Ekbis

Para wajib pajak sedang membayar pajaknya melaui bank pemerinatah

Jakarta (KoranTransparansi)  - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan surat elektronik (e-mail) yang dikirimkan kepada wajib pajak (WP) yang berisi imbauan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya untuk mengingatkan masyarakat.

"Email ini cara kami berkomunikasi dengan wajib pajak. Kami mengimbau dan mengingatkan saja, itu satu bentuk pelayanan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2) lalu telah melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik atau e-filling di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden menilai, penyampaian SPT secara elektronik memberikan kemudahan kepada para pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta melaporkan SPT-nya masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Maret 2018 untuk WP Pribadi dan 31 April 2018 untuk WP Badan.

"Yang kami `email blast` ini penyampaian SPT-nya. Kebetulan Maret ini juga batas waktu penyampaian laporan penempatan harga bagi WP yang ikut `tax amnesty`," ujar Hestu.

Hestu menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surel kepada 972 ribu peserta amnesti pajak untuk mengingatkan kewajiban penyampaian laporan penempatan hartanya.

"Untuk pribadi paling lambat akhir Maret, sedangkan badan akhir April. Jadi kami ingatkan saja, bisa saja orang lupa kan," ujar Hestu.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

SPT Tahunan PPh dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) , selain itu Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara pertama, dikirim melalui pos tercatat dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Kedua, dapat dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau e-Filing melalui laman DJP online (https://djponline.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. (rom)

Menteri Yahya dan Bupati Anas di Bandara Banyuwangi

Banyuwangi (KoranTransparansi.com) - Maskapai penerbangan Citilink resmi membuka jalur penerbangan Jakarta-Banyuwangi, Kamis (15/2). Seremoni pembukaan rute anyar anak usaha Garuda Indonesia tersebut diikuti Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirut Citilink Juliandra Nurtjahjo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut PT Angkasa Pura II M. Awaluddin.

Tiap harinya, Citilink dengan pesawat Boeing 737-500 berkapasitas 120 penumpang berangkat dari Banyuwangi pukul 09.30 WIB, dan mendarat di Jakarta pukul 11.15 WIB. Dari Jakarta, pesawat berangkat pukul 11.55 WIB, dan mendarat di Banyuwangi pukul 13.35 WIB.

”Aksesibilitas ini kunci memajukan ekonomi daerah. Kami berbahagia, dengan berbagai tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus tumbuh. Dulu sama sekali tak ada penerbangan, kini tujuh kali sehari, ada Jakarta-Banyuwangi langsung, ada Surabaya-Banyuwangi. Itu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Azwar Anas.

Dirut Citilink Juliandra Nurtjahjo menambahkan, tahap awal, rute Jakarta-Banyuwangi digarap sekali dalam sehari. Juliandra optimistis, frekuensi bisa bertambah seiring makin majunya Banyuwangi. Pengembangan pariwisata, investasi, dan sektor penunjang lain membuat Banyuwangi terus tumbuh, termasuk pendidikan dengan berdirinya sejumlah kampus negeri di kabupaten itu.

Dia menyebut sejumlah destinasi Banyuwangi yang sangat potensial untuk ditingkatkan kunjungan wisatawannya, seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, savana di Taman Nasional Alas Purwo, dan deretan destinasi alam lainnya. ”Kekuatan pemasaran dengan berbagai atraksi wisata di Banyuwangi Festival seperti Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Tour de Ijen juga membuat Banyuwangi banyak diminati,” papar Anas.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengucapkan selamat kepada Banyuwangi yang terus berkembang pariwisatanya. Dia menyemangati semua elemen di Banyuwangi untuk mewujudkan bandara internasional pada akhir 2019.

”Momentum tahun ini harus dimanfaatkan, Oktober 2018 ada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali. Ribuan delegasi datang, Banyuwangi sudah ditetapkan sebagai bandara pendukung, artinya sebagian delegasi mendarat di Banyuwangi. Manfaatkan itu, tunjukkan kekuatan dan keunikan pariwisata Banyuwangi,” kata Arief.

Arief juga memotivasi Banyuwangi untuk menggeber jumlah target wisatawan. Untuk wisatawan domestik ke Banyuwangi, sebanyak 497.000 wisatawan pada 2010 melonjak menjadi 4,01 juta orang. Adapun wisatawan mancanegara naik dari kisaran 5.205 (2010) menjadi 91.000 wisman (2017) dengan pendapatan devisa  Rp 546 miliar.

