Ekonomi

Foto ilustrasi kegiatan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Jakarta (Koran Transparansi) - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa pembekuan sementara transaksi perdagangan (trading halt) dapat dilakukan bilamana indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam.

"Ada aturan yang menyatakan kalau market mengalami penurunan sampai batas tertentu dalam beberapa hari, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menghentikan perdagangan," ujar Direktur BEI Samsul Hidayat di Jakara, Jumat.

Ia mengemukakan bahwa dalam peraturan pasar modal, OJK memiliki wewenang untuk melakukan itu, salah satunya jika terjadi keadaan darurat khusus (force majeure) atau IHSG bursa saham (market) mengalami penurunan hingga ke level yang telah ditetapkan

Penghentian perdagangan dapat dilakukan, menurut dia, untuk mencegah pasar yang panik dan melindungi investor dari kerugian lebih besar. Trading halt dapat dilakukan jika IHSG mengalami pelemahan hingga 10 persen.

Dalam surat keputusan Direksi BEI, Nomor Kep-00366/BEI/05-2012 mengenai Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat, disebutkan klasifikasi kondisi darurat dan tindakan yang dilakukan oleh Bursa, diantaranya IHSG mengalami penurunan lebih dari 10 persen.

Jika hal itu terjadi, maka pembekuan sementara transaksi perdagangan (trading halt) dilakukan selama 30 menit.  

Kemudian, jika IHSG tetap mengalami penurunan hingga mencapai lebih dari 15 persen setelah trading halt, maka BEI melakukan tindakan penghentian transaksi perdagangan (trading suspend) sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan OJK.

Semntara itu, Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere mengatakan bahwa koreksi IHSG BEI yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini hanya akan bersifat sementara, karena terkena dampak dari global.

"Diharapkan adanya harapan positif berupa laporan laba perusahaan, menjadi penopang bagi apresiasi IHSG," katanya menambahkan.(kh)

 

Foto : Direkur  Eksekutif Bank Indonsia Agusman

Jakarta (Koran Transparansi) - Bank Indonesia memperingatkan bahwa mata uang digital termasuk bitcoin dilarang digunakan sebagai alat pembayaran menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

 
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Sabtu, Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan Rupiah.
 
"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab," katanya.
 
Selain itu, kata Agusman, transaksi menggunakan mata uang digital juga tidak ada administratur resminya, tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital, dan nilai perdagangan jenis mata uang itu yang sangat fluktuatif.
 
Kondisi yang demikian membuat pembayaran menggunakan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan, serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 
"Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital," ujarnya.
 
Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yakni prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank mau pun Lembaga.
 
Selain Bank memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang digital sesuai Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam Peraturan BI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (sam)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) bersama Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo (tengah) dan Kepala Perum Bulog Drive DKI Jakarta Mansur (kiri) memeriksa kualitas beras saat meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (27/12/2017)

Jakarta  - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menengarai beras impor dari Vietnam akan masuk ke Jakarta.

"Saya mendapat laporan, 500 ribu ton, yang akan diimpor. Masuk 100 ribu sampai 120 ribu itu besar sekali ke DKI, berarti nanti ada distorsi harga yang kami khawatirkan," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat.

Dia menengarai hal itu ada karena minimnya suplai dan distribusi beras yang tidak lancar. Sandiaga ingin Pemerintah Provinsi DKI  bisa memastikan suplai cukup dan distribusi lancar.

"Kita ingin dilibatkan, Pemprov DKI dan BUMD DKI ingin dilibatkan. Karena kita tidak jingin membanjirnya suplai yang rencananya masuk ke Jakarta 100 ribu ton, akan mengakibatkan distorsi harga," kata dia.

Sandiaga menginginkan harga beras pada tingkat masyarakat stabil demi melindungi petani dan pedagang beras dari gejolak harga.

