Ekbis

 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar dalam sebuah acara /ist.

JAKARTA (KT) - Sektor makanan dan minuman mendominasi penyerapan tenaga kerja bidang industri, yakni sebanyak 3.3 juta orang atau sebesar 21,34 persen dari 16,6 juta tenaga kerja dibidang industri, demikian disampaikan Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar.

ilustrasi

JAKARTA (KT) - Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), menilai sistem ekonomi berbasis syariah merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan pemerintahan sekarang.

Tuan Guru memaparkan fokus Pemerintahan Jokowi-Kalla pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.

"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata," katanya.

TGB menjelaskan stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi antara Menteri Pertanian dan BUMN-BUMN sektor pangan dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya harganya bisa terus stabil, menjadi kunci pengendalian harga pangan.

"Koordinasi antarkementerian dan institusi menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujar Tuan Guru.

TGB menambahkan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan bisa berjalan cepat.

Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, kata TGB, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional.

Apalagi, sektor ini telah nyata bisa mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memberikan efek yang berdampak besar bagi tumbuhnya sektor-sektor lain.

Menurut Tuan Guru, berdasarkan data lembaga survei seperti KedaiKOPI, SMRC dan Indikator, kinerja Pemerintahan Jokowi menjelang tahun ketiga menunjukkan mayoritas masyarakat merasakan kepuasan.

Namun, untuk bidang ekonomi, keluhan utama masyarakat terutama soal kenaikan harga-harga pangan dan daya beli masyarakat yang tidak terlalu baik.

"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik yang dihadapi Bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih belum banyak memihak kaum ekonomi lemah yang notabene adalah rakyat kecil," ungkapnya.

TGB juga mengatakan pola layanan keuangan syariah bisa menjadi solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.

Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.

"Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud," jelas Tuan Guru.

Hal senada dikemukakan pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD.

Dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, perlu lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke perbankan.

Selain itu, ia mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Sekarang ini program pengentasan kemiskinan masih sporadis. Masing-masing kementerian membuat program sendiri. Perlu ada harmonisasi program, sehingga alokasi `resources` lebih tepat sasaran dan lebih berdampak," kata Firmanzah.

Fiz, panggilan Firmanzah, juga berharap dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK dapat memperluas keterlibatan swasta di daerah dalam program pembangunan infrastruktur.

"Sektor swasta di daerah jangan hanya jadi penonton pembangunan infrastruktur di daerahnya. Keterlibatan swasta di daerah ini juga bakal menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya meningkatkan daya beli," ujarnya. (ant)

Achmad Safiun.

" Kemarin Pak Jonan (Menteri ESDM) bilang ke saya, sudah dikeluarkan Permen ESDM tapi sekarang berada di Kemenko Maritim....Dalam waktu dekat kita mau ketemu Presiden dan kasih tahu Presiden kalau macetnya di mana."

Foto Kapal Tol Laut.

JAKARTA (KT) - Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.

 Menteri BUMN Rini Soemarno.

JAKARTA (KT) - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia saat ini sudah mulai membahas mengenai potensi penerimaan negara, baik untuk pusat maupun daerah.

"Sekarang ini "leading sector"-nya adalah Kementerian Keuangan, yaitu mengenai perpajakan, baik untuk pemerintah pusat maupun pungutan-pungutan yang ada di daerah," ujar Rini saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu.

Terkait pembahasan tentang divestasi, lanjut Rini, diharapkan sudah menemui kesepakatan pada Triwulan I-2019, termasuk mengenai tata cara perhitungan nilai divestasi.

"Proses divestasinya kami menekankan harus selesai di Kuartal I-2019," kata Rini.

Rini menuturkan, saat ini pemerintah sendiri tengah mengevaluasi metode kalkulasi tentang nilai Freeport.

"Intinya, saat ini masih berada pada tahap negosiasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa usai mendapatkan kepastian tentang pembangunan smelter dan komitmen divestasi 51 persen, pemerintah akan fokus berunding pada isu kepastian investasi dan penerimaan negara.

Menkeu menyebutkan, pada dasarnya ada empat area dalam paket perundingan antara pemerintah dan Freeport, yakni pembangunan smelter, komitmen divestasi 51 persen saham, kepastian investasi dan penerimaan negara, serta perpanjangan operasi.

"Soal kepastian investasi dan penerimaan negara merupakan lead dalam hal perundingan dengan Freeport. Kami melakukan formulasi berdasarkan Pasal 128 UU Minerba," kata Menkeu beberapa waktu lalu.(ant)

Gubernur Soekawo ketika menjadi narasumber pada acara Invesment Outlook.