”Sudah sangat oke, hampir daerah yang baru berbenah wisatanya. Di Sumatera belum ada yang sebesar itu, kecuali Riau. Jangan lengah, harus terus ditambah,” papar Arief.

Dengan tambahan dari Citilink, dalam sehari berarti terdapat empat frekuensi rute Jakarta-Banyuwangi di mana tiga frekuensi sebelumnya digarap NAM Air dan Garuda Indonesia. Selain itu, ada rute Surabaya-Jakarta tiga kali sehari yang digarap Garuda dan Wings Air. (ari)

 

Foto ilustrasi kegiatan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Jakarta (Koran Transparansi) - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa pembekuan sementara transaksi perdagangan (trading halt) dapat dilakukan bilamana indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam.

"Ada aturan yang menyatakan kalau market mengalami penurunan sampai batas tertentu dalam beberapa hari, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menghentikan perdagangan," ujar Direktur BEI Samsul Hidayat di Jakara, Jumat.

Ia mengemukakan bahwa dalam peraturan pasar modal, OJK memiliki wewenang untuk melakukan itu, salah satunya jika terjadi keadaan darurat khusus (force majeure) atau IHSG bursa saham (market) mengalami penurunan hingga ke level yang telah ditetapkan

Penghentian perdagangan dapat dilakukan, menurut dia, untuk mencegah pasar yang panik dan melindungi investor dari kerugian lebih besar. Trading halt dapat dilakukan jika IHSG mengalami pelemahan hingga 10 persen.

Dalam surat keputusan Direksi BEI, Nomor Kep-00366/BEI/05-2012 mengenai Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat, disebutkan klasifikasi kondisi darurat dan tindakan yang dilakukan oleh Bursa, diantaranya IHSG mengalami penurunan lebih dari 10 persen.

Jika hal itu terjadi, maka pembekuan sementara transaksi perdagangan (trading halt) dilakukan selama 30 menit.  

Kemudian, jika IHSG tetap mengalami penurunan hingga mencapai lebih dari 15 persen setelah trading halt, maka BEI melakukan tindakan penghentian transaksi perdagangan (trading suspend) sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan OJK.

Semntara itu, Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere mengatakan bahwa koreksi IHSG BEI yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini hanya akan bersifat sementara, karena terkena dampak dari global.

"Diharapkan adanya harapan positif berupa laporan laba perusahaan, menjadi penopang bagi apresiasi IHSG," katanya menambahkan.(kh)

 

Ilustrasi. Wonderful Indonesia Pameran B-Travel Pengunjung mencari informasi di Paviliun Indonesia bertema "Wonderful Indonesia" pada Pameran B-Travel di Barcelona, Spanyol, Selasa (25/4/2017). Pameran B-Travel ke-25 ini diikuti 1060 industri pariwisata dari 56 negara, antara lain Indonesia, Argentina China, Equador,Jamaica, Jerman, India, Iran, Italia, Kroasia, Kuba, Kyrgistan, Maroko, Perancis, Peru, Portugal, Singapura, dan Tunisia.

 

London (Koran Transparansi) - Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mendapat kehormatan menampilkan budaya dan promosi pariwisata di panggung utama Pameran Pariwisata Adventur 2018 di Lithuanian Exhibition and Congress Center (Litexpo) akhir pekan lalu.

KBRI Kopenhagen bersama 20 negara lainnya berpartisipasi dalam pameran yang diadakan di kota Vilnius Lithuania, demikian Pensosbud KBRI Kopenhagen, Ismail N. Pulungan kepada Antara London, Rabu .

Stan Indonesia dipadati sekitar 400 warga Lithuania dan warga asing lainnya yang ingin mengetahui potensi pariwisata Indonesia. Selain itu, pelaku bisnis pariwisata, WNI dan diaspora Indonesia di Lithuania juga turut menyerbu stand Indonesia.

Dubes RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, Muhammad Ibnu Said mengundang pelaku usaha pariwisata dan masyarakat Lithuania berkunjung ke Indonesia yang menawarkan beraneka ragam objek pariwisata, seperti wisata alam, seni, makanan, kesehatan, dan aneka hiburan dari seluruh kawasan nusantara.

Partisipasi Indonesia di pameran tersebut diharapkan dapat menjadi ajang jaringan antara pelaku usaha wisata dari Indonesia dan Lithuania, yang akhirnya dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dari Lithuania ke Indonesia.

Pada kesempatan itu, operator tur dari Lithuania, yaitu Aza Tour, menyampaikan "Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang dikenal masyarakat internasional, namun tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari Lithuania yang menyukai wisata alam dan budaya".