"Kita berharap kepada Menteri Perdagangan, bahwa Food Station dan PD Pasar Jaya dilibatkan. Karena nanti ini outletnya juga melewati Pak Arief (Dirut Food Station). Jadi kalau kita enggak ada koordinasi akan susah. Ini yang kita sampaikan, jangan hanya kita dipakai sebagai `bumper` di depan," kata Sandiaga.

Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Kita sudah kontak juga dengan menteri perdagangan. Kita tunggu langkah-langkah menteri perdagangan, untuk merangkul kami. Karena ini butuh sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Sandiaga.

Prioritas Sandiaga adalah warga Jakarta mendapatkan pangan dengan harga terjangkau dan memastikan inflasi Jakarta stabil.

"Yang kami harapkan, jangan sampai kita tidak berkoordinasi, jangan sampai kita memberatkan warga dan pedagang kecil," tutup Sandiaga. (sam)

 Foto  : ILustrasi : Bank Indonesia mengantiiapasi peredaran uang pada tahun politik 2018 yang di prediksi bakal naik 10-12 persen.

Jakarta (Koran Trnsparansi) - Jumlah uang yang diedarkan pada 2018 diperkirakan naik 10-12 persen dibanding 2017 yang sebesar Rp694,8 triliun karena banyaknya agenda politik yang akan menstimulus kegiatan ekonomi khususnya konsumsi, kata pejabat Bank Indonesia.

 
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi di Jakarta, Jumat, mengatakan rata-rata pertumbuhan tahunan uang yang diedarkan (uyd) adalah 10 persen. 
 
Tahun dengan banyaknya agenda politik seperti 2018 bisa meningkatkan jumlah uang beredar, tetapi tetap bergantung pada akselerasi kegiatan ekonomi yang diciptakan,
 
"Kami perkirakan di rentang 10-12 persen, tapi kami akan lihat terus karena semuanya bergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
 
Suhaedi meyakini kegiatan ekonomi akan bergerak lebih cepat pada 2018 dibanding 2017. Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan berada pada 5,1-5,5 persen (yoy).
 
Terdapat tiga faktor yang akan mendorong pertumbuhan uang yang diedarkan, yakni daya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Suhaedi mengatakan ketiga parameter itu menunjukkan perbaikan pada 2018.
 
Selain itu, kata Suhaedi, secara spasial, pertumbuhan ekonomi di daerah juga meningkat dan mendorong pertumbuhan uang beredar.
 
Jika merujuk pada realisasi 2017, pertumbuhan uang yang diedarkan telah mencapai 13,4 persen menjadi Rp694,8 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
 
BI juga melihat terdapat faktor sentimen masyarakat yang ingin menukarkan uangnya dengan uang emisi terbaru yang dikeluarkan pada akhir 2016.
 
"Itu juga mendorong permintaan uang kartal," ujar dia.
 
Namun, masih tingginya pertumbuhan uang kartal menimbulkan spekulasi mengenai penetrasi cara pembayaran nontunai di masyarakat. Suhaedi melihat justru pembayaran nontunai dan tunai sama-sama bertumbuh. Artinya, pembayaran nontunai belum menggerus secara signifikan cara pembayaran tunai, kecuali pembayaran dengan uang logam.
 
Suhaedi mengatakan permintaan uang logam menurun drastis setelah gencarnya sosialisasi pembayaran nontunai untuk jasa transportasi.
 
"Namun, faktor lainnya karena didorong kegiatan ekonomi," ujarnya. (sam)
Salah satu kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur memberikan pemahaman tentang pentignya membayar pajak

Jakarta (Koran Transparansi) - Pemerintah dalam APBN 2018 telah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau sekitar 91 persen dari target APBN-P sebesar Rp1.472,7 triliun.

Namun, penerimaan pajak nonmigas hanya tercatat sebesar Rp1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target sebesar Rp1.241,8 triliun. 

Bagaimana cara pemerintah memenuhi target pajak pada 2018?

