Ekbis

Stok pangan Jawa Timur menjelang ramadhan dan idul fitru dijamin aman.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menjamin stok bahan pokok di Jawa Timur menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini aman. 

Kepastian ini disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorwil TPID) se-Jatim dengan tema Manajemen Tata Niaga Pangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Harga Menjelang HBKN di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (19/4).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjelaskan, stok beras pada April, Mei dan Juni dipastikan aman. Dimana pada bulan Juni ini prognosa produksi beras di Jatim sebanyak 996.496 ton dengan konsumsi 297.243 ton, sehingga surplus 699.253 ton. 

Selain itu, stok beras di gudang BULOG per tanggal 13 April 2018 sebanyak 147.334 ton yang tersebar di seluruh gudang  BULOG di Jatim.

Untuk komoditas gula pasir, berdasarkan data stok produsen per 28 Februari 2018, di pabrik gula sebanyak 26.875 ton, tebu rakyat sebanyak 79.181 ton, dan pedagang sebanyak 220.810 ton. Sehingga total stok gula sebanyak 326.867 ton. 

Sementara stok gula pasir di gudang BULOG per tanggal 13 April 2018 sebanyak 50.747 dan tersebar di seluruh gudang BULOG di Jatim.

Menurut Pakde Karwo, stok aman ini juga berlaku untuk komoditas pertanian seperti cabe merah besar, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah dan jagung. Beberapa stok bahan pangan seperti daging sapi, daging ayam ras, dan telur juga dipastikan aman. 

Namun, untuk prognosa stok kedelai dan bawang putih, pada Juni 2018 ini defisit 15.393 ton dan 3.820 ton.

“Pada prinsipnya semua surplus dan tugas kita kemudian mendistribusikannya ke berbagai provinsi, seperti beras Jatim yang didistribusikan ke 16 provinsi,” katanya.

Inflasi di Jatim menjelang HKBN selama ini relatif aman dan cenderung terkendali. Namun permasalahannya, inflasi cenderung naik justru di bulan November-Desember dan Januari-Februari. Kondisi ini karena pada bulan-bulan tersebut musim hujan sangat tinggi menyebabkan kadar air dalam beras tinggi yakni 28, sehingga petani kesulitan menjual beras. Sedangkan BULOG akan membeli beras dari petani bila kadar airnya rendah yakni 14.

“Jadi permasalahannya kami butuh dryeruntuk membuat kadar air dalam beras ini menjadi 14, inilah yang membuat ada panen raya tapi harga beras tinggi karena masih menjadi gabah kering panen. Kalau ada dryer insyaAllah masalah ini teratasi,” katanya.

Usulan pengadaan dryer ini telah ia sampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. Jatim sendiri membutuhkan sekitar 3.000 dryer dengan kapasitas 8 jam untuk memproses, dengan anggaran sekitar 900 milyar rupiah.

Untuk menjaga stok beras tetap aman sepanjang tahun, lanjutnya, stok beras harus ditutup dari panen bulan Maret, Juni dan Juli, serta di Bulan November harus ada stok di Jatim lebih dari satu juta ton.

Lebih lanjut menurutnya, menghadapi hari raya, Jatim terus memantau kebutuhan dan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional dengan menggunakan aplikasi yakni Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Barang Pokok (Siskaperbapo). 

Sistem ini memiliki 188 inputer yang terdiri dari 116 petugas pasar, 38 petugas kab/kota, 34 petugas sentra produksi, pasar sub agro, barang penting dan swalayan.

Jatim juga memiliki gerai stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok yang terdiri dari gerai pangan permanen sebanyak 6.148 gerai yang terdiri dari kios pangan operasi pasar Jatim, toko tani Indonesia, aplikasi e-warung, serta rumah pangan kita. Ada juga gerai pangan situasional yang terdiri dari operasi pasar bantuan subsidi, operasi pasar mandiri dan took swalayan.

“Kami minta bupati/walikota mengecek betul ke gerai-gerai ini untuk stok bahan pokok dan harganya, jangan sampai ada panic buying menjelang hari raya,” kata orang nomor satu di Jatim ini. (min)

 

Petugas jasa penukaran uang asing Valuta Artha Mas menghitung pecahan 100 dolar AS di ITC Kuningan, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

New York (KoranTransparansi.com) - Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan beberapa data ekonomi terbaru.

