Ekbis

Ketua Umum DPN UKM-IKM Nusantara Hj Tjandra Manggih Rahayu

SURABAYA (Korantransparansi.com) – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) UKM-IKM Nusantara tengah menyiapkan sebuah pameran besar dalam waktu enam bulan tanpa berhenti dengan melibatkan sedikitnya 1000 pengusaha UKM-IKM dari 24 provinsi se Indonesia pada Agutus 2018 di Jakarta.

Rencananya pameran akbar itu akan dibuka Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPN UKM-IKM Hj Tjanda Manggih Rahayu mengatakan, panitia besar yang difasilitasi Kementerian Koperasi telah menghadap presiden Jokowi dan Pak Presiden menyatakan kesediannya untuk membuka pameran. 

Nantinya, tidak hanya memamekan kuliner saja melainkan juga pariwisata, indusri kerajinan, camilan hasil pertanian, alat pertanian, industri kreatife, dan batik serta apa saja yang dimiliki daerah. 

“Harapan kami 24 provinsi sudah bisa menyiapkan UKM-IKM dengan produk unggulannya yang akan disertakan dalam pameran. Panitia pameran tidak memungut biaya sepeserpun dari peserta. 

Ini memang kerja extra keras dengan harapan usai pameran akan terjadi percepatan dalam ekpor disemua produk kita.

Wanita asal Solo Jawa Tengah ini, Jumat (6/4/2018) datang ke Surabaya bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) UKM-IKM Jawa Timur dan pelaku  UKM-IKM Jawa Timur. 

Dalam pertemuan pers itu Tjandra Manggih Rahayu ditemani beberapa pengurus DPN UKM-IKM Nusantara diantaranya Ari Priyono sebagai dewan penasehat dan Prof Singgih.

Organisasi ini secara tersurat berdiri sejak empat tahun lalu, namun baru mulai kelihatan eksistentinya dua tahun terakhir. Selama ini terus melakukan konsolidasi dengan membentuk DPW DPW. Alhamdulillah sudah 24 provinsi. 

“Expo besar dengan jangka waktu yang panjang dan gratis jarang terjadi. Tapi inilah yang kita akan lakukan,” tandasnya. Targetnya akan terjadi transaksi Rp 500 miliar.

“Ada peluang besar bagi pelaku UKM-IKM Jawa Timur untuk lebih berkembang. Selain DPN memberikan pembinaan dan pendampingan. UKM-IKM Nusantara akan mengucurkan dana dalam jumlah besar dengan kredit lunak 4 persen. Sarat minimal UKM-IKM itu sudah berdiri dua tahun.

“Kami menggandeng Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan karena di dua kementerian ini ada dana parkir dalam jumlah besar yang tidak terserap. Selama ini yang dikeluhkan oleh pelaku UKM-IKM adalah ketatnya persaratan. (min)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberi keterangan kepada wartawan usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin

Jakarta (Korantransparansi.com) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia akan meluncurkan peta jalan Industry 4.0 dalam gelaran "Industry Summit" yang dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (4/4).

Hal itu disampaikan Airlangga selepas memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, di mana Ketua Umum Partai Golkar itu juga sempat melaporkan perkembangan persiapan "Industry Summit" tersebut kepada Presiden.

"Tadi membahas persiapan untuk acara  'Industry Summit' pada hari Rabu di JCC. Di dalam 'industry summit' itu saya laporkan ke Presiden akan dilaunch 'roadmap' (peta jalan) industy 4.0," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa peta jalan menyambut revolusi industri keempat yang dipenuhi transformasi digital itu sudah telah rampung, sehingga Presiden bisa meresmikannya.

"Tentu beliau menyambut positif karena ini sudah dikaji lebiih satu tahun dan melibatkan banyak stakeholder dengan sektor-sektor yang dipersiapkan masuk era digital," katanya.

Dalam acara ini, Airlangga juga mengungkapkan pihaknya akan membuka proyek-proyek percontohan di sektor makanan minuman, sektor otomotif, sektor elektronika, sektor kimia yang telah memiliki unit-unit purwarupa yang akan didemonstrasikan pada ajang tersebut.

Pembentukan KINAS

Menperin mengungkapkan "Industry Summit" juga akan dijadikan ajang pembentukan Komite Industri Nasional (KINAS) yang akan dipimpin langsung Presiden dan melibatkan sejumlah kementerian terkait.

