta jalan Industry 4.0 dalam gelaran "Industry Summit" yang dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (4/4).

Hal itu disampaikan Airlangga selepas memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, di mana Ketua Umum Partai Golkar itu juga sempat melaporkan perkembangan persiapan "Industry Summit" tersebut kepada Presiden.

"Tadi membahas persiapan untuk acara  'Industry Summit' pada hari Rabu di JCC. Di dalam 'industry summit' itu saya laporkan ke Presiden akan dilaunch 'roadmap' (peta jalan) industy 4.0," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa peta jalan menyambut revolusi industri keempat yang dipenuhi transformasi digital itu sudah telah rampung, sehingga Presiden bisa meresmikannya.

"Tentu beliau menyambut positif karena ini sudah dikaji lebiih satu tahun dan melibatkan banyak stakeholder dengan sektor-sektor yang dipersiapkan masuk era digital," katanya.

Dalam acara ini, Airlangga juga mengungkapkan pihaknya akan membuka proyek-proyek percontohan di sektor makanan minuman, sektor otomotif, sektor elektronika, sektor kimia yang telah memiliki unit-unit purwarupa yang akan didemonstrasikan pada ajang tersebut.

Pembentukan KINAS

Menperin mengungkapkan "Industry Summit" juga akan dijadikan ajang pembentukan Komite Industri Nasional (KINAS) yang akan dipimpin langsung Presiden dan melibatkan sejumlah kementerian terkait.

"Minggu lalu saya sudah presentasi di Kemenko Perekonomian dihadiri beberapa stakeholder, sehingga program ini betul dipersiapkan Indonesia bisa menjadi leading di ASEAN," harapnya.

KINAS, lanjut Airlangga, akan memiliki sejumlah fungsi baik berupa wadah koordinasi harmonasisasi regulasi maupun perumusan berbagai insentif fiskal bagi pelaku industri.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Airlangga menyebut pembentukan KINAS dipersiapkan guna menyongsong era digital.

"Jadi, memang dibutuhkan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi,” kata Airlangga

Komite itu diperlukan untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi penyelarasan di antara kementerian dan lembaga terkait dengan para pelaku industri dalam negeri agar Indonesia mampu kompetitif memasuki era digital.

Menperin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dimungkinkan untuk membentuk komite tersebut yang akan dipimpin langsung oleh Presiden dan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Nanti rencananya dibuatkan Perpres, sama seperti inisiasi kami mengenai TKDN, yang juga dibentuk tim untuk evaluasi,” ujarnya, terkait Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dalam pelaksanannya, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan (roadmap) yang terintegrasi guna menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam menghadapi Industry 4.0.

“Pengembangan roadmap ini, kita tidak tergantung hanya satu kementerian, tetapi berbagai kementerian harus bersinergi,” kata Airlangga.(sam)

 Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Jakarta (KOrantransparansi.com) - Kalangan DPR menilai dengan terpilihnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan awal baik untuk menakhodai BI lebih baik lagi. 

"Perry yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, mengetahui arah kebijakan BI, termasuk meneruskan program kerja Gubernur BI sebelumnya, Agus Martowardojo," tegas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Kamis (29/3/2018)

Taufik juga menilai, dengan karir yang cukup panjang di BI, menjadi nilai tambah Perry menjabat BI-1. Berbagai tantangan seperti kebijakan fiskal, ketidakstabilan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target, hingga melemahnya kurs rupiah diharapkan dapat dihadapi oleh Perry.

“Ya tentu karir beliau yang cukup lama di BI, dapat menjadi nilai positif dalam memimpin BI. Tantangan masih cukup banyak, namun dengan sinergi bersama DPR dan pemerintah, kami harapkan berbagai tantangan itu bisa dihadapi,” harap politisi F-PAN ini.

Selain itu, memasuki tahun politik pada tahun ini dan pada tahun depan, Taufik mendorong BI hadir di tengah masyarakat, dengan independensi dan pengendalian inflasi. Termasuk harapan agar Perry dapat menghadirkan gebrakan untuk mengoptimalkan kinerja BI.

Perry Warjiyo terpilih secara musyawarah mufakat, Rabu (28/3/2018), tanpa adanya perbedaan pendapat di antara 10 fraksi. Sebelumnya, Perry diajukan menjadi calon tunggal Gubernur BI oleh Presiden Jokowi, dan sudah melewati fit and proper test di Komisi XI DPR RI. (sam)

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak

SULTENG (Korantransparansi.com) - Menghindari terjadinya barang kedaluwarsa di wilayah Sulteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, segera melakukn operasi pasar (OP).

Tujuan utama dari OP ini untuk melindungi konsumen. Dampak dari barang barang kadaluarsa ini sangat bnyak.  Apalagi sudah mendekati ramadhan dan idul fitri.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak menegaskan jika kejadian terungkapnya gudang makanan impor kedaluwarsa milik PT PRS (Pandawa Rezeki Semesta) di Pergudangan Angke Indah, Cengkareng, Jakarta Barat oleh 

Polres Metro Jakarta Barat, memang perlu menjadi pelajaran bagi semua masyarakat untuk lebih berhati hati dan jelih melihat barang yang akan dikonsumsi. 

" Untuk Sulteng belum ada temuan dalam pemantuan yang kami lakukan. Memang keuntungan besar yang diperoleh bagi pelaku akan tetapi satu sisi merugikan konsumen." kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak, (26/3/2018) di palu.

Untuk itu lanjutnya, langka antisipasi nyata yang saat ini sudah dilaksanakan perindakop yakni pemantauan lapangan bersama instansi terkait, diantaranya balai pom dan pihak kepolisian.  

" Kami ada tim pengawasan, yang juga melibatkan balai pom, kepolisian dan juga bisa unsur YLKI. " Ungkapnya.

Menurutnya, dalam operasi pasar dan pemantauan yang dilakukan pihak satgas telah menghimbau para pedagang untuk proaktif  memeriksa barang yang kedaluwarsa. 

" Kita jug himbau masyarakat tidak usah panik dengam barang kedaluwarsa karena dinas teknik sudah melaksanakan tugas."jelasnya.

Sementara untuk ketersediaan stok pangan menghadapi puasa dan idul fitri diyakininya masih tetap stabil. 

"Memasuki april ini ada dua momen penting kembali akan dilaksanakan pasar murah. Diantaranya, tanggal 13 april dilaksanakan menyambut hari ulang tahun daerah. Kemudian 20 april dirangkaikan hari konsumen nasional. Kegiatan sudah rutin dilaksanakan setiap memasuki hari besar keagamaan. " ungkapnya. (rahmad nur)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...