Jumlah rumah baru dibangun (housing start) yang dimiliki secara pribadi di AS pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1.319.000 unit pada Maret, mengalahkan perkiraan pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan Selasa (17/4).

Angka tersebut 1,9 persen di atas perkiraan Februari yang direvisi 1.295.000 unit dan 10,9 persen di atas tingkat Maret 2017 sebanyak 1.189.000 unit.

Sementara itu, produksi industri AS naik 0,5 persen pada Maret, di atas konsensus pasar 0,4 persen, dan indeks naik 4,5 persen pada tingkat tahunan untuk kuartal pertama 2018 secara keseluruhan, Federal Reserve mengatakan Selasa (17/4).

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,11 persen menjadi 89,526 di akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2365 dolar AS dari 1,2377 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,4287 dolar AS dari 1,4328 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7769 dolar AS dari 0,7778 dolar AS.

Dolar AS dibeli 107,01 yen Jepang, lebih rendah dari 107,09 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9661 franc Swiss dari 0,9599 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2555 dolar Kanada dari 1,2571 dolar Kanada, demikian Xinhua.(ant/kh)

Arsip: Kereta api melintas di pinggir pantai jalur Pantura Ketanggan, Gringsing, Batang, Jateng, Sabtu (14/4/2018). .

 

London (KoranTransparansi.com) - Indonesia menawarkan transfer teknologi kepada Senegal mendukung pelaksanaan proyek kereta api angkutan barang di negara Afrika dan Indonesia akan membantu mempromosikan memungkinkan Senegal memiliki alat dan keterampilan diperlukan dalam bidang operasi dan pemeliharaan kereta api jenis angkutan barang.

Duta Besar RI Dakar, Mansyur Pangeran kepada Antara London, Selasa mengatakan minat Senegal terhadap industri perkeretaapian Indonesia sangat tinggi. Saat ini Senegal sedang dalam proses menghidupkan kembali moda transportasi kereta api yang dulu pernah ada diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi dan berkontribusi pada pendapatan negara.

Indonesia perlu secara cepat mengambil peluang investasi ini sebelum diambil negara-negara lain, ujarnya menambahkan Senegal sedang mengembangkan dua jenis moda transportasi kereta api, yaitu kereta api cepat atau disebut "Train Express Regional" (TER) dan kereta api angkutan barang sepanjang 1.500 km. Proyek kereta api angkutan barang sebagai "logistic hub" untuk mengangkut barang-barang hasil tambang, pertanian, makanan dan memperlancar arus sirkulasi barang.

Menteri Urusan Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Nasional Senegal, Ndene Sall, ketika bertemu dengan Presiden Direktur PT. INKA, Budi Noviantoro, di Madiun akhir pekan lalu mengatakan Senegal berharap Indonesia dapat berkontribusi membantu meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan di sektor perkeretaapian, serta berbagai protokol yang diperlukan memulai operasi dan pemeliharaannya.

Dubes Mansyur mengatakan pelatihan sumber daya manusia melalui transfer teknologi adalah prioritas untuk keberhasilan pelaksanaan proyek kereta api angkutan barang di Senegal.

Budi Noviantoro mengatakan PT. INKA akan memberikan program pelatihan pemeliharaan kereta kepada Senegal dengan biaya sepenuhnya dari PT. INKA. Sebagai langkah awal sebagaimana diutarakan Ndene Sall, Senegal akan membeli 10 lokomotif kereta api melalui pihak ketiga yang diestimasikan tiba di Senegal pada awal tahun 2019.

Ndene Sall menyampaikan pihaknya akan menyampaikan spesifikasi teknis terkait dengan ukuran rel dan kereta api sesuai spesifikasi diperlukan.

Presiden Direktur AD Trade, Gaby Peretz, secara prinsip menyetujui pembiayaan pembelian lokomotif kereta api dan menunggu proposal penawaran dari PT. INKA agar disesuaikan dengan spesifikasi yang ada di Senegal.

Budi mengatakan PT. INKA akan menyiapkan 3 lokomotif untuk segera dikirim setelah mendapatkan spesifikasi teknis dari Senegal. PT. INKA juga akan segera mengirim tim ke Senegal dalam rangka membahas spesifikasi teknis dan hal-hal lainnya seperti pengadaan jalur rel kereta api.

Ndene Sall berharap kerja sama dapat segera direalisasikan karena percepatan pelaksanaan proyek kereta api angkutan barang yang akan dapat mengurangi tingkat kemacetan di Senegal dan membatasi biaya pemeliharaan infrastruktur jalan dimana 300 truk per hari saat ini menggunakan poros Dakar-Tambacounda.

