Ekbis

  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat diwawancarai di kantor Kemenhub, Jakarta

JAKARTA (KoranTransaransi.com) - Ancaman mogok para pilot Garuda Indonesia telah membuat cemas para penumpang. Terlebih ancaman itu berbarengan dengan masim mudik lebaran 2018. Bukan saja menejement Garuda yang cemas, namun juga konsumen. Pemerintahpun turun tangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap para pilot Garuda Indonesia tak melakukan mogok saat musim mudik Lebaran 2018. Hal tersebut diungkapkan Budi saat dimintai komentarnya soal rencana mogok dari para pilot Garuda saat musim mudik 2018. 

"Kalau ada masalah silahkan bicarakan, tapi jangan melakukan mogok," ujar Budi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis. Budi menjelaskan, aksi mogok tersebut akan mengganggu kelancaran arus mudik melalui transportasi udara.

Budi mengaku prihatin dengan rencana asi mogok oleh para pilot tersebut. Menurut dia, pilot merupakan profesi yang membanggakan. "Saya prihatin akan sikap pilot Garuda. Pilot adalah suatu kelompok profesi yang sangat membanggakan, saya mengharapkan para pilot tidak melakukan tindakan itu," kata Budi. 

Budi meminta para pilot Garuda untuk mengambil jalan mediasi ketimbang melakukan aksi mogok. "Kita harus bangga dengan Garuda, kita harus jaga bersama. Kalau ada masalah, silakan bicarakan," ucap Budi. (kh)

Viva Yoga Muladi

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Harga komoditas bawang putih yang naik drastis mencapai kisaran Rp28 ribu per kilogram, dari kisaran awal Rp20 ribu – Rp 21 ribu per kg di Jawa Timur, dinilai sangat tidak wajar oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.

“Saya rasa dengan kenaikan harga mencapai Rp7 ribu per kilogram itu sangatlah tidak wajar. Karena dari pihak Kementrian Pertanian hanya berkisar Rp20 ribu hingga Rp21 ribu. Saya rasa ini harus dicarikan apa penyebab kenaikan tersebut,” katanya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/5/2018).

Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pasokan semua komoditas pangan yang ditinjau Komisi IV DPR RI seperti telur, ikan, daging, ayam, beras terbilang lancar. Namun ternyata pasokan bawang putih tidak lancar. Menurutnya, ketidaklancaran pasokan bawang putih disebabkan pihak agen yang tidak setiap hari mendapatkan pasokan, sehingga menyebabkan harga naik.

“Dengan keadaannya seperti itu, akan berdampak pada kenaikan harga bawang keesokan harinya, karena pedagang mau tidak mau akan mengambil keuntungan yang tidak sedikit. Jadi persoalan tersebut tidaklah salah pemerintah, namun pihak agen yang lamban dalam mendistribusikan,” analisa Viva Yoga.

Untuk itu, politisi dapil Jatim itu meminta kepada pemerintah untuk mengatasi kondisi seperti ini. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi agar tidak terjadi kenaikan harga yang merugikan konsumen, namun juga tidak menambah keuntungan dari produsen

“Dan nantinya kita akan rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Jangan sampai kenaikan harga bawang putih ini merugikan konsumen dan keuntungannya tidak untuk petani dan produsen,” tandas politisi dapil Jatim itu.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Agung Widyantoro. Ia menemukan, selain kenaikan harga bawang putih yang cukup tinggi, juga terjadi disparitas harga. Menurutnya, setidaknya pasokan bawang putih tidak mengalami kelangkaan. Namun ketika pasokan kurang, otomatis harga akan naik.

“Jadi setelah saya lakukan peninjauan, kenaikan harga bawang putih karena kekurangan pasokan yang otomatis akan menyebabkan harga di kalangan pedagang di pasar naik,” ungkap politisi Partai Golkar itu

Agung pun menilai baik ketersediaan komoditas pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Namun ia mengingatkan, ada sejumlah hal yang harus dijaga dan diantisipasi, yakni ketersediaan pasokan jangan sampai dipermainkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau para pedagang.

“Coba diimbau kepada pengusaha-pengusaha, dalam satu tahun ini kan ada 12 bulan. Silahkan dipilih berapa bulan untuk mencari keuntungan, tetapi di beberapa bulan terutama menjelang Lebaran, ini harus bisa memperhatikan masyarakat kecil, sehingga stabilitas harga bisa tercapai,” harap politisi dapil Jawa Tengah itu. (rom)

Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen

JAKARTA (KoranTrasparansi.com) - Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen. 

Potensi itu ditopang oleh perkembangan pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ditopang secara seimbang oleh empat mesin pertumbuhan, yaitu konsumsi, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya di hadapan Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). 

Pidato tersebut  merupakan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi sebelumnya terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019. Menurut Menkeu, selama tiga tahun terakhir, inflasi ada pada kisaran 3,5 persen. Ini lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir yang mencapai 5,6 persen.

“Perkembangan harga domestik dan laju inflasi telah mengalami penurunan dan semakin stabil merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat,” papar Menkeu. Sementara itu, investasi diakui Menkeu, mulai pulih kembali. 

Ini ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal. Selain itu, pulihnya iklim investasi juga ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan meningkatnya daya saing usaha termasuk investasi Indonesia sendiri.

Pada bagian lain, kinerja ekspor mulai pula menunjukkan peningkatan sejak 2017. Padahal, sebelumnya selalu mengalami kontraksi. “Capaian-capaian ini telah mampu membawa perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi di Indonesia dan membawa dampak positif untuk mendorong minat investor pada pasar dalam negeri,” ungkap Menkeu lebih lanjut.

Ditambahkan Menkeu, pada sisi produksi (supply side), pertumbuhan sektoral cukup merata baik sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang semuanya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global. 