Data dari otoritas pajak negara menjadi modal bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk mengejar target itu. "Ke depan, kami akan melakukan inventarisasi data perpajakan kita," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Data yang dia maksud antara lain yang diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) yang berjalan mulai pertengahan 2018.

Selain itu, institusi pajak akan menyelaraskan data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kepabenan.

"Kami akan melakukan pelapisan informasi data wajib pajak dengan data kepabeanan agar terjadi konsistensi. Kalau ada wajib pajak yang masih punya tiga-empat versi laporan keuangan, kami rapikan," jelasnya. 

Kemudian, juga akan dilakukan kajian untuk mengurangi beban dari masing-masing kantor pelayanan pajak agar bisa fokus dalam mengamankan penerimaan pajak.

Saat ini, beban kerja dari kantor pelayanan pajak meningkat dan tidak seimbang seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak.

Peninjauan  terhadap KPP dan basis data, mereka bisa bergerak lebih sistematis, terorganisir dan tidak ngawur. Jadi tidak semua dikejar-kejar dengan data yang tidak ada," ujar Mulyani. 

Dia juga mengharapkan sistem insentif yang diberikan pegawai otoritas pajak dapat ikut menjadi pemicu dalam peningkatan penerimaan pajak.

Terakhir, kata dia, upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak pada 2018 adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Dia optimistis berbagai upaya itu serta target penerimaan pajak di 2018 yang lebih realistis bisa mendukung pencapaian pendapatan dari sektor pajak.

"Kami tidak mau dalam situasi ekonomi tertekan, mengejar pajak justru makin membuat kontraksi. Jadi kami perlu berhati-hati menciptakan ruang bernafas ekonomi untuk tumbuh," katanya. (rin)

 Dokumentasi--Pekerja berada dalam proyek pembangunan di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Sabtu (25/11/2017). Stasiun tersebut dibangun untuk pemberhentian Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta

Jakarta (KT) - Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta mulai beroperasi pada Selasa (26/12) dengan jadwal keberangkatan pertama pada 03.47 WIB dari Stasiun Sudirman Baru (BNI City) dengan tarif promo Rp30.000.

"Besok akan dilakukan uji coba berbayar Rp30.000, jadi sudah bisa beroperasi secara komersial," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa. 

Edi mengatakan harga promo Rp30.000 karena masih dalam tahap uji coba serta agar masyarakat juga memberi masukan untuk pengoperasian penuh pada Januari 2018.

Pada tahap awal uji coba operasional 26 Desember 2017-1 Januari 2018 diberlakukan tarif promosi Rp30.000, sedangkan mulai 2 Januari 2018 bisa ditetapkan tarif Rp70.000.

"Ini masih dalam prinsip, sebagai pelayanan publik kami harus kompetitif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas," katanya. 

Edi mengatakan kereta bandara terdiri dari enam kereta per rangkaian yang bisa menampung 272 penumpang dan 42 perjalanan. 

Pada pengoperasian awal ini, dia mengatakan, KA Bandara baru akan beroperasi atau menaikturunkan penumpang di tiga stasiun, yaitu Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Soekarno-Hatta. 

"Seharusnya dari Manggarai karena Manggarai masih ada pengerjaan, jadi kita doakan mudah-mudahan cepat selesai," katanya. 

Edi mengatakan KA Bandara akan langsung tersambung ke kereta layang (Skytrain) yang akan terhubung ke Terminal 1,2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. 

"Tiket bisa didapatkan di stasiun, karena kami menyediakan untuk pembelian `go show`, mobile aplikasi atau `vending machine`," ujarnya. 

Adapun, jadwal keberangkatan KA Bandara Soekarno-Hatta dimulai pada pukul 03.40 rute Sudirman Baru (BNI City) sampai dengan Soekarno-Hatta dan 06.10-23.10 rute Soekarno-Hatta sampai dengan Sudirman Baru. (jn)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...