JAKARTA (KT) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai cara jitu untuk menggalang masuknya investasi, yakni dengan memberi jaminan kemudahan atau government guarantee kepada para investor. Jaminan tersebut berupa kemudahan perizinan, percepatan pengadaan lahan, ketersediaan pasokan energi/ listrik, dan iklim perburuhan yang demokratis.

Cara jitu tersebut telah berhasil meraup investasi setidaknya sebesar Rp. 45,27 triliun (berupa ijin prinsip) pada Semester I Tahun 2017. Nilai tersebut meningkat sebesar 61,79 persen dibandingkan semester I tahun 2016 sebesar  Rp. 27,98 triliun. Sedangkan realisasinya, hingga semester I tahun 2017 telah mencapai sebesar Rp. 78,14 triliun, atau meningkat 9,10 persen dibandingkan semester I tahun 2016 yang sebesar 71,62 triliun.

”Keberhasilan ini karena dukungan stake holder di kabupaten/kota yang harmonis, juga didukung oleh masyarakat Jatim yang open minded, ungkap Gubernur Soekawo ketika menjadi narasumber pada acara Invesment Outlook dengan tema “Peluang Baru Investasi di kawasan Terintegrasi di Ballrom Hotel Pullman Jakarta.

Pakde Karwo juga menyampaikan masuknya investasi tersebut mendorong tumbuhnya ekonomi Jatim. Pada tahun Semester 1 tahun 2017 mampu tumbuh 5,21% lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional 5,01%.

Pertumbuhan ekonomi Jatim  didominasi oleh 3 sektor lapangan usaha utama, yakni industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,17 persen bisa mampu tumbuh sebesar 4,73 persen. Kemudian perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 18,07 persen mampu tumbuh 6,24 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai kontribusi sebesar 13,46 persen mampu tumbuh 1,83 persen.

Untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemprov Jatim  mengembangkan lima pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Diantaranya dengan dibangun Pelabuhan Manyar  JIIPE dengan area pelabuhan seluas 371 Ha dan area industri seluas 1.761 ha,  pengembangan  Pelabuhan Teluk Lamongan seluas 386 Ha.

Juga, pembangun Probolinggo Industrial Sea-Port City menjadi kawasan industri seluas 500 Ha, Pelabuhan Paciran dan Pelabuhan Tanjung Awar-Awar Terintegrasi dengan kawasan industri Tuban yang diusulkan 300 Ha kawasan industri.

Dengan dikembangkannya lima pelabuhan yang terintegrasi dengan industri tersebut, Pakde Karwo berharap bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk industri. Tujuan akhirnya adalah dapat mendorong ekspor. Sebagai contoh, untuk pasar ASEAN, sampai dengan Semester I 2017 ini, ekspor non migas Jatim surplus USD 738,85juta.

Bahkan perdagangan dengan negara Singapura surplus USD 311,73 juta."Kawasan industri yang terintegrasi diharapkan dapat mendorong linkage Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Industri Besar yang tentunya dapat mendorong transfer knowledge dan teknologi," ujarnya.

Di hadapan para peserta yang kebanyakan para pengusaha tersebut, Pakde Karwo juga memaparkan kondisi eksisting Jatim yang saat ini telah memiliki 7 kawasan industri seluas 4.819,5 Ha. Dengan area seluas itu, kawasan industri Jatim menjadi terluas nomor empat  4 di Indonesia.

Kawasan industri ini memberikan kontribusi 21,08% terhadap industri pengolahan Nasional tahun 2016. Kawasan industri eksisting Jatim antara lain PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Surabaya) seluas 245 Ha, PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (Pasuruan) seluas 563 Ha, dan PT. Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB) seluas 87 Ha. Juga, ada PT. Ngoro Industrial Park (NIP) seluas 450 Ha dan  PT. Maspion Industrial Estate (MIE) seluas 341,5 Ha,PT. Kawasan Industri Gresik (KIG) seluas 140 Ha, dan PT. Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) seluas 2.993 Ha.

Dengan komposisi di atas, papar Gubernur Jatim, jika dilakukan pengembangan lebih lanjut kawasan industrinya, maka kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB diyakininya akan semakin meningkat.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov Jatim dalam mengembangkan kawasan industri terintegrasi  dengan memberikan stimulus  melalui fasilitasi, memberikan insentif serta kemudahan bagi pertumbuhan Kawasan Industri di Provinsi Jatim, melakukan promosi kawasan Industri pada level Nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jatim.

"Pemprov Jatim juga membuat Sistem Informasi Kawasan Industri (SIKI). SIKI merupakan database berbasis Information Technology (IT), sebagai media publikasi terkait promosi Kawasan Industri Jatim yang bertujuan untuk memudahkan investor dalam mencari lokasi pengembangan usaha yang strategis," ungkapnya.(min)

banner