Sepanjang 533 km jalur kereta akan dibangun termasuk 470 km antara Tambacounda dan Diamniadio. "Kami juga akan melakukan rehabilitasi terhadap stasiun dan bengkel kereta yang ada serta membangun dua stasiun kontrol kereta di Thi?s dan Tambacounda," ujarnya.

Ndene Sall juga menggambarkan mengenai proyek TER yang menghubungkan antara Dakar dan Diamniadio (kota industri baru di Senegal), dengan mobilitas lebih dari 100.000 penumpang per hari. Dikatakannya, dengan adanya proyek TER, airport baru (AIBD) yang terletak sekitar 60 km dari Dakar dapat dicapai dalam waktu 45 menit. 

Tujuan dari dari proyek TER adalah untuk mengembangkan jaringan transportasi multimodal dan memajukan pembangunan sosio-ekonomi daerah, serta pergerakan barang dan orang dengan biaya lebih rendah. Manfaat sosio-ekonomi lainnya yaitu perbaikan penataan urbanisasi.

Ndene Sall juga tertarik melakukan kerja sama dengan PT. WIKA dan menyampaikan bahwa sejalan dengan PSE, Senegal berencana membangun jalan tol sepanjang 50 km per tahun dan 15.000 perumahan/apartemen yang saat ini baru terpenuhi sebanyak 6.000 unit. 

Senegal memerlukan perluasan investasi dan kerja sama pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan RRT, Turki dan India.(rom)

 Anggota DPRD Jawa Timur Komisi C Sahat Tua Simanjuntak menuding PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur gagal menjalankan rencana bisnisnya

SURABAYA (Korantransparansi.com) - Kalangan DPRD Jawa Timur gerah. Pasalnya PT Panca Wira Usaha (PWU),perusahaan plat merah milik Pemprov Jawa Timur tersebut terancam gagal mengembangkan usahanya. Terutama bidang pembangunan jalan tol diwilayah Legundi-Bunder,Gresik. 

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simajuntak SH mengatakan, Komisi C sebagai mitra kerja BUMD BUMD mengkawatirkan kinerja PT PWU mengingat bukan kali ini saja terancam mengalami kegagalan usaha. Sebelumnya dalam usaha pembangunan property The Frontage di kawasan jalan A Yani Surabaya juga bermasalah sehingga gagal terealisasi.

Kondisi ini menunjukan bahwa Dirut PT PWNU tidak konsisten.  Atas kinerja yang tidak maksimal itu, Sahat Tua Simanjuntak akan meminta pertanggung jawaban manajemen PT PWU Jatim yang gagal mengembangkan bisnis usahanya di sektor lain.

”Seharusnya ada business plan atau rencana bisnis sebelum melakukan investasi di sektor lain. Saya kira mereka tak konsisten dengan bidang usahanya dan ceroboh sekali,” kata Sahat di DPRD Jatim, Kamis (12/4/2018).

Sahat Tua Simanjuntak mengatakan PT PWU Jatim terlihat tak pernah terbuka dengan DPRD Jatim, terlebih lagi dengan Komisi C DPRD Jatim selaku mitra pengambil kebijakan. Padahal, kata dia, seharusnya pihak DPRD diberitahu terlebih dahulu terutama menyangkut rencana bisnis.

“Seharusnya kami diberitahu business plan-nya. Bukan setelah ada masalah baru minta dukungan DPRD Jatim. Manajemen PT PWU Jatim harusnya mengedepankan prudential invest principle (Asas kehati-hatian dalam berinvestasi),” jelas pria asal Surabaya ini.

Sahat juga keberatan adanya statemen Direktur Utama PT PWU Jatim Basanto Yudoyoko yang menyebut adanya keterlibatan secara tak langsung gubernur Jatim Soekarwo dalam mengambil keputusan untuk pengembangan usaha di sektor jalan tol.

Sahat mengingatakan manajemen PT PWU Jatim untuk tak seenaknya melakukan investasi di luar bisnis utamanya. Dia menegaskan, PT PWU Jatim seharusnya lebih konsisten, dalam mengelola bisnisnya.

