Ekbis

Kemenag keluarkan izin impor gula mentah 635.000 ton

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Persetujuan Impor (PI) gula mentah atau raw sugar sebanyak 635.000 ton, yang nantinya akan diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) atau gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa impor gula mentah tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi antarinstansi di kantor Kementerian Perekonomian pada Maret 2018.

"Iya, PI sudah diterbitkan untuk 635 ribu ton," kata Oke, saat dikonfirmasi Antara melalui sambungan telepon, Selasa.

Keputusa dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian tersebut menyetujui adanya importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula konsumsi sebanyak 1,1 juta ton. Namun, hingga saat ini, total persetujuan impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan baru sebanyak 635.000 ton.

Berdasar catatan, produksi gula nasional kurang lebih berkisar pada angka 2,2 juta ton. Sementara kebutuhan gula nasional mencapai 2,9 juta ton, dengan rata-rata kebutuhan gula per bulan berkisar antara 200.000-225.000 ton. Khusus pada Ramadhan, kebutuhan gula tersebut diperkirakan naik kurang lebih sebanyak 20 persen.

Berdasar data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata gula pasir di pasar tradisional berada pada kisaran Rp12.400 per kilogram di wilayah Kalimantan Barat, dan Rp17.100 per kilogram di Papua.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk gula pasir sebesar Rp12.500 per kilogram. Langkah tersebut tercatat efektif khususnya untuk ritel-ritel modern yang tidak memiliki rantai distribusi panjang dalam penyaluran komoditas tersebut. (guh)

 Soekarwo saat menerima kunjungan kerja GM Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Ibnu Choldum di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (22/5).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Pertamina serius mengawal kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) di 

Jatim. Terlebih menghadapi libur Lebaran dan sekolah

Alasannya, keterlambatan BBM di daerah pada musim liburan hingga mudik lebaran akan memberi dampak luar biasa bagi pengguna jalan maupun masyarakat lainnya. Untuk itu, distribusi kelancaran BBM harus terus diperkuat, terutama pada periode waktu tersebut.

Kemampuan Pertamina mengawal kelancaran BBM dan LPG pada periode ini, lanjut Pakde Karwo, merupakan keberhasilan mengantisipasi kebutuhan, menyiapkan kondisi, dan memberikan kemudahan sesuai harapan masyarakat. ujarnya usai menerima kunjungan kerja GM Pertamina di ruang kerja Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa.

Pakde Karwo mengingatkan perhatian hendaknya juga dilakukan di titik titik seperti daerah kawasan macet yang berjauhan dengan SPBU. Juga, daerah tujuan wisata seperti Malang Raya, Lamongan, dan Banyuwangi memiliki potensi peningkatan konsumi BBM. 

Selain itu, juga dipandang perlu menambah distribusi BBM di titik titik jalan tol baru, terutama yang masih dalam tahap fungsional. 

Terkait kelancaran distribusi LPG, Pakde Karwo berharap Pertamina untuk menambah stok LPG di Jatim karena masyarakat Jatim sebagian besar adalah UMKM. Artinya, kebutuhan produksi UMKM  akan meningkat selama bulan puasa dan lebaran mendatang. 

“Selain untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti memasak, LPG terutama dipergunakan untuk kebutuhan produksi. Masyarakat yang awalnya menjual pisang, saat ini mengolah menjadi kripik pisang ” ujarnya. 

Dalam pertemuan ini, GM Pertamina Ibnu Choldum memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG di Jatim aman. Sebab, pihaknya menambah stok 15-25 persen BBM, baik premium, pertalite, pertamax dan solar selama libur panjang sekolah hingga Hari Raya Idul Fitri 2018.  

Selain memberikan perhatian terhadap titik titik kemacetan dan daerah tujuan wisata  sebagaimana disarankan Gubernur Pakde Karwo melalui  penyiagaan mobil-mobil tangki pertamina, lanjutnya, Pertamina juga akan menempatkan tangki di rest area jalan tol. “Petugas kami, akan menjemput pengguna kendaraan yang mogok di jalan raya akibat kekurangan BBM,” ujarnya sambil menambahkan megenai LPG, Pertamina MOR V  akan menambah stok sebanyak 12 persen. 

Turut mendampingi Gubernur Pakde Karwo dalam acara ini, yakni Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Kepala Dinas ESDM Prov. Jatim dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim.  (min)

 

Jangan dinyatakan toilet gratis, tapi petugasnya minta uang kepada konsumen."

 

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pihak terkait untuk mengaudit keandalan tempat istirahat (rest area) sebagai persiapan mudik Lebaran 2018.

 terkait di sini adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas Mabes Polri, pengelola jalan tol dan dinas perhubungan setempat," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, terbangunnya Tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya pada Idul Fitri 1439 Hijriyah ini akan mengakibatkan bangkitan lalu lintas signifikan di jalan tol.