Sementara Adventure Indonesia yang merupakan operator tur dari Indonesia menjelaskan daerah tujuan wisata lainnya di luar Bali termasuk dalam 10 daerah tujuan wisata baru dan dikenal sebagai "New Bali", dengan keunikan dan keunggulannya.

KBRI Kopenhagen menampilkan seni tradisional berupa tarian Nandak, Enggang, Merak dan Tanjung Majeng/Ngapoteh dibawakan kelompok tari INDA group dari KBRI Kopenhagen. Selain itu juga tampil penari Lithuania, eks penerima Darmasiswa Indonesia Ms. Egle Kardiukovaite, yang menari tarian Jabar Tari Kandagan.

Pengunjung yang hadir disuguhi aneka ragam masakan khas tradisional Indonesia seperti daging rendang, ayam tuturugu, asinan Jakarta, kerupuk, yang disandingkan dengan nasi putih, serta makanan ringan berupa pastel dan kembang goyang. (kh)

Bupati Anas dan Wabup Yusuf Widyatmoko Bersama Konjeng Jepang

BANYUWANGI (Koran Transpransi) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas benar-benar memiliki sudut pandang yang luar biasa. Saat menggelar pertemuan dengan Konsul Jendral Jepang di Surabaya, Masaki Tani, yang mengunjungi Banyuwangi, Selasa (30/1). Sembari berkeliling pendopo Banyuwangi yang asri dan menikmati pecel rawon, keduanya membahas beragam hal tentang potensi kerja sama ke depan.

Kedatangan Masaki memang dimanfaatkan benar oleh Bupati Anas. Bahkan, kedatangan Masaki untuk memperkuat jaringan pengembangan pariwisata dengan Jepang. Banyuwangi berharap bisa menggaet turis dari Negeri Sakura itu lebih banyak lagi.

"Selama ini, banyak wisatawan Jepang hanya mengenal Bali. Sementara jarak Banyuwangi sangat dekat Bali, selain juga kami memiliki banyak pantai yang indah. Kami berharap kedatangan Pak Konjen ke sini bisa menarik turis Jepang lebih banyak ke mari. Apalagi saat ini penerbangan ke Banyuwangi semakin semarak," tandas Anas.

Selain itu, Anas memanfaatkan kehadiran Chris untuk membantu pengembangan desa wisata di Banyuwangi. Menurut Anas, Jepang berhasil mengembangkan desa wisata berbasis adat tradisi seperti Desa Shirakawa-go, sebuah desa tradisional nan indah yang berada di Pulau Honshu Jepang.

"Kami ingin Konjen bisa memfasilitasi kami bagaimana mengembangkan desa berbasis tradisi seperti di Jepang. Karena Banyuwangi memiliki banyak potensi serupa, Banyuwangi sangat kaya dengan tradisi dan budaya lokal seperti Desa Kemiren, Desa Macan Putih," jelas Anas.

Masaki pun menyambut hangat keinginan Banyuwangi ini. Masaki akan turut membantu memfasilitasi pihak Banyuwangi untuk kerja sama pengembangan desa adat ini.  "Keinginan Pak Bupati nanti ini akan kami teruskan. Kemitraan yang baik dan saling menguntungkan perlu dibangun.  Apalagi setelah saya datang kemari, saya lihat banyak potensi. Mulai dari alamnya yang hijau, hingga kopinya yang enak, seni budayanya yang kaya," kata Masaki.

Masaki pun sempat memuji kebersihan Banyuwangi kebersihan kota yang berada di ujung Timur Pulau Jawa ini. "Banyuwangi sangat bersih kotanya, tidak ada sampah berserakan. Ini sangat menarik buat wisatawan," puji Masaki. (ari)

 

Foto : Direkur  Eksekutif Bank Indonsia Agusman

Jakarta (Koran Transparansi) - Bank Indonesia memperingatkan bahwa mata uang digital termasuk bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

 
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Sabtu, Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan Rupiah.
 
"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab," katanya.
 
Selain itu, kata Agusman, transaksi menggunakan mata uang digital juga tidak ada administratur resminya, tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital, dan nilai perdagangan jenis mata uang itu yang sangat fluktuatif.
 
Kondisi yang demikian membuat pembayaran menggunakan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan, serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 
"Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital," ujarnya.
 
Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yakni prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank mau pun Lembaga.
 
Selain Bank memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang digital sesuai Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam Peraturan BI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (sam)
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...