”Target Penerimaan PAD yang ditetapkan tiap tahun selalu ditingkatkan, dan PT PWU Jatim selalu minta diturunkan target penyetoran PAD dengan alasan ekonomi dan lain-lain. Lha sekarang justru melakukan investasi yang PAD-nya kembali butuh jangka panjang. Mereka tak konsisten dalam mengelola bisnisnya,”tandasnya dengan geram. (min)

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Arifin S Ahmad

SULTENG (Korantransparansi.com) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Arifin S Ahmad, menjelaskan, di pilihnya Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Jabar),  sebagai tempat studi banding bagi para pelaku usaha kecil sulteng dibidang coklat, ini sesuai data yang jelas bahwa Garut memiliki pabrik cokelat terbesar diIndonesia.

Apalagi, Garut, Jawa Barat, akan membangun perkampungan "cokelat" yang dikemas sebagai obyek wisata, sehingga para pelaku usaha kecil sulteng dibidang coklat bisa mencoba mengolah serta membuat produk makanan cokelat sendiri. " Seperti yang telah diluncurkan produk "Cocodot" (Cokelat dengan Dodol Garut), yang semakin dikenal di pasaran, katanya Arifin S Ahmad, Senin (9/4/2018) di Palu.

Dia optimis, para pelaku usaha kecil Sulteng dapat mengambil pelajaran dalam kunjungan kerja studi banding ke Garut. " Karena permintaan pelaku usaha kecil untuk bisa difasilitasi dalam pengembangan kualitas produksi coklat. Maka kami lakukan pengecekan daerah yang ada pengelolaan coklatnya. Maka datanya di kabupaten Garut. " Jelasnya.

Kunjungan kerja yang berlangsung pada 28 hingga 30 Maret itu diikuti enam peserta dari pelaku usaha kecil dibidang coklat. 

" Kami disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Begitu juga dengan pihak perusahaan pabrik pengelolah coklat itu. " Ungkapnya.

Pada kunjugan kerja itu juga  Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah menandatangani surat kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU).

" Secara geografis sulteng merupakan daerah yang terkena garis wilayah katulistiwa sehingga dengan iklim yang panas sangat diperlukan cara untuk  mensiasati pengembangan dan pengelolaannya cokat. Karena itu, rencananya tahun depan kita akan folowup atau tidak lanjuti dengan mendatangkan struktur dari Jawa Barat untuk bisa memberikan bimbingan disulteng."katanya.

Selain itu, pada 4 hingga 6 April 2018, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, juga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang pemberdayaan usaha koperasi dan mikro kecil menegah.

 " Ini merupakan rutinitas  Kementerian Koperasi jadi pesertanya seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bagi dinas yang menangani koperasi dan usaha mikro kecil, "Jelasny.

Menurutnya, tema yang diangkat terkait sinergi antara pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan koperasi. (rahmad nur)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, program sosial menjadi fokus dalam APBN 2019 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Sekarang fokusnya lebih kepada SDM sehingga program sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), program untuk membantu kelompok miskin, pendidikan, kesehatan itu semuanya harus ditingkatkan dari sisi akselerasi dan eksekusinya. Itu merupakan satu instruksi yang akan kami lakukan," kata Mulyani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu seusai sidang kabinet paripurna tentang ketersediaan anggaran untuk pagu indikatif 2019 dan prioritas nasional 2019.

Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa fokus APBN 2019 adalah untuk pembangunan SDM. Pemilu untuk menentukan kepemimpinan nasional 2019-2024 digelar pada 2019. 

"Untuk 2019 ini, kami akan mendesain APBN pada defisit yang sekarang akan dilakukan kurang dari 2 persen dari PDB. Untuk PDB tahun depan karena nilainya akan meningkat cukup besar yaitu di atas Rp16.000 triliun, kami harus hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu rasio pajaknya maupun defisitnya," kata Mulyani.

Menurut dia, pemerintah akan berusaha mendesain APBN 2019 dapat tetap memberikan stimulus dan dukungan terhadap perekonomian dan perbaikan sosial namun sekaligus tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.

"Karena itu untuk 2019 total penerimaan negara akan ditargetkan meningkat antara 7,6 persen hingga tergantung dari 13 persen. Dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3 persen," kata dia.

Namun semuanya itu masih dalam hitungan pagu indikatif. Dari jumlah itu sekitar Rp823 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga.

"Program yang disebut presiden yaitu pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial akan kami fokuskan dari jumlah itu," kata Mulyani. 

Meski diminta fokus ke SDM, namun dia mengungkapkan, alokasi untuk belanja infrastruktur terutama untuk Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan tetap konstan.(jon)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...