"Sangat mungkin kemacetan di jalan tol akan lebih parah daripada kemacetan mudik Lebaran tahun sebelumnya. Pemudik akan bereforia menggunakan jalan tol Transjawa sebagai jalur utama, apalagi diberikan diskon tarif tol," katanya sebagaiamana di langsir Antara

Oleh karena itu, Tulus mengemukakan, bisa jadi salah satu pemicu kemacetan di jalan tol karena keberadaan rest area, sehingga diperlukan manajemen lalu lintas lebih cerdas dan kreatif agar hal itu tidak terjadi.

Tulus menyebut, beberapa hal yang perlu diaudit pada tempat istirahat di sepanjang jalan tol adalah terkait akses air bersih, pengelolaan toilet, tempat ibadah, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga harga makanan di area itu.

Pertama, dikemukakannya, pastikan akses air bersih yang cukup untuk toilet, khususnya toilet umum untuk perempuan dan tidak ada antrean mengular, sehingga perlu portabel toilet untuk memangkas antrean itu.

"Maksimum antrean di toilet perempuan seharusnya tidak lebih dari lima orang. Antrean panjang itulah yang memicu pemudik menjadi lebih lama berada di rest area," katanya.

Kedua, dinyatakannya, pastikan kondisi toilet bersih dan dengan petugas jaga yang jelas, termasuk apakah gratis atau tidak.

"Konsumen perlu informasi yang jelas dan konsisten terkait hal itu. Jangan dinyatakan toilet gratis, tapi petugasnya minta uang kepada konsumen. Idealnya gratis karena itu bagian dari pelayanan," katanya.

Ketiga, menurut dia, jika perlu sediakan mushala tambahan karena faktanya antrean berjubel bukan hanya di toilet, tapi juga di mushala atau masjid di tempat istirahat jalan tol.

Keempat, dikatakannya, pastikan tidak terjadi antrean panjang saat mengisi BBM di SPBU karena ekor antrean itulah yang biasanya memicu kemacetan hingga badan jalan tol.

Kelima, dikemukakan Tulus, harus dilakukan buka tutup di rest area tertentu bila sudah melebihi kapasitas, termasuk saat jalan tol sekitarnya padat, dan dialihkan ke lokasi berikutnya, sampai kondisi lalu lintas mencair kembali.

Keenam, ditambahkannya, pengelola jalan tol juga harus mengawasi harga makanan dan minuman, agar para pemilik warung tidak menjadikan aji mumpung, menentukan harga bagi konsumen seenaknya.

"Daftar harga harus dicantumkan pada daftar menu," demikian Tulus Abadi.(guh)

 ILUSTRASI - BI (Bank Indonesia).

Mataram (KoranTransparansi) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Achris Sarwani mengatakan keyakinan konsumen menjelang hari raya besar keagamaan dan pemilihan kepala daerah meningkat berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada April 2018.

"Hasil survei menunjukan bahwa indek keyakinan konsumen (IKK) pada April tercatat sebesar 113,17, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 111 persen," kata Achris Sarwani, di Mataram, Selasa.

mum, kata dia, konsumen yakin bahwa kondisi ekonomi saat ini maupun yang akan datang mengalami peningkatan. Hal itu ditopang oleh ekspektasi meningkatnya pengeluaran konsumsi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 Hijriah, serta pilkada serentak pada Juni 2018.

Berdasakan hasil survei, indek kondisi ekonomi saat ini pada April 2018 tercatat sebesar 106 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 102,17 persen. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya penghasilan konsumen dan pengeluaran untuk konsumsi barang-barang tahan lama saat ini dibandingkan enam bulan lalu.

Disamping itu, indek ekspektasi konsumen pada April 2018 juga tercatat sebesar 120,33 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 119,83 persen. Hal ini ditopang oleh ekspektasi konsumen akan meningkatnya penghasilan pada enam bulan yang akan datang.

"Menjelang dan selama pelaksanaan Ramadhan, Idul Fitri dan pilkada memang konsumsi biasanya meningkat sebagaimana siklus tahun

Bank Indonesia sendiri memperkirakan bahwa pelaksanaan pilkada 2018 akan berdampak positif terhadap perekonomian NTB dengan sumbangan diperkirakan mencapai sebesar 0,3-0,8 persen terhadap perekonomian.

Meskipun peningkatan konsumsi tersebut akan berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa secara umum (inflasi) selama Ramadhan, Idul Fitri dan pilkada sebagaimana siklus pada tahun-tahun sebelumnya. 