"Minggu lalu saya sudah presentasi di Kemenko Perekonomian dihadiri beberapa stakeholder, sehingga program ini betul dipersiapkan Indonesia bisa menjadi leading di ASEAN," harapnya.

KINAS, lanjut Airlangga, akan memiliki sejumlah fungsi baik berupa wadah koordinasi harmonasisasi regulasi maupun perumusan berbagai insentif fiskal bagi pelaku industri.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Airlangga menyebut pembentukan KINAS dipersiapkan guna menyongsong era digital.

"Jadi, memang dibutuhkan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi,” kata Airlangga

Komite itu diperlukan untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi penyelarasan di antara kementerian dan lembaga terkait dengan para pelaku industri dalam negeri agar Indonesia mampu kompetitif memasuki era digital.

Menperin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dimungkinkan untuk membentuk komite tersebut yang akan dipimpin langsung oleh Presiden dan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Nanti rencananya dibuatkan Perpres, sama seperti inisiasi kami mengenai TKDN, yang juga dibentuk tim untuk evaluasi,” ujarnya, terkait Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dalam pelaksanannya, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan (roadmap) yang terintegrasi guna menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam menghadapi Industry 4.0.

“Pengembangan roadmap ini, kita tidak tergantung hanya satu kementerian, tetapi berbagai kementerian harus bersinergi,” kata Airlangga.(sam)

 Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Jakarta (KOrantransparansi.com) - Kalangan DPR menilai dengan terpilihnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan awal baik untuk menakhodai BI lebih baik lagi. 

"Perry yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, mengetahui arah kebijakan BI, termasuk meneruskan program kerja Gubernur BI sebelumnya, Agus Martowardojo," tegas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Kamis (29/3/2018)

Taufik juga menilai, dengan karir yang cukup panjang di BI, menjadi nilai tambah Perry menjabat BI-1. Berbagai tantangan seperti kebijakan fiskal, ketidakstabilan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target, hingga melemahnya kurs rupiah diharapkan dapat dihadapi oleh Perry.

“Ya tentu karir beliau yang cukup lama di BI, dapat menjadi nilai positif dalam memimpin BI. Tantangan masih cukup banyak, namun dengan sinergi bersama DPR dan pemerintah, kami harapkan berbagai tantangan itu bisa dihadapi,” harap politisi F-PAN ini.

Selain itu, memasuki tahun politik pada tahun ini dan pada tahun depan, Taufik mendorong BI hadir di tengah masyarakat, dengan independensi dan pengendalian inflasi. Termasuk harapan agar Perry dapat menghadirkan gebrakan untuk mengoptimalkan kinerja BI.

Perry Warjiyo terpilih secara musyawarah mufakat, Rabu (28/3/2018), tanpa adanya perbedaan pendapat di antara 10 fraksi. Sebelumnya, Perry diajukan menjadi calon tunggal Gubernur BI oleh Presiden Jokowi, dan sudah melewati fit and proper test di Komisi XI DPR RI. (sam)

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak

SULTENG (Korantransparansi.com) - Menghindari terjadinya barang kedaluwarsa di wilayah Sulteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, segera melakukn operasi pasar (OP).

Tujuan utama dari OP ini untuk melindungi konsumen. Dampak dari barang barang kadaluarsa ini sangat bnyak.  Apalagi sudah mendekati ramadhan dan idul fitri.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak menegaskan jika kejadian terungkapnya gudang makanan impor kedaluwarsa milik PT PRS (Pandawa Rezeki Semesta) di Pergudangan Angke Indah, Cengkareng, Jakarta Barat oleh 

Polres Metro Jakarta Barat, memang perlu menjadi pelajaran bagi semua masyarakat untuk lebih berhati hati dan jelih melihat barang yang akan dikonsumsi. 

" Untuk Sulteng belum ada temuan dalam pemantuan yang kami lakukan. Memang keuntungan besar yang diperoleh bagi pelaku akan tetapi satu sisi merugikan konsumen." kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen, Zainuddin Hak, (26/3/2018) di palu.

Untuk itu lanjutnya, langka antisipasi nyata yang saat ini sudah dilaksanakan perindakop yakni pemantauan lapangan bersama instansi terkait, diantaranya balai pom dan pihak kepolisian.  

" Kami ada tim pengawasan, yang juga melibatkan balai pom, kepolisian dan juga bisa unsur YLKI. " Ungkapnya.