Yang juga memengaruhi pertumbuhan sektoral adalah bergeraknya manufaktur, konstruksi, telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran, dan sektor jasa keuangan. “Faktor-faktor tersebut merupakan landasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuh Menkeu. (sam)

 

Kurtubi Dukung Program BBM Satu Harga

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mendukung kebijakan pemerintah terkait program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat sesuai dengan kehendak konstitusi negara. Selain itu, ia menilai ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat terpencil dapat diatasi

“BBM merupakan produk yang dikuasai pemerintah untuk mensejahterakan hajat hidup orang banyak. Jadi wajar saja BBM dibuat satu harga sesuai dengan nilai Pancasila,” ujarnya sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan bahwa kritikan beberapa pihak terkait kerugian soal mahalnya biaya distribusi  yang harus ditanggung Pertamina lebih baik disikapi dengan cara positif.

Menurut Kurtubi, cara  untuk menanggulangi mahalnya biaya distribusi adalah dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah terpencil.

"Program BBM satu harga merupakan rangkaian program pemerintah untuk menciptakan keadilan yang merata di seluruh negeri. Program BBM satu harga menjadi satu capaian upaya dalam mewujudkan energi berkeadilan jadi harus kita dukung bersama,” tutup politisi dapil Nusa Tenggara Barat ini. (sam)

Kemenag keluarkan izin impor gula mentah 635.000 ton

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Persetujuan Impor (PI) gula mentah atau raw sugar sebanyak 635.000 ton, yang nantinya akan diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) atau gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa impor gula mentah tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi antarinstansi di kantor Kementerian Perekonomian pada Maret 2018.

"Iya, PI sudah diterbitkan untuk 635 ribu ton," kata Oke, saat dikonfirmasi Antara melalui sambungan telepon, Selasa.

Keputusa dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian tersebut menyetujui adanya importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula konsumsi sebanyak 1,1 juta ton. Namun, hingga saat ini, total persetujuan impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan baru sebanyak 635.000 ton.

Berdasar catatan, produksi gula nasional kurang lebih berkisar pada angka 2,2 juta ton. Sementara kebutuhan gula nasional mencapai 2,9 juta ton, dengan rata-rata kebutuhan gula per bulan berkisar antara 200.000-225.000 ton. Khusus pada Ramadhan, kebutuhan gula tersebut diperkirakan naik kurang lebih sebanyak 20 persen.

Berdasar data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata gula pasir di pasar tradisional berada pada kisaran Rp12.400 per kilogram di wilayah Kalimantan Barat, dan Rp17.100 per kilogram di Papua.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk gula pasir sebesar Rp12.500 per kilogram. Langkah tersebut tercatat efektif khususnya untuk ritel-ritel modern yang tidak memiliki rantai distribusi panjang dalam penyaluran komoditas tersebut. (guh)

 Soekarwo saat menerima kunjungan kerja GM Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V, Ibnu Choldum di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (22/5).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Pertamina serius mengawal kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) di 

Jatim. Terlebih menghadapi libur Lebaran dan sekolah

Alasannya, keterlambatan BBM di daerah pada musim liburan hingga mudik lebaran akan memberi dampak luar biasa bagi pengguna jalan maupun masyarakat lainnya. Untuk itu, distribusi kelancaran BBM harus terus diperkuat, terutama pada periode waktu tersebut.

Kemampuan Pertamina mengawal kelancaran BBM dan LPG pada periode ini, lanjut Pakde Karwo, merupakan keberhasilan mengantisipasi kebutuhan, menyiapkan kondisi, dan memberikan kemudahan sesuai harapan masyarakat. ujarnya usai menerima kunjungan kerja GM Pertamina di ruang kerja Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa.

Pakde Karwo mengingatkan perhatian hendaknya juga dilakukan di titik titik seperti daerah kawasan macet yang berjauhan dengan SPBU. Juga, daerah tujuan wisata seperti Malang Raya, Lamongan, dan Banyuwangi memiliki potensi peningkatan konsumi BBM. 

Selain itu, juga dipandang perlu menambah distribusi BBM di titik titik jalan tol baru, terutama yang masih dalam tahap fungsional. 

Terkait kelancaran distribusi LPG, Pakde Karwo berharap Pertamina untuk menambah stok LPG di Jatim karena masyarakat Jatim sebagian besar adalah UMKM. Artinya, kebutuhan produksi UMKM  akan meningkat selama bulan puasa dan lebaran mendatang. 

“Selain untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti memasak, LPG terutama dipergunakan untuk kebutuhan produksi. Masyarakat yang awalnya menjual pisang, saat ini mengolah menjadi kripik pisang ” ujarnya. 

Dalam pertemuan ini, GM Pertamina Ibnu Choldum memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG di Jatim aman. Sebab, pihaknya menambah stok 15-25 persen BBM, baik premium, pertalite, pertamax dan solar selama libur panjang sekolah hingga Hari Raya Idul Fitri 2018.  

Selain memberikan perhatian terhadap titik titik kemacetan dan daerah tujuan wisata  sebagaimana disarankan Gubernur Pakde Karwo melalui  penyiagaan mobil-mobil tangki pertamina, lanjutnya, Pertamina juga akan menempatkan tangki di rest area jalan tol. “Petugas kami, akan menjemput pengguna kendaraan yang mogok di jalan raya akibat kekurangan BBM,” ujarnya sambil menambahkan megenai LPG, Pertamina MOR V  akan menambah stok sebanyak 12 persen. 

Turut mendampingi Gubernur Pakde Karwo dalam acara ini, yakni Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Kepala Dinas ESDM Prov. Jatim dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim.  (min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...