Dan juga hasil survei yang menunjukan bahwa ekspektasi konsumen akan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum pada tiga bulan yang akan, khususnya pada kelompok barang makanan.

Namun Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB dan kabupaten/kota, terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di pasar tradisional.

"Kami memperkirakan laju inflasi sampai dengan Juni 2018 masih berada pada kisaran target inflasi," katanya.(kh)

Menteri Koperasi berharapab Asian Game 2018 di Indonesia memberikan manfaat bagi pengrajin Songket

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berharap Asian Games 2018 memberikan dampak positif berupa keuntungan usaha bagi para pelaku UKM songket di Palembang sebagai tuan rumah ajang tersebut bersama Jakarta.

AAGN Puspayoga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengatakan Palembang dan Jakarta akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 5000 atlet, para ofisial, termasuk suporter (turis) dari berbagai negara.

"Masyarakat khususnya UKM di Indonesia harus menyukuri event internasional ini. Karena, dengan Asian Games 2018 di Indonesia, maka produk-produk UKM kita akan tumbuh dan ekonomi kerakyatan akan berkembang," kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Puspayoga menambahkan, para pelaku UKM yang bergerak di sektor usaha kuliner, kerajinan tangan (suvenir), termasuk para perajin songket di Sumsel, mendapatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari ajang Asian Games 2018.

"Oleh karena itu, saya berharap agar suvenir-suvenir yang disiapkan, terutama kain songket, merupakan produk `handmade` para perajin, bukan hasil mesin. Kalau songket hasil produksi mesin, kasihan para perajin songket," kata Puspayoga.

Ia meyakini bahwa bila mengandalkan hasil mesin, maka produk UKM Indonesia bakal tergilas oleh produk dari negara lain khususnya China dan India.

"Keunggulan dan kekhasan produk UKM kita adalah `handmade`. Maka, hal itu harus kita pertahankan sampai kapan pun. Saya yakin, songket Palembang akan menjadi buruan spesial para pelancong Asian Games," katanya.

Puspayoga berpesan agar event Asian Games benar-benar dimanfaatkan oleh UKM sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi usaha mereka.

"Jadikan event ini sebagai peluang bagi produk UKM kita, termasuk perajin kain songket. Pada penyelenggara Asian Games, saya titip gerakan ekonomi kerakyatan bisa terasa sampai ke masyarakat bawah dengan adanya Asian Games," kata Puspayoga. (sam)

 Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan kuliah umum pada acara Seminar Nasional tentang “Revolusi Industri 4.0 Menuju Kepemimpinan Indonesia Masa Depan” yang diselenggarakan oleh Para Syndicate di Jakarta, Kamis.

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Pemerintah telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0. 

“Revolusi industri keempat tidak bisa kita hindari. Untuk menghadapinya, kita sudah ada peta jalan yang terintegrasi sehingga dalam mengembangkan industri manufaktur kita ke depan punya arah yang jelas,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menperin menyampaikan hal itu ketika memberikan kuliah umum yang diselenggarakan Para Syndicate di Jakarta. Kesepuluh inisiatif tersebut, pertama adalah perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi.

“Kami menyusun strategi sumber material secara nasional, yang diharapkan dapat mengurangi impor bahan baku maupun komponen dan memacu sumber daya alam kita agar bernilai tambah tinggi,” jelas Airlangga.

Langkah kedua, mendesain ulang zona industri,  di mana dari beberapa zona industri yang telah dibangun di penjuru negeri, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus dalam Making Indonesia 4.0.

“Jadi, kami lihat secara geografis, kemudian dari aspek transportasi, infrastruktur, dan lainnya sehingga komprehensif antar lintas sektor,” imbuhnya.

Ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan, yakni Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional, seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan.

“Oleh karenanya, Indonesia akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan itu di masa mendatang, dengan mengidentifikasi aplikasi teknologi dan peluang pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan lingkungan yang kondusif,” papar Menperin.

Keempat, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 70 persen, pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM.

“Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-commerce, yang juga bisa dimanfaatkan petani dan pengrajin. Kami juga akan membangun sentra-sentra teknologi dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi dan memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi,” tuturnya.

Upaya kelima, yaitu membangun infrastruktur digital nasional, di mana Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerja sama antara pemerintah dengan publik dan swasta.

Tujuannya, untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband. Keenam, menarik minat investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal.

“Untuk meningkatkan investasi, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional,” paparnya.

Ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Menperin, SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0.

“Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics (STEAM), serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan,” ujarnya.

Kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait.

Termasuk di antaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara pelaku usaha swasta atau BUMN dengan universitas.

Kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Pemerintah akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan teknologi industri 4.0.

Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih.

Dan, langkah kesepuluh adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah.(rom)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...