Menurutnya, dalam operasi pasar dan pemantauan yang dilakukan pihak satgas telah menghimbau para pedagang untuk proaktif  memeriksa barang yang kedaluwarsa. 

" Kita jug himbau masyarakat tidak usah panik dengam barang kedaluwarsa karena dinas teknik sudah melaksanakan tugas."jelasnya.

Sementara untuk ketersediaan stok pangan menghadapi puasa dan idul fitri diyakininya masih tetap stabil. 

"Memasuki april ini ada dua momen penting kembali akan dilaksanakan pasar murah. Diantaranya, tanggal 13 april dilaksanakan menyambut hari ulang tahun daerah. Kemudian 20 april dirangkaikan hari konsumen nasional. Kegiatan sudah rutin dilaksanakan setiap memasuki hari besar keagamaan. " ungkapnya. (rahmad nur)

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Jakarta (Korantransparansi.com) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus konsisten untuk menyelesaikan persoalan utang-utang terdahulu, tidak hanya sekedar menambah utang baru.

"Pemerintah juga membayar utang, termasuk utang-utang terdahulu," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan total outstanding utang pemerintah yang telah mencapai Rp4.034,8 triliun merupakan akumulasi dari utang pemerintahan sebelumnya, yang tetap harus dibayar dalam jangka panjang.

Selain itu, pengelolaan utang Indonesia dalam keadaan baik dan tidak ada persoalan mengenai hal tersebut, apalagi tidak ada utang yang berpotensi gagal bayar, demikian Darmin Nasution.

 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat, apalagi rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada pada kisaran 29,24 persen.

Rasio utang senilai 29,24 persen terhadap PDB itu terhitung masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam senilai 63,4 persen, Thailand (41,8 persen), Malaysia (52,7 persen), dan Brasil (81,2 persen).

Dari total utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018, sebagian besar utang itu didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan SBN itu sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen.

Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen.(*/min)

Kepala Bidang Pengadaan dan OPP Perum Bulog Sulteng, Bahar Haruna

PALU (Korantransparasi.com) - Sebanyak 1000 ton gula pasir  didatangkan Perum Bulog Sulawesi Tengah pada triwulan pertama di 2018 guna mengantisipasi naiknya kebutuhan stok pangan jelang Ramadhan dan Idul fitri. 

Palu, Sulteng (Korantransparansi.com) - Mengantisipasi terjadinya lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2018 ini, Perum Bulog Palu Sulawesi Tengah mendatangkan sedikitnya 1000 ton gula. 

Saat ini stok pangan di Sulteng sesungguhnya masih mencukupi, namun Buloh perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kebutuhan terutama kebutuhan pangan. 

Kepala Bidang Pengadaan dan OPP Perum Bulog Sulteng, Bahar Haruna mengatakan, selain gula pasir, beras dan tepung terigu serta minyak goreng juga ikut diadakan. 

Menurutnya harga saat ini masi terbilang stabil. Namun biasanya, jelang puasa dan hari raya keagamaan terjadi gejolak. Karena itu, pihak bulog sudah mengantisipasi dengan menambah stok. 

" Untuk Gula pasir kami sudah datangkan 1000 ton. "ungkapnya.

Sementara untuk penyaluran beras sejahtera (Rastra), ditargetkan selesai pada Maret. " Muda-mudahan tidak terjadi lonjakkan harga. Kita akan lakukan operasi pasar agar harga tidak melonjak. Apalagi memasuki bulan puasa yang jelas bulog akan operasi pasar. "ungkapnya.

Diakuinya, jika pada tahun 2016 silam kenaikan harga sempat terjadi, akan tetapi pada 2017 hingga memasuki 2018, harga tetap stabil. "Mulai desember hingga januari ada kenaikan secara nasional, namun untuk level provinsi sulteng tetap stabil. "terangnya.

Selain itu kata Bahar Haruna, dalam stabilisasi harga pangan pihaknya bekerjasama instansi terkait. Misalnya, dinas pertanian terkait harga  diprodusen. Kemudian yang berhubungan dengan konsumen maka kami bersama dinas perindakop dan bidang perekonomian. Sedangkan untuk bansos didinas sosial. " Kami juga mempunyai tim Sergap didalamnya bersama TNI, " ujarnya mengakhiri pembicaraan